DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengaturan penyelenggaraan Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perkuatan komitmen antara penyelenggara, pelaksana dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik dan pemenuhan hak-hak masyarakat secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan, sebagai wujud dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Penyelenggaraan Pelayanan Publik bertujuan untuk: a. terwujudnya kualitas pelayanan, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pelayanan Publik dan pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; b. terwujudnya sistem pengorganisasian Pelayanan Publik yang memenuhi standar pelayanan; c. terwujudnya kepastian hukum tentang hak, kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab serta perlindungan terhadap pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Publik; d. memberi payung hukum bagi lembaga pengawas internal dan pengawas ekstemal;dan e. terwujudnya pelayanan prima kesejahteraan masyarakat.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan standar peLayanan; b' men5rusun, menetapkan, da, memublikasikan maklumat pelayanan;

c.menempatkan pelaksana yang kompeten; menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai; memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik; melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan; berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang- undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; memberikan pertanggungiawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan; membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya; j' bertanggung jawab daram pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik;
k.memberikan pertanggungiawaba, sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggungjawab atas posisi atau jabatan; da, t' memenuhi panggilan atau mewakili orga,isasi untuk hadir atau merraksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangirn. pasal 19 Penyelenggara dilarang:
a.menghambat, menghindari, meno,ak melakukan pelayanan terhadap publik kecuari jika tidak sesuai dengirn asas dan standar pelayanan;
b.membuat peq'anjian kerja sama dengan pihak lain yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan merugikan masyarakat selaku penerima layanan;
c.memberikan idra dan/atau membiarkan pihak lain menggunakan sarana, prasarana dan/atau liasilitas pelayanan publik yang mengakibatkan sarana, prasarana dan/atau f;asilitas pelayanan publik tidak berfungsi atau tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
d.melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik. a' melaksa'akan peraya,an ta,pa dihambat oreh pihak lain yang bukan tugasnya; b' melakukan kegiatan pe,ayanan sesuai penugasan da, standar pe,ayanan serta memperoreh istirahat di luar jam pelayanan; c' memperoreh tambahan pendapatan atau remunerasi atas pemberian pelayanan publik di luar jam pelayanan atau pemberian pelayanan pada hari libur;
d.melakukan pembelaan yang disampaikan kepada penyelenggara atau atasannya terhadap pengaduan dan tuntutan yang ddak sesuai kenyataan dalam penyelenggaraan petrayanan pu blik; dan e' menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang_undangan yang berlaku. pasal 2l Pelaksana berkewajiban :
a.melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara; b' bertanggungiawab atas peraksanaan perayanan sesuai ketentuan peraturan perundang_undangan; memenuhi panggilan atau mewakili SKPD dan BUMD untuk hadir atau melaksanakan perintatr berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ; mempertanggungiawabkan pelayanan yang telah dilakukan, dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri atau melepaskan jabatan; melakukan evaluasi serta menyusun laporan keuangan dan kinerja kepada penyelenggara secara berkala; yang terkait dengan pelayanan; dan g' mena'ggapi dan mengerola pengaduan masyarakat melalui mekanisme sesuai ketentua, peraturan perundang-undangan. pasal 22 Pelaksana diLarang: a' merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha basr peraksana yang berasal dari ringkungan SKPD atau BUMD; b' meninggalkan tugas dan kewqiiban, kecuali mempunyai alasa, yang jeras, rasional, dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang_undangan; c' menambah peraksana tanpa persetqiua, penyerenggara; d' membuat perjanjian kerjasama dengnn pihak r,ain tanpa persetuj uan penyelenggara; e' melanggar asas-asas penyelenggaraan perayanan Publik; dan
f.menerima imbalan dalam bentuk apapun dari masyarakat yang terkait langsung atau tidak dengan penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 23

Masyarakat berhak:

a.mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;
b.mengawasi petaksanaan standar pelayanan;
c.mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diqiukan;
d.mendapat advokasi, perrindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan;
e.memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
f.memberitahukan kepada pel,aksana untuk memperbaiki pelayanan apabila peLaya,an yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan; g' mengadukan peraksana yang melakukan penyimpangan standar perayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan ombudsman; h' mengaduka' penyerenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki perayanan kepada pembina penyelenggara dan ombudsman; dan i' mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan. pasal 24 Masyarakat berkewqiiban : a' mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan; b' menjaga sarana, prasaran a, dan/ataufasilitas pelayanan RrbUk; dan c' berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan perayanan publik.

