DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat PPNS; PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana sesuai kewenangannya;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan SALINAN 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; 4
17.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
18.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21.Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, Dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN dan BUPATI MAGETAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Magetan. 5
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3.Bupati adalah Bupati Magetan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
6.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
7.Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
9.Tindak Pidana adalah tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah yang mempunyai sanksi pidana.
10.Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat PPNS adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas calon PPNS dan PPNS di bidang penyidikan.
11.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Perangkat Daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
12.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan.
13.Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS.
14.Kode Etik adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh Penyidik Pegawai Negeri 6 Sipil dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Daerah tentang PPNS yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
15.Atasan PPNS adalah PPNS yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi PPNS yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

(1)PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat PPNS.
(2)Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

(1)PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana sesuai kewenangannya.
(2)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS wajib berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang : 7
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penyitaan benda atau surat, sepanjang sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
9. i.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan kecuali jika ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)PPNS selain memperoleh hak-haknya sebagai PNS diberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 8

Pasal 6

PPNS mempunyai kewajiban:

a.melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan;
b.membuat Berita Acara setiap pelaksanaan tugas yang telah dilakukan:
1. 1.pemeriksaan tersangka;
2. 2.memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
3. 3.penyitaan benda;
4. 4.pemeriksaan surat;
5. 5.pemeriksaan saksi; dan
6. 6.pemeriksaan tempat kejadian.
c.menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI di wilayah hukumnya dalam penyidikan perkara dengan ancaman pidana kurungan lebih dari 3 (tiga) bulan;
d.menyerahkan hasil penyidikan kepada pengadilan di wilayah hukumnya dalam penyidikan perkara dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan;
e.mematuhi kode etik PPNS;
f.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

BAB IV

PERSYARATAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

Untuk dapat diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi PNS; 9
b.berpangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a;
c.berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau pendidikan yang setara;
d.bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
e.sehat jasmani dan rohani;
f.bebas narkoba yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba;
g.setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
h.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Pasal 8

Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri yang membidangi urusan hukum melalui Menteri Dalam Negeri dan/atau Menteri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Usul pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilampiri dengan:

a.fotokopi keputusan pengangkatan sebagai PNS yang telah dilegalisir;
b.fotokopi keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
c.fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
d.fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
e.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
f.fotokopi penilaian prestasi kerja yang telah dilegalisir; dan
g.fotokopi surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan yang telah dilegalisir. 10

Pasal 10

(1)PPNS yang telah diangkat, sebelum menjalankan tugasnya, wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri yang membidangi urusan hukum.
(2)Pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan oleh PPNS.
(3)Lafal sumpah atau janji PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1),berbunyi sebagai berikut: “Demi Allah, saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah; Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; Bahwa saya, akan senantiasa menunjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.
(4)Bagi mereka yang beragama Kristen dan Katholik, pada akhir sumpah/janji ditambahkan kalimat yang berbunyi : “Kiranya Tuhan menolong saya”. 11

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…