DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintahan Daerah agar dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas dengan mengacu pada Arsitektur SPBE. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. Prinsip; b. Arsitektur SPBE; c. Peta Rencana SPBE dan Proses Bisnis; d. Data dan Informasi; e. Aplikasi; f. Infrastruktur; g. Organisasi dan Manajemen; h. Proses SPBE; i. Manajemen Risiko; j. Peranserta Masyarakat k. pemantauan dan pengawasan; l. pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sehingga diperlukan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah;
c.bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengintegrasian dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
d.bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, perlu mengaturnya dalam Peraturan Daerah; SALINAN 2
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 3 Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang 4 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 640);
10.Peraturan Presiden Noomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN dan BUPATI MAGETAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 5

1.Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3.Bupati adalah Bupati Magetan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.
5.Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan.
6.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
9.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
10.Manajemen Risiko SPBE adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko SPBE.
11.Risiko SPBE adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE.
12.Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah 6 kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
13.Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
14.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
15.Pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain Pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha.
16.Layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.
17.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
18.Jaringan Lokal (Local Area Network), yang selanjutnya disebut LAN adalah sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
19.Jaringan Jarak Jauh (Wide Area Network), yang selanjutnya disebut WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi.
20.Pusat Data adalah adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen 7 terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
21.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
22.Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh lebih dari satu Perangkat Daerah.
23.Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus Perangkat Daerah.
24.Aplikasi Umum Kompleksitas Besar adalah aplikasi umum yang berdasarkan analisis panjang alur proses bisnisnya, jumlah data transaksi, jumlah pengguna, jumlah fitur, jumlah kelompok penggunanya, jumlah basis data, jumlah potensi aplikasi yang terintegrasi, dan potensi integrasi dengan Perangkat Daerah lain tinggi.
25.Aplikasi Umum Kompleksitas Kecil adalah aplikasi umum yang berdasarkan analisis panjang alur proses bisnisnya, jumlah data transaksi, jumlah pengguna, jumlah fitur, jumlah kelompok penggunanya, jumlah basis data, jumlah potensi aplikasi yang terintegrasi, dan potensi integrasi dengan Perangkat Daerah lain rendah.
26.Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
27.Tata Kelola TIK adalah struktur, proses, dan mekanisme untuk memastikan keselarasan TIK dengan tujuan dan proses bisnis Perangkat Daerah, realisasi potensi manfaat TIK, pengelolaan resiko TIK, dan optimalisasi sumber daya TIK. 8
28.Perangkat Daerah Mandiri TIK adalah Perangkat Daerah yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE.
29.Perangkat Daerah Pemilik Layanan adalah Perangkat Daerah yang berdasarkan uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggung-jawab layanan dimaksud.
30.Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
31.Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
32.Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, source-code, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
33.Pelayanan Level 1, yang selanjutnya disebut dengan Service Desk Tier 1 adalah staf atau unit di Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi pengguna layanan TIK (single point contact) untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di Perangkat Daerah Pemilik Layanan.
34.Pelayanan Level 2, yang selanjutnya disebut dengan Service Desk Tier 2 adalah unit di Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan TIK Perangkat Daerah yang tidak mampu diselesaikan oleh Service Desk Tier 1. 9

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintahan Daerah agar dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.
(2)Tujuan pengaturan SPBE adalah sebagai berikut:
1. a.menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan,efektif dan efisien sesuai tuntutan perubahan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi;
2. b.menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pelayanan non publik; dan
3. c.menciptakan sinergi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Prinsip;
b.Arsitektur SPBE;
c.Peta Rencana SPBE dan Proses Bisnis;
d.Data dan Informasi;
e.Aplikasi;
f.Infrastruktur;
g.Organisasi dan Manajemen;
h.Proses SPBE;
i.Manajemen Risiko; 10
j.Peranserta Masyarakat
k.pemantauan dan pengawasan;
l.pendanaan.

BAB III

PRINSIP

Pasal 4

(1)SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip :
1. a.efisiensi;
2. b.efektifitas;
3. c.keterpaduan;
4. d.kesinambungan;
5. e.interoperabilitas;
6. f.akuntabilitas;
7. g.keamanan.
(2)Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
(3)Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
(4)Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
(5)Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
(6)Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE. 11
(7)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggung jawaban dari pelaksanaan SPBE.
(8)Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi.

BAB IV

ARSITEKTUR SPBE

Pasal 5

(1)Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah mengacu pada Arsitektur SPBE.
(2)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(3)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(4)Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Aparatur Negara untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE Nasional.
(5)Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu- waktu sesuai dengan kebutuhan.
(6)Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
3. c.perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah; atau 12
4. d.perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(7)Dalam rangka melaksanakan reviu arsitektur sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati membentuk Tim Koordinasi.
(8)Arsitektur SPBE ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PETA RENCANA SPBE DAN PROSES BISNIS

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyusun Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
(2)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(4)Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(5)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(6)Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan: 13
1. a.perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
2. b.perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
3. c.perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;atau
4. d.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
(7)Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Bupati.
(8)Dalam rangka pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati membentuk Tim Koordinasi Reviu Peta Rencana SPBE yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
(2)Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE, serta mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
(3)Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 14
(4)Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

DATA DAN INFORMASI

Pasal 8

(1)Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
(1)Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
(2)Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah, Pemerintah daerah lainnya dan/atau dengan Instansi Pusat dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
(3)Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
(4)Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. 15

Pasal 9

(1)Setiap Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
(3)Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.
(4)Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.

Pasal 10

(1)Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
(2)Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan melalui :
1. a.menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
2. b.menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
3. c.menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang; 16
4. d.menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi;
5. e.menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…