DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sukahaji Menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Perubahan Nama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat; 3. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pemberdayaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Sukahaji dalam mencapai produktivitasnya serta perluasan cakupan wilayah usaha perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian kelembagaan, kepegawaian, manajemen PD BPR Sukahaji, sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan Otonomi Daerah;
b.bahwa dengan ditetapkannya kantor Pusat Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kabupaten Majalengka yang semula di Kecamatan Sukahaji menjadi di Kecamatan Majalengka, maka perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan PD BPR Sukahaji menjadi Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka; c.bahwa…2 SALINAN 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah tentang Perubahan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sukahaji Menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka. Mengingat :

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6.Undang-Undang…3 3
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 12.Peraturan…4 4
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Kabupaten Majalengka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 5, seri D);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Sukahaji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2,);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8). Dengan…5 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA Dan BUPATI MAJALENGKA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SUKAHAJI MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT MAJALENGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2.Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Badan Usaha Milik Daerah berupa Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimilik oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
3.Direksi adalah Direktur Utama dan Direktur lainnya pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
4.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
5.Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
6.Kantor Cabang adalah Kantor Bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.

BAB II

PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini nama PD BPR Sukahaji yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Sukahaji menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kecamatan Majalengka.
(2)Dengan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang berkedudukan di Kecamatan Sukahaji, Kecamatan Kertajati, Kecamatan Rajagaluh, Kecamatan Jatitujuh, Kecamatan Ligung, Kecamatan Kadipaten, Kecamatan Bantarujeg dan Kecamatan Cikijing ditetapkan sebagai Kantor Cabang.

Pasal 3

(1)Hak, kewajiban, tanggung jawab, kekayaan dan perizinan yang dimiliki PD BPR Sukahaji beralih kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka.
(2)Tindak lanjut akibat perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Direksi dan Dewan Pengawas PD BPR Sukahaji menjadi Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka dan tetap menjalankan tugasnya sesuai masa jabatan yang ditetapkan.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka. Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 30 Desember 2014 BUPATI MAJALENGKA, Cap/ttd SUTRISNO Diundangkan di Majalengka pada tanggal 30 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA, Cap/ttd ADE RACHMAT ALI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2014 NOMOR 4 Salinan sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MAJALENGKA GUN GUN M.D., S.H., M.Pd NIP. 19680327 199603 1 003 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT (235/2014)

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…