DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Majalengka

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ,dalam rangkamewujudkan masyarakat yang religius, adil, harmonis, dan. seJahtera dalamkondisi yang aman dan nyaman, diperlukan prasyaratdasar yakni terselenggaranya ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat;
b.bahwa dengan adanya dinamika perubahan peraturan perun,dang- undangandanperkembangan kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Majalengka, makaPeraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 1988 tentang Kebersihan, K~indahan dan Ketertiban Dalam Wilayah Kabupaten DaerahTingkat II Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DaerahKabupatenMaJalengka Nomor 21 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 1988 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.

1.Pasal 18 ayat(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang ... 2 2
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita NegaraTahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakartadan Kabupaten .Subang dengan mengubah Undang-UndangNomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan ProvmsiJawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana. (LembaranNegara Republik IndQnesia Tahun1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentangHak Asasi Manusia (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3886);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ten tang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor35 Tahun 2014 ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan An.ak (Lembaran Negara Republik Indon.esia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7.Undang-Undang Nomor28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor132, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaN'omor 4444);
10.Undang-Undang ... 3 3
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5475);
11.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Ind,onesiaTahun 2007 Nomor58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4720);
12.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
14.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
15.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 11, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
16.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
17.Undang-Undang ~omor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
18.Undang-Undang Nomor 32 Tahun '2'009 ten tang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5059); .
19.Undang-Undang Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
20.Undang-Undang ... 4 4
20.Undang-Undang Nomor 1 Tabun2011 tentang P.erumabandan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor7, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
21.Undang-Undang Nomor23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerab (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah beberapa kali diubab terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran' Negara Republik Indonesia Nomor 5679); .
22.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang .Administrasi Pemerintahan (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 N'omor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
24.Peraturan PemerintahNomor68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakatdalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor92, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
26.Peraturan PemerintahNomor 16 'Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
27.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentangKoordinasi PenataanPedagangKakiLima;
28.Peraturan Presiden Nomor 74 tabun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
29.Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor3 tabun 2019 tentangPenyidik pegawaiNegeri Sipil di Lingkungan PemerintabDaerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 166); 30.Peraturan ... 5 5
30.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang 'Garis Sempadan J,alan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 3SeriE);
31.Peraturan .Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten MajalengkaTahun 2016 Nomor 14). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN~RWA~UNAA~~D~AAH KABUPATEN MAJALENGKA Dan BUPATI MAJALENGKA MEMUTUSKAN : Menetapkan PEAATURAN DAEAAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT. BASI KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerahyang memimpinpelaksanaan UrusanPemerintahanyang menjadikewenangan daerahotonom.
3.Bupatiadalah BupatiMajalengka.
4.Dewan Permakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyadisingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Majalengka.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yangmenJadikewenangandaerah.
6.SatuanPolisi PamongPraja KabupatenMajalengka yangselanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
7.Polisi Pamong Praja yang selanjutnyadisebut Pol PPadalah anggota SatpolPP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberl tugas, tanggung jawab, dan wewenangsesuai peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umumdan ketenteraman sertaperlindunganmasyarakat.
8.Penyidik .*.6 6
8.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberl tugasmelakukanpenyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang~ undangan.
9.Ketertiban Umum adalah suatu situasi dan kondisi dinamis yang menggambarkan adanya kepatuhan kepada hukum, norma dan kesepakatanumum.
10.Ketenteramanadalah suasana batin dari setiap individu, karena terpenuhinya kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan) dalam situasi aman serta adanya kesempatan umtuk mengaktialisasikan nilai-nilai kemanusiaannya.
11.Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis warga masyarakat dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untukpenanganan bencana guna menguran gidan memperkecil dampak dari bencana serta ikut memelihara keamanan, ketertiban, ketenteraman masyarakat dan sasia! kemasyarakatan.
12.Penataanruang ,adalahsuatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatanruang, danpengendalian pemanfaatan ruang.
13.Tempat Umum adalah adalah suatu temp at yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untukmelakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus dan bail< membayar maupun tidak membayar.
14.Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau dalam rangka pelayanan kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
15.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segalabagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkanbagi laIu lintas, yang berada padapermukaan tanah, ,di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah danfatau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel ..
16.Taman adalah bidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hiJau yang mempunyai fungsi tertentu,ditata dengan serasi, lestaridenganmenggunakan material taman, material buatandan unsur alam jalur hijau yang dipergunakan dandiolah untuk pertamanan.
17.Jalur Hijau adalah daerah (tempat, lapangan) yang ditanamirumput dan tanaman perindangyang berfungsi menyegarkan hawa dalam kota, yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
18.Taman Kota adalah taman yang berada dilingkungan perkotaan dalam skala yang luas dan dapat men gantisipasi dampak yangditimbulkan perkembangan kota dan dapat dinikmati oleh seluruh warga kota dan masyarakat lainnya.
19.Ruang Terbuka HiJau adalah area memanJang/Jalur dan atau mengelompok yang penggunaanya lebih bersifat terbuka, temp at tumbuh tanaman, bail< yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
20.Ruang ... 7 7
20.Ru,ang Publikadalah areal atau tempat dimana suatumasyarakat atau komunitas dapat berkumpuluntuk meraih tujuanyang sarna, sharing permasalahan pribadi maupun kelompok.
21.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengansemua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan,dan kesejahteraan manusiasertamakhluk hidup lain.
22.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upayasistematis dan terpadu yangdilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
23.Sarnpahadalahmaterial sisayang dibuang sebagaihasilakhir dari proses produksi, baik industri maupun rumah tangga.
24.Asusila adalah perbuatan tidak baik yangmelanggar norma dan kaidah kesopanan serta mengganggu ketertiban umum, antara lain prostitusi, pornoaksi, perjudian, minuman keras, penyalahgunaan obat terlarang dan narkotika.
25.Terminal bayangan adalah lokasi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan sebagian fungsi terminal ,oleh orang pribadi atau badan tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
26.Pedagang Kaki Lima yangselanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana pemerintah, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah danj,atau swasta yang bersifat sementaraltidak menetap.
27.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan 8ah ataudiperbolehkannya seseorang atau badanuntuk melakukanusahaatau kegiatan tertentu.
28.MinumanBeralkohol adalah minumanyang mengandung etil alkohol atau etanol (C2HSOH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasiatau fermentasi tanpa destilasi.
29.Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup,zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidupoleh kegiatan manusia sehingga melarnpaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
30.Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung dan kaki tanggul sebelah dalarn yang terletakdi kiri dan atau kanan palung sungai.
31.Garissempadan sungai adalah garismaya eli kiri dan kananpalung sungai yangditetapkan sebagai batasperlindungan sungai.
32.Sempadan dan au adalah luasan lahan yang mengelilingi danbeIjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau.
33.Garis sempadan Jaringa irigasi adalah batas pengamanan bagi seluruh dan atau bangunan irigasi dengan jarak tertentusepanjangsalurandan keliling bangunan.
34.Garis ... 8 8
34.Garis sempadan jaringan irigasi meliputi garis sempadan saluran irigasi yang terdiri atas saluran 'suplesi/penghubung, saluranprimer,saluran sekunder, garsi sempadan seluruh pembuang dan atau garis sempadan bangunan irigasi.
35.Ruang sempadan jarringan irigasi adalah ruang diantara garis sempadan kanan dan garis sempadan ki.rijaringan irigasi.
36.SaluranUdaraTeganganTinggiyang selanjutnyadisingkat8UITadalah saluran tenaga listrik yangmenggunakan kawat telanjang eli udara bertegangan nominaldiatas 35 KV sesuai dengan standar dibidang ketenagalistrikan.
37.Saluran Udara Tegangan Ektra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrikyang menggunakan kawat telanjang eli udara bertegangan nominal diatas 230 KV sesuai denganstandar dibidang ketenagalistrikan.
38.Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah yang selanjutnya disingkat SUITAS adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang di udara bertegangan nominal diatas 250 KV dan 500 KV dengan polaritas positifatau kombinasi darikeduanya.
39.Ruang Bebas adalah ruang yang dibatasi oleh bidang v'ertikal dan horizontaldi sekelilingdan di sepanjang konduktorSUIT,SUTET dan SUITASdengan permukaan bumi atau benda diatas pennukaan bumi yang tidak boleh kurang dari jarak yang telah ditetapkan demi keselamatan manusia, mahluk hidup dan benda lainnya sertakeamanan operasiSUIT, SUTETdan SUITAS.
40.JarakBebasMinimum Horizontal dari sumbuvertika1~enara/ tiang adalah jarak terpendek secara horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang kebidang vertikal ruang bebas vertikal tersebut sejajar dengan sumbu vertikal menara/ tiang dan konduktor.
41.Jarak Bebas Minimum Vertikal dari konduktor adalah Jarak terpendek secara vertikal antarakonduktor SUIT, SUTETdanSUITAS dimana tidak boleh ada bendadidalamnyademi keselamatan manusia, mahluk hidup dan benda lainnya serta keamananoperasi SUIT, SUTETdan SUITAS.
42.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkanpotensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,bangsa dan negara.
43.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses Pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
44.KawasanKeselamatan OperasiPenerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
45.Penertiban adalah tindakanadministrasi dan fisik untuk mengembalikan fungsi ruang akibatpenyimpanganl pelanggaran pemanfaatanruang.
46.Menara ... 9 9
46.Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara,adalah bangun-bangunan untukkepentingan umumyangdidirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yangdiikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunJang menempatkanperangkat telekomunikasi.
47.Ruang Milik Jalan, yangselanjutnya di sebut rumija adalah ruang manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaatjalan.
48.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputiperseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badanusaha miliknegara ataudaerahdengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sasial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentukusaha tetap. ,49. Usaha Pariwisataadalah usaha yangmenyediakanbarang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawandan penyelenggaraan pariwisata.
50.Vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasilkarya senidan barang berharga lainnya.
51.Yustisi adalah penegakan hukum melalui mekanisme peradilan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat berasaskan kepada ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memperhatikan nilai budaya, susila, moral, keadilan, perlindungan hukum, kepastian hukum, kejujuran, manfaat, keseimbangan, keterbukaan, dan dapat dilaksanakan.

a.mempermudah aparat/petugas dalam mencari rujukan dan sumber hukum dalam melaksanakan tugas operasional;
b.mendorong terwujudnya. peningkatan kinerja instansi,di lingkungan pemerintahan daerah; dan
c.mendorong terwujudnya masyarakat yang tertib dalam menjalankan kegiatan/usaha.
a.Mendapatkan rasa aman, berkehidupanyang tertib, tentram dan nyaman;
b.Mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat;
c.Memberikan masukan ataspelayanan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat oleh pemerintah Daerah yang dilaksanakan melalui Satpol PP.
d.Mendapatkan pembinaan dan pendidikan tentang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindunganmasyarakat.
a.Berltikad baik dalam melakukan upaya tindakandan/atau kegiatan agar tidak mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
b..Menaati peraturan perundang-undangan agar tercipta keharmonisan hidupbermasyarakat; ,e. Menumbuhkembangkan sikap toleransi dankerukunan agar tercipta kondisi ketertibandan ketenteraman dirnasyarakat; dan
d.Menumbuh kembangkan budaya sadar hukum secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Umum Pasal 7

