DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Magetan

regulasi_utama

Ringkasan

pedoman pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan Daerah tentang pedoman Pendirian dan pengelolaan Badan usaha M,ik Desa; 1' Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Repubrik IndonesiaTahun 1945; 2' undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah_Daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); Undan5Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s23a|;
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor sa9s);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 165, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2O06 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 20O7 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 32);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (kmbaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 5);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN Dan BUPATI MAGETAN MEMUTUSKAN: MenetaPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2.Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Magetan
3.Bupati adatah Bupati Magetan.
4.Kecamatan adalah wilayah keq'a Camat sebagei perangkat Daerah Kabupaten Magetan.
5.Camat adalah unsur pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerl'anya meliputi beberapa desa yang berada di lingkungan kerja Kabupaten Magetan.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Magetan.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melat<sanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Peraturan desa adalah peraturan perundang_undangan yang dibuat oleh BpD bersama kepala desa.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat ApBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BpD yang ditetapkan dengan peraturan desa.
13.Kekayaan desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diproleh atas beban angaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14.Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagran besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15.Tim Pembina BUM Desa adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dan bertugas untuk membina, memonitor, dan mengevaluasi terhadap pengelolaan BUM Desa.
16.Permodalan BUM Desa adalah permodalan yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, dana masyarakat desa, dan sumber lain yang sah.
17.Penasihat adalah organ pelaksana yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan BUM Desa berdasarkan anggaran dasar dan anggarzrn rumah tangga.
18.Pihak lain adalah instansi, lembaga, badan hukum, dan perorangan di luar pemerintah desa.

BAB II

PEMBENTUKAN Bagran Kesatu pendirian BUM Desa

Pasal 2

Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

a.dalam rangka menyelamatkan kekayaan desa;
b.meningkatkan sumber-sumber asli pendapatan desa;
c.menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat desa.
d.memberdayakan masyarakat perdesaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa;
e.mengembangkan produktivitas usaha perdesaan melalui kegiatan investasi dan penggalian potensi lokal, pembangunan sarana dan prasarana perekonomian perdesaan, dan peningkatan keterkaitan perekonomian perdesaan dan Perkotaan;
f.mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masYarakat;
g.meningkatkan pendapatan asli desa untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, dan pelayanan masYarakat desa;
h.menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja; dan i.mendorongpemerintahdesadalamupayamenarrggulangl kemiskinan.

Pasal 4

BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan badan usaha desa'

Pasal 5

(1)BUM Desa didirikan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa.
(2)Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.maksud dan tujuan;
2. b.nama tempat dan kedudukan wilayah usaha;
3. c.asas, fungsi, dan jenis usaha;
4. d.permodalan;
5. e.kepengurusan dan organisasi;
6. f.kewajiban dan hak;
7. g.penetapan dan penggunaan hasil usaha dan laba.

Pasal 6

(1)Syarat pendirian BUM Desa:
1. a.atas inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
2. b.adanya potensi usaha ekonomi masyaralat;
3. c.sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
4. d.tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
5. e.tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
6. f.adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
7. g.bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
(2)Mekanisme pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (f ) dilakukan melalui tahap:
1. a.rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
2. b.pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
3. c.penerbitan peraturan desa.

Pasal 7

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintahan desa.

Pasal 8

Organisasi pengelola BUM Desa paling sedikit terdiri atas:

a.penasihat; dan
b.pelaksana operasional.

Pasal 9

Penasihat sebagairrun4 dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dijabat secara ex-oficia oleh Kepala Desa.

Pasal 10

(1)Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa.
(2)Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melalsanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.
(3)Masa jabatan pelaksana operasional adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Pasal 11

Struktur Organisasi BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal $ s6fagaimsla tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. lagian Kedua Pengangkatan

Pasal 12

(1)Pelaksana Operasional diangkat oleh Kepala Desa.
(2)Pengangkatan Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Bagran Ketiga Persyaratan Pengangkatan Pelaksana Operasional Untuk dapat diangkat menjadi pelaksana operasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.warga desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.bertempat tinggal dan menetap di desa yang sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun;
4. d.warga desa yang dikenal jujur dan bertanggung jawab, berkepribadian baik, adil, cakap, berwibawa, dan penuh perhatian terhadap perekonomian desa;
5. e.berpengalaman di bidang pengelolaan usaha;
6. f.berusia minimal 25 tahun dan maksimal 6O tahun;
7. g.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 9 karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
8. h.berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
9. i.sehat jasmani dan rohani;
10. j.persyaratan lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan/ atau anggaran rumah tangga. Bagran Keempat Pemberhentian

