DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021

Nomor: 12
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

materi pokok: mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018- 2023; 1. Ketentuan Pasal 1, diantara angka 9 dan angka 10 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 9a, diantara angka 11 dan 12 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 11a; 9a.Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RPJMD adalah perubahan RPJM Daerah Kabupaten Magetan yang menyesuaikan hasil pengendalian dan evaluasi maupun perubahan yang mendasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan antara lain RPJM Nasional 2020- 2024, klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan dan keuangan Daerah, percepatan penanganan Covid-19 Di Lingkungan Pemerintahan Daerah, kondisi keuangan Daerah, penyesuaian organisasi Perangkat Daerah dan program prioritas Bupati. 11a. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Perubahan Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Perangkat Daerah yang berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap perkembangan keadaan dan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 perlu dilakukan perubahan; SALINAN 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018- 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730 );
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 3 Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan 4 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
15.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
17.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 461);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
24.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
25.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019- 6 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 24);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Magetan Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 69 );
30.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89) 7 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN dan BUPATI MAGETAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018-2023. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1, diantara angka 9 dan angka 10 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 9a, diantara angka 11 dan 12 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 11a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Magetan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan. 8
5.Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional yang memuat penjabaran visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program prioritas Presiden, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal untuk pembangunan jangka waktu 5 (lima) tahunan.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan, yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah Kabupaten Magetan, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Magetan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 9
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan, yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah Kabupaten Magetan, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Magetan yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. 9a.Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RPJMD adalah perubahan RPJM Daerah Kabupaten Magetan yang menyesuaikan hasil pengendalian dan evaluasi maupun perubahan yang mendasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan antara lain RPJM Nasional 2020- 2024, klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan dan keuangan Daerah, percepatan penanganan Covid-19 Di Lingkungan Pemerintahan Daerah, kondisi keuangan Daerah, penyesuaian organisasi Perangkat Daerah dan program prioritas Bupati.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11.Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Perangkat Daerah. 10 11a. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Perubahan Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Perangkat Daerah yang berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD.
12.Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bagi Perangkat Daerah.
13.Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14.Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yag diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
16.Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
17.Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam 11 perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
18.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya- upaya yang akandilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
21.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
22.Strategi adalah langkah berisikan program- program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
23.Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
24.Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
25.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan 12 untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
26.Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
27.Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
28.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
29.Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
30.Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
31.Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.
2.Ketentuan Pasal 2, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)RPJM Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018- 2023 dalam penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005- 13 2025 dengan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2015-2019.
(1a)Perubahan RPJM Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 dalam penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2020- 2024.
(2)RPJM Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018- 2023 dan Perubahan RPJM Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 memuat visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, program prioritas pembangunan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)RPJM Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018- 2023 bertujuan untuk mewujudkan Magetan yang SMART Semakin Mantab dan Lebih Sejahtera.

3.Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Sistematika Perubahan RPJM Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018—2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I : Pendahuluan;
2. b.BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
3. c.BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
4. d.BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah; 14
5. e.BAB V : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
6. f.BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah;
7. g.BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
8. h.BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. i.BAB IX : Penutup.
(2)Rincian Perubahan RPJM Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4.Ketentuan Pasal 6, diantara ayat (1) dan ayat (2 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)RPJM Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018- 2023 menjadi pedoman untuk penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1a)Perubahan RPJM Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 menjadi pedoman untuk penyusunan RKPD, Perubahan Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan 15 pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
(3)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
(3a)Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah untuk periode sisa 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.
(4)Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

