DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan No. 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Pembentukan Dana Cadangan dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk membiayai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2018-2023 yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran; 2. Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh PPKD; 3. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; 4. Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada pengeluaran Pembiayaan Daerah. Sedangkan, Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan Pembiayaan Daerah.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

l.Daerah adalah Kabupaten Magetan.
1. 2.Bupati adalah Bupati Magetan.
2. 4.Walil Bupati adalah Wakil Bupati Magetan.
3. 5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.
4. 6.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggarzrn.
5. 7.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
6. 8.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk membiayai kegiatan pemilihan Bupati dan Walil Bupati periode Tahun 2Ol8-2O23 yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran.

Pasal 3

Dana Cadangan sebagaimana dimalsud dalam Pasal 2 berasal dari APBD yang bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penyisihan atas penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan setiap tahun anggaran selama kurun waktu 2 (dua) Tahun Anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2016. Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan sebanyak Rp. 20.O0O.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), dengan rincian anggaran yang disisihkan sebagai berikut:

a.tahun anggaran 2015 sebanyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ; dan
b.tahun anggarum 2016 sebanyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)' (a) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka kekurangan pembiayaan didanai dari APBD tahun berkenaan. BAE} IV PENEMPATAN

Pasal 4

Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh PPKD. Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam bentuk deposito yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.

(3)Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disimpan pada Bank Pemerintah atas nama Pemerintah Daerah.
(4)Pendapatan bunga dari rekening Dana Cadangan yang ditempatlan dalam bentuk deposito sebageimana dimalsud pada ayat (2) akan menambah jumlah Dana Cadangan.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 5

Dana cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah jumlah dan besaran dana cadangan yang disisihkan tercukupi. Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. Penggunaan dana cadangan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam belanja tidak langsung dan/atau belanja langsung.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan Pembiayaan Daerah. Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan terlebih dahulu dari rekening Dana Cadangan ke rekening kas umum daerah.

(4)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)sejumlah seluruh Dana Cadangan dan bunga Dana Cadangan tersebut.
(5)Pemindahbukuan sebagaip6l4 dimaksud pada ayat
(4)dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh PPKD.

Pasal 7

Penatausahaan atas penggunaan dana cada_ngan diperlakukansesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang bertaku. Dalam hal kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka apabila masih terdapat sisa penggunaan dana cadangan yalg telah dicairkan harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 8

Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Cadangan mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Pasal 9

Apabila terdapat perubahan kebljakan dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sehingga tidak memerlukan penggunaan dana cadangan, maka dana cadangan beserta bunganya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 10

Dengan adanya pemindahbukuan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan ini dinyatalan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupa.ten Magetan. dengan aslinya I. UMUM Sesuai ketentuan Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran dan pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. HaI ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor2l Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06. Dana Cadangan sesuai ketentuan Pasal I angka 59 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun Anggaran. Mendasari ketentuan ini maka kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan periode 2Ol8-2O23 yang membutuhkan dana yang cukup besar dan tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran sehingga perlu dibentuk Dana Cadangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasa] I Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan ukegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati' adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang antara lain meliputi kegiatan tahap persiapan, kegiatan pendukung, kegiatan pelaksanaan, dan kegiatan evaluasi.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan No. 10 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENGGUNAAN

Pasal 5

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 2

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENGGUNAAN

Pasal 5

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 2

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2017