(1)Bupati berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum,yangmeliputi:
1. a.Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
2. b.Penanganan gangguan ketertiban umum dilingkup wilayahDaerah' Kabupaten.
(2)Penyelenggaraan ketertibanumum sebagaimana dimaksu,dpada ayat (1) dilaksanakan ,oleh Satpol PP.
(3)Dalampelaksanaan ketertiban umum sebagaimana pada ayat (1) dan pada ayat (2) Satpol PP dapat berkoordinasidengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait.
(4)Ruang lingkup ketertiban umum meliputi:
1. a.Tertib tata ruang;
2. b.Tertib laIu lintas, angkutan jalandan penggunajalan;
3. c.Tertib perparkiran;
4. d.Tertibberjualan;
5. e.Tertib ru,ang terbukahijau, taman kota, jalurhijau, ruangpublik;
6. f.Tertib lingkungan;
7. g.Tertib sungai, jaringan irigasi,saluran, situ/danau dan mata air;
8. h.Tertib bangunan; i.Tertib pemilik dan penghuni bangunan;
9. j.Tertibusah,a pariwisata; k.Tertib usaha tertentu;
  1. 1.Tertib kesehatan;
10. m.Tertib kependudukan;
11. n.Tertib sosia1;
12. o.Tertib pendidikan; p.Tertib peran serta masyarakat;
13. q.Tertib kawasan sekitarBandar Udara; dan
14. r.Tertib pemanfaatan aset milik daerah; BagianKedu;a Tertib TataRuang Pasa18
(1)Setiap orang wajib menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
(2)Setiaporangwajibmemanfaatkanru.ang sesuaidengan izinpemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan berdasarkan rencan tata ruang.
(3)Setiap .... 12 12 ,(3) Setiaporang wajib mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan izinpemanfaatanru,ang.
(4)Setiap orang dilarang mendirikan bangunan pada ruangmilik Negara danl atau Daerah, ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik taman dan jalur hijau, ruang milik wadukj situ/tendon kecuali mendapat izindari Bupati atau PeJabatyang berwenang.
(5)Setiap orang dilarangmelakukan penggalianjpengerukan tanah, pasir dan penggalian batu serta bahan lainnya kecualimendapat izin dari Bupati ,atau pejabat yang berwenang.
(6)Pelanggaranketentuansebagaimanadimaksud padaayat (1), ayat (2), ayat (3) danayat (4) dikenakansanksi administratifberupa:
1. a.Teguran Lisan;
2. b.Teguran Tertulis;
3. c.Penghentian Sementara Kegiatan;
4. d.Penghentian Tetap Kegiatan;
5. e.Pencabutan Sementara Izin;
6. f.Pen cabu tan Tetap Izin;danjatau
7. g.Pembongkaran.
(7)Pelanggaranketentuan sebagaimana dimaksud p,ada ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagianketiga Tertib Lalu Lintas,Angkutan Jalandan Pengguna Jalan Pasal 9
(1)Setiap orang berhak menilanati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapatperlindungan dari PemerlntahDaerah Kabupaten.
(2)PemerintahDaerah Kabupatenmelakukan penertiban penggunaan jalur laIu lintas, trotoar danbahu jalan, jalur hijau jalan, jembatandan penyeberangan orang, serta fasilitas lalu lintas lainnya.
(3)Pengaturan pelaksanaansebagaimanadimaksud pada ayat (2) sesuai denganperaturan perundang-undangan. Pasa110
(1)Jalurdan/ atau lajur lalu lintas diperuntukan bagi laIu lintas umumjkendaraan dan trotoar diperuntukan bagi lalu lintaspejalan kaki.
(2)Jalurdan trotoar diluar peruntukan lalulintas kendaraan ,dan pejalan kaki diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3)Dalam upaya penertiban jalur lalu lintas Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengaturan rarnbu la1u lintas dan markajalan. Pasalll (I) Jembatan penyebrangan orang atau marka penyebrangan (zebra cross) diperuntukan bagi para pejalan kaki yang akan menyebrangjalan.
(2)Setiap 13 13
(2)Setiaporang yangakan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatanpenyeberanganatau rambupenyeberangan(zebra cross) yang telah disediakan.

BAB IV

... 11 11 BAS IV KETERTIBANUMUM

Pasal 12

(1)Setiaporang pemakai jasa angkutan umum wajib naik atau turun dari kendaraan ditempatpemberhentian yang telahdisediakanatau pada temp at yang tidakmengganggu keamanan, ketertiban serta kelancaran laln lintas dan angkutan;
(2)Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu., menaikkan dan! atau menurunkan orang dan/ atau barang pada temp at pemberhentian yang telah ditentukan atau pada tempat yang tidak mengganggu keamanan, ketertiban serta kelancaran lalu lintas dan angkutan;
(3)Setiap angkutan umum wajib berjalan pada ruas Jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan berhenti pada tempat yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalulintasdanangkutan.
(4)Setiap pengendara kendaraan roda 2 (dua) , motor dan sejenisnya wajib berjalan pada ruas jalan yang telahditetapkandan tidak diperbolehkan memasuki ruas jalan jalur cepat.
(5)Pelanggaran ketentuansebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3)d,an ayat (4) dikenakan sanksiadministratif berupa:
1. a.Teguran Lisan;
2. b.TeguranTertulis;
3. c.Pencabutan Sementara Izin; danl atau
4. d.Pencabutan Tetap lzin.
(6)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pad,a ayat(l), ,ayat (2), . ayat(3) dan ayat (4) dikenakan sanksi sesuaidenganperaturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1)Dalam upaya mengatur kelancaran lalu lintas, Pemerintah Daerah Kabupaten dapatmenetapkan Jalan satuarah, Jalanbebas becak, jalan bebas saIdo/delman, fasilitasparkir, jalurbebas parkirdan kawasan tertib lalu lintas padajalan tertentu yang rawan kemacetan.
(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1)Setiaporangdilarang mengangkut bahan berdebudan bahan berbau busuk dengan menggunakan kendaraanbak terbuka tanpadilengkapi penutup.
(2)Setiap 14 14
(2)Setiap pengendarakendaraan bermotor dilarangmembunyikan klakson danwajib mengurangi kecepatan kendaraannyapadasaat/selama ibadah sedang berlangsung maupun pada saat berada dikawasan lembaga pendidikan serta rumah sakit.
(3)Setiap kendaraan bermotor hanya boleh melintasi jalan sesuai dengan peruntukan kelas Jalan dan dilarang melebihikapasitas (tonase)muatan yang telahditentukan ,olehperaturan perundang-undangan.
(4)Pelanggaran ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
1. a.Teguran Lisan;
2. b.Teguran Tertulis;
3. c.PenghentianSementaraKegiatan;
4. d.Pencabutan Sementara lzin; danl atau
5. e.PencabutanTetap Izin.
(5)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), danayat(3) dikenakansanksisesuai denganperaturanperundang-undangan.

Pasal 15

(1)Setiaporang yang menumpang kendaraan umum dilarang membuang sampah sembarangan.
(2)Setiaporang yang menumpangkendaraanumumdilarang merokok yang dapat mengganggu kenyamanan orang lain.
(3)Setiaporangyang menumpang kendaraan umum dilarang membawa benda tajam dan atau melakukan aktifitas lain yang mengganggu kenyamanan umum.
(4)Setiap pemilik kendaraan roda empat harus menyediakan tempat sampah tertu tupdi dalamkendaraan.
(5)Kendaraan umum yang menggunakan tenaga hewan wajib menyediakan tempat sampah maupun tempat kotoran untuk menampung yang berasal darihewan tersebut.
(6)Setiap pengemudikendaraanhanya bolehmengangkut penumpang dan/ atau barangsesuai .dengan jenis kendaraan, kelas jalan dan peruntukan ijinnya.
(7)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) danayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.Teguran Lisan;
2. b.TeguranTertulis;
3. c.Pencabutan Sementara Izin; dan
4. d.Pencabutan Tetap Izin.
(8)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(l), dan.ayat (2) dikenakanpembebanan biayapenegakan/paksaan sebesar Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah).
(9)Pelanggaran 15 15
(9)Pelanggaranketentuan sebagaimanadimaksudpada ayat (4), dan ayat (5) dikenakan pembebanan biaya penegakanjpaksaan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
(10)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (3) dan ayat (6) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasa116 (I) Setiap orang atau badan dilarang:
1. a.Membuat atau memasang portal penghalang jalan , dan pita penggaduh pada jalan umum tanpa izin dari pihak berwenaang sesuaidengan aturan yang berlaku;
2. b.Mempergunakan ruang .milik jalanselain peruntukannya tanpa mendapat izin .dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku;
3. c.Meletakan benda ataubarang yang dapatmengganggu lalu lintas;
4. d.Membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan;
5. e.Melakukanperbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan, mengotori, rambu lalu lintas,drainase jalan, jalur hijau jalan, trotoar dan fasilitas jalan lainnya serta perbuatan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan lalu lintas; dan menempatkan benda danJatau barang bekas pada tepi jalan raya danjalan di lingkungan permukiman.
6. f.Mengemudikan becak,saldojdelman di ruas jalanbebas becak dan bebas saldo jdelman yang telahditetapkan ,oleh Peraturan Bupati.
7. g.Merusak jalanakibat dari kegiatan pengangkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor yang melebihi kapasitas kelas jalan;
8. h.Membakar sampah atau benda lainnyadi badan jalan, jalurhijau, taman, selokan dan tempat umum sehingga mengganggu lalulintas dan ketertiban umum;
9. i.Mencuci, memperbaiki, menyimpan, mengecatdan membiarkan kendaraan dibahu jalan dan trotoar lebih dari 1 x 24 jam.
(2)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa, hurufb,huruf c, huruf f, hurufg, huruf h, danhuruf i dikenakan sanksi administratif berupa :
1. a.TeguranLisan;
2. b.Teguran Tertulis;
3. c.Pembongkaran.
(3)Pelanggaranketentuan sebagaiman,a dimaksud pada ayat (1) hurufa, huruf b, huruf d,huruf g, dikenakan pembebanan biayapenegakanj paksaan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)atau sesum dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c, huruf e, huruf f, huruf h, ,danhuruf i dikenakan pembeban,an biaya penegakanJ paksaan sebesar Rp.200.000,OO(dua ratus riburupiah) atau sesuai dengan peraturanperundang-undangan. Pasa117 16 16 Pasa117
(1)Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan uang.
(2)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikenakan sanksi sesuaidengan peraturanperundang-undangan.
(1)Setiap kendaraan wajib parkir ditempat yang telah ditentukan.
(2)Setiap orang dilarang menyelenggarakandanjatau mengatur perparkiran tanpa izin dari Dinas Perhubungan.
(3),Juru parkir dilarangmenarik biaya parkir melebihi taripyang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
(4)Juru parkirwajib memberikan karcis parkirkepada penggunajasa parkir.
(5)Juru parkir wajib menggunakan identitas resmi juru parkir dengan memiliki legalitas pejabat yang berwenanglDinas Perhubungan.
(6)Pelanggaran ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa :
1. a.Teguran Lisan;
2. b.Teguran Tertulis; ;c. PenghentianSementara Kegiatan;
3. d.Penghentian Tetap Kegiatan;
4. e.Pencabutan Sementara Izin; danj atau
5. f.Pencabutan Tetap lzin.
(7)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undan,gan.
(1)Setiaporang dilarang menggunakan prasaran,a danatau fasilitas umum untukbetjualan dan atau menjalankan kegiatan selain untuk pemanfaatan sesuaidengan fungsinya secara menetap.
(2)Prasarana dan atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah hadan jalan, trotOaT, saluran air/irigasi, jalur hijau, taman, hutan kota, alun-aIun, bawah jembatan, jembatan/jalan tol/penyeberangan.
(3)Bupati dapat menetapkan bagian jalanltrotoar dan fasilitas umum lainnya sebagai tempat usahapedagang kaki lima.
(4)Pel~ggaran 17 17
(4)Pelanggaranketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (1), dikenakan sanksi administratifberupa:
1. a.Teguran Lisan;
2. b.Teguran Tertulis;
3. c.Penghentian Sementara Kegiatan;
4. d.Penghentian Tetap Kegiatan.
(5)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada .ayat (l)dikenakan pembebanan biaya penegakan/paksaan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 20

(1)PKLdiberlkan hak untuk usaha di Daerah Kabupaten.
(2)PKL sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) wajib terdaftar !danmemiliki Tanda Daftar Usaha (TDU).
(3)PKLmempunyai kewajiban antara lain: a.mematuhi ketentuan perundang- undangan;
1. b.mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkanoleh Bupati; ,c.memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
2. d.menempatkan danmenata barangdagangan danfatau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
3. e.tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
4. f.menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun,apabila lokasiusaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulanatau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;dan
5. g.menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai TDU yang dimiliki PKL.
(4)PKLdilarang melakukan hal sebagai berikut: a.melakukankegiatan usahanyadi ruang umum yang tidakditetapkan untuk lokasi PKL;
1. b.merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yangadadi tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan danlatau ditentukan Bupati;
2. c.menempati lahanatau lokasiPKL untukkegiatan temp at tinggal;
3. d.berpindah tempat atau lokasi dan/ataumemindahtangankan TDUPKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
4. e.menelantarkandan / atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
5. f.mengganti bidang usaha dan/ atau memperdagangkan barang ilegal;
6. g.melakukankegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umUID, dan/ atau bangunandi sekitarnya; h.menggunakan badan jalan untuk temp at usaha, kecualiyang ditetapkan untuk lokasi PKL teIjadwal dan terkenda1i;
7. i.PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang eli temp at larangan parkir, pemberhentian sementara,atau trotoar; dan
8. j.memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.
(5)Ketentuan ..... " 18 18
(5)Ketentuan lebih lanjut tentang teknisoperasional dan penentuan lok~si PKL ditetapkanmelalui Peraturan Bupati.
(6)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,huruf e, huruf f, huruf g, hurufh, huruf i, huruf j dikenakan sanksi administratif berupa : .
1. a.Teguran Lisan;
2. b.Teguran Tertulis;
3. c.Penghentian Sementara Kegiatan;
4. d.Penghentian Tetap Kegiatan;
5. e.Pembongkaran.
(7)Pelanggaranketentuan sebagaimanadimaksudpadaayat(4)huruf a, huruf b, hurufc, hUl11f d,huruf e, huruf f, huruf g, hurufh, huruf i, huruf j dikenakan pembebananbiaya penegakan/paksaan sebesar Rp..250.000,00 (dua ratus lima puluhribu rupiah) ..

Pasal 21

(3] Setiaporang dan/ atau badan dilarang:

a.Memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umUffi, kecuali untuk kepentingan dinas;
b.Melakukan perbuatan yang dapatmerusak,mengotori,mencurat coret/vandalisme, menggambar, memasang atau menempelkan gambar, poster, slogan, pamplet, bendera, spanduk dan seJenisnya pada sarana prasaranaatau pada pohon yang berada pada ruang terbuka hijau, taman kota, jalur hijau dan ruang publik;
c.Mengambil, memindahkan, membuang dan/ataumerusak tanaman hias,pot,bunga, lampu hias,yangberada diRuang terbuka Hijau, taman kota, jalur hijau dan ruang publik.
d.Memanfaatkan ruang terbuka hijau, taman kota, jalur hijau dan ruang publik sebagai temp at usaha kecuali ada izin dati pejabat yang berwenang.
e.Meludah, buang air keeil, air besardan membuang sampah tidak pada tempatnya dia area ruang terbuka hijau, taman kota, jalur hijaudan ruang publik.
f.Bertempat tinggal di Ruang terbuka hijau, jalur hijau, taman kota, dan ruang piblik.
g.Melompat atau menerobos pagar sepanjang jalur hijau, taman kota, dan tempat umumatauruangpublik, ruang terbuka hiJau, kecuali untuk kepentingan dinas.
h.Menebangpohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, atau taman, kecuali untuk kepentingan dinasdan/atau keselamatan manusia.
i.Membangun atau memasang reklame yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif, Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA).
j.Memasang 19 19 J.Memasang, menempeldanlatau menggantungkanbenda,selembaran, poster, slogan, pamflet, kain benderaatau kain bergambar,spanduk dan sejenisnya pada pohon, rambu lalulintas, lampu penerangan jalan, taman rekreasi, telepon umum dan pipa air.
k.Membuat atau mendirikan terminal bayangan.
1. 1.Menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha; dan m.Membuangsampah tidakpada tempatnya.

(4)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)dikenakan sanksi administratif berupa :
1. a.Teguran Lisan;
2. b.Teguran Tertulis;
3. c.PenghentianSementara Kegiatan;
4. d.Penghentian Tetap Kegiatan;
5. e.Pencabutan Sementara lzin;
6. f.PencabutanTetap lzin; danj atau
7. g.Pembongkaran.
(5)Pelanggaran ketentu,ansebagaim,ana dimaksudpadaayat (1) hurufb, hurufd, hurnf f, , huruf j, huruf 1, dikenakan pembebanan biaya penegakanjpaksaan sebesar Rp.250.000,OO (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(6)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hurufh,huruf i,dan huruf k, dikenakan pembebanan biaya penegakan / paksaan sebesarRp. 500.'000,00 (lima ratus ribu rupiah).
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tertib ruang terbuka hijau, jalur hijau, taman kota dan ru~g publik dia,tur dengan Peraturan Bupati.
(1)Setiap orang danfatau badan dilarang: a.Mencoret, menulis, melukis /menggambar, memasang/menempel iklanjreklame eli dindingftembok, Jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pahon, kendaraan umum dan saran a umum lainnya;
1. b.Membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; c.Memasukan sampahkedalam wilayahDaerahKabupaten; d ..Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
2. e.Mengelola atau mengolah sampah yang menyebabkan pencemaran danf atau perusakan lingkungan;
3. f.Membuang air besardankecil di jaIan, jalur hijau, taman kota, sungai, saluran air dan tempat lainnyayang bukan peruntukannya.
(2)Pelanggaran 20 20
(2)Pelanggaran ketentuan sebagaiman,a dim,ak8ud padaayat (1) huruf a, huruf b~danhuruf f ldikenakan sanksi administratifberupa:
1. a.Teguran Lisan;
2. b.Teguran Tertulis;
3. c.Mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi sepertisemula;
4. d.Pengumuman eli media masa;
5. e.Sanksi sosiallainnya.
(3)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan pembebanan. biaya penegakan/paksaan Rp.250.000,OO (dua ratus lima puluh ribu rupiah). huruf a, sebesar
(4)Pelanggaranketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, huruf d, dan huru 'edikenakanpembebanan biayapenegakan/paksaan 's'ebesar Rp. 1.000.000,00 (satujuta rupiah).
(1)Setiaporangdilarang bertempat tinggal didaerah penguasaan sungai, jaringan irigasi, saluran, situ/ dan au , dan mata air.
(2)Setiap orang dilarang membuang sampah ke sungai, jaringan irigasi, saluran,situl danau danmata air.
(3)Setiap badan usaha, koorporasi dilarangmembuang sampah, limbah cair ke sungai, jaringan irigasi, saluran, situ/ danau dan mata air'
(4)Setiap orangatau badan dilarang melakukan kegiatan usaha eli pinggir Sungai, j,aringan irigasi, saluran, situldanaukecualiatas izin pejabat yang berwenang.
(5)Setiap orang atau badan dilarang mengambil dan menggunakan air sungai, jaringan irigasi, saluran, situ/danau dan mata air untuk keperluan usaha yang bersifat komersial tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
(6)Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan atau Jembatan pada daerah penguasaan sungai, jaringan irigasi,saluran dan situ/danau kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang.
(7)Setiap orang atau badan dilarangmelakukan kegiatan yang .menyebabkan perusakan/perubahan alur, morfologi, fungsisungai, jaringan irigasi, saluran situ/danau danmataair.
(8)Pemanfaatan sumber daya air, sungai atau sumber lainnya oleh perorangan atau badanuntuk keperluan usaha yang bersifat komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
(9)Pelanggaran 21 21
(9)Pelanggaran ketentuan ,sebagaimana dimaksudpada ayat(l),ayat (2), ayat(4), ayat(5), ayat (6) dan ayat (8) 'dikenakan 'sanksi ,administratif berupa:
1. a.Teguran Lisan;
2. b.Teguran Tertulis;
3. c.Penghentian SementaraKegiatan;
4. d.Penghentian TetapKegiatan;
5. e.Pencabutan SementaraIzin;
6. f.Pencabutan Tetap lzin; dan/atau g.. Perribongkaran.
(10)Pelanggaran ketentuan' sebagaimana dimaksud pada ayat(l), ayat (2), dikenakan pembebanan biaya penegakanjpaksaan sebesar Rp.250.000,OO (dua ratus limapuluh riburupiah).
(11)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6) dikenakan pembebanan biaya penegakan jpaksaan sebesar Rp. 5.000.000,00 (limajuta rupiah).
(12)Pelanggaranketentuan sebagaimana dimaksud pada ,ayat (5), d,an ayat ,(8) dikenakan pembebanan biaya penegakan/paksaan sebesar Rp~ 10.000.000,00 (sepuluhpuluh juta rupiah) atau sanksi sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Setiaporang dan/atau badan dilarang mengambil,memindahkanatau merusak tutupgot, selokan atau saluran air dan Iatau komponenbangunan perlengkapan lainnyakecuali seizin pejabat yang berwenang. Pasa125 Setiap orang dan/ atau badan dilarang menangkap ikan dengan menggunakan bahandan/ataualat dalam bentuk apapun yang dapat merusak kelestarian lingkunganhidupsepertialatstrum, bom ikan, racun, pestisidaatau bahan dan / atau alat seJenisnya ..