5.Ketentuan Pasal 7, ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 dan Perubahan RPJM Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.
(2)Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mencakup pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah/ Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan RPJM Daerah/Perubahan RPJM Daerah.
(3)Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah/Perubahan Renstra Perangkat Daerah 16 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
(4)Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah/Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, diatur dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 8, ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten, penyusunan RKPD tahun 2024 berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJP Daerah Kabupaten Magetan dan mengacu RPJM Nasional untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten dengan pembangunan Provinsi.
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan capaian pembangunan pada periode RPJM Daerah Kabupaten Magetan sebelumnya berdasarkan hasil evaluasi RPJM Daerah Kabupaten Magetan.
(3)Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJM Daerah Kabupaten Magetan dan Perubahan RPJM Daerah Kabupaten Magetan serta permasalahan 17 pembangunan yang akan dihadapi oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada tahun pertama masa kepemimpinannya.
(4)RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJM Daerah Kabupaten Magetan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kabupaten Magetan periode berikutnya. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan. Ditetapkan di Magetan pada tanggal 22 Desember 2021 BUPATI MAGETAN, SUPRAWOTO Diundangkan di Magetan pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN, HERGUNADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR:255-12/2021 18 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018 – 2023 I. UMUM Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005- 2025 serta dengan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya di tingkat Provinsi dan Nasional maupun dokumen perencanaan strategis lainnya di tingkat Kabupaten Magetan. Selain visi dan misi, RPJMD Tahun 2018-2023 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program-program beserta pagu indikatifnya yang disusun dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. RPJMD selanjutnya digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 19 Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila :
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar. Berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018- 2023, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:
  1. 1.kondisi keuangan Daerah terutama Pendapatan Daerah yang sah pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan dana transfer dari pemerintah banyak yang berkurang untuk penanganan COVID-19 dan target PAD yang tidak mungkin akan terpenuhi. Tahun anggaran 2021 kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi sebagai akibat dari dampak yang 20 ditimbulkan akibat pandemi COVID-19, melalui peningkatan penerimaan pendapatan daerah, dan penajaman alokasi belanja serta upaya-upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi.
  2. 2.dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai penganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka proses perencanaan dan penganggaran dalam pemerintahan daerah menggunakan pendekatan kinerja. Dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah harus menyesuaikan dengan peraturan pemerintah ini.
  3. 3.Perubahan RPJMD Kabupaten Magetan salah satunya dengan ditetapkannya RPJMN Tahun 2020-2024 maka dalam rangka harmonisasi dan keselarasan antara dokumen perencanaan jangka menengah Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/ Kota untuk segera menyesuaikan, sehingga yang menjadi prioritas dan percepatan pembangunan nasional bisa terlaksana dengan keselarasan rencana pembangunan dari pusat, regional sampai dengan daerah. Dalam kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Kabupaten Magetan masuk di Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan dengan prioritas pembangunan antara lain pembukaan interchange Tol ruas Ngawi - Madiun di Kecamatan Kartoharjo, Revitalisasi Kawasan Pariwisata Telaga Sarangan, Pembangunan Kawasan Aneka Industri Kulit dan Pengolahan Limbahnya.
  4. 4.Program RPJMD Kabupaten Magetan apabila disandingkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah masih ada yang belum selaras baik dari nomenklatur, substansi, maupun penggolongan dalam bidang urusan pemerintahan. Jumlah Program dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018–2023 sebanyak 432 program. Jumlah Program dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebanyak 120 program. 21
  5. 5.Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, disusul dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708, nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan urusan pemerintah daerah terdapat perubahan, agar dalam pelaksanaannya supaya bisa berjalan dengan baik perlu adanya perubahan susunan organisasi Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Magetan.
  6. 6.Mengakomodir Program Prioritas Bupati yang belum tertuang pada periode RPJMD 2018-2023 Beberapa program prioritas Bupati yang sudah tertuang dalam Renstra Perangkat dalam pelaksanaannya ada bebererapa program prioritas yang berkembang yang harus diakomodir pada Renstra Perangkat Daerah. Selain itu ada beberapa program prioritas yang tidak relevan dengan adanya perkembangan keadaan pasca pandemi COVID-19 maupun adanya perubahan kebijakan sehingga perlu adanya sinkronisasi program prioritas Nasional, Provinsi dan Program Prioritas Kabupaten Magetan.
  7. 7.Target makro dengan terjadinya pandemi COVID-19 perlu ditinjau kembali dengan mengacu kepada kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan permasalahan serta isu strategis terkini Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan Perubahan RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Magetan untuk Tahun 2021-2023. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. 22 Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas. Angka 4

Pasal 6

Cukup jelas. Angka 5

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…