DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

BPD berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemermtahan Desa. BPD mempunyai fungsi: a. mernbahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b . rnenampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. rnelakukan pengawasan kinerja Kepala Desa,

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan rencana kegiatan, jadwal, tahapan kegiatan dan tata tertib pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD;

b.melalukan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pengisian keanggotaan BpD;
c.melaksanalan pendataan tokoh masyarakat yang akan diundang dalam pelaksanaan musyawarah perwalilan ke masing-masing wilayah ke4'a kamituwo;
d.mengumumkan rencana pengisian keanggotaan BpD;
e.membuka dan menerima pendaftaran bakal calon anggota BPD dari masing-masing wilayah keda kamituwo;
f.melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dari masing-masing wilayah keq'a kamituwo, dengan meneliti dan memeriksa berkas administrasi bakal calon anggota BpD yang telah mendaftarkan diri;
g.menetapkan bakal calon anggota BPD dari masing- masing wilayah kerja kamituwo yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Peneta.pan Calon Anggota BPD;
h.menetapkan waktu dan tempat musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan BPD;
i.mengundang peserta musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan BPD;
j.menyelenggarakan dan memfasilitasi musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan BPD dengan menjaga keamanan dan ketertiban;
k.menetapkan hasil musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Perwakilan Pengisian Keanggotaan BPD;
l.menetapkan wilayah keterwakilan; dan
m.melaporkan secara tertulis hasil musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan BPD kepada Kepala Desa. Penjaringan dan Penyaringan baka_l calon anggota BpD selagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. Panitia pengisian wajib menjamin dalam proses penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdapat bakal calon anggota BPD perempuan dalam rangka untuk memenuhi keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (21. Penetapan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf g dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 16

(1)Pengisian keanggotaan BPD ditefapkan melalui proses mu syawarah perwakilan. (21 Calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(3)Unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.tokoh agama;
2. b.tokoh pendidikan;
3. c.tokoh sosial budaya;
4. d.perwakilan kelompok tani;
5. e.perwakilan kelompok perajin;
6. f.perwakilan kelompok perempuan;
7. g.perwakilan kelompok pemuda;
8. h.perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
9. i.perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan/atau
10. j.tokoh masyarakat lainnya. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai dalam musyawarah perwakilan, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara oleh peserta. musyawarah perwalilan. Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sebagai berikut:
11. a.masing-masing peserta musyawarah yang hadir sesuai daftar undangan yang telah disusun, memiliki I (satu) hak suara untuk memilih wakil dari masing-masing wilayah kerja kamituwo; dan
12. b.pemungutan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disampaikan oleh Panitia Pengisian Anggota BpD kepada Kepala Desa paling larna 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya musyawarah perwakilan. Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil musyawarah perwakilan dari panitia pengisian. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VI

HAK BPD

Pasal 17

BPD berhak:

a.mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
b.menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
c.mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa.

BAB VII

HAK ANGGOTA BPD

Pasal 18

Anggota BPD berhak:

a.mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
b.mengajukan pertanyaan;
c.menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d.memilih dan dipilih;
e.mendapatkan tunjangan dari ApB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.memperoleh pengembangan kapasitas;dan
g.biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan desa. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka T\rnggal Ika; melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; menyerap, menampung, menghirnpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa; mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan; menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 20

Anggota BPD dilarang:

a.merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
b.melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
c.menyalahgunakan wewenang;
d.melanggar sumpah/janji jabatan;
e.merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
f.merangkap sebagai anggota Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Ralryat Daerah provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditenfukan dalam peraturan perundangan_ undangan;
g.sebagai pelaksana proyek Desa;
h.menjadi pengurus partai politik; dan/atau
i.menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Pasal 21

(1)Anggota BPD berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; atau
3. c.diberhentikan. l2l Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
4. a.berakhir masa keanggotaan dan telah dilantik anggota BPD yang baru;
5. b.dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. c.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
7. d.tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
8. e.melanggar larangan sebagai anggota BPD;dan
9. f.melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan umum dan merugikan kepentingan masyarakat.

Pasal 22

(1)Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD melalui Kepala Desa dengan surat pengantar dari Camat. (21 Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Anggota BPD yang berhenti disebabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD tanpa melalui persetujuan para anggota. (41 Apabila pimpinan BPD tidak mengusulkan sebagaimana ketentuan ayat (3) maka Camat dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b dan sglagniman4 dimaksud dalam Pasal 2L ayat (2) huruf a dan huruf b dapat langsung mengusulkan pemberhentian kepada Bupati.
(5)Anggota BPD yang diberhentikan karena disebabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilakukan melalui musyawarah BPD

Pasal 23

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, BpD dibantu oleh Sekretariat BPD.
(2)Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BpD.
(3)Sekretaris BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BpD pada saat musyawarah pemilihan pimpinan BpD.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretaris BpD diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KEANGGOTAAN BPD ANTARWAKTU Bagran Kesatu Pergantian Pimpinan /Anggota BpD Antarwaktu

Pasal 24

Pimpinan atau Anggota BpD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pengisian anggota BpD pengganti antarwaktu. Anggota BPD pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) melaksanakan tugas sampai habis masa jabatan Pimpinan atau Anggota BpD yang diberhentikan. Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (l), selain dilakukan pergantian anggota BpD antar waktu juga dilakukan pergantian Pimpinan BPD. Mekanisme penggantian Pimpinan BpD s6lagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara musyawarah mufal<at. Dalam hal pergantian Pimpinan BpD melalui musyawarah mufakat tidak mendapatkan kesepakatan dilakukan melalui suara terbanyak oleh anggota BpD.

Pasal 25

Persyaratan calon anggota BpD antarwaktu adalah:

a.bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanalan Undang_Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun lg41, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tfrnggat Ika;
c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pemah menikah;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama (SMp) atau sederqjat, dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang benrenang sesuai dengan peraturan perundang_undangan;
e.bukan sebagai perangkat pemerintah Desa;
f.bersedia dicalonkan menjadi anggota BpD;
g.berasal dari wilayah keterwakilan €rnggota BpD yang digantikan dan dipilih secara demokratis;
h.belum pernah menjabat 3 (tiga) ka_li masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut sebagai anggota BpD;
i.berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter
j.menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian; tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;dan terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.

Pasal 26

(1)Dalam rangka musyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPD antarwaktu, Kepala Desa membentuk panitia pengisian anggota BpD antarwaktu dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Panitia pengisian anggota BpD antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri dari:
1. a.unsur perangkat Desa;
2. b.pengurus Rukun Tetangga/ Rukun Warga;
3. c.unsur pengurus lembaga kemasyarakatan;dan/atau
4. d.tokoh masyarakat di Desa setempat dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional. Bagran Keempat Susunan panitia

Pasal 27

Susunan panitia pengisian anggota BpD antarwaktu terdiri atas:

a.Ketua;
b.Sekretaris;dan
c.Anggota; yang dipilih dari dan oleh anggota. Bagran Keempat Tugas Panitia

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…