DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 29 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Pendidikan Nonformal Madrasah Diniyah Takmiliyah berfungsi untuk: a. memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan Pendidikan Agama Islam terutama bagi peserta didik yang belajar di jenjang pendidikan dasar; dan b. memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengamalan ajaran Islam. Pendidikan Nonformal Madrasah Diniyah Takmiliyah bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan pengamalan agama Islam kepada anak usia sekolah pendidikan dasar untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim/muslimah yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan pendidikan nonformal keagamaan Islam Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Magetan perlu diatur penyelenggaraannya agar bisa dikelola dengan baik sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas menunjang kemampuan dasar keagamaan bagi siswa yang beragama Islam;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Nonformal Madrasah Diniyah Takmiliyah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan peraturan Negara Tahun 1950) 2 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4496), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5410);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 3 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769) ;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4863);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5137);
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
11.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 822);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan 4 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 41); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN dan BUPATI MAGETAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN NONFORMAL MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3.Bupati adalah Bupati Magetan.
4.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan.
5.Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan.
6.Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Magetan.
7.Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Magetan. 5
8.Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9.Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah satuan Pendidikan Keagamaan Islam Nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap pengetahuan agama Islam.
10.Masa pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam penyelesaian pendidikan.
11.Peserta didik adalah anak usia sekolah dasar dan menengah/sederajat yang beragama Islam.
12.Pendidik adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi tertentu sesuai dengan kekhususannya yang diangkat oleh penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah untuk membimbing, mengajar, dan/atau melatih peserta didik.
13.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
14.Masyarakat adalah perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi non pemerintah, pengusaha, dan organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
15.Hasil Belajar adalah data kemampuan peserta didik, baik secara kuantitatif atau kualitatif secara terinci dalam buku laporan pendidikan.
16.Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah selanjutnya disingkat FKDT adalah organisasi yang dibentuk atas musyawarah para Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah.
17.Insentif adalah penghargaan dalam bentuk uang dan/atau pelatihan yang diberikan kepada pendidik sebagai bentuk pembinaan. 6

BAB II

FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan Nonformal Madrasah Diniyah Takmiliyah berfungsi untuk:

a.memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan Pendidikan Agama Islam terutama bagi peserta didik yang belajar di jenjang pendidikan dasar; dan
b.memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengamalan ajaran Islam.

Pasal 3

Pendidikan Nonformal Madrasah Diniyah Takmiliyah bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan pengamalan agama Islam kepada anak usia sekolah pendidikan dasar untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim/muslimah yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III

JENJANG DAN MASA PENDIDIKAN

Pasal 4

(1)Jenjang Pendidikan Nonformal Madrasah Diniyah Takmiliyah yaitu :
1. a.Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; dan 7
2. b.Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
(2)Masa Pendidikan Nonformal Madrasah Diniyah Takmiliyah :
1. a.Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula diselenggarakan dengan masa belajar 4 (empat) tahun; dan
2. b.Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha diselenggarakan dengan masa belajar 2 (dua) tahun.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Madrasah Diniyah Takmiliyah diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 6

Kegiatan pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah, dapat dilaksanakan pagi, sore atau malam hari bertempat di Pondok Pesantren, gedung mandiri, gedung sekolah, masjid, mushola, atau tempat lainnya yang memenuhi syarat.

Pasal 7

Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan sekolah, sesuai dengan jenjang pendidikannya. 8

Pasal 8

Penamaan Madrasah Diniyah Takmiliyah diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara.

Pasal 9

(1)Untuk menyelenggarakan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib memiliki Izin Operasional.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.

Pasal 10

(1)Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah
(2)Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam program pembelajaran:
1. a.mata pelajaran Al-Qur’an, Al-Hadits, Aqidah, Fiqih, Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, Praktek Ibadah; dan
2. b.mata pelajaran lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…