DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 1 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 92

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: mengatur mengenai Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; memuat antara lain: ketentuan umum; prinsip pengembangan dan tujuan KLA; strategi; hak anak; hak sipil dan kebebasan; tanggungjawab pemerintah daerah, orangtua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha, indikator KLA, pengembangan KLA di daerah; forum anak; desa dan kelurahan layak anak; sekolah ranah anak dan pelayanan kesehatan ramah anak; peran serta masyarakat dan sunia usaha; pendanaan; ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan daerah, untuk itu perlu pembinaan secara dini melalui peningkatan pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya hak anak;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah yang diwujudkan melalui upaya Daerah membangun Kabupaten/Kota Layak Anak; SALINAN 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf, b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3
5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
6.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
10.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42);
11.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak 4 Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
12.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat dan Lembaga Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66);
13.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 309);
14.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kewaspadaan Dini Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 714);
15.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857);
16.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
17.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
18.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170); 5
19.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
20.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 739);
21.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 55); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN dan BUPATI MAGETAN 6 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2.Bupati adalah Bupati Magetan.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan.
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7.Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia, yang meliputi hak untuk hidup, tumbuh kembang, dilindungi, berpartisipasi, yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
8.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari risiko kerentanan dan terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.
9.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis 7 lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
11.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
12.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
13.Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
14.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Magetan.
15.Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
16.Forum Anak adalah wadah partisipasi anak yang terbentuk di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang berperan dalam proses penyusunan kebijakan, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan umpan balik di dalam pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan.
17.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
18.Eksploitasi adalah pemanfaatan secara sewenang- wenang atau berlebihan terhadap subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan. 8
19.Penelantaran anak adalah praktek melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara ilegal.
20.Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.
21.Konvensi Hak Anak yang selanjutnya disingkat KHA adalah instrumen hukum internasional yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai Negara yang mengatur hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia untuk anak, yang diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).
22.Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

BAB II

PRINSIP PENGEMBANGAN DAN TUJUAN KLA

Pasal 2

Kebijakan Pengembangan KLA di Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:

a.tata pemerintahan yang baik;
b.non-diskriminasi;
c.kepentingan terbaik bagi anak;
d.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
e.penghargaan terhadap pandangan anak. 9

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk menjamin agar Daerah mempunyai sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

BAB III

STRATEGI

Pasal 4

Strategi Pengembangan KLA di Daerah berupa:

a.pengintegrasian hak anak dalam:
1. 1.setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
2. 2.setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;dan
b.menciptakan lingkungan layak anak di setiap tingkat wilayah.

BAB IV

HAK ANAK

Pasal 5

Setiap Anak berhak atas :

a.hak sipil dan kebebasan;
b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
e.perlindungan khusus. 10

Pasal 6

Setiap anak berhak atas pemenuhan hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

a.hak atas identitas;
b.hak perlindungan identitas;
c.hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
d.hak berpikir, berhati nurani dan beragama;
e.hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
f.hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
g.hak akses informasi yang layak; dan
h.hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Pasal 7

Setiap anak berhak atas pemenuhan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

a.bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
b.memastikan anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak;
c.reunifikasi;
d.memastikan anak untuk tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri;
e.dukungan kesejahteraan bagi anak;
f.terhadap anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga, maka memastikan agar anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif atas tanggungan Negara; 11
g.memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi;
h.tinjauan penempatan secara berkala;dan
i.memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 8

Setiap anak berhak atas pemenuhan Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

a.memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya;
b.kesehatan dan layanan kesehatan;
c.jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan;dan
d.standar hidup.

Pasal 9

Setiap anak berhak atas pemenuhan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

a.pendidikan;
b.tujuan pendidikan;dan
c.kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga. 12

Pasal 10

Setiap anak berhak atas pemenuhan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:

a.anak dalam situasi darurat;
b.anak yang berhadapan dengan hukum;
c.anak dalam situasi eksploitasi;dan
d.anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Isi peraturan

Teks92PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002