(1)Setiap orang dan/atau bad an dilarang:
1. a.Mendirikan bangunandidalam ruang bebas SUTET, SUTT dan SUTTAS, Ruang bebas, Jarak Bebas Minimum Vertikal, dan jarak bebas minitnum horizontal sesuai dengan aturan yang berlaku;
2. b.Mendirikan bangunan didalam Ruang MilikJalan dan Ruang Manfaat Jalankecualaiuntuk bangunan tertentu yangdiizinkan.
3. c.Mendirikan bangunan pada sempadan sungai, danau,situ, reI kereta api.
4. d.Mendirikan bangunanpada taman dan jalur hijau kecuali untuk kepentingan dinas.
5. e.Mendirikan bangun,an stasiun radio dan televisi siaran, danstasiun relay, tanpa izin dati pejabat yang berwenang;
6. f.Mendirikan 22 22
7. f.Mendirikan bangunan reklamedanlataualatpromosi lainnyayang dipasang tanpa izin dari peJab.at yang berwenang;
8. g.Mendirikan bangunan menara/ tower telekomunikasi tanpa izindari pejabat yang berwenang; dan
9. h.Mendirikan bangunan tanpa izin;
(2)Pelanggaran ketentuansebagaimana dimaksudpadaayat !( 1)dikenakan sanksi administratifberupa:
1. a.Teguran Lisan;
2. b.Teguran Tertulis;
3. c.Penghentian Sementara Kegiatan;
4. d.PenghentianTetapKegiatan;
5. e.Pencabutan Sementara Izin;
6. f.Pencabutan Tetap Izin; dan/.atau
7. g.Pembongkaran.
(3)Pelanggaran ketentuansebagaiman,a dimaksud padaayat (l)hurufa, hurufb,huruf c,hurufd,hurufe,huruf f, hurufg,danhurup h dikenakan sanksi sesuai dengan peraturanperudang-undangan.
(1)Setiap pemilik, penghuni ban gun an dan Jatau rumahdiwajibkan:
1. a.Menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, kesusilaan, kep atu tan, dan kelestarian alam eli lingkungannya;
2. b.Membuatsumur resapan airhujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangundisesuaikandengan luasan lahan yang ada sesuai ketentuan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. c.Membuang bagian dari pohon, semak, dan/atau tumbuhan yan.g dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat ~enimbulkanbahaya bagi sekelilingnya;dan d.. Memelihara dan mencegah kerusakanrumija karena penggunaan oleh pemilikjpenghuni bangunan atau rumah.
(2)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.Teguran Lisan;
2. b.Teguran Tertulis;
3. c.Penghentian Sementara Kegiatan;
4. d.Penghentian Tetap Kegiatan;
5. e.Pencabutan Sementara lzin;
6. f.PencabutanTetapIzin; dan Iatau
7. g.Pembongkaran.
(1)Pengelola tempat hiburan dan rekreasi, wajib:
1. a.Mengawasi danmenyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minumanberalkohol,narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
2. b.Melarang pengunjung tempat karoke dan hiburanmalam lainnya menggunakan seragam sekolah, seragam dinas PegawaiNegeri Sipil, kecualiuntuk kepentingan dinas;
3. c.Menjagakebersihan, ketenteramandanketertiban di lingkungan usahanya.
(2)Pengelola Jasa Penyediaan Akomodasi, wajib:
1. a.Mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman keras, narkotika :serta untuk tidak melakukanpraktek ,asusiladan . tindakpidana lainnya;
2. b.Memeriksa kelengkapan identitas setiap pengunjung yang datang;dan
3. c.Menjaga kebersihan, ketenteraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.
(3)Pengelola WisatadanJasa ,Makan,andanMinuman serta Cafe,wajib:
1. a.Mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman beralkohol, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan
2. b.Menjaga kebersihan, ketenteraman dan ketertibandi lin.gkungan usahanya.
(4)Pengelola Tempat Hiburan dan Rekreasi, Jasa Penyediaan akomodasi, Wisatadan Jasa Makanan dan Minuman serta Cafe sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilarang: ,a. Melaksanakankegiatan usaha tidak seSUal dengan yang tercantum dalam TandaDaftar Usaha Pariwisata (TDUP)danperizinan lainnya;
1. b.Membiarkan terjadinyapraktek asusiladan tindak pidana lainnya;
2. c.Menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
3. d.Menyediakan, menjual minuman beralkohol, narkotika dan obat/ zat adiktif lainnya;
(5)Setiaporang danfatau badan dilarang menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang, kecuali usaha yang tidak memerlukan izin sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)UsahaKuliner wajib mengurus izinusahadan izin usahawisatayang memenuhiketentuan.
(7)Pelanggaran 24 24
(7)Pelanggaran ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (l),ayat (2), ayat(3) ayat (4)huruf a,ayat(5) dan .ayat (6)dikenakan sanksi administratif bern pa : a.. Teguran Lisan; b.. Teguran Tertulis;
1. c.Penghentian Sementara Kegiatan;
2. d.Penghentian TetapKegiatan; e.. PencabutanSementara lzin;
3. f.Pen cabu tan Tetap Izin;danj atau
4. g.Pembongkaran.
(8)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat
(2)huruf c, ayat (3) huruf c, ayat (4) hurufa dan huruf b, dan ayat (5) dikenakan pembebanan biaya penegakanl paksaan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus riburupiah).
(9)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf cdan huruf d dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ,BagianKeduabelas Tertib Usaha Tertentu

Pasal 29

Setiap orang dan/ atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara/'calo:

a.Karcisangkutan umum kecuali memiliki izinusaha daripihakyang berwenang;
b.Tiket hiburan kecuali memililciizin usaha dari pihak yang berwenang;
c.Pengujian kendaraan bermotor; dan
d.Pelayananperizinan.

Pasal 30

(1)Setiap orang dan/atau badan dilarang. melakukan usaha perdagangan manusia.
(2).Setiapor,angdan/ataubadan dilarangmelakukanusaha pengumpulan, penyaluran tenaga kerjapembantu rumah tangga atau pramuwisma dan pengasuh (baby sitter), tanpa izin pejabat yang berwenang.
(3)Setiap orang danfatau badan dilarang melakukan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum.
(4)Pelanggaran ketentuansebagaimanadimaksud pada .ayat (3) dikenakan sanksiadministratif berupa:
1. a.TeguranLisan;
2. b.Teguran Tertulis;
3. c.Penghentian Sementara Kegiatan;
4. d.Penghentian Tetap Kegiatan; ,e. PencabutanSementara Izin;
5. f.Pencabutan TetapIzin;dan/ atau
6. g.Pembongkaran.
(5)Pelanggaran 25 25
(5)Pelanggaran ketentuansebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) dikenakansanksisesuai denganperaturanperundang-undangan.
(1)Setiap orang dan / atau hadan dilarang:
1. a.Menyelenggarakandanj atau melakukan pelayanankesehatan tanpa izin;
2. b.Menyelenggarakan dan/ atau melakukan praktekpengobatan tradisional yang dapatmembahayakan kesehatan danmelanggar norma susila dan kaidah agama;
3. c.Merokok di dalam kawasan tanpa rokok;
4. d.Membuat,meracik, menyimpan dan menjual obat ilegaldanj atau obat palsu;
5. e.Memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual ,dan menyajikan minuman beralkohol yangmemabukkan atau berbahaya bagi kesehatan serta mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum kecuali' untuk kepentingan medis dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang. . (.2) Pelanggaran ketentuansebagaimanadimaksudpadahuruf a, hurufb, huruf c,dan hurufd dikenakan sanksiadministratif berupa:
6. a.Tegu ran Lisan;
7. h.Teguran Tertulis;
8. i.Penghentian Sementara Kegiatan;
9. j.Penghentian TetapKegiatan;
10. k.Pencabutan Sementara lzin;
  1. 1.Pencabutan Tetap Izin; dan/atau
11. m.Pembongkaran.
(3)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksudpada huruf c dikenakan biayanpenegakan / paksaan sebesar Rp. 100.OOOatausesuai dengan peraturan. perundang-undnagan.
(1)Setiap orang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk dan dokumen administrasi kependudukan 1ain nya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebihdari Ix24 jamwajib melaporkan dirikepada pengurus RukunTetangga/Rukun Warga setempat.
(3)Setiap 26 26
(3)Setiap penghuni rumah kost/kontrakan wajibmelaporkandiri kepada pengurus Rukun TetanggajRukun Warga setempat ,danmengurus administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Setiap pemilikjpengelola rumah kost/kontrakan, rumah susun dan apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada KepalaDesa/Lurah melaluipengurus Rukun TetanggaJRukun Warga setempat secara periodik.
(5)Setiap orang yang bermaksud atau telah tinggal danmenetap d.i wilayah Daerah Kabupaten wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan serta dilarang menyalahgunakan data dan dokumen kependu,dukan.
(6)Setiap orang yang tinggal bersama Laki-laki dan Perempuan di suatu ruangan rumah atau tempat tinggal dan menetap di wilayah Daerah Kabupaten wajib memiliki dokumen perkawinan yang 8ah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7)Pelanggaranketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), ayat(3), ayat (4), ayat (5) dan ayat ,(6) ,dikenakan sanksiadministratif berupa:
1. a.Teguran Lisan;
2. b.Teguran Tertulis;
3. c.Pengumuman di Media masa
4. d.Penghentian Sementara Kegiatan;
5. e.Pengh,entianTetap Kegiatan; f.. Pencabutan Sementara lzin;
6. g.Pencabutan Tetap Izin; dan/ atau
7. h.Pembongkaran.
(1)Setiap orangdanJ atau badan dilarang:
1. a.Meminta bantuanatau ,sumbangan dengan caradanlataualasan apapun, baik ,dilakukan sendiri-sendiriataubersama-sama eli jalan, angkutan umumatau tempat atan fasilitas umum lainnya kecuali mendapat izin Bupati atan pejabat yang berwenang;
2. b.Menghimpun dan menyuruhorang lain dan/ atau bertindak untuk dirinya sendiri menjadi pengemis, pengamen, anak jalanan dan pengelap mobilserta bentuk lainnya untuk ,dimanfaatkan dan ditarikpenghasilannya; dan
3. c.Memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, anak jalanan, pengelap mobil dan bentuk lainnya di perempatan jalan atau temp at umum.
(2)Gelandangan, pengemis, anak jalanan danatausejenisnya tidak boleh menggangguketenteraman, ketertiban umum danmeminta-minta di jalan, perempatan jalan dan tempat umum lainnya.
(3)Setiap 27 27 ;(3) Setiap orang dan/atau harlan dilarang:
1. a.Mengkonsumsi minuman beralkoh01 dan/atau zat lain yang memabukkan eli tempat umum;
2. b.Melakukan pesta minum minuman beralkohol, minuman atau zat lain dan/ atau yang memabukkan;
3. c.Menjajakan diri sebagai pekerja sek komersil
4. d.Membukaatau menyediakan temp at prostitu,si dan perbuatanasusila lainnya.
5. e.Melakukan perbuatan yang melanggarnilai-nilai dan norma kesusilaan ditempat umum.
(4)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat .(2)dikenakan sanksi ,administratif berupa:
1. i.Teguran Lisan;
2. j.Teguran Tertulis;
3. k.Penahanan Kartu identitas;
  1. 1.Pengumumam di Media Masa.
(5)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan pembebanan biaya penegakan/paksaan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
(6)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a, huruf b, ayat (3) dikenakan sanksi dengan peraturan perundang- undangan. Pasal ,34 Setiap orang dan Iataubadan wajib:
1. a.Mengawasi dan melaporkan kepada pihak berwenang apabila melihat dan menemukan praktek asusila, penyalah -gunaan narkotika, tawuran pelajar, membuli, porno grafidan pomo aksiserta tindak pidana lainnya;
2. b.berkoordinasi denganPemerintahDaerah" BadanNasionalNarkotika dan kepolisian dalam melaksanakan pencegahan, penindakan, dan pemberantasan asusila, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan tindak pidana lainnya.
3. c.Memelihara keamanan dan mencegah perbuatan asusiladi lingkungannya.
4. d.Menjaga kerukunan, toleransi antar umat beragamaserta memiliki kebebasanu'ntukmenJalankan ibadah sesuai denga agamadan keyakinannya masing-masing.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ,dalam rangkamewujudkan masyarakat yang religius, adil, harmonis, dan. seJahtera dalamkondisi yang aman dan nyaman, diperlukan prasyaratdasar yakni terselenggaranya ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat;
b.bahwa dengan adanya dinamika perubahan peraturan perun,dang- undangandanperkembangan kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Majalengka, makaPeraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 1988 tentang Kebersihan, K~indahan dan Ketertiban Dalam Wilayah Kabupaten DaerahTingkat II Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DaerahKabupatenMaJalengka Nomor 21 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 1988 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.

1.Pasal 18 ayat(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang ... 2 2
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita NegaraTahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakartadan Kabupaten .Subang dengan mengubah Undang-UndangNomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan ProvmsiJawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana. (LembaranNegara Republik IndQnesia Tahun1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentangHak Asasi Manusia (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3886);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ten tang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor35 Tahun 2014 ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan An.ak (Lembaran Negara Republik Indon.esia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7.Undang-Undang Nomor28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor132, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaN'omor 4444);
10.Undang-Undang ... 3 3
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5475);
11.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Ind,onesiaTahun 2007 Nomor58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4720);
12.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
14.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
15.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 11, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
16.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
17.Undang-Undang ~omor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
18.Undang-Undang Nomor 32 Tahun '2'009 ten tang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5059); .
19.Undang-Undang Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
20.Undang-Undang ... 4 4
20.Undang-Undang Nomor 1 Tabun2011 tentang P.erumabandan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor7, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
21.Undang-Undang Nomor23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerab (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah beberapa kali diubab terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran' Negara Republik Indonesia Nomor 5679); .
22.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang .Administrasi Pemerintahan (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 N'omor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
24.Peraturan PemerintahNomor68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakatdalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor92, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
26.Peraturan PemerintahNomor 16 'Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
27.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentangKoordinasi PenataanPedagangKakiLima;
28.Peraturan Presiden Nomor 74 tabun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
29.Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor3 tabun 2019 tentangPenyidik pegawaiNegeri Sipil di Lingkungan PemerintabDaerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 166); 30.Peraturan ... 5 5
30.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang 'Garis Sempadan J,alan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 3SeriE);
31.Peraturan .Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten MajalengkaTahun 2016 Nomor 14). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN~RWA~UNAA~~D~AAH KABUPATEN MAJALENGKA Dan BUPATI MAJALENGKA MEMUTUSKAN : Menetapkan PEAATURAN DAEAAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT. BASI KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerahyang memimpinpelaksanaan UrusanPemerintahanyang menjadikewenangan daerahotonom.
3.Bupatiadalah BupatiMajalengka.
4.Dewan Permakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyadisingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Majalengka.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yangmenJadikewenangandaerah.
6.SatuanPolisi PamongPraja KabupatenMajalengka yangselanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
7.Polisi Pamong Praja yang selanjutnyadisebut Pol PPadalah anggota SatpolPP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberl tugas, tanggung jawab, dan wewenangsesuai peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umumdan ketenteraman sertaperlindunganmasyarakat.
8.Penyidik .*.6 6
8.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberl tugasmelakukanpenyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang~ undangan.
9.Ketertiban Umum adalah suatu situasi dan kondisi dinamis yang menggambarkan adanya kepatuhan kepada hukum, norma dan kesepakatanumum.
10.Ketenteramanadalah suasana batin dari setiap individu, karena terpenuhinya kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan) dalam situasi aman serta adanya kesempatan umtuk mengaktialisasikan nilai-nilai kemanusiaannya.
11.Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis warga masyarakat dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untukpenanganan bencana guna menguran gidan memperkecil dampak dari bencana serta ikut memelihara keamanan, ketertiban, ketenteraman masyarakat dan sasia! kemasyarakatan.
12.Penataanruang ,adalahsuatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatanruang, danpengendalian pemanfaatan ruang.
13.Tempat Umum adalah adalah suatu temp at yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untukmelakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus dan bail< membayar maupun tidak membayar.
14.Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau dalam rangka pelayanan kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
15.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segalabagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkanbagi laIu lintas, yang berada padapermukaan tanah, ,di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah danfatau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel ..
16.Taman adalah bidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hiJau yang mempunyai fungsi tertentu,ditata dengan serasi, lestaridenganmenggunakan material taman, material buatandan unsur alam jalur hijau yang dipergunakan dandiolah untuk pertamanan.
17.Jalur Hijau adalah daerah (tempat, lapangan) yang ditanamirumput dan tanaman perindangyang berfungsi menyegarkan hawa dalam kota, yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
18.Taman Kota adalah taman yang berada dilingkungan perkotaan dalam skala yang luas dan dapat men gantisipasi dampak yangditimbulkan perkembangan kota dan dapat dinikmati oleh seluruh warga kota dan masyarakat lainnya.
19.Ruang Terbuka HiJau adalah area memanJang/Jalur dan atau mengelompok yang penggunaanya lebih bersifat terbuka, temp at tumbuh tanaman, bail< yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
20.Ruang ... 7 7
20.Ru,ang Publikadalah areal atau tempat dimana suatumasyarakat atau komunitas dapat berkumpuluntuk meraih tujuanyang sarna, sharing permasalahan pribadi maupun kelompok.
21.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengansemua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan,dan kesejahteraan manusiasertamakhluk hidup lain.
22.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upayasistematis dan terpadu yangdilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
23.Sarnpahadalahmaterial sisayang dibuang sebagaihasilakhir dari proses produksi, baik industri maupun rumah tangga.
24.Asusila adalah perbuatan tidak baik yangmelanggar norma dan kaidah kesopanan serta mengganggu ketertiban umum, antara lain prostitusi, pornoaksi, perjudian, minuman keras, penyalahgunaan obat terlarang dan narkotika.
25.Terminal bayangan adalah lokasi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan sebagian fungsi terminal ,oleh orang pribadi atau badan tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
26.Pedagang Kaki Lima yangselanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana pemerintah, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah danj,atau swasta yang bersifat sementaraltidak menetap.
27.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan 8ah ataudiperbolehkannya seseorang atau badanuntuk melakukanusahaatau kegiatan tertentu.
28.MinumanBeralkohol adalah minumanyang mengandung etil alkohol atau etanol (C2HSOH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasiatau fermentasi tanpa destilasi.
29.Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup,zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidupoleh kegiatan manusia sehingga melarnpaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
30.Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung dan kaki tanggul sebelah dalarn yang terletakdi kiri dan atau kanan palung sungai.
31.Garissempadan sungai adalah garismaya eli kiri dan kananpalung sungai yangditetapkan sebagai batasperlindungan sungai.
32.Sempadan dan au adalah luasan lahan yang mengelilingi danbeIjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau.
33.Garis sempadan Jaringa irigasi adalah batas pengamanan bagi seluruh dan atau bangunan irigasi dengan jarak tertentusepanjangsalurandan keliling bangunan.
34.Garis ... 8 8
34.Garis sempadan jaringan irigasi meliputi garis sempadan saluran irigasi yang terdiri atas saluran 'suplesi/penghubung, saluranprimer,saluran sekunder, garsi sempadan seluruh pembuang dan atau garis sempadan bangunan irigasi.
35.Ruang sempadan jarringan irigasi adalah ruang diantara garis sempadan kanan dan garis sempadan ki.rijaringan irigasi.
36.SaluranUdaraTeganganTinggiyang selanjutnyadisingkat8UITadalah saluran tenaga listrik yangmenggunakan kawat telanjang eli udara bertegangan nominaldiatas 35 KV sesuai dengan standar dibidang ketenagalistrikan.
37.Saluran Udara Tegangan Ektra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrikyang menggunakan kawat telanjang eli udara bertegangan nominal diatas 230 KV sesuai denganstandar dibidang ketenagalistrikan.
38.Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah yang selanjutnya disingkat SUITAS adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang di udara bertegangan nominal diatas 250 KV dan 500 KV dengan polaritas positifatau kombinasi darikeduanya.
39.Ruang Bebas adalah ruang yang dibatasi oleh bidang v'ertikal dan horizontaldi sekelilingdan di sepanjang konduktorSUIT,SUTET dan SUITASdengan permukaan bumi atau benda diatas pennukaan bumi yang tidak boleh kurang dari jarak yang telah ditetapkan demi keselamatan manusia, mahluk hidup dan benda lainnya sertakeamanan operasiSUIT, SUTETdan SUITAS.
40.JarakBebasMinimum Horizontal dari sumbuvertika1~enara/ tiang adalah jarak terpendek secara horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang kebidang vertikal ruang bebas vertikal tersebut sejajar dengan sumbu vertikal menara/ tiang dan konduktor.
41.Jarak Bebas Minimum Vertikal dari konduktor adalah Jarak terpendek secara vertikal antarakonduktor SUIT, SUTETdanSUITAS dimana tidak boleh ada bendadidalamnyademi keselamatan manusia, mahluk hidup dan benda lainnya serta keamananoperasi SUIT, SUTETdan SUITAS.
42.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkanpotensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,bangsa dan negara.
43.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses Pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
44.KawasanKeselamatan OperasiPenerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
45.Penertiban adalah tindakanadministrasi dan fisik untuk mengembalikan fungsi ruang akibatpenyimpanganl pelanggaran pemanfaatanruang.
46.Menara ... 9 9
46.Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara,adalah bangun-bangunan untukkepentingan umumyangdidirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yangdiikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunJang menempatkanperangkat telekomunikasi.
47.Ruang Milik Jalan, yangselanjutnya di sebut rumija adalah ruang manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaatjalan.
48.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputiperseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badanusaha miliknegara ataudaerahdengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sasial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentukusaha tetap. ,49. Usaha Pariwisataadalah usaha yangmenyediakanbarang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawandan penyelenggaraan pariwisata.
50.Vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasilkarya senidan barang berharga lainnya.
51.Yustisi adalah penegakan hukum melalui mekanisme peradilan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

a.mempermudah aparat/petugas dalam mencari rujukan dan sumber hukum dalam melaksanakan tugas operasional;
b.mendorong terwujudnya. peningkatan kinerja instansi,di lingkungan pemerintahan daerah; dan
c.mendorong terwujudnya masyarakat yang tertib dalam menjalankan kegiatan/usaha.
a.Mendapatkan rasa aman, berkehidupanyang tertib, tentram dan nyaman;
b.Mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat;
c.Memberikan masukan ataspelayanan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat oleh pemerintah Daerah yang dilaksanakan melalui Satpol PP.
d.Mendapatkan pembinaan dan pendidikan tentang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindunganmasyarakat.
a.Berltikad baik dalam melakukan upaya tindakandan/atau kegiatan agar tidak mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
b..Menaati peraturan perundang-undangan agar tercipta keharmonisan hidupbermasyarakat; ,e. Menumbuhkembangkan sikap toleransi dankerukunan agar tercipta kondisi ketertibandan ketenteraman dirnasyarakat; dan
d.Menumbuh kembangkan budaya sadar hukum secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Umum Pasal 7