Pasal 25

Masyarakat dilarang:

a.memaksa, menekan dan/atau mengancam baik fisik rnaupun psikis pelaksana pelayanan publik;
b.menggunakan dokumen atau pengakua, palsu atau yang bukan halorya dalam berhubungan dengan pelaksana pelayanan pubtik;
c.mempengaruhi dan / atau menggunakan tipu muslihat terhadap pelaksana pelayanan publik dalam melaksanakan tugasnya;
d.menggunakan media publik atas penyimpangan terhadap pelayanan ketika masih dalam proses penyelesaian; dan
e.melakulcan har-har lain yang dikategorikan sebagai perbuata, melawan hukum, melanggar kepatuta, dan ketertiban umum dalam meminta pelayanan kepada pel,aksana peLayanan publik.
a.Fungsional;
b.Terpusat;
c.terpadu, terdiri atas:
t.terpadu satu atap;dan
1. 2.terpadu satu pintu.
d.Gugus tugas. (21 Ketentuan lebih tanjut mengenai penerapan pola penyelenggaraan pelayanan pubtik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati. teq'adinya pengaduan Pasal 2Z

(1)Penyelenggara menJrusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan Penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.
(2)Dalam menyusun dan menetapkan stadar perayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait yang dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis perayanan, memiliki kompetensi dan mengutamaka, musyawarah, serta memperhatikan keber4gaman.
(3)Penyusunan standar perayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang_undangan. pasal 2g Komponen standar perayanan pating sedikit memuat sebagai berikut:
1. a.dasar hukum;
2. b.persyaratan;
3. c.sistem, mekanisme, dan prosedur;
4. d.jangka walrtu penyelesaian;
5. e.biaya/tarif;
6. f.produk pelayanan;
7. g.sarana, prasar€rna, dan/atau fasilitas;
8. h.kompetensi pelaksana;
9. i.pengawasan internal; 22
10. j.penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
11. k.jumlah Pelaksana;
12. l.jaminan pelayana' yang memberikan kepastian pelayanan ditaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; mjaminan keamanan dan keseramatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan
13. n.evaluasi kinerja pelaksana.
14. a.adil dan tidak diskriminatif;
15. b.cermat;
16. c.santun dan ramah;
17. d.tegas, andal, dan berlarut-larut.
18. e.profesional;
19. f.tidak mempersulit;
20. g.patuh pada perintah atasan yang sah dan wqiar;
21. h.menjunjung tirgg nilai-nitai akuntabilitas dan yang wqiib perundang- tidak memberikan putusan yang institu si penyelenggara;
22. i.tidak membocorkan informasi atau dokumen dirahasiakan sesuai dengan peraturan undangan; j' terbuka dan mengamb, rangkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan; k' tidak menyar,ahgunakan sarana dan prasarana serta liasilitas pelayanan publik;
23. l.tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif daram memenuhi kepentingan masyarakat; m.tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
24. n.sesuai dengan kepantasan; dan
25. o.tidak menyimpang dari prosedur.

BAB V

PENYELENGGAIRAAN PELAYANAN PUBLIK

Pasal 30

(l) Penyelenggara berkewa$iban meningkatkan perayanan Publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (21 untuk peningkatan perayanan Rrblik, penyerenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (l), harus memperhatikan:

a.komitmen penyelenggara dan pelaksana;
b.perubahan pola pikir terhadap fungsi pelayanan;
c.partisipasi pengguna pelayanan;
d.kepercayaan;
e.kesadaran penyelenggara dan pelaksana;
f.keterbukaan;
g.ketersediaan anggaran;
h.tumbuhnya rasa memiliki;
i.survei kepuasan masyarakat;
j.kejujuran;
k.realistis dan cepat;
l.umpan balik dan hubungan masyarakat;
m.keberanian dan kebiasaan menerima keluhan /pengaduan; dan
n.keberhasilan dat,rm menggunakan metode.

