DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mendorong Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rnelakukan pengolahan sampan organik menjadi kompos; Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah: a. terwujudnya pengolahan sarnpah organik menjadi kompos: b. meningkatkan kualitas lingkungan di Daerah; c, memanfaatkan sampan organik sebagai surnber daya yang bernilai ekonomis: d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah organik menjadi kornpos dan e. melindungl sumber daya air, tanah, dan udara,

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan dan strategi Daerah yang berisi arah kebljakan dan program penanganan pengolahan sampah organik dengan sistem pengomposan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi Daerah sslagaimana dimat<sud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga sebelum diangkut ke TpS. Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasa_n pariwisata, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya wajib menyediakan tempat sampah dan tempat pengolahan sampah dengan TPS 3R. Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat

(2)tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
(4)Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)paling sedikit dalam bentuk sampah organik, sampah anorganik, dan sampah spesifik.

Pasal 7

(1)Setiap orang wajib mengelola sampah organik menjadi kompos.
(2)Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan pariwisata, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya wajib menyediakan sarana dan prasarana pengolahan sampah organik dengan sistem kompos dan menjalankan kegiatan pengomposan sampah organik.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melalui SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan wajib:
1. a.mengupayakan terwujudnya dan/ atau meningkatkan kesadaran masyarakat di Daerah untuk melakukan pengolahan sampah organik dengan sistem pengomposan secara efektif dan efisien;dan
2. b.memfasilitasi dan melakukan pembinaan Sagi rumah tangga, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan pengolahan sampah organik dengan sistem pengomposan.
(2)Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sosialisasi atau kegiatan lain sesuai dengan kondisi setempat.

Pasal 9

Setiap instansi atau perkantoran milik Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk:

a.menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;dan
b.melakukan pemilahan Sampah yang dihasilkan sekurang- kurangnya menjadi sampah organik, sampah anorganik dan sampah spesifik sebelum diangkut ke TPS.

Pasal 10

(1)Setiap orang dilarang membakar sampah organik yang dihasilkan.
(2)Setiap penyelenggara kegiatan dan/atau usaha, instansi atau perkantoran milik Pemerintah Daerah dilarang membiarkan dan/atau menumpuk sampah organik yang telah dikumpulkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari tanpa ada pengelolaan lebih lanjut.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah dalam metakukan pengelolaan sampah dapat membentuk dan/atau memfasilitasi pembentukan Kelompok Kerja Pengolahan Sampah menjadi Kompos yang terdiri dari:
1. a.Kelompok Kerja tingkat Rukun Tetangga;
2. b.Kelompok Kerja tingkat Rukun Warga;
3. c.Kelompok Ke{a tingkat Desa/Kelurahan; dan
4. d.Kelompok Ke{a tingkat Kecamatan.
(2)Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan l,ayanan Umum Daerah Pengolah Kompos atau Unit Kerja pada SKPD yang membidangi urusar persampahan untuk mengelola sampah organik menjadi kompos sesuai dengan kebutuhan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Ke{a (Pokja} Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan BuPati.
(4)Pembentukan Badan l^ayanan Umum Daerah atau Unit Kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Kompos yang dihasilkan oleh masyarakat, instansi atau perkantoran milik Pemerintah Daerah digunakan untuk pemupukan tanaman atau taman yang ada di lingkungan sekitar guna mendukung program penghijauan dan/atau konservasi lingkungan. SKPD yalg bedanggunglawab atas pengelolaan taman kota dan/ atau ruang terbuka hijau dapat memanfaatkan pupuk kompos yang dihasilkan oleh masyarakat, instansi atau perkantoran milik Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Pemerintah Daerah memberikan:

a.insentif kepada setiap orang yang melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos; dan
b.disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Ketentuan mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOI.OGI

Pasal 14

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan sampah organik dengan sistem pengomposan.
(2)Penelitian dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan:
1. a.perguruan tinggi;
2. b.lembaga penelitian dan pengembangan;
3. c.badan usaha; dan/atau
4. d.lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan.

Pasal 15

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain atau bermitra dengan badan usaha dalam pengolahan sampah organik menjadi kompos.
(2)Keda sarna antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan dua atau 1ebih daerah kabupaten/kota.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai ke4'asama atau kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan. BAE} XI PERAN MASYARAKAT

Pasal 16

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengolahan sampah organik melalui cara:

a.meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengolahan sampah organik menjadi kompos;
b.menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengolahan sampah organik menjadi kompos; dan
c.menyampaikan informasi, laporan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan pengolahan sampah organik menjadi kompos.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…