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s23a|;
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor sa9s);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 165, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2O06 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 20O7 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 32);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (kmbaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 5);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN Dan BUPATI MAGETAN MEMUTUSKAN: MenetaPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2.Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Magetan
3.Bupati adatah Bupati Magetan.
4.Kecamatan adalah wilayah keq'a Camat sebagei perangkat Daerah Kabupaten Magetan.
5.Camat adalah unsur pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerl'anya meliputi beberapa desa yang berada di lingkungan kerja Kabupaten Magetan.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Magetan.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melat<sanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Peraturan desa adalah peraturan perundang_undangan yang dibuat oleh BpD bersama kepala desa.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat ApBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BpD yang ditetapkan dengan peraturan desa.
13.Kekayaan desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diproleh atas beban angaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14.Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagran besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15.Tim Pembina BUM Desa adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dan bertugas untuk membina, memonitor, dan mengevaluasi terhadap pengelolaan BUM Desa.
16.Permodalan BUM Desa adalah permodalan yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, dana masyarakat desa, dan sumber lain yang sah.
17.Penasihat adalah organ pelaksana yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan BUM Desa berdasarkan anggaran dasar dan anggarzrn rumah tangga.
18.Pihak lain adalah instansi, lembaga, badan hukum, dan perorangan di luar pemerintah desa.

BAB II

PEMBENTUKAN Bagran Kesatu pendirian BUM Desa

Pasal 2

Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

a.dalam rangka menyelamatkan kekayaan desa;
b.meningkatkan sumber-sumber asli pendapatan desa;
c.menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat desa.
d.memberdayakan masyarakat perdesaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa;
e.mengembangkan produktivitas usaha perdesaan melalui kegiatan investasi dan penggalian potensi lokal, pembangunan sarana dan prasarana perekonomian perdesaan, dan peningkatan keterkaitan perekonomian perdesaan dan Perkotaan;
f.mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masYarakat;
g.meningkatkan pendapatan asli desa untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, dan pelayanan masYarakat desa;
h.menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja; dan i.mendorongpemerintahdesadalamupayamenarrggulangl kemiskinan.

Pasal 4

BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan badan usaha desa'

Pasal 5

(1)BUM Desa didirikan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa.
(2)Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.maksud dan tujuan;
2. b.nama tempat dan kedudukan wilayah usaha;
3. c.asas, fungsi, dan jenis usaha;
4. d.permodalan;
5. e.kepengurusan dan organisasi;
6. f.kewajiban dan hak;
7. g.penetapan dan penggunaan hasil usaha dan laba.

Pasal 6

(1)Syarat pendirian BUM Desa:
1. a.atas inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
2. b.adanya potensi usaha ekonomi masyaralat;
3. c.sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
4. d.tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
5. e.tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
6. f.adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
7. g.bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
(2)Mekanisme pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (f ) dilakukan melalui tahap:
1. a.rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
2. b.pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
3. c.penerbitan peraturan desa.

Pasal 7

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintahan desa.

Pasal 8

Organisasi pengelola BUM Desa paling sedikit terdiri atas:

a.penasihat; dan
b.pelaksana operasional.

Pasal 9

Penasihat sebagairrun4 dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dijabat secara ex-oficia oleh Kepala Desa.

Pasal 10

(1)Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa.
(2)Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melalsanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.
(3)Masa jabatan pelaksana operasional adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Pasal 11

Struktur Organisasi BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal $ s6fagaimsla tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. lagian Kedua Pengangkatan

Pasal 12

(1)Pelaksana Operasional diangkat oleh Kepala Desa.
(2)Pengangkatan Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Bagran Ketiga Persyaratan Pengangkatan Pelaksana Operasional Untuk dapat diangkat menjadi pelaksana operasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.warga desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.bertempat tinggal dan menetap di desa yang sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun;
4. d.warga desa yang dikenal jujur dan bertanggung jawab, berkepribadian baik, adil, cakap, berwibawa, dan penuh perhatian terhadap perekonomian desa;
5. e.berpengalaman di bidang pengelolaan usaha;
6. f.berusia minimal 25 tahun dan maksimal 6O tahun;
7. g.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 9 karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
8. h.berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
9. i.sehat jasmani dan rohani;
10. j.persyaratan lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan/ atau anggaran rumah tangga. Bagran Keempat Pemberhentian