Pasal 31

(1)Untuk menghasilkan mutu pelayanan pada Penyelenggara Pelayanan publik diperlukan penerapan kendali mutu dalam proses penyelenggaraan pelayanan Publik. (21 Penerapan kendali mutu pelayanan pubuk sebagaimana dimaksud pada ayat (U, penyelenggara dapat membentuk Gugus Kendali Mutu.
(3)Gugus Kendali Mutu terdiri dari peraksana yang berkompeten pada unit penyelenggara.
(4)Ketentuan lebih ranjut mengenai Gugus Kendari Mutu diatur dalam peraturan Bupati.
(1)Penyelenggara perayanan publik membuat rraporan hasir pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan publik terhadap berbagai jenis layananpemerintah Kabupaten secara berkala. (21 Laporan pengukuran survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dipublikasikan kepada pubrik merarui terbitan media cetak dan elektronik yang dikerola oreh pemerintah Kabupaten.
(3)Ruang lingkup survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.persyaratan;
2. b.prosedur;
3. c.waktu pelayanan;
4. d.biaya/tarif; 25
5. e.produk spesifikasi jenis pelayanan;
6. f.kompetensi Pelaksana;
7. g.perilaku Pelaksana;
8. h.Maklumat PeLayanan;dan
9. i.penanganan pengaduan, saran dan masukan. Bagan Kelima Maklumat Pelayanan

Pasal 33

(1)Penyelenggara wajib menJrusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam meliaksanaka, pel,ayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimrrra dimaksud dalam pasal 2T danpasal 2g. (21 Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (u wajib dipublikasikan paring rama T (tujuh) hari kerja sejak standar pelayanan ditetapkan.

Pasal 34

(1)Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, diselenggarakan sistem informasi yang mudah diakses masyarakat. (21 setiap informasi harus dapat diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah da, sederhana.
(3)sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (r) memuat informasi perayanan publik, yang terdiri atas sistem informasi elerrtronik dan non erektronik, paling sedikit meliputi:
1. a.profil penyelenggara;
2. b.profil pelaksana;
3. c.standar pelayanan;
4. d.Maklumat pelayanan;
5. e.pengelolaan pengaduan; dan
6. f.penil,aian kineda. Bagran Ketujuh Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan Pub[k

Pasal 35

(u Penyelenggara da' pelaksana wajib mengelola da, memelihara sarana, prasanana, dan/atau fasilitas Pelayana' Publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pelaksana wajib memberikan laporan kepada Penyelenggara mengenai kondisi dan kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan Rrblik, sesuai standar pelayanan. Atas laporan kondisi dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2l1, penyelenggara melakukan analisis dan menJrusun daftar kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dan Pelaksana. Atas analisis dan daftar kebutuhan sebagaima,a dimaksud pada ayat (3), penyelenggara melakukan pengadaan sesuai dengan peraturan perundang_ undangan dengan mempertimbanglan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan berkesinambungan.

Pasal 36

(1)Penyelenggara berkewajiban 27 memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Penyediaan sarana dan prasanana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wqiib menjamin aksesibilitas pengguna layanan yang dilakukan secara bertahap, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan fublik dengan perlakuan khusus selagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan oleh orang yang tidak berhak.

Pasal 37

(l) Penyelenggara dapat menyediakan pelayanan beq.enjang secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pelayanan serta peraturan perundang_ undangan.

(2)Pelayanan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus mematuhi ketentuan tentang proporsi akses dan peLayanan kepada kelompok masyarakat berdasarkan asas persam€ran perlakuan, keterbukaan, serta keterjangkauan masyarakat.
(1)Pengurusan pelayanan publik pada dasarnya dilakukan sendiri oleh masyarakat, namun dengan pertimbangan tertentu dan sebagai wujud partisipasi masyarakat, dapat dilakukan oleh Biro Jasa. (21 Biro Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (r) wajib:
1. a.memiliki izire usaha dari instansi yang berwenangi dan
2. b.dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanannya 28 berkoordinasi dengan Penyelenggila, berkaitan dengan persyaratan, tarifjasa dan waktu pelayanan. Pengurusan Pelayanan Rrblik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak termasuk pengurusan pel,ayanan publik yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dilakukan sendiri oleh masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurusan pelayanan publik yang dilakukan sendiri oleh masyarakat sebogaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

Biaya penyelenggaraan pelayanan hblik merupakan tanggung jawab pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Biaya penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dibebankan kepada APBD. Biaya penyelenggaraan pelayanan publik selain yang ditentukan pada ayat (2) dibebankan kepada penerima Pelayanan Pubuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1)organisasi Penyelenggara berhak mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan tingkat kebutuhan peLayana' guna mendukung kineda pelayanan publik. 29 (21 Korporasi, BUMD dan Iembaga Lain yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai secara proporsional untuk peningkatan kualitas Pel,ayanan Pubfik.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…