DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magetan Nomor 17 Tahun 2024

Nomor: 17
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Besaran persentase NJOP ditetapkan dengan mempertimbangkan adanya perubahan tarif, kenaikan NJOP hasil penilaian, pemanfaatan objek pajak, dan klasterisasi NJOP. Besaran persentase nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan PBB perdesaan dan perkotaan atas kelompok objek PBB-P2 di Kabupaten Magetan dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. kenaikan NJOP hasil penilaian; b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/ kota.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Persentase Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa SALINAN Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 129); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PERSENTASE NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
2.Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
3.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
4.Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
5.Objek pajak umum adalah objek pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria -kriteria tertentu.
6.Objek pajak khusus adalah objek pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti yang khusus. Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa
7.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

Pasal 2

(1)Besaran persentase NJOP ditetapkan dengan mempertimbangkan adanya perubahan tarif, kenaikan NJOP hasil penilaian, pemanfaatan objek pajak, dan klasterisasi NJOP.
(2)Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk objek pajak umum ditetapkan sebagai berikut :
1. a.sebesar 40% (empat puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak apabila Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
2. b.sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Nilai Jual Objek Pajak apabila Nilai Jual Objek Pajak lebih dari Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. c.sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak untuk Nilai Jual Objek Pajak lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. d.sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Jual Objek Pajak untuk Nilai Jual Objek Pajak lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3)Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk objek pajak khusus ditetapkan sebesar 100%.
(4)Objek pajak khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain jalan tol, stasiun pengisian bahan bakar, pabrik, hotel dan menara.
(5)Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPPT.
(6)Perhitungan PBB-P2 dengan besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan. Ditetapkan di Magetan pada tanggal 19 Maret 2024 Pj. BUPATI MAGETAN, TTD HERGUNADI Diundangkan di Magetan pada tanggal 19 Maret 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN, TTD HERMAWAN BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024 NOMOR 17 Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR : 17 TAHUN 2024 TANGGAL : 19 MARET 2024 PERHITUNGAN PBB-P2 DENGAN BESARAN PERSENTASE NILAI JUAL OBJEK PAJAK Besaran persentase nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atas kelompok objek PBB-P2 di Kabupaten Magetan dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a.kenaikan NJOP hasil penilaian;
b.bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
c.klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/ kota. Rumus Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai berikut: Adapun contoh simulasi besaran persentase NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 sebagai berikut: Letak Objek pajak Ds. Sidomukti 001/ 01 Nama dan Alamat Wajib Pajak Musiran lento Dsn Nongkodandang, Ds. Sidomukti 001/01 LUAS (m2) KELAS NJOP/Meter2 TOTAL NJOP BUMI 1.460 79 103.000 150.380.000 BANGUNAN 63 29 310.000 19.530.000 NJOP sbg Dasar Pengenaan PBB 169.910.000 NJOPTKP 10.000.000 Besaran Persentase NJOP 40,00% Nilai Jual Kena Pajak 63.964.000 Tarif 0,10% PBB yg Harus Dibayar 63.964 Pj. BUPATI MAGETAN, TTD HERGUNADI PBB-P2 = tarif x Besaran Persentase NJOP x (NJOP-NJOPTKP)

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…