DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 29 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Usaha Mikro berasaskan: a. Kekeluargaan; b. demokrasi ekonomi; c. kebersamaan; d. efisiensi berkeadilan; e. berkelanjutan; f. berwawasan lingkungan; g. kemandirian; h. keseimbangan kemajuan; dan i. kesatuan ekonomi nasional. Usaha Mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan di Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan potensi usaha mikro dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan di Daerah perlu upaya pemberdayaan dan pengembangan yang diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan;
c.bahwa dalam rangka menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik lndonesa Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404); 3
7.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara republikIndonesia Tahun 2014 Nomor 222);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor10/PER/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1045); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN dan BUPATI MAGETAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Magetan. 4
4.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan.
5.Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan.
6.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
7.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Magetan.
8.Pemberdayaan usaha adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergi dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian usaha mikro melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
9.Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
10.Pengembangan usaha adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro menjadi usaha kecil melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, 5 dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing.
11.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
12.Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman usaha mikro, oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
13.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro dengan Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar.
14.Badan Usaha adalah kesatuan organisasi terdiri dari faktor-faktor produksi yang bekerja mencari keuntungan.
15.Klinik Bisnis adalah media konsultasi dan promosi bagi pelaku usaha koperasi, usaha mikro di Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN USAHA MIKRO

Pasal 2

Usaha Mikro berasaskan:

a.kekeluargaan;
b.demokrasi ekonomi;
c.kebersamaan;
d.efisiensi berkeadilan;
e.berkelanjutan;
f.berwawasan lingkungan;
g.kemandirian;
h.keseimbangan kemajuan; dan
i.kesatuan ekonomi nasional. 6

Pasal 3

Usaha Mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan di Daerah.

BAB III

PEMBERDAYAAN USAHA

Pasal 4

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro:

a.penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
b.perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
c.pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
d.peningkatan daya saing Usaha Mikro;
e.penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu; dan
f.efektifitas, efisiensi, keterpaduan, kesinambungan, profesionalisme dan sadar lingkungan.

Pasal 5

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro:

a.meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuh kembangkan Usaha Mikro;
b.mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
c.meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar Usaha Mikro; 7
d.menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
e.meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan Pemberdayaan kepada Usaha Mikro yang ada di Daerah.
(2)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
1. a.pendataan;
2. b.kemitraan;
3. c.kemudahan perizinan;
4. d.pemberian kesempatan usaha;
5. e.penguatan kelembagaan;
6. f.koordinasi dengan pemangku kepentingan;dan
7. g.koordinasi dengan Perangkat Daerah lain.

Pasal 7

(1)Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Camat melalui Lurah/Kepala Desa. 8
(2)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.identitas pelaku usaha;
2. b.lokasi usaha;
3. c.jenis tempat usaha;
4. d.bidang usaha; dan
5. e.modal usaha.
(3)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk pemberian izin usaha, pemberdayaan, dan pengembangan Usaha Mikro.

Pasal 8

(1)Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b ditujukan untuk:
1. a.mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro;
2. b.mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
3. c.mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-Usaha Mikro, dan/atau Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
4. d.mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro;
5. e.mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
6. f.mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro.
(2)Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. 9
(3)Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan pola:
1. a.inti-plasma;
2. b.subkontrak;
3. c.waralaba;
4. d.perdagangan umum;
5. e.distribusi dan keagenan; dan
6. f.bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourching).
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c ditujukan untuk:
1. a.menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
2. b.membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro.
(2)Penyederhanaan tata cara perizinan dan jenis perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.percepatan waktu proses penyelesaikan pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.
2. b.kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan;
3. c.mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk 2 (dua) atau lebih permohonan izin;
4. d.menghapus jenis perizinan tertentu; dan/atau
5. e.pemberian hak kepada masyarakat atas informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan 10
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pelaku Usaha Mikro Kecil melakukan pendaftaran Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat.
(2)Pelaku Usaha Mikro Kecil harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat.
(3)Tata cara pendaftaran Izin Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.permohonan Izin Usaha Mikro dan Kecil;
2. b.pemeriksaan Izin Usaha Mikro dan Kecil;
3. c.pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil; dan
4. d.pencabutan dan tidak berlakunya Izin Usaha Mikro dan Kecil.
(4)Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pendaftaran Izin Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…