DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Ringkasan

Asas Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan berdasarkan asas: a. keadilan; b. pengayoman; c. kemanusiaan; d. ketertiban; e. edukatif; f. perlindungan; g. keamanan;dan h. kepastian hukum Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. antisipasi dini; b. pencegahan; c. penanggulangan; d. rehabilitasi; e. pendanaan; f. tim terpadu/Satgas Narkotika; g. rencana aksi daerah; h. partisipasi masyarakat; i. kemitraan dan kerjasama; j. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan k. desa bersinar (bersih narkoba).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun Peraturan Daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
10.Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi; 4
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91);
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 13 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jaa Timur Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 64); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3.Kabupaten adalah Kabupaten Magetan.
4.Bupati adalah Bupati Magetan.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Magetan. 5
7.Lembaga atau Instansi Vertikal di Daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.
8.Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika.
9.Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
10.Penanggulangan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalalahgunaan Narkotika melalui tindakan rehabilitasi.
11.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
12.Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan baku pembuatan narkotika, bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentang Narkotika.
13.Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan.
14.Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotik. 6
15.Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.
16.Desa adalah Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Desa.
17.Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
18.Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
19.Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
20.Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
21.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
22.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
23.Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah.
24.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
25.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha milik Kabupaten Magetan.
26.Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
27.Apartemen adalah tempat tinggal yang berada pada satu lantai bangunan bertingkat yang besar dan mewah serta 7 dilengkapi dengan berbagai fasilitas (kolam renang, pusat kebugaran, toko, tempat belanja dan sebagainya)
28.Rumah Kos/Tempat Pemondokan/rumah kontrak adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
29.Tempat Hiburan adalah tempat usaha yang mengkomersialkan jasa hiburan untuk orang dewasa dan sering beroperasi pada malam hari, termasuk di dalamnya adalah café, bar, karaoke, diskotik dan nightclub (klub malam), spa, dan massage.
30.Narkoba adalah Narkotika, Prekursor narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN FASILITASI

Pasal 2

Asas Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.pengayoman;
c.kemanusiaan;
d.ketertiban;
e.edukatif;
f.perlindungan;
g.keamanan;dan
h.kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah: 8

a.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
b.membangun partipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;dan
c.menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.antisipasi dini;
b.pencegahan;
c.penanggulangan;
d.rehabilitasi;
e.pendanaan;
f.tim terpadu/Satgas Narkotika;
g.rencana aksi daerah;
h.partisipasi masyarakat;
i.kemitraan dan kerjasama;
j.monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
k.desa bersinar (bersih narkoba). 9

Pasal 5

(1)Bupati melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
(2)Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
(4)Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.
(5)Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

BAB IV

ANTISIPASI DINI

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 10
(2)Pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan deteksi dini, melalui kegiatan:
1. a.pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah; dan
2. b.pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika.
(3)Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
1. a.memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
2. b.bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya dalam melakukan gerakan anti Narkotika;
3. c.melakukan pengawasan terhadap ASN;
4. d.melakukan pengawasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
5. e.melakukan pengawasan terhadap rumah kos, hotel, dan tempat-tempat hiburan.

BAB V

PENCEGAHAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2)Pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. b.perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; 11
3. c.pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. d.pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
5. e.fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 8

(1)Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Narkotika pada kawasan/wilayah tertentu.
(2)Pendataan dan pemetaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
(3)Dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Pasal 9

(1)Perencanaan dilakukan melalui perumusan kebijakan untuk tindakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). 12
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
(3)Dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Pasal 10

(1)Pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2)Pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
(3)Membangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media daring (online).

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…