DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas: a. keadilan; b. persamaan kedudukan di dalam hukum; c. keterbukaan; d. efisiensi; e. efektifitas; dan f. akuntabilitas. Bantuan Hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum, meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha, baik secara Litigasi dan Nonlitigasi.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Magetan.
4.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
5.Penerima Bantuan Hukum adalah setiaporang atau kelompok orang miskin.
6.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
7.Pemohon Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Pemohon adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
8.Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Magetan.
9.Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan 5 berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, lingkungan yang baik dan sehat, rasa aman, dan partisipasi.
10.Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikatagorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dan terdaftar dalam database kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13.Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14.Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektifitas; dan
f.akuntabilitas. 6

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a.menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapat akses keadilan .
b.mewujudkan hak konstitusional setiap masyarakat sesuai prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.
c.menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di daerah.
d.mewujudkan peradilan yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Bantuan Hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha, baik secara Litigasi dan Nonlitigasi.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan.
(4)Jenis-jenis Litigasi dan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
(5)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
1. a.dalam perkara pidana meliputi disangka dan/atau didakwa terlibat kasus penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, terorisme, pelaku kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan terhadap anak dan kejahatan yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7
2. b.dalam perkara perdata dan tata usaha Negara, apabila pihak tergugatnya adalah Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1)Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbadan hukum.
(3)Syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan dengan cara:
1. a.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;;
2. b.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
3. c.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. 8
(2)Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi diatur dalam Peraturan Bupati.
(3)Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi Standar pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 8

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum yang telah diakreditasi oleh Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.
(2)Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum di luar pelaksana Bantuan Hukum yang telah terdaftar jika:
1. a.ketersediaan jumlah pelaksana bantuan hukum tidak mencukupi dalam menangani perkara;dan/atau
2. b.tidak terdapat Pemberi Bantuan Hukum di wilayah tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum.
(3)Direktur/ketua pemberi Bantuan Hukum yang merekrut sebagaimana dimaksud pad aayat (2) wajib menetapkan keputusan terhadap advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang telah direkrut sebagai pelaksana bantuan hukum
(4)Dalam memberikan Bantuan Hukum advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a.melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c.menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
d.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
f.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum berhak:

a.mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b.mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;
c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum wajib untuk:

a.menandatangani Surat Kuasa khusus;
b.mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum;
c.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
d.menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
e.melaksanakan Bantuan Hukum sesuai dengan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum yang telah ditandatangani;
f.mendokumentasikan penyelenggaraan kegiatan Bantuan Hukum yang dilaksanakan; dan
g.melaporkan hasil pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum atas anggaran bantuan hukum dalam perkara pidana, perdata dan/atau tata usaha kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…