(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten, penyusunan RKPD tahun 2024 berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJP Daerah Kabupaten Magetan dan mengacu RPJM Nasional untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten dengan pembangunan Provinsi.
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan capaian pembangunan pada periode RPJM Daerah Kabupaten Magetan sebelumnya berdasarkan hasil evaluasi RPJM Daerah Kabupaten Magetan.
(3)Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJM Daerah Kabupaten Magetan dan Perubahan RPJM Daerah Kabupaten Magetan serta permasalahan 17 pembangunan yang akan dihadapi oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada tahun pertama masa kepemimpinannya.
(4)RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJM Daerah Kabupaten Magetan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kabupaten Magetan periode berikutnya.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan. Ditetapkan di Magetan pada tanggal 22 Desember 2021 BUPATI MAGETAN, SUPRAWOTO Diundangkan di Magetan pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN, HERGUNADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR:255-12/2021 18 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018 – 2023 I. UMUM Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005- 2025 serta dengan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya di tingkat Provinsi dan Nasional maupun dokumen perencanaan strategis lainnya di tingkat Kabupaten Magetan. Selain visi dan misi, RPJMD Tahun 2018-2023 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program-program beserta pagu indikatifnya yang disusun dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. RPJMD selanjutnya digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 19 Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila :
a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;dan
c.terjadi perubahan yang mendasar.
Berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018- 2023, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:
1.kondisi keuangan Daerah terutama Pendapatan Daerah yang sah pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan dana transfer dari pemerintah banyak yang berkurang untuk penanganan COVID-19 dan target PAD yang tidak mungkin akan terpenuhi. Tahun anggaran 2021 kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi sebagai akibat dari dampak yang 20 ditimbulkan akibat pandemi COVID-19, melalui peningkatan penerimaan pendapatan daerah, dan penajaman alokasi belanja serta upaya-upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi.
2.dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai penganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka proses perencanaan dan penganggaran dalam pemerintahan daerah menggunakan pendekatan kinerja. Dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah harus menyesuaikan dengan peraturan pemerintah ini.
3.Perubahan RPJMD Kabupaten Magetan salah satunya dengan ditetapkannya RPJMN Tahun 2020-2024 maka dalam rangka harmonisasi dan keselarasan antara dokumen perencanaan jangka menengah Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/ Kota untuk segera menyesuaikan, sehingga yang menjadi prioritas dan percepatan pembangunan nasional bisa terlaksana dengan keselarasan rencana pembangunan dari pusat, regional sampai dengan daerah. Dalam kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Kabupaten Magetan masuk di Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan dengan prioritas pembangunan antara lain pembukaan interchange Tol ruas Ngawi - Madiun di Kecamatan Kartoharjo, Revitalisasi Kawasan Pariwisata Telaga Sarangan, Pembangunan Kawasan Aneka Industri Kulit dan Pengolahan Limbahnya.
4.Program RPJMD Kabupaten Magetan apabila disandingkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah masih ada yang belum selaras baik dari nomenklatur, substansi, maupun penggolongan dalam bidang urusan pemerintahan. Jumlah Program dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018–2023 sebanyak 432 program. Jumlah Program dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebanyak 120 program.
21
5.Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan.
Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, disusul dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708, nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan urusan pemerintah daerah terdapat perubahan, agar dalam pelaksanaannya supaya bisa berjalan dengan baik perlu adanya perubahan susunan organisasi Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Magetan.
6.Mengakomodir Program Prioritas Bupati yang belum tertuang pada periode RPJMD 2018-2023 Beberapa program prioritas Bupati yang sudah tertuang dalam Renstra Perangkat dalam pelaksanaannya ada bebererapa program prioritas yang berkembang yang harus diakomodir pada Renstra Perangkat Daerah. Selain itu ada beberapa program prioritas yang tidak relevan dengan adanya perkembangan keadaan pasca pandemi COVID-19 maupun adanya perubahan kebijakan sehingga perlu adanya sinkronisasi program prioritas Nasional, Provinsi dan Program Prioritas Kabupaten Magetan.
7.Target makro dengan terjadinya pandemi COVID-19 perlu ditinjau kembali dengan mengacu kepada kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan permasalahan serta isu strategis terkini Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan Perubahan RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Magetan untuk Tahun 2021-2023.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1