(1)Bupati berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum,yangmeliputi:
1. a.Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
2. b.Penanganan gangguan ketertiban umum dilingkup wilayahDaerah' Kabupaten.
(2)Penyelenggaraan ketertibanumum sebagaimana dimaksu,dpada ayat (1) dilaksanakan ,oleh Satpol PP.
(3)Dalampelaksanaan ketertiban umum sebagaimana pada ayat (1) dan pada ayat (2) Satpol PP dapat berkoordinasidengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait.
(4)Ruang lingkup ketertiban umum meliputi:
1. a.Tertib tata ruang;
2. b.Tertib laIu lintas, angkutan jalandan penggunajalan;
3. c.Tertib perparkiran;
4. d.Tertibberjualan;
5. e.Tertib ru,ang terbukahijau, taman kota, jalurhijau, ruangpublik;
6. f.Tertib lingkungan;
7. g.Tertib sungai, jaringan irigasi,saluran, situ/danau dan mata air;
8. h.Tertib bangunan; i.Tertib pemilik dan penghuni bangunan;
9. j.Tertibusah,a pariwisata; k.Tertib usaha tertentu;
  1. 1.Tertib kesehatan;
10. m.Tertib kependudukan;
11. n.Tertib sosia1;
12. o.Tertib pendidikan; p.Tertib peran serta masyarakat;
13. q.Tertib kawasan sekitarBandar Udara; dan
14. r.Tertib pemanfaatan aset milik daerah; BagianKedu;a Tertib TataRuang Pasa18
(1)Setiap orang wajib menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
(2)Setiaporangwajibmemanfaatkanru.ang sesuaidengan izinpemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan berdasarkan rencan tata ruang.
(3)Setiap .... 12 12 ,(3) Setiaporang wajib mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan izinpemanfaatanru,ang.
(4)Setiap orang dilarang mendirikan bangunan pada ruangmilik Negara danl atau Daerah, ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik taman dan jalur hijau, ruang milik wadukj situ/tendon kecuali mendapat izindari Bupati atau PeJabatyang berwenang.
(5)Setiap orang dilarangmelakukan penggalianjpengerukan tanah, pasir dan penggalian batu serta bahan lainnya kecualimendapat izin dari Bupati ,atau pejabat yang berwenang.
(6)Pelanggaranketentuansebagaimanadimaksud padaayat (1), ayat (2), ayat (3) danayat (4) dikenakansanksi administratifberupa:
1. a.Teguran Lisan;
2. b.Teguran Tertulis;
3. c.Penghentian Sementara Kegiatan;
4. d.Penghentian Tetap Kegiatan;
5. e.Pencabutan Sementara Izin;
6. f.Pen cabu tan Tetap Izin;danjatau
7. g.Pembongkaran.
(7)Pelanggaranketentuan sebagaimana dimaksud p,ada ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagianketiga Tertib Lalu Lintas,Angkutan Jalandan Pengguna Jalan Pasal 9
(1)Setiap orang berhak menilanati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapatperlindungan dari PemerlntahDaerah Kabupaten.
(2)PemerintahDaerah Kabupatenmelakukan penertiban penggunaan jalur laIu lintas, trotoar danbahu jalan, jalur hijau jalan, jembatandan penyeberangan orang, serta fasilitas lalu lintas lainnya.
(3)Pengaturan pelaksanaansebagaimanadimaksud pada ayat (2) sesuai denganperaturan perundang-undangan. Pasa110
(1)Jalurdan/ atau lajur lalu lintas diperuntukan bagi laIu lintas umumjkendaraan dan trotoar diperuntukan bagi lalu lintaspejalan kaki.
(2)Jalurdan trotoar diluar peruntukan lalulintas kendaraan ,dan pejalan kaki diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3)Dalam upaya penertiban jalur lalu lintas Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengaturan rarnbu la1u lintas dan markajalan. Pasalll (I) Jembatan penyebrangan orang atau marka penyebrangan (zebra cross) diperuntukan bagi para pejalan kaki yang akan menyebrangjalan.
(2)Setiap 13 13
(2)Setiaporang yangakan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatanpenyeberanganatau rambupenyeberangan(zebra cross) yang telah disediakan.

BAB IV

... 11 11 BAS IV KETERTIBANUMUM

Pasal 12

(1)Setiaporang pemakai jasa angkutan umum wajib naik atau turun dari kendaraan ditempatpemberhentian yang telahdisediakanatau pada temp at yang tidakmengganggu keamanan, ketertiban serta kelancaran laln lintas dan angkutan;
(2)Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu., menaikkan dan! atau menurunkan orang dan/ atau barang pada temp at pemberhentian yang telah ditentukan atau pada tempat yang tidak mengganggu keamanan, ketertiban serta kelancaran lalu lintas dan angkutan;
(3)Setiap angkutan umum wajib berjalan pada ruas Jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan berhenti pada tempat yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalulintasdanangkutan.
(4)Setiap pengendara kendaraan roda 2 (dua) , motor dan sejenisnya wajib berjalan pada ruas jalan yang telahditetapkandan tidak diperbolehkan memasuki ruas jalan jalur cepat.
(5)Pelanggaran ketentuansebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3)d,an ayat (4) dikenakan sanksiadministratif berupa:
1. a.Teguran Lisan;
2. b.TeguranTertulis;
3. c.Pencabutan Sementara Izin; danl atau
4. d.Pencabutan Tetap lzin.
(6)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pad,a ayat(l), ,ayat (2), . ayat(3) dan ayat (4) dikenakan sanksi sesuaidenganperaturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1)Dalam upaya mengatur kelancaran lalu lintas, Pemerintah Daerah Kabupaten dapatmenetapkan Jalan satuarah, Jalanbebas becak, jalan bebas saIdo/delman, fasilitasparkir, jalurbebas parkirdan kawasan tertib lalu lintas padajalan tertentu yang rawan kemacetan.
(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1)Setiaporangdilarang mengangkut bahan berdebudan bahan berbau busuk dengan menggunakan kendaraanbak terbuka tanpadilengkapi penutup.
(2)Setiap 14 14
(2)Setiap pengendarakendaraan bermotor dilarangmembunyikan klakson danwajib mengurangi kecepatan kendaraannyapadasaat/selama ibadah sedang berlangsung maupun pada saat berada dikawasan lembaga pendidikan serta rumah sakit.
(3)Setiap kendaraan bermotor hanya boleh melintasi jalan sesuai dengan peruntukan kelas Jalan dan dilarang melebihikapasitas (tonase)muatan yang telahditentukan ,olehperaturan perundang-undangan.
(4)Pelanggaran ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
1. a.Teguran Lisan;
2. b.Teguran Tertulis;
3. c.PenghentianSementaraKegiatan;
4. d.Pencabutan Sementara lzin; danl atau
5. e.PencabutanTetap Izin.
(5)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), danayat(3) dikenakansanksisesuai denganperaturanperundang-undangan.

Pasal 15

(1)Setiaporang yang menumpang kendaraan umum dilarang membuang sampah sembarangan.
(2)Setiaporang yang menumpangkendaraanumumdilarang merokok yang dapat mengganggu kenyamanan orang lain.
(3)Setiaporangyang menumpang kendaraan umum dilarang membawa benda tajam dan atau melakukan aktifitas lain yang mengganggu kenyamanan umum.
(4)Setiap pemilik kendaraan roda empat harus menyediakan tempat sampah tertu tupdi dalamkendaraan.
(5)Kendaraan umum yang menggunakan tenaga hewan wajib menyediakan tempat sampah maupun tempat kotoran untuk menampung yang berasal darihewan tersebut.
(6)Setiap pengemudikendaraanhanya bolehmengangkut penumpang dan/ atau barangsesuai .dengan jenis kendaraan, kelas jalan dan peruntukan ijinnya.
(7)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) danayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.Teguran Lisan;
2. b.TeguranTertulis;
3. c.Pencabutan Sementara Izin; dan
4. d.Pencabutan Tetap Izin.
(8)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(l), dan.ayat (2) dikenakanpembebanan biayapenegakan/paksaan sebesar Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah).
(9)Pelanggaran 15 15
(9)Pelanggaranketentuan sebagaimanadimaksudpada ayat (4), dan ayat (5) dikenakan pembebanan biaya penegakanjpaksaan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
(10)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (3) dan ayat (6) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasa116 (I) Setiap orang atau badan dilarang:
1. a.Membuat atau memasang portal penghalang jalan , dan pita penggaduh pada jalan umum tanpa izin dari pihak berwenaang sesuaidengan aturan yang berlaku;
2. b.Mempergunakan ruang .milik jalanselain peruntukannya tanpa mendapat izin .dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku;
3. c.Meletakan benda ataubarang yang dapatmengganggu lalu lintas;
4. d.Membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan;
5. e.Melakukanperbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan, mengotori, rambu lalu lintas,drainase jalan, jalur hijau jalan, trotoar dan fasilitas jalan lainnya serta perbuatan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan lalu lintas; dan menempatkan benda danJatau barang bekas pada tepi jalan raya danjalan di lingkungan permukiman.
6. f.Mengemudikan becak,saldojdelman di ruas jalanbebas becak dan bebas saldo jdelman yang telahditetapkan ,oleh Peraturan Bupati.
7. g.Merusak jalanakibat dari kegiatan pengangkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor yang melebihi kapasitas kelas jalan;
8. h.Membakar sampah atau benda lainnyadi badan jalan, jalurhijau, taman, selokan dan tempat umum sehingga mengganggu lalulintas dan ketertiban umum;
9. i.Mencuci, memperbaiki, menyimpan, mengecatdan membiarkan kendaraan dibahu jalan dan trotoar lebih dari 1 x 24 jam.
(2)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa, hurufb,huruf c, huruf f, hurufg, huruf h, danhuruf i dikenakan sanksi administratif berupa :
1. a.TeguranLisan;
2. b.Teguran Tertulis;
3. c.Pembongkaran.
(3)Pelanggaranketentuan sebagaiman,a dimaksud pada ayat (1) hurufa, huruf b, huruf d,huruf g, dikenakan pembebanan biayapenegakanj paksaan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)atau sesum dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c, huruf e, huruf f, huruf h, ,danhuruf i dikenakan pembeban,an biaya penegakanJ paksaan sebesar Rp.200.000,OO(dua ratus riburupiah) atau sesuai dengan peraturanperundang-undangan. Pasa117 16 16 Pasa117
(1)Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan uang.
(2)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikenakan sanksi sesuaidengan peraturanperundang-undangan.
(1)Setiap kendaraan wajib parkir ditempat yang telah ditentukan.
(2)Setiap orang dilarang menyelenggarakandanjatau mengatur perparkiran tanpa izin dari Dinas Perhubungan.
(3),Juru parkir dilarangmenarik biaya parkir melebihi taripyang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
(4)Juru parkirwajib memberikan karcis parkirkepada penggunajasa parkir.
(5)Juru parkir wajib menggunakan identitas resmi juru parkir dengan memiliki legalitas pejabat yang berwenanglDinas Perhubungan.
(6)Pelanggaran ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa :
1. a.Teguran Lisan;
2. b.Teguran Tertulis; ;c. PenghentianSementara Kegiatan;
3. d.Penghentian Tetap Kegiatan;
4. e.Pencabutan Sementara Izin; danj atau
5. f.Pencabutan Tetap lzin.
(7)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undan,gan.
(1)Setiaporang dilarang menggunakan prasaran,a danatau fasilitas umum untukbetjualan dan atau menjalankan kegiatan selain untuk pemanfaatan sesuaidengan fungsinya secara menetap.
(2)Prasarana dan atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah hadan jalan, trotOaT, saluran air/irigasi, jalur hijau, taman, hutan kota, alun-aIun, bawah jembatan, jembatan/jalan tol/penyeberangan.
(3)Bupati dapat menetapkan bagian jalanltrotoar dan fasilitas umum lainnya sebagai tempat usahapedagang kaki lima.
(4)Pel~ggaran 17 17
(4)Pelanggaranketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (1), dikenakan sanksi administratifberupa:
1. a.Teguran Lisan;
2. b.Teguran Tertulis;
3. c.Penghentian Sementara Kegiatan;
4. d.Penghentian Tetap Kegiatan.
(5)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada .ayat (l)dikenakan pembebanan biaya penegakan/paksaan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 20

