DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Maksud dan Tujuan, Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum, Penyediaan, Penyerahan, Pengeloalan, Pelaporan, Partipasi Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa lingkungan perumahan dan permukiman yang baik harus dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan kebutuhan lingkungan untuk menunjang fungsi dan aktifitas kegiatan masyarakat;
c.bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman secara berkelanjutan diperlukan pengaturan mengenai penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ... Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KeIja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11). Dengan ... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA dan BUPATI MAJALENGKA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN PENYERAHAN, SARANA, DAN PERMUKIMAN.

BAB III

PRASARANA,SARANA,DANUTILITASUMUM Pasal 5

Pasal 7

(1)Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan:
1. a.administratif;
2. b.teknis; dan
3. c.ekologis.
(2)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.status penguasaan kaveling tanah; dan
2. b.kelengkapan perizinan.
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b meliputi:
1. a.gambar struktur yang dilengkapi dengan gambar detail teknis;
2. b.jenis bangunan; dan
3. c.cakupan layanan.
(4)Persyaratan ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c meliputi:
1. a.penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan; dan
2. b.mengutamakan penggunaan energi non fosil untuk Utilitas Umum.
(5)Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) harus mempertimbangkan kelayakan hunian serta kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas.
(6)Pengembang yang melanggar terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pencabutan izin usaha;
3. c.pencabutan insentif; dan/ atau
4. d.denda administratif.
(7)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 wajib mendapat pengesahan dari Pemerlntah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan ... dilakukan oleh setiap orang yang wajib memiliki keahlian di bidang perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas UmUffi.
(2)Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembatasan kegiatan usaha; c.. pembekuan izin usaha; dan/ atau
3. d.denda administratif.
(4)Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
(1)Pembangunan Prasar:ana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan oleh Pengembang wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan.
(2)Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;
2. b.keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan
3. c.ketentuan teknis pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

Pasal 11

(1)Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun oleh Pengembang wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
(2)Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berakhimya masa pemeliharaan dan perawatan Prasarana, Sarana dan Utilitas UmUffi.

Pasal 12

(1)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 danfatau Pasal 11 dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penghentian sementara pekerjaan pelaksanaan pembangunan; dan/ atau
3. c.perintah pembongkaran.
(2)Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. BABV ... BABV PENYERAHAN Umum Pasal 13 (I) Pemerintah Daerah meminta Pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang dibangun oleh Pengembang.
(2)Kriteria prasarana, sarana, dan utilitas umum yang akan diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.untuk Prasarana berupa tanah dan bangunan hams sudah selesai dibangun dan dipelihara;
2. b.untuk Sarana harus dalam bentuk tanah siap bangun atau siap pakai; dan
3. c.untuk Utilitas Umum harus sudah selesai dibangun dan dipelihara.
(3)Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
1. a.paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak mas a pemeliharaan; dan
2. b.sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
(4)Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b dilakukan:
1. a.secara bertahap, jika rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
2. b.sekaligus, jika rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap. (S) Pengembang yang melanggar terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
3. a.peringatan tertulis;
4. b.dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist); danjatau
5. c.denda administratif.
(6)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
(7)Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1)Penyerahan Prasarana dan Utilitas Umum pada Perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
(2)Penyerahan Sarana pada Perumahan tidak bersusun berupa tanah siap bangun.

Pasal 15

(1)Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum rumah susun berupa tanah siap bangun.
(2)Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.

Pasal 16

(1)Penyerahan Sarana pemakaman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan sebelum pembangunan Perumahan.
(2)Luas lahan Sarana pemakaman untuk Perumahan tidak bersusun yang harus diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 20/0 (dua per seratus) dari luas lahan yang dikuasai Pengembang.
(3)Luas lahan Sarana pemakaman untuk rumah susun yang harus diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2% (dua per seratus) dari luas lahan yang dikuasai Pengembang ditambah 20/0 (dua per seratus) dari luas setiap lantai tambahannya.
(4)Penyerahan Sarana pemakaman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat untuk pengesahan rencana tapak.
1. a.umum;
2. b.teknis; dan
3. c.administrasi. Prasarana, memenuhi Pasal 18
(1)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:
1. a.lokasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan rencana tapak yang sudah disetujui oleh Pemerintah Daerah; dan
2. b.sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
(2)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perumahan dan Permukiman.
(3)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c harus memiliki:
1. a.dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
2. b.persetujuan bangunan gedung bagi bangunan gedung yang dipersyaratkan;
3. c.1Z1n ...
4. c.izin penggunaan bangunan bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
5. d.surat pelepasan hak atas tanah dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
(1)Bupati membentuk tim verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
(2)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
3. c.instansi atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
4. d.Perangkat Daerah teknis terkait;
5. e.camat; dan
6. f.lurah atau kepala desa.
(3)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 20

(1)Tim Verifikasi bertugas:
1. a.melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang dibangun oleh Pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
2. b.melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh Pengembang;
3. c.menyusun jadwal kerja;
4. d.melakukan verifikasi permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh Pengembang;
5. e.menyusun berita acara pemeriksaan;
6. f.menyu sun berita acara serah terima;
7. g.merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
8. h.menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum secara berkala kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan sekali.
(2)Tim verifikasi melakukan penilaian terhadap:
1. a.kebenaran atau penyimpangan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan.
2. b.kesesuaian persyaratan teknis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan. Pasa121
(1)Tim verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibantu oleh sekretariat tim verifikasi.
(2)Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang atau perumahan dan permukiman.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas tim verifikasi serta pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Umum Pasa123 Tata cara penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilakukan mela1ui:

a.perSlapan;
b.pelaksanaan penyerahan; dan
c.pasca penyerahan. Paragraf2 Persiapan Pasa124 Persiapan sebagaimana dimaksud dalam PasaI 23 huruf a meliputi:
a.Bupati menerima permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dari Pengembang;
b.Bupati menugaskan tim verifikasi untuk memproses Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
c.tim verifikasi mengundang Pengembang untuk melakukan pemaparan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan;
d.tim verifikasi melakukan inventarisasi terhadap rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, tata letak bangunan dan lahan, serta besaran Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan; dan .
e.tim verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…