menetapkan standar peLayanan; b' men5rusun, menetapkan, da, memublikasikan maklumat pelayanan;
c.menempatkan pelaksana yang kompeten;
menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai; memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik; melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan; berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang- undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; memberikan pertanggungiawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan; membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya; j' bertanggung jawab daram pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik;
k.memberikan pertanggungiawaba, sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggungjawab atas posisi atau jabatan; da, t' memenuhi panggilan atau mewakili orga,isasi untuk hadir atau merraksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangirn.
pasal 19 Penyelenggara dilarang:
a.menghambat, menghindari, meno,ak melakukan pelayanan terhadap publik kecuari jika tidak sesuai dengirn asas dan standar pelayanan;
b.membuat peq'anjian kerja sama dengan pihak lain yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan merugikan masyarakat selaku penerima layanan;
c.memberikan idra dan/atau membiarkan pihak lain menggunakan sarana, prasarana dan/atau liasilitas pelayanan publik yang mengakibatkan sarana, prasarana dan/atau f;asilitas pelayanan publik tidak berfungsi atau tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
d.melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik.
Bagian Kedua Hak, Kewajiban, dan Larangan pelaksana pasal 2O Pelaksana berhak: a' melaksa'akan peraya,an ta,pa dihambat oreh pihak lain yang bukan tugasnya; b' melakukan kegiatan pe,ayanan sesuai penugasan da, standar pe,ayanan serta memperoreh istirahat di luar jam pelayanan; c' memperoreh tambahan pendapatan atau remunerasi atas pemberian pelayanan publik di luar jam pelayanan atau pemberian pelayanan pada hari libur;
d.melakukan pembelaan yang disampaikan kepada penyelenggara atau atasannya terhadap pengaduan dan tuntutan yang ddak sesuai kenyataan dalam penyelenggaraan petrayanan pu blik; dan e' menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang_undangan yang berlaku.
pasal 2l Pelaksana berkewajiban :
a.melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara;
b' bertanggungiawab atas peraksanaan perayanan sesuai ketentuan peraturan perundang_undangan; memenuhi panggilan atau mewakili SKPD dan BUMD untuk hadir atau melaksanakan perintatr berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ; mempertanggungiawabkan pelayanan yang telah dilakukan, dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri atau melepaskan jabatan; melakukan evaluasi serta menyusun laporan keuangan dan kinerja kepada penyelenggara secara berkala; yang terkait dengan pelayanan; dan g' mena'ggapi dan mengerola pengaduan masyarakat melalui mekanisme sesuai ketentua, peraturan perundang-undangan. pasal 22 Pelaksana diLarang: a' merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha basr peraksana yang berasal dari ringkungan SKPD atau BUMD; b' meninggalkan tugas dan kewqiiban, kecuali mempunyai alasa, yang jeras, rasional, dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang_undangan; c' menambah peraksana tanpa persetqiua, penyerenggara; d' membuat perjanjian kerjasama dengnn pihak r,ain tanpa persetuj uan penyelenggara; e' melanggar asas-asas penyelenggaraan perayanan Publik; dan
f.menerima imbalan dalam bentuk apapun dari masyarakat yang terkait langsung atau tidak dengan penyelenggaraan pelayanan.
Bagian Ketiga H*, Kewajiban, dan Larangan Masyarakat