DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Maksud penyertaan modal adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan dan memperkuat struktur permodalan serta kepemilikan Pemerintah Daerah pada PT BPRJatim. Tujuan penyertaan modal adalah: a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah; b. meningkatkan pendapatan asli daerah;dan c. memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan pelayanan di bidang keuangan kepada masyarakat serta dunia usaha. Pemerintah Daerah menyertakan modal pada PT BPR Jatim sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2.Pemerintah Daeratr addah Pemerintatr Kabupaten Magetan.
3.Bupati adalah Bupati Magetan.
4.Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur yang selaqiutnya disingkat PT BPR Jatim adalah Perseoran Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Bank Usaha Milrro Kecil dan Menengah Jawa Timur.
5.Modal disetor adalah satram yang sudah disetorkan atau dibayar secara menyeluruh kepada PT BPR Jatim.
6.Saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal PT BPR Jatim yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.
7.Deviden adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan serta disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk dibagikan kepada para pemegang saham atau sejumlah uang yang berasal dari hasil keuntungan yang dibayarkan kepada pemegang saham sebuah perseroan.
8.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sefoagai pemegang kekuasaan tertinggi PT BPR Jatim.
9.Modal Daerah adalah semua kekayaan Daerah baik berupa uang, barang milik Daerah, surat-surat berharga atau aset lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh Daerah baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian- bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat flinilai, dihitung, diukur, dan ditimbang. l0.Penyertaan modal daerah addatr penyertaan modal dalam bentuk uang dan/atau barang milik daeratr yang merupakan bentuk investasi Pemerintatr Daerah pada PI BPR Jatim dengan mendapat hak kepemilikan. l l.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingtcat APBD adalah suatu nencana keuangan tahunan daeratr yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 2

Maksud penyertaan modal adalatr untuk meningkatkan kemampuan keuangan dan memperkuat struktur permodalan serta kepemilikan Pemerintah Daerah pada PT BPR Jatim.

Pasal 3

Ttjuan penyertaan modal adalah:

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
b.meningkatkan pendapatan asli daeratr;dan
c.memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan peLayanan di bidang keuangan kepada masyarakat serta dunia usaha.

BAB III

BESARAN DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyertakan modal pada PT BPR Jatim sampai dengan tahun 2Ol9 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
(2)Penyertaan modal daerah pada PT BPR Jatim yang telah dilakukan sampai dengan tatrun 2015 adalah sebesar Rp t96.O42.O00,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat puluh dua ribu rupiah);
(3)Kekurangan penyertaan modal daerah pada PT BPR Jatim sebesar Rp 4.803.958.000,00 (empat milyar delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiatr) al€n dipenuhi sel,ama kurun walrtu antara tahun 2016 sampai dengan tatrun 2OL9.
(4)Penyertaan modal sebagaimarra dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) berupa uang.
(5)Pengalokasian penyertaan modat setiap tatrunnya akan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Bela4ia Daerah talrun anggaran berkenaan dengan memperhatikan:
1. a.kemampuan keuangan Daerah pada tatrun anggaran berkenaan;dan
2. b.prestasi kinerja PT BPR Jatim.

BAB IV

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

Penatausatraan dan pertanggungiawaban pengelolaan penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daeratr setiap tahun berhak menerima pembagian deviden sesuai prosentase kepemilikan modal pada PT BPR Jatim.
(2)Pemerintatr Daerah mempunyai hak suara dalam RUPS PT BPR Jatim.
(3)PT BPR Jatim berhak atas penempatan modal sesuai RUPS atau penambatran modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
(4)PT BPR Jatim wagib melaporkan kemajuan perkembangan perusahaan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pemerintatr Daeratr dan PT BPR Jatim wajib melaksanakan keputusan RUPS.

BAB VI

DEVIDEN

Pasal 7

(1)Pembagian deviden ditetapkan oleh RUPS.
(2)Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak Pemerintatr Daerah dan disetor ke Kas Umum Daerah.

Pasal 8

Deviden yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintatr Daeratr pada PT BPR Jatim secara langsung merupakan komponen pendapatan Daerah.

Pasal 9

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada pT BpR Jatim yang telah disetor sebelum berlakunya peraturan Daerah ini dinyatakan sah sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah.
(2)Apabila terjadi perubahan bentuk Badan Hukum dan nama PT BPR Jatim penyertaan modal pemerintatt Daerah tetap berlaku dan tetap sah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daeratr ini dengan penempatannya dalam l,embaran Daerah Kabupaten Magetan. Ditetapkan di Magetan pada tanggal 4 Mei 2016 PENJEI"ASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 7 TAHUN 2OL6 TENTANG PEI{YERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAIflAT JAWA TIMUR BANK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH JAWA TIMUR I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telatr diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tatrun zol4 tentang Pemerintahan Daerah diielaskan bahwa Pemerintatr Daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sementara itu Peraturan Pemerintatr 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeratr sebagaimana telah diubah beberapa kali teraktrir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeralr menegaskan bahwa penyertaan modal Pernerintah Daeratr dapat dianggarkan apabiLa jumlah ymtg akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa fimur Bank Usatra Mikro Kecil dan Menengatr Jawa Timur merupakan bagian dari strategi pengembangan investasi Pemerintah Daerah dalam rangka meningt<atkan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan dan pengembangan dunia usaha, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan serta pengembangan pendapatan asli daerah. Penyertaan modal Pemerintatr Kabupaten Magetan pada PT BPR Jatim Bank UMKM Jatim ini dalam rangka memperkuat struktur permodalan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Magetan sehingga dapat meningkatkan kapasitas usaha PT BPR Jatim Bank UMKM Jatim. il. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jel,as.

Pasal 3

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…