DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Penetapan KTR berazaskan : a. kepentingan kualitas kesehatan manusia; b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan; c. kemanfaatan umum; d. keterpaduan; e. keserasian; f. kelestarian dan berkelanjutan; g. partisipatif; h. keadilan; dan i. transparansi dan akuntabilitas. Penetapan KTR bertujuan untuk : a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif; b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung; d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok; e. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;dan f. untuk mencegah perokok pemula.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar SALINAN 2 dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan 3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
9.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
10.Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN dan BUPATI MAGETAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan. 4
3.Bupati adalah Bupati Magetan.
4.Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.
5.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
6.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7.Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
8.Merokok adalah membakar rokok yang kemudian dihisap asapnya baik menggunakan rokok maupun menggunakan pipa.
9.Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar pendidikan dan/atau pelatihan.
10.Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
11.Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. 5
12.Tempat tertutup adalah tempat atau ruangan yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih, terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
13.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
14.Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
15.Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
16.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
17.Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan KTR berazaskan :

a.kepentingan kualitas kesehatan manusia;
b.keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
c.kemanfaatan umum;
d.keterpaduan; 6
e.keserasian;
f.kelestarian dan berkelanjutan;
g.partisipatif;
h.keadilan; dan
i.transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan untuk :

a.memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
b.memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
c.melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
d.menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
e.untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;dan
f.untuk mencegah perokok pemula.

BAB III

KTR

Pasal 4

(1)Bupati menetapkan KTR di Daerah.
(2)KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.tempat proses belajar mengajar;
3. c.tempat anak bermain;
4. d.tempat ibadah;
5. e.angkutan umum;
6. f.tempat kerja; dan
7. g.tempat umum. 7
(3)KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g menyediakan tempat khusus untuk merokok.
(4)Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar.

Pasal 5

(1)Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.rumah sakit;
2. b.pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya;
3. c.tempat praktik dokter;
4. d.klinik;
5. e.tempat praktik bidan; dan
6. f.apotek.
(2)Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.Sekolah;
2. b.perguruan tinggi;
3. c.balai pendidikan dan pelatihan;
4. d.perpustakaan;
5. e.ruang praktik laboratorium/laboratorium; dan
6. f.museum.
(3)Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.pendidikan anak usia dini;
2. b.tempat penitipan anak;
3. c.arena bermain anak-anak;
4. d.Posyandu; dan
5. e.Taman pendidikan Al Quran.
(4)Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.masjid;
2. b.mushola;
3. c.gereja;
4. d.kapel; 8
5. e.pura;
6. f.wihara; dan
7. g.kelenteng.
(5)Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi:
1. a.bus;
2. b.angkutan kota; dan
3. c.angkutan perdesaan;
(6)Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi:
1. a.perkantoran pemerintah;
2. b.perkantoran swasta;
3. c.industri/pabrik;
4. d.Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum;
5. e.Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas.
(7)Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi:
1. a.pasar;
2. b.terminal;
3. c.tempat wisata;
4. d.bandara;
5. e.hotel;
6. f.halte;
7. g.gedung pertemuan;
8. h.pertokoan;
9. i.fasilitas olah raga;
10. j.tempat hiburan; dan
11. k.restoran.
(8)Batasan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) meliputi seluruh kawasan sampai batas terluar.
(9)Batasan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sampai batas kucuran air dari atap paling luar di tempat dan/atau gedung tertutup.
(10)Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan kawasan diatur dalam Peraturan Bupati. 9

Pasal 6

(1)Setiap orang yang berada dalam KTR dilarang :
1. a.memproduksi atau membuat rokok;
2. b.menjual rokok;
3. c.menyelenggarakan iklan rokok;
4. d.mempromosikan rokok;
5. e.merokok.
(2)Larangan kegiatan memproduksi atau membuat rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi rokok di lingkungan KTR.
(3)Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan rokok di lingkungan KTR.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Setiap orang berhak untuk mendapatkan:

a.udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok;
b.informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan;dan
c.informasi mengenai KTR.

Pasal 8

Setiap orang dilarang merokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR, kecuali di tempat khusus untuk merokok atau smoking area. 10

Pasal 9

(1)Pimpinan lembaga dan/atau badan pada KTR yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib melarang orang merokok di KTR pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
(2)Pimpinan lembaga dan/atau badan pada tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) yang ditetapkan sebagai KTR wajib menyediakan tempat khusus merokok (smoking area).
(3)Pimpinan lembaga dan/atau badan pada KTR wajib memasang tanda-tanda dilarang merokok.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara laporan dan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

(1)Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan KTR di Daerah.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
1. a.memberikan sumbangan pemikiran terkait KTR di Daerah;
2. b.memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mewujudkan KTR;
3. c.bimbingan, penyuluhan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat; 11
4. d.memberikan teguran atau mengingatkan kepada mereka yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan/atau Pasal 8;
5. e.melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan kepada pimpinan lembaga dan/atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme laporan masyarakat diatur diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan KTR di Daerah.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan/atau pimpinan lembaga dan/atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada KTR.
(4)Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…