DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman; Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman berdasarkan prinsip : a. keterbukaan; b. akuntabilitas; c. kepastian hukum; d. keberpihakan; e. keberlanjutan;dan f. peran serta masyarakat; Bupati menyampaikan laporan perkembangan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum di Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang SALINAN 2 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 );
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
10.Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
12.Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 571);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1216);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 35); 4
16.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 49);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 70); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN dan BUPATI MAGETAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3.Bupati adalah Bupati Magetan.
4.Pengelola Barang Milik Daerah adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
5.Pengguna Barang Milik Daerah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. 5
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
7.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
8.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
9.Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
10.Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
11.Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum adalah penyerahan tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
12.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman dan/atau perumahan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
13.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
14.Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman. 6
15.Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman.
16.Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi berupa jaminan dan kesanggupan dari Pengembang untuk menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah.
17.Berita Acara Serah Terima Fisik adalah serah terima seluruh prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk aset dan/atau pengelolaan dan/atau tanggung jawab dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
18.Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perijinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
19.Site Plan yang selanjutnya disebut rencana tapak adalah peta rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala dan batas luas lahan tertentu.
20.Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum adalah pemberian komponen prasarana, sarana, dan utilitas umum bagi perumahan yang membangun rumah umum berupa rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun yang bersifat stimulan di lokasi perumahan yang dibangun oleh pelaku pembangunan. 7

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pasal 3

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman berdasarkan prinsip :

a.keterbukaan;
b.akuntabilitas;
c.kepastian hukum;
d.keberpihakan;
e.keberlanjutan;dan
f.peran serta masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 4

(1)Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum mengacu pada rencana keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
(2)Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum meliputi:
1. a.rencana penyediaan kaveling tanah untuk perumahan sebagai bagian dari permukiman; dan
2. b.rencana kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan. 8
(3)Rencana penyediaan kaveling tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk:
1. a.landasan perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
2. b.meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah sesuai dengan rencana tapak atau rencana tata bangunan dan lingkungan.
(4)Rencana kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk:
1. a.mewujudkan lingkungan perumahan yang layak huni; dan
2. b.membangun Rumah.

Pasal 5

(1)Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum harus memenuhi persyaratan:
1. a.administratif;
2. b.teknis; dan
3. c.ekologis.
(2)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.status penguasaan kaveling tanah; dan
2. b.kelengkapan perizinan.
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b meliputi:
1. a.gambar struktur yang dilengkapi dengan gambar detil teknis;
2. b.jenis bangunan; dan
3. c.cakupan layanan.
(4)Persyaratan ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c meliputi:
1. a.perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dengan penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan; dan
2. b.mengutamakan penggunaan energi non fosil untuk utilitas umum. 9
(5)Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum harus mempertimbangkan kelayakan hunian serta kebutuhan masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik.
(6)Persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah memenuhi persyaratan wajib mendapat pengesahan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1)Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dilakukan oleh setiap orang yang memiliki keahlian di bidang perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
(2)Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi.
(3)Sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)memenuhi klasifikasi dan kualifikasi perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
(4)Sertifikat keahlian dan lembaga sertifikasi di bidang perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Umum 10

BAB IV

PEMBANGUNAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Pasal 8

(1)Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan yang dilakukan oleh Pengembang wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan dan perizinan.
(2)Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan harus memenuhi persyaratan:
1. a.kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;
2. b.keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan
3. c.ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Pasal 9

(1)Setiap Pengembang dalam melakukan pembangunan perumahan dan permukiman wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum berdasarkan rencana tapak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Prosentase penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Prasarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.jaringan jalan ;
2. b.jaringan saluran pembuangan dan pengelolaan air limbah ;
3. c.jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase);dan
4. d.tempat pembuangan sampah. 11
(4)Sarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.sarana perniagaan/perbelanjaan;
2. b.sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
3. c.sarana pendidikan;
4. d.sarana kesehatan;
5. e.sarana peribadatan;
6. f.sarana rekreasi dan olah raga;
7. g.sarana pemakaman;
8. h.sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
9. i.sarana parkir.
(5)Utilitas umum perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.jaringan air bersih;
2. b.jaringan listrik;
3. c.jaringan telepon;
4. d.jaringan gas;
5. e.jaringan transportasi;
6. f.pemadam kebakaran;dan
7. g.sarana penerangan jalan umum.

BAB V

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 10

(1)Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh Pengembang wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah dan bangunan, diserahkan setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan perawatan. 12
(3)Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lahan siap bangun atau siap pakai.
(4)Utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan perawatan.

Pasal 11

Pemerintah Daerah menerima penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman yang telah memenuhi persyaratan :

a.umum;
b.teknis; dan
c.administrasi.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…