(1)PKLdiberlkan hak untuk usaha di Daerah Kabupaten.
(2)PKL sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) wajib terdaftar !danmemiliki Tanda Daftar Usaha (TDU).
(3)PKLmempunyai kewajiban antara lain: a.mematuhi ketentuan perundang- undangan;
1. b.mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkanoleh Bupati; ,c.memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
2. d.menempatkan danmenata barangdagangan danfatau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
3. e.tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
4. f.menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun,apabila lokasiusaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulanatau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;dan
5. g.menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai TDU yang dimiliki PKL.
(4)PKLdilarang melakukan hal sebagai berikut: a.melakukankegiatan usahanyadi ruang umum yang tidakditetapkan untuk lokasi PKL;
1. b.merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yangadadi tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan danlatau ditentukan Bupati;
2. c.menempati lahanatau lokasiPKL untukkegiatan temp at tinggal;
3. d.berpindah tempat atau lokasi dan/ataumemindahtangankan TDUPKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
4. e.menelantarkandan / atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
5. f.mengganti bidang usaha dan/ atau memperdagangkan barang ilegal;
6. g.melakukankegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umUID, dan/ atau bangunandi sekitarnya; h.menggunakan badan jalan untuk temp at usaha, kecualiyang ditetapkan untuk lokasi PKL teIjadwal dan terkenda1i;
7. i.PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang eli temp at larangan parkir, pemberhentian sementara,atau trotoar; dan
8. j.memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.
(5)Ketentuan ..... " 18 18
(5)Ketentuan lebih lanjut tentang teknisoperasional dan penentuan lok~si PKL ditetapkanmelalui Peraturan Bupati.
(6)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,huruf e, huruf f, huruf g, hurufh, huruf i, huruf j dikenakan sanksi administratif berupa : .
1. a.Teguran Lisan;
2. b.Teguran Tertulis;
3. c.Penghentian Sementara Kegiatan;
4. d.Penghentian Tetap Kegiatan;
5. e.Pembongkaran.
(7)Pelanggaranketentuan sebagaimanadimaksudpadaayat(4)huruf a, huruf b, hurufc, hUl11f d,huruf e, huruf f, huruf g, hurufh, huruf i, huruf j dikenakan pembebananbiaya penegakan/paksaan sebesar Rp..250.000,00 (dua ratus lima puluhribu rupiah) ..

Pasal 21

(3] Setiaporang dan/ atau badan dilarang:

a.Memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umUffi, kecuali untuk kepentingan dinas;
b.Melakukan perbuatan yang dapatmerusak,mengotori,mencurat coret/vandalisme, menggambar, memasang atau menempelkan gambar, poster, slogan, pamplet, bendera, spanduk dan seJenisnya pada sarana prasaranaatau pada pohon yang berada pada ruang terbuka hijau, taman kota, jalur hijau dan ruang publik;
c.Mengambil, memindahkan, membuang dan/ataumerusak tanaman hias,pot,bunga, lampu hias,yangberada diRuang terbuka Hijau, taman kota, jalur hijau dan ruang publik.
d.Memanfaatkan ruang terbuka hijau, taman kota, jalur hijau dan ruang publik sebagai temp at usaha kecuali ada izin dati pejabat yang berwenang.
e.Meludah, buang air keeil, air besardan membuang sampah tidak pada tempatnya dia area ruang terbuka hijau, taman kota, jalur hijaudan ruang publik.
f.Bertempat tinggal di Ruang terbuka hijau, jalur hijau, taman kota, dan ruang piblik.
g.Melompat atau menerobos pagar sepanjang jalur hijau, taman kota, dan tempat umumatauruangpublik, ruang terbuka hiJau, kecuali untuk kepentingan dinas.
h.Menebangpohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, atau taman, kecuali untuk kepentingan dinasdan/atau keselamatan manusia.
i.Membangun atau memasang reklame yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif, Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA).
j.Memasang 19 19 J.Memasang, menempeldanlatau menggantungkanbenda,selembaran, poster, slogan, pamflet, kain benderaatau kain bergambar,spanduk dan sejenisnya pada pohon, rambu lalulintas, lampu penerangan jalan, taman rekreasi, telepon umum dan pipa air.
k.Membuat atau mendirikan terminal bayangan.
1. 1.Menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha; dan m.Membuangsampah tidakpada tempatnya.

(4)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)dikenakan sanksi administratif berupa :
1. a.Teguran Lisan;
2. b.Teguran Tertulis;
3. c.PenghentianSementara Kegiatan;
4. d.Penghentian Tetap Kegiatan;
5. e.Pencabutan Sementara lzin;
6. f.PencabutanTetap lzin; danj atau
7. g.Pembongkaran.
(5)Pelanggaran ketentu,ansebagaim,ana dimaksudpadaayat (1) hurufb, hurufd, hurnf f, , huruf j, huruf 1, dikenakan pembebanan biaya penegakanjpaksaan sebesar Rp.250.000,OO (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(6)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hurufh,huruf i,dan huruf k, dikenakan pembebanan biaya penegakan / paksaan sebesarRp. 500.'000,00 (lima ratus ribu rupiah).
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tertib ruang terbuka hijau, jalur hijau, taman kota dan ru~g publik dia,tur dengan Peraturan Bupati.
(1)Setiap orang danfatau badan dilarang: a.Mencoret, menulis, melukis /menggambar, memasang/menempel iklanjreklame eli dindingftembok, Jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pahon, kendaraan umum dan saran a umum lainnya;
1. b.Membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; c.Memasukan sampahkedalam wilayahDaerahKabupaten; d ..Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
2. e.Mengelola atau mengolah sampah yang menyebabkan pencemaran danf atau perusakan lingkungan;
3. f.Membuang air besardankecil di jaIan, jalur hijau, taman kota, sungai, saluran air dan tempat lainnyayang bukan peruntukannya.
(2)Pelanggaran 20 20
(2)Pelanggaran ketentuan sebagaiman,a dim,ak8ud padaayat (1) huruf a, huruf b~danhuruf f ldikenakan sanksi administratifberupa:
1. a.Teguran Lisan;
2. b.Teguran Tertulis;
3. c.Mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi sepertisemula;
4. d.Pengumuman eli media masa;
5. e.Sanksi sosiallainnya.
(3)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan pembebanan. biaya penegakan/paksaan Rp.250.000,OO (dua ratus lima puluh ribu rupiah). huruf a, sebesar
(4)Pelanggaranketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, huruf d, dan huru 'edikenakanpembebanan biayapenegakan/paksaan 's'ebesar Rp. 1.000.000,00 (satujuta rupiah).
(1)Setiaporangdilarang bertempat tinggal didaerah penguasaan sungai, jaringan irigasi, saluran, situ/ dan au , dan mata air.
(2)Setiap orang dilarang membuang sampah ke sungai, jaringan irigasi, saluran,situl danau danmata air.
(3)Setiap badan usaha, koorporasi dilarangmembuang sampah, limbah cair ke sungai, jaringan irigasi, saluran, situ/ danau dan mata air'
(4)Setiap orangatau badan dilarang melakukan kegiatan usaha eli pinggir Sungai, j,aringan irigasi, saluran, situldanaukecualiatas izin pejabat yang berwenang.
(5)Setiap orang atau badan dilarang mengambil dan menggunakan air sungai, jaringan irigasi, saluran, situ/danau dan mata air untuk keperluan usaha yang bersifat komersial tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
(6)Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan atau Jembatan pada daerah penguasaan sungai, jaringan irigasi,saluran dan situ/danau kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang.
(7)Setiap orang atau badan dilarangmelakukan kegiatan yang .menyebabkan perusakan/perubahan alur, morfologi, fungsisungai, jaringan irigasi, saluran situ/danau danmataair.
(8)Pemanfaatan sumber daya air, sungai atau sumber lainnya oleh perorangan atau badanuntuk keperluan usaha yang bersifat komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
(9)Pelanggaran 21 21
(9)Pelanggaran ketentuan ,sebagaimana dimaksudpada ayat(l),ayat (2), ayat(4), ayat(5), ayat (6) dan ayat (8) 'dikenakan 'sanksi ,administratif berupa:
1. a.Teguran Lisan;
2. b.Teguran Tertulis;
3. c.Penghentian SementaraKegiatan;
4. d.Penghentian TetapKegiatan;
5. e.Pencabutan SementaraIzin;
6. f.Pencabutan Tetap lzin; dan/atau g.. Perribongkaran.
(10)Pelanggaran ketentuan' sebagaimana dimaksud pada ayat(l), ayat (2), dikenakan pembebanan biaya penegakanjpaksaan sebesar Rp.250.000,OO (dua ratus limapuluh riburupiah).
(11)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6) dikenakan pembebanan biaya penegakan jpaksaan sebesar Rp. 5.000.000,00 (limajuta rupiah).
(12)Pelanggaranketentuan sebagaimana dimaksud pada ,ayat (5), d,an ayat ,(8) dikenakan pembebanan biaya penegakan/paksaan sebesar Rp~ 10.000.000,00 (sepuluhpuluh juta rupiah) atau sanksi sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1)Setiap orang dan/atau bad an dilarang:
1. a.Mendirikan bangunandidalam ruang bebas SUTET, SUTT dan SUTTAS, Ruang bebas, Jarak Bebas Minimum Vertikal, dan jarak bebas minitnum horizontal sesuai dengan aturan yang berlaku;
2. b.Mendirikan bangunan didalam Ruang MilikJalan dan Ruang Manfaat Jalankecualaiuntuk bangunan tertentu yangdiizinkan.
3. c.Mendirikan bangunan pada sempadan sungai, danau,situ, reI kereta api.
4. d.Mendirikan bangunanpada taman dan jalur hijau kecuali untuk kepentingan dinas.
5. e.Mendirikan bangun,an stasiun radio dan televisi siaran, danstasiun relay, tanpa izin dati pejabat yang berwenang;
6. f.Mendirikan 22 22
7. f.Mendirikan bangunan reklamedanlataualatpromosi lainnyayang dipasang tanpa izin dari peJab.at yang berwenang;
8. g.Mendirikan bangunan menara/ tower telekomunikasi tanpa izindari pejabat yang berwenang; dan
9. h.Mendirikan bangunan tanpa izin;
(2)Pelanggaran ketentuansebagaimana dimaksudpadaayat !( 1)dikenakan sanksi administratifberupa:
1. a.Teguran Lisan;
2. b.Teguran Tertulis;
3. c.Penghentian Sementara Kegiatan;
4. d.PenghentianTetapKegiatan;
5. e.Pencabutan Sementara Izin;
6. f.Pencabutan Tetap Izin; dan/.atau
7. g.Pembongkaran.
(3)Pelanggaran ketentuansebagaiman,a dimaksud padaayat (l)hurufa, hurufb,huruf c,hurufd,hurufe,huruf f, hurufg,danhurup h dikenakan sanksi sesuai dengan peraturanperudang-undangan.
(1)Setiap pemilik, penghuni ban gun an dan Jatau rumahdiwajibkan:
1. a.Menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, kesusilaan, kep atu tan, dan kelestarian alam eli lingkungannya;
2. b.Membuatsumur resapan airhujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangundisesuaikandengan luasan lahan yang ada sesuai ketentuan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. c.Membuang bagian dari pohon, semak, dan/atau tumbuhan yan.g dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat ~enimbulkanbahaya bagi sekelilingnya;dan d.. Memelihara dan mencegah kerusakanrumija karena penggunaan oleh pemilikjpenghuni bangunan atau rumah.
(2)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.Teguran Lisan;
2. b.Teguran Tertulis;
3. c.Penghentian Sementara Kegiatan;
4. d.Penghentian Tetap Kegiatan;
5. e.Pencabutan Sementara lzin;
6. f.PencabutanTetapIzin; dan Iatau
7. g.Pembongkaran.
(1)Pengelola tempat hiburan dan rekreasi, wajib:
1. a.Mengawasi danmenyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minumanberalkohol,narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
2. b.Melarang pengunjung tempat karoke dan hiburanmalam lainnya menggunakan seragam sekolah, seragam dinas PegawaiNegeri Sipil, kecualiuntuk kepentingan dinas;
3. c.Menjagakebersihan, ketenteramandanketertiban di lingkungan usahanya.
(2)Pengelola Jasa Penyediaan Akomodasi, wajib:
1. a.Mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman keras, narkotika :serta untuk tidak melakukanpraktek ,asusiladan . tindakpidana lainnya;
2. b.Memeriksa kelengkapan identitas setiap pengunjung yang datang;dan
3. c.Menjaga kebersihan, ketenteraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.
(3)Pengelola WisatadanJasa ,Makan,andanMinuman serta Cafe,wajib:
1. a.Mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman beralkohol, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan
2. b.Menjaga kebersihan, ketenteraman dan ketertibandi lin.gkungan usahanya.
(4)Pengelola Tempat Hiburan dan Rekreasi, Jasa Penyediaan akomodasi, Wisatadan Jasa Makanan dan Minuman serta Cafe sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilarang: ,a. Melaksanakankegiatan usaha tidak seSUal dengan yang tercantum dalam TandaDaftar Usaha Pariwisata (TDUP)danperizinan lainnya;
1. b.Membiarkan terjadinyapraktek asusiladan tindak pidana lainnya;
2. c.Menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
3. d.Menyediakan, menjual minuman beralkohol, narkotika dan obat/ zat adiktif lainnya;
(5)Setiaporang danfatau badan dilarang menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang, kecuali usaha yang tidak memerlukan izin sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)UsahaKuliner wajib mengurus izinusahadan izin usahawisatayang memenuhiketentuan.
(7)Pelanggaran 24 24
(7)Pelanggaran ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (l),ayat (2), ayat(3) ayat (4)huruf a,ayat(5) dan .ayat (6)dikenakan sanksi administratif bern pa : a.. Teguran Lisan; b.. Teguran Tertulis;
1. c.Penghentian Sementara Kegiatan;
2. d.Penghentian TetapKegiatan; e.. PencabutanSementara lzin;
3. f.Pen cabu tan Tetap Izin;danj atau
4. g.Pembongkaran.
(8)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat
(2)huruf c, ayat (3) huruf c, ayat (4) hurufa dan huruf b, dan ayat (5) dikenakan pembebanan biaya penegakanl paksaan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus riburupiah).
(9)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf cdan huruf d dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ,BagianKeduabelas Tertib Usaha Tertentu

Pasal 29

Setiap orang dan/ atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara/'calo:

a.Karcisangkutan umum kecuali memiliki izinusaha daripihakyang berwenang;
b.Tiket hiburan kecuali memililciizin usaha dari pihak yang berwenang;
c.Pengujian kendaraan bermotor; dan
d.Pelayananperizinan.

Pasal 30

(1)Setiap orang dan/atau badan dilarang. melakukan usaha perdagangan manusia.
(2).Setiapor,angdan/ataubadan dilarangmelakukanusaha pengumpulan, penyaluran tenaga kerjapembantu rumah tangga atau pramuwisma dan pengasuh (baby sitter), tanpa izin pejabat yang berwenang.
(3)Setiap orang danfatau badan dilarang melakukan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum.
(4)Pelanggaran ketentuansebagaimanadimaksud pada .ayat (3) dikenakan sanksiadministratif berupa:
1. a.TeguranLisan;
2. b.Teguran Tertulis;
3. c.Penghentian Sementara Kegiatan;
4. d.Penghentian Tetap Kegiatan; ,e. PencabutanSementara Izin;
5. f.Pencabutan TetapIzin;dan/ atau
6. g.Pembongkaran.
(5)Pelanggaran 25 25
(5)Pelanggaran ketentuansebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) dikenakansanksisesuai denganperaturanperundang-undangan.
(1)Setiap orang dan / atau hadan dilarang:
1. a.Menyelenggarakandanj atau melakukan pelayanankesehatan tanpa izin;
2. b.Menyelenggarakan dan/ atau melakukan praktekpengobatan tradisional yang dapatmembahayakan kesehatan danmelanggar norma susila dan kaidah agama;
3. c.Merokok di dalam kawasan tanpa rokok;
4. d.Membuat,meracik, menyimpan dan menjual obat ilegaldanj atau obat palsu;
5. e.Memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual ,dan menyajikan minuman beralkohol yangmemabukkan atau berbahaya bagi kesehatan serta mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum kecuali' untuk kepentingan medis dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang. . (.2) Pelanggaran ketentuansebagaimanadimaksudpadahuruf a, hurufb, huruf c,dan hurufd dikenakan sanksiadministratif berupa:
6. a.Tegu ran Lisan;
7. h.Teguran Tertulis;
8. i.Penghentian Sementara Kegiatan;
9. j.Penghentian TetapKegiatan;
10. k.Pencabutan Sementara lzin;
  1. 1.Pencabutan Tetap Izin; dan/atau
11. m.Pembongkaran.
(3)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksudpada huruf c dikenakan biayanpenegakan / paksaan sebesar Rp. 100.OOOatausesuai dengan peraturan. perundang-undnagan.
(1)Setiap orang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk dan dokumen administrasi kependudukan 1ain nya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebihdari Ix24 jamwajib melaporkan dirikepada pengurus RukunTetangga/Rukun Warga setempat.
(3)Setiap 26 26
(3)Setiap penghuni rumah kost/kontrakan wajibmelaporkandiri kepada pengurus Rukun TetanggajRukun Warga setempat ,danmengurus administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Setiap pemilikjpengelola rumah kost/kontrakan, rumah susun dan apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada KepalaDesa/Lurah melaluipengurus Rukun TetanggaJRukun Warga setempat secara periodik.
(5)Setiap orang yang bermaksud atau telah tinggal danmenetap d.i wilayah Daerah Kabupaten wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan serta dilarang menyalahgunakan data dan dokumen kependu,dukan.
(6)Setiap orang yang tinggal bersama Laki-laki dan Perempuan di suatu ruangan rumah atau tempat tinggal dan menetap di wilayah Daerah Kabupaten wajib memiliki dokumen perkawinan yang 8ah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7)Pelanggaranketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), ayat(3), ayat (4), ayat (5) dan ayat ,(6) ,dikenakan sanksiadministratif berupa:
1. a.Teguran Lisan;
2. b.Teguran Tertulis;
3. c.Pengumuman di Media masa
4. d.Penghentian Sementara Kegiatan;
5. e.Pengh,entianTetap Kegiatan; f.. Pencabutan Sementara lzin;
6. g.Pencabutan Tetap Izin; dan/ atau
7. h.Pembongkaran.
(1)Setiap orangdanJ atau badan dilarang:
1. a.Meminta bantuanatau ,sumbangan dengan caradanlataualasan apapun, baik ,dilakukan sendiri-sendiriataubersama-sama eli jalan, angkutan umumatau tempat atan fasilitas umum lainnya kecuali mendapat izin Bupati atan pejabat yang berwenang;
2. b.Menghimpun dan menyuruhorang lain dan/ atau bertindak untuk dirinya sendiri menjadi pengemis, pengamen, anak jalanan dan pengelap mobilserta bentuk lainnya untuk ,dimanfaatkan dan ditarikpenghasilannya; dan
3. c.Memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, anak jalanan, pengelap mobil dan bentuk lainnya di perempatan jalan atau temp at umum.
(2)Gelandangan, pengemis, anak jalanan danatausejenisnya tidak boleh menggangguketenteraman, ketertiban umum danmeminta-minta di jalan, perempatan jalan dan tempat umum lainnya.
(3)Setiap 27 27 ;(3) Setiap orang dan/atau harlan dilarang:
1. a.Mengkonsumsi minuman beralkoh01 dan/atau zat lain yang memabukkan eli tempat umum;
2. b.Melakukan pesta minum minuman beralkohol, minuman atau zat lain dan/ atau yang memabukkan;
3. c.Menjajakan diri sebagai pekerja sek komersil
4. d.Membukaatau menyediakan temp at prostitu,si dan perbuatanasusila lainnya.
5. e.Melakukan perbuatan yang melanggarnilai-nilai dan norma kesusilaan ditempat umum.
(4)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat .(2)dikenakan sanksi ,administratif berupa:
1. i.Teguran Lisan;
2. j.Teguran Tertulis;
3. k.Penahanan Kartu identitas;
  1. 1.Pengumumam di Media Masa.
(5)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan pembebanan biaya penegakan/paksaan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
(6)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a, huruf b, ayat (3) dikenakan sanksi dengan peraturan perundang- undangan. Pasal ,34 Setiap orang dan Iataubadan wajib:
1. a.Mengawasi dan melaporkan kepada pihak berwenang apabila melihat dan menemukan praktek asusila, penyalah -gunaan narkotika, tawuran pelajar, membuli, porno grafidan pomo aksiserta tindak pidana lainnya;
2. b.berkoordinasi denganPemerintahDaerah" BadanNasionalNarkotika dan kepolisian dalam melaksanakan pencegahan, penindakan, dan pemberantasan asusila, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan tindak pidana lainnya.
3. c.Memelihara keamanan dan mencegah perbuatan asusiladi lingkungannya.
4. d.Menjaga kerukunan, toleransi antar umat beragamaserta memiliki kebebasanu'ntukmenJalankan ibadah sesuai denga agamadan keyakinannya masing-masing.