DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 19 September 2023
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penugasan, Jumlah dan Waktu Penyertaan Modal, Penganggaran, Tata Cara Pencairan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja PT. BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta turut membantu dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah perlu menambah penyertaan modal pada PT. BPR Bank Bapas 69 (Perseroda);
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda); Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); BAHAS BAGIAN HUKUM SALINAN • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 72); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG dan BUPATI MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BAPAS 69 (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Bupati adalah Bupati Magelang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal berupa uang dan/atau barang pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Negara atau Pihak Ketiga, dan/atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan mendapat bagian keuntungan.
6.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan yang diklasifikasikan berdasarkan modal inti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
7.PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
8.Program Hibah The Development Of Integrated Farming System in Upland Areas Project yang selanjutnya disebut Program UPLAND adalah kegiatan pertanian di dataran tinggi yang komprehensif, mulai dari pengembangan budidaya sampai pasca panen dan pemasaran pertanian yang diprakarsai Kementerian Pertanian

Pasal 2

(1)Maksud Penyertaan Modal meliputi:
1. a.peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha tani, khususnya kelompok sasaran program UPLAND, dalam rangka mengurangi angka kemiskinan perdesaan, meningkatkan ketahanan pangan Daerah, serta mewujudkan matapencaharian yang berkesinambungan;
2. b.pengembangan usaha Badan Usaha Milik Daerah guna meningkatkan kapasitas usaha agar mampu berperan mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
3. c.pada tahap berikutnya dana akses layanan keuangan kegiatan UPLAND dapat dimanfaatkan untuk peningkatan akses permodalan kepada petani, peternak dan/atau korporasi petani lainnya dengan komoditas yang sama atau komoditas baru yang sedang atau akan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah setelah selesainya program UPLAND.
(2)Penyertaan Modal bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kemampuan operasional Badan Usaha Milik Daerah;
2. b.meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta turut membantu dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
3. c.meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB II

PENUGASAN

Pasal 3

(1)Dalam rangka pelaksanaan Penyertaan Modal, Bupati menugaskan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).
(2)Ketentuan lebih lanjut terkait penugasan kepada PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah memberikan penyertaan modal pada PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) sebesar Rp8.550.000.000,00 (delapan miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
1. a.perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.875.000.000,00 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
2. b.APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.675.000.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari hibah Program UPLAND dan mengurangi jumlah modal yang harus disetor oleh Pemerintah Daerah. • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
(3)Apabila penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat terealisasi pada masing-masing Tahun Anggaran, dana penyertaan modal dapat dialokasikan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 5

(1)Penganggaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
(2)Penganggaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam pengeluaran pembiayaan daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB IV

TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 6

Tata cara pencairan Penyertaan Modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

(1)Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) sebagai penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa laporan kinerja dan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang. Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 19 September 2023 BUPATI MAGELANG, ttd ZAENAL ARIFIN Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 19 September 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, ttd ADI WARYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (9-218/2023) Salinan sesuai dengan aslinya Ditandatangani secara elektronik oleh; KEPALA BAGIAN HUKUM, # RATNA YULIANTY, S.H., M.H. Pembina Tingkat I NIP. 196807301997032003 • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BAPAS 69 (PERSERODA) I. UMUM Dalam rangka meningkatkan dan memperkuat struktur permodalan, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, diperlukan penambahan modal melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda). Tujuan dilakukannya penyertaan modal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan daerah. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) bersal dari Program Hibah The Development Of Integrated Farming System in Upland Areas Project (UPLAND). Program UPLAND adalah Kegiatan Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Dataran Tinggi yang tujuan utamanya adalah pengembangan dan perluasan lahan untuk pengembangan komoditi pertanian secara spesifik dalam mendukung swasembada pangan nasional. Tujuan pelaksanaan program UPLAND adalah untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi melalui pengembangan infrastruktur lahan dan air, pengembangan sistem agribisnis dan penguatan sistem kelembagaan. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan program UPLAND diperlukan sebuah konsep pengelolaan yang berkelanjutan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah. Sesuai dengan kewenangannya, setiap Pemerintah Daerah didorong untuk mendukung keberlanjutan program UPLAND. Dukungan akses terhadap layanan keuangan dapat menjadi komponen kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mendorong keberlanjutan program UPLAND. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan dalam pasal 304 bahwa “Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD”. Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada BUMD, khususnya yang bergerak di bidang lembaga keuangan untuk mendukung program UPLAND. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah/BUMD, menyebutkan bahwa penyertaan modal BUMD dapat diprioritaskan dalam rangka penambahan modal BUMD. Penambahan modal BUMD dilakukan untuk (a) pengembangan usaha; (b) penguatan struktur permodalan; dan (c) penugasan Pemerintah Daerah. Dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda). • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022