DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 tentartg Penyelenggaraan Pendidikan diubah

Isi peraturan

Pasal 20

Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah memiliki paling sedikit 2 (dua) organ yang terdiri atas:

a.Kepala Sekolah yang menjalankan fungsi m:rnagemen satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah; dan
b.Komite Sekolah yang menjalankan fungsi pengarahan, pertimbangan dan pengawasan pada tingkat satuan pendidikan.
1. 3.Ketentuan Pasal 23 ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Penggabungan satuan pendidikan dapat dilakukan apabila:
1. a.terjadi pemekaran wilayah;
2. b.penyelenggara satuan pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
3. c.jumlah peserta didik kurang dari 50 ( lima puluh ) orang;
4. d.teg'adi perubahan status badan hukum satuan pendidikan; dan/atau
5. e.berada dalam satu lokasi.
(2)Penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jalur, jenjang dan jenisnya.
(3)Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut : Pasal 2T Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, pendidikan kejuruan atau vokasi, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, serta Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal.
5.Ketentuan Bagran Kelima pada BAB V diubah dan Paragraf 1 pada Bagran Kelima dihapus, sehingga Bagran Kelima dan Paragraf I berbunyi sebagai berikut :
6.Ketentuan Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 dihapus.
7.Ketentuan Pasal 60 ayat (21 diantara huruf d dan huruf e ditambahkan huruf d. 1 dan huruf d.2, ayat (3) diantara huruf e dan huruf f ditambahkan huruf e.l, ayat (4) diantara huruf e dan huruf f ditambahkan huruf e.l dan ayat (5) diantara huruf e dan huruf f ditambahkan huruf e.1, sehingga keseluruhan Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

(1)Pada satuan pendidikan prasekolah paling sedikit terdapat tenaga pendidik dan kependidikan meliputi:
1. a.Kepala Taman Kanak-Kanak atau sederajat; dan
2. b.Pendidik dan Pegawai Tata Usaha.
(2)Pada satuan pendidikan Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat paling sedikit terdapat tenaga pendidik dan kependidikan meliputi:
1. a.kepala sekolah;
2. b.guru kelas;
3. c.guru mata pelajaran pendidikan agama;
4. d.guru mata pelajaran pendidikan jasmani; d.1 guru mata pel4jaran muatan lokal; d.2 guru pembimbing khusus; dan
5. e.pegawai tata usaha;
(3)Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang seder4jat paling sedikit terdapat tenaga pendidik dan kependidikan meliputi:
1. a.kepala sekolah;
2. b.wakil kepala sekolah;
3. c.wali kelas;
4. d.guru mata pelajaran/rumpun mata pelqjaran;
5. e.guru bimbingan dan konseling/konselor; e.l guru mata pelajaran muatan lokal;
6. f.guru pembimbing khusus;
7. g.pegawai tata usaha;
8. h.pustalawan; dan
9. i.laboran. (a) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang sederajat paling sedikit terdapat tenaga pendidik dan kependidikan meliputi:
10. a.kepala sekolah;
11. b.wakil kepala sekolah;
12. c.wali kelas;
13. d.guru mata pelajaran;
14. e.guru bimbingan dan konseling/konselor; e.l guru mata pelajaran muatan lokal;
15. f.guru pembimbing khusus;
16. g.pegawai tata usaha;
17. h.pustakawan;
18. i.laboran; dan
19. j.dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan teknisi sumber belajar.
(5)Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat paling sedikit terdapat tenaga pendidik dan kependidikan meliputi:
1. a.kepala sekolah;
2. b.wakil kepala sekolah;
3. c.ketua bidang keahlian, kepala instalasi, ketua jurusan;
4. d.ketua program keahlian ,kepala bengkel, kepala laboratorium;
5. e.guru program diklat normatif, adaptif, produktif;
6. f.bursa kerja khusus;
7. g.guru bimbingan dan konseling, bimbingan karir dan konselor; e.1 guru mata pela-iaran muatan lokal;
8. h.gu.u pembimbing khusus;
9. i.pegawai tata usaha;
10. j.teknisi;
11. k.pustakawan; dan
12. l.laboran;
(6)Pada satuan pendidikan sslagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat diadakan guru bimbingan konseling/konselor, putakawan, laboran dan teknisi sumber bel4iar.
(7)Pada satuan pendidikan s6fegaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan teknisi sumber belajar.
(8)Pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan kepala asralna.

8.Ketentuan Pasal 96 ayat (1) huruf a dan b dihapus sehingga keseluruhan Pasal 96 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 96

(1)Dana penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara:
1. a.dihapus.
2. b.dihapus;
3. c.Pemerintah Daerah; dan
4. d.Masyarakat.
(2)Pendanaan pendidikan terdiri atas:
1. a.biaya investasi;
2. b.biaya operasional; dan
3. c.biaya personal.
(3)Braya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.biaya penyediaan sarana dan prasarana;
2. b.pengembangan sumberdaya manusia; dan
3. c.modal ke{a tetap. (41 Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
4. a.gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji;
5. b.bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan
6. c.biaya operasi pendidikan tidak langsung berupa: 1) listrik; 2l a;.:"1, 3) jasa telekomunikasi; 4) pemeliharaan sarana dan prasarana; 5) uang lembur; 6) transportasi; 7) konsumsi; 8) pajak; dan 9) asuransi.
(5)Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinYa, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan. pada tanggal memerintahkan penempatannya Ditetapkan di Magetan pada tanggal 20 Agustus 2014 Diundangkan di Magetan pada tanggal 5 Desember 2014 PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN, PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PEI.IYELENGGARAAN PENDIDIKAN I. UMUM. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan dimaksud maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang telah ditetapkan oleh Bupati juga dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan klarifikasi. Berkaitan dengan klarifikasi Peraturan Daerah dimaksud maka Menteri Dalam Negeri mengirimkan surat kepada Bupati Magetan melalui surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/2o9slSJ tanggal 25 April 2013 perihal Klarifikasi Peraturan Daerah, yang berisi hasil klarifikasi terhadap peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2Ol2 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sehingga terhadap ketentuan peraturan Daerah dimaksud perlu dilakukan perubahan sesuai dengan amanat surat dari Menteri Dalam Negeri dimaksud. II. PASALDEMIPASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…