DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 4 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan Penyertaan Modal, Pelaksanaan Penyertaan Modal, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 4
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 31); 5
17.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 58); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN dan BUPATI MAGETAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3.Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah yang tidak dipisahkan baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang. 6
4.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah.
5.Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta yang selanjutnya disingkat PDAM Lawu Tirta adalah PDAM Lawu Tirta Kabupaten Magetan.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk menambah kepemilikan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Lawu Tirta dan meningkatkan produktifitas dan pelayanan PDAM Lawu Tirta.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal Daerah adalah:

a.memperbaiki struktur permodalan sebagai upaya pengembangan investasi Pemerintah Daerah;
b.menunjang pengembangan dan peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat;
c.meningkatkan pendapatan asli daerah;
d.meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
e.memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan pelayanan masyarakat. 7

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Penambahan Penyertaan modal Daerah pada PDAM Lawu Tirta selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
(2)Pengalokasian penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5

(1)Selain Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah juga telah menyertakan modal kepada PDAM Lawu Tirta berupa uang dan/atau barang, dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Modal Dasar sebesar Rp. 348.148.760,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
2. b.Penyertaan Modal sebesar Rp. 87.670.834.521.18 (delapan puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah delapan belas sen);
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:
1. a.tahun 1986, sebesar Rp. 10.379.930,00 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
2. b.tahun 1991, sebesar Rp. 450.764.786,00 (empat ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah);
3. c.tahun 1992, sebesar Rp. 54.543.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
4. d.tahun 1993, sebesar Rp. 36.355.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah); 8
5. e.tahun 1994, sebesar Rp. 225.300.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);
6. f.tahun 1997, sebesar Rp. 1.751.928.694,20 (satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah dua puluh sen);
7. g.tahun 2002, sebesar Rp. 180.950.000,00 (seratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
8. h.tahun 2003, sebesar Rp. 5.273.482.660,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh tiga empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah);
9. i.tahun 2004, sebesar Rp. 432.368.201,00 (empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus satu rupiah);
10. j.tahun 2005, sebesar Rp. 27.706.050,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu lima puluh rupiah);
11. k.tahun 2006, sebesar Rp. 3.547.236.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
12. l.tahun 2007, sebesar Rp. 3.674.464.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)
13. m.tahun 2008, sebesar Rp. 3.586.900.199,98 (lima miliar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen);
14. n.tahun 2009, sebesar Rp. 977.508.400,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu empat ratus rupiah);
15. o.tahun 2010, sebesar Rp. 1.694.469.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
16. p.tahun 2011, sebesar Rp. 2.630.020.800,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh juta dua puluh ribu delapan ratus rupiah); 9
17. q.tahun 2012, sebesar Rp.12.690.343.400,00 (dua belas miliar enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
18. r.tahun 2013, sebesar Rp. 18.463.922.400,00 (delapan belas miliar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah);
19. s.tahun 2014, sebesar Rp. 5.142.461.000,00 (lima miliar seratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
20. t.tahun 2015, sebesar Rp. 1.947.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
21. u.tahun 2016, sebesar Rp. 10.913.731.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
22. v.tahun 2017, sebesar Rp. 4.991.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta rupiah);
23. w.tahun 2018, sebesar Rp. 4.877.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah); dan
24. x.tahun 2019, sebesar Rp. 4.091.000.000,00 (empat miliar sembilan puluh satu juta rupiah).

Pasal 6

(1)Penambahan Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari:
1. a.APBD; dan
2. b.Konversi dari pinjaman.
(2)Penambahan Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang milik Daerah dan/atau uang.

BAB IV

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 10

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan. Ditetapkan di Magetan pada tanggal 4 Maret 2020 BUPATI MAGETAN, TTD SUPRAWOTO Diundangkan di Magetan pada tanggal 4 Maret 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN, TTD BAMBANG TRIANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR:40-2/2020 11 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA I. UMUM Sebagai bagian optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka Panjang melalui penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penyertaan modal Daerah tersebut dilakukan dengan tujuan meningkatkan permodalan Daerah sebagai pengembangan investasi Pemerintah Daerah, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terciptanya lapangan kerja, serta guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya. Sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bahwa penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sementara Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta mengatur penyertaan modal Daerah pada PDAM Lawu Tirta tersebut sampai dengan tahun 2019. Maka seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahan-perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta dalam rangka keberlanjutan penyertaan modal Daerah kepada PDAM Lawu Tirta tersebut, diperlukan Peraturan Daerah baru untuk mengatur penyertaan modal Daerah dimaksud. Hal itu urgen untuk dilakukan mengingat bahwa penyertaan modal Daerah pada PDAM Lawu Tirta merupakan bagian dari strategi pengembangan investasi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang distribusi penyaluran air minum. Rencana 12 penyertaan modal Daerah pada PDAM Lawu Tirta ini juga dalam rangka memenuhi kebutuhan modal disetor dan modal dasar yang besarannya telah ditingkatkan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…