DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 18 Tahun 2016

Nomor: 18
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reldarne [Lembaran Daerah Kebupaten Magetan Tahun 2Q05 Nornor 37) d.iubah sebagai berikut: 1. Pasal 2 ayat (1) huruf d dihapus dan ayat (2) diubah; 2. Pasal 8 dihapus; 3. BAB VI diubah dan Pasal 9 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus; 4. Bab 1X dlan Pasal 12 diubah; 5. Bab, X clan Pasa.1 13 dihapus; 6. Bab XI dan Pasal 14 dihapus; 7. Bab X!T dart Pasal 15 dihapus; 8. Penjelasan Pasal 2 diubah;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 16 Tahun 2OO5 Tentang Pengaturan Dan Penertiban Pemasangan Reklame; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4l) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapra-ja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun l95O tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273O;

3.Undang-Undang Nomor g Tahun lggl tentang Hukum Acara Pidana (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undaag Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan peraturan perundang_Undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor g2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tar,rrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55g7) sebagaimana telah diubah beberapa kali tera_khir dengan Undang_Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang perubahan Kedua Atas Undang_undang Nomor 23 tahun 2Ol4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor s6791;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2Z Tahun 19g3 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun l9g3 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 325) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor gO Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2036);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 5 Tahun lggg tentang penyidik pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Tahun 19gg Nomor g/B);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengaturan Dan penertiban pemasangan Reklame (Iembaran Daerah Kebupaten Magetan Tahun 2O0S Nomor 37) ;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013 tentang pembentukan peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor l, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 35); 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 201 5 tentang Bangunan Gedung (lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 49);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberian Izin Mendirikan Bangunan (kmbaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2o16 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor); Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN dan BUPATI MAGETAN MEMUTUSKAN: MenetapKan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 16 TAHUN 2OO5 TENTANG PENGATURAN DAN PENERTIBAN PEMASANGAN REKLAME. Pasal I Beberapa ketentuan dalam peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame (Lembaran Daerah Kebupaten Magetan Tahun 2OO5 Nomor 37) diubah sebagai berikut:
1.Pasal 2 ayat (1) huruf d dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut

Pasal 2

Penyelenggaraan atau pemasangan reklame diantaranya termasuk:

(1)Penyelenggaraan Reklame, meliputi :
1. a.kegiatan penentuan lokasi/ kawasan;
2. b.kegiatan penentuan kwalitas bahal;
3. c.kegiatan penentuan kelayakan konstruksi dan teknis pemasangan;
4. d.dihapus;
5. e.kegiatan pembuatan surat pernyataan tertulis dari pemilik;
6. f.kegiatanmonitoring.
(2)Jenis - jenis Reklame, meliputi :
1. a.reklame papan / billboard;
2. b.uid.eotron/ m_egatron;
3. c.reklame kain;
4. d.reklame uingl/plasttk;
5. e.reklame melekat/stiker;
6. f.reklame selebaran;
7. g.reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
8. h.reklame udara;
9. i.reklame apung;
10. j.reklame suara;

Pasal 9

(l) Pemilik Reklame diwajibkan untuk membuat surat Pemyataan Kesanggupan untuk menurunkan/ membongkar sendiri reklame yang telah terpasang setelah habis masa berlakunya dan bertanggung jawab atas kerugian atau akibat hukum yang ditimbulkan karena kelalaian dalam pemasangan reklame.

(2)Apabila dikemudian hari temyata pemilik reklame karena kelalaian/kealpaan atau dengan sengaja melalaikan kewajibannya untuk membongkar/ menurunkan reklame, maka akan diturunkan atau dibongkar oleh petugas Sat pol_pp.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.
(5)Dihapus.

4.Bab IX dan pasal 12 diubah sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada orang pribadi atau badan dalam penyelenggaraan reklame apabila:
1. a.memasang reklame tanpa ijin dari pemerintah Daerah;
2. b.tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak reklame;
3. c.melanggar ketentuan pasal 3 ayat (21, ayat (3), ayat (a) dan ayat (5), pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7;
(2)Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penghentian sementara fungsi reklame;
3. c.pembongkaran reklame;
4. d.pembekuan atau pencabu tan izin.
(3)Dalam hal penyelenggara reklame dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, maka barang hasil bongkaran reklame dimaksud selanjutnya menjadi aset pemerintah Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penjatuhal sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

5.Bab X dan Pasal 13 dihapus.
6.BabXI dan pasal 14 dihapus.
7.BabXII dan pasal 15 dihapus.
8.Penjelasan pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan reklame papan/billboard adalah reklame yang berbentuk bidang datar atau lengkung, berisi gambar dan/atau tulisan statis, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, ftbergla.ss, / kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan zamarr, baik menggunakan lampu atau 6 tidak menggunakan lampu, yang pemasangannya berdiri sendiri, atau menempel bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat perrranen, termasuk didalamnya adalah uall dgnamic, triuision dan running text. Huruf b Yang dimaksud dengan reklame videotron/megatron adalah reklame yang berbentuk bidang datar atau lengkung, berisi gambar dan/atau tulisan bergerak/hidup/visual baik dengan atau tanpa audio, dengan konstruksi layar berupa LCD, LED dan sejenisnya y€rng pemasangannya berdiri sendiri, atau menempel bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen. Huruf c Yang dimaksud dengan reklame kain adalah reklame yang berbentuk spanduk, umbul-umbul dan bendera dengan bahan kain. Huruf d Yang dimaksud dengan reklame ugnil/plasnk adalah reklame yang berbentuk spanduk, rontek, dengan bahan vynil/plastik dan yang sejenisnya yang pemas:rngannya berdiri sendiri, atau menempel bangunan dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen. Huruf e Yang dimaksud dengan reklame melekat/stiker adalah reklame yang berbentuk bidang datar atau lengkung, dengan bahan kertas, plastik/ ugnit, 7 logam yang pemasangannya dengan cara ditempelkan pada bangunan menggunakan lem dan bersifat semi pernaren. Huruf f Yang dimaksud dengan reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik/vinyl dan sejenisnya yang pemasangannya dengan cara disebarluaskan/ dibagikan secara langsung kepada orang dan bersifat tidak permanen. Hurufg Yang dimaksud dengan reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang berbentuk bidang datar dan/atau lengkung dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fibergla.ss / kaca, plastik dan bahan lain sejenis sesuai perkem bangan ?,amar., yang pemasangannya pada kendaraan yang berl'alan atau pejataa kaki dan bersifat berpindah_pindah tempat. Huruf h Yang dimaksud dengan reklame udara adalah reklame yang melayang di udara, dengan bahan plastik, karet, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan zarnarr, yang Pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan pada bangunan atau pesawat udara dan bersifat semi permanen. Huruf i Yang dimaksud dengan reklame apung adalah reklame yang mengapung di atas air dengan bahan terbuat dari ka1rr, logam, fiberglass/kaca, plastik dan bahan lain sejenisnya sesuai perkembangan ?alman. Hurufj Yang dimaksud dengan reklame suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan, dengan alat audio elektronik, yang bersifat semi permanen. Huruf k Yang dimaksud dengan reklame peragaEm adalah reklame yang berbentuk pertunj ukan, dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan, atau dikenakan dan bersifat semi permanen. Huruf I Yang dimaksud dengan reklame cahaya/fiIm/slide adalah reklame yang berbentuk penayangan pada bidang datar atau lengkung, berisi gambar dan atau tulisan statis/dinamis dengan atau tanpa audio yang dipancarkan oleh proyektor yang bersifat semi permanen atau pennanen. Antara lain : rear screen, beamuertising, uirfual dan sejenisnya. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam [rmbaran Daerah Kabupaten Magetan. NOREG PERATURAN DAERAH KAE}UPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR : 380- 18/20r6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 18 TAHUN2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 16 TAHUN 2OO5 TENTANG PENGATURAN DAN PENERTIBAN PEMASANGAN REKLAME I. UMUM. sesuai ketentuan pasal 9l ayat (3) dan pasal 25r ayat (2) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum Daerah, Gubemur sebagai wak pemerintah pusat berwenang untuk membatalkan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Hal tersebut juga sejalan dengan amanat Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor sg2/476lsJ tentang pencabutan/perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi, serta Instruksi Menteri Daram Negeri Nomor sg2/rLo7/sJ tentang Penegasan Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor sg2/476/sJ tentang Pencabutan/Perubahan peraturan Daerah, peraturan Kepala Daerah yang Menghambat Birokrasi dan perizinan Investasi. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Gubernur Jawa Timur telah menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/43.K/KPTS /OL3/2O16 tentang pembatatan 3 (Tiga) peraturan Daerah Kabupaten Magetan, yang didalamnya antara lain menerapkan pembatalan terhadap beberapa ketentuan yang tercantum dalam dalam peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 16 Tentang 20o5 tentang pengaturan dan Penertiban Pemasangan Rekrame. Adapaun beberapa pertimbangan Gubernur dalam pembatalan ketentuan peraturan Daerah tersebut adalah sebagai berikut: a' dapat menghambat perizinan investasi di Daerah, sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Februari 2O16 Nomor 582/426/SJ;

b.bertentangan dengan pasal 1 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;dan
c.bertentangan dengan Lampiran II angka 210 Undang_Undang Nomor 12 Tahun 2O I 1 tentang pembentukan peraturan perundang_Undangan. Penyusunan Peraturan Daerah ini merupakan tindaklanjut dari pembatalan Peraturan Daerah oleh Gubernur Jawa Timur dimaksud, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 150 ayat (21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dimana dalam ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa apabila terdapat sebagian materi muatan Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh Gubernur, maka selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati merubah Peraturan Daerah dimaksud. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…