Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berasaskan: a penghormatan dan pemenuhan ternadap hak-hak korban; b. keadilan dan kesetaraan gender; c non diskriminasi; d. kepentirigan terbalk bagi korban; dan e. pemberdayaan.
Memuat teks peraturan…
menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam satu Rencana Aksi Daerah Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dengan berpedoman pada Rencana Aksi Daerah Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Provinsi Jawa Tirnur. Rencana Aksi Daerah Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan Keputusan Bupati.
Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diselenggarakan dalam bentuk:
Keluarga dan/atau orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d mempunyai tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempu:rn dan anak sebagai anggota keluarga. Bagran Kesatu Pencegahan
Selain Pemerintah Daerah, upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) dilakukan oleh:
Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilaksanakan dengan:
Bentuk pelayanan terhadap korban meliputi:
Bentuk pemberdayaan perempuan korban kekerasan meliputi:
Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
Usaha ekonomi produktif dan/atau kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi:
Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
Pemerintah Daerah, UPT dan masyarakat berkewajiban melakukan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan. Bentuk pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan sebag:imana dimalsud pada ayat (1) yaitu pemenuhan hak-hak dasar anak sesuai dengan kebutuhannya.
Membuka PDF…