DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2022

Nomor: 10
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang lingkup, Asas Maksud Dan tujuan, Kewenangan, Klarifikasi Pasar rakyat toko swalayan Dan Pusat Perbelanjaan, Perizinan Pasar Rakyat Toko Swalayan Dan Pusat Perbelanjaan, Pentaan Pasar rakyat Toko Swalayan Dan Pusat Perbelanjaan, Pembinaan, Pembiayaan, Perlindungan Pemberdayaan Dan Pengendalian Jam Operasional Toko Swalayan Dan Pusat Perbelanjaan, Kemnitraan Usaha, Pengawasan Dan penyidikan, Kewajiban Dan Larangan, Tata Cara vPelaksanaan Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, dan ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kebebasan berusaha dalam bidang perdagangan dilaksanakan melalui kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi;
b.bahwa perlindungan usaha perdagangan dalam skala mikro, kecil, dan menengah dilaksanakan melalui upaya penataan dan pembinaan kegiatan perdagangan sehingga terjadi sinergi antara pasar rakyat, toko swalayan dan pusat pembelanjaan;
c.bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum pelaksanaan upaya penataan dan pembinaan terhadap pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diperlukan pengaturan mengenai perlindungan, penataan dan pembinaan pasar rakyat, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Perlindungan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Swalayan, dan Pusat Perbelanjaan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang ...
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KeIja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Keeil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana tekah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KeIja (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) s@bagaimana telah diubah b@berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11.Peraturan ...
11.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 ten tang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko siko (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39); Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENMAJALENGKA dan BUPATIMAJALENGKA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, TOKO SWALAYANDANPUSATPERMBELANJAAN

BAB I

KETENTUANUMUM Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah, badan usaha dan masyarakat dalam Pelindungan, penataan dan pembinaan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan agar terwujud iklim usaha yang kondusif.

Pasal 5

Perlindungan, penataan dan pembinaan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan dalam peraturan daerah ini bertujuan untuk :

a.memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pasar rakyat agar mampu berkembang, memiliki daya saing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraan;
b.mengatur keberadaan dan menata pendirian toko swalayan dan pusat perbelanjaan di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, UMKMdan Koperasi yang telah ada;
c.mendorong dan menjamin terselenggaranya kemitraan antara toko swalayan dan pusat perbelanjaan dengan pelaku usaha pasar rakyat, UMKMdan koperasi;
d.mewujudkan sinergi yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan antara toko swalayan, pusat perbelanjaan dengan pasarrakyat, UMKMdan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan; dan
e.menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan rencana tata ruang wilayah. BABIV KEWENANGAN

BAB IV

...

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, melakukan pengaturan tentang pelindungan dan penataan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbe1anjaan yang setara dan berkeadilan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerjasama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada UMKM dan koperasi.
(2)Pelindungan dan penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan perizinan, tata ruang dengan memperhatikan lokasi pendirian, kemitraan dan kerjasama usaha.
(3)Pemerintah Daerah melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan terhadap Perizinan berusaha.
(4)Bupati menetapkan harga sewa/pemanfaatan toko/kios, los, hamparan dasaranfjongko, dan/atau tenda, y~g di ban gun dan/ atau revitalisasi Pasar Rakyat dengan menggunakan sumber anggaran pemerintah pusat, provinsi dan/ atau kabupaten.
(5)Penetapan harga sewa dan/atau pemanfaatan toko/kios, los, hamparan/dasaran/jongko, dan/atau tenda sebagaimana ketentuan peraturan perundang- undangan. BABV KLASIFlKASIPASARRAKYAT,TOKOSWALAYANDAN PUSATPERBELANJAAN

Pasal 7

(1)Pembangunan Pasar Rakyat diprioritaskan dibangun berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat.
(2)Purwarupa Pasar Rakyat terdiri atas:
1. a.Purwarupa Pasar Rakyat utama; dan
2. b.Purwarupa Pasar Rakyat pilihan.
(3)Purwarupa Pasar Rakyat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. merupakan Purwarupa Pasar Rakyat yang memiliki kriteria:
1. a.Beroperasi setiap hari;
2. b.Memilikijumlah pedagang paling sedikit 300 (tiga ratus) orang;
3. c.Luas bangunan paling sedikit 4.400 M2 (empat ribu empat ratus meter persegi); dan
4. d.Luas lahan paling sedikit 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi).
(4)Purwarupa ...
(4)Purwarupa Pasar Rakyat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pasar Rakyat yang diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe yaitu:
1. a.Pasar Rakyat tipe A;
2. b.Pasar Rakyat tipe B;
3. c.Pasar Rakyat tipe C; dan;
4. d.Pasar rakyat tipe D.
(5)Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf a, memiliki kriteria:
1. a.beroperasi setiap hari;
2. b.memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan
3. c.memiliki luas lahan paling sedikit 5.000 m2 (lima ribu meter persegi).
(6)Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf b memiliki kriteria:
1. a.beroperasi paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan;
2. b.memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan
3. c.memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 m2 (empat ribu meter persegi).
(7)Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf c memiliki kriteria:
1. a.beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam I (satu) pekan;
2. b.memiliki jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan
3. c.memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi).
(8)Pasar Rakyat tipe D sebagaiman dimaksud pada ayat
(4)huruf d memiliki kriteria:
1. a.beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan;
2. b.memiliki jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
3. c.memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 m2 (dua ribu meter persegi).

Pasal 8

(1)Pasar Rakyat dapat dibangun/direvitalisasi tanpa berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Pasar Rakyat yang dibangunl direvitalisasi tidak berdasarkan Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dengan ketentuan:
1. a.luas bangunan paling sedikit 6.000 m2 (enam ribu meter persegi);
2. b.jenis barang yang diperdagangkan tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari-hari dan I atau komoditi tertentu;
3. c.memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan;
4. d.memiliki ...
5. d.memiliki sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto Daerah;
6. e.menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan ruang dagang;
7. f.merupakan pasar rakyat yang terdampak bencana alam, bencana non alam, kebakaran, danl atau konflik sosial; dan
8. g.merupakan Pasar Rakyat dengan Tematik tertentu.

Pasal 9

Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa:

a.kantor pengelola;
b.toilet;
c.pos ukur ulang;
d.pos keamanan;
e.ruang menYUSUl;
f.ruang kesehatan;
g.ruang peribadatan;
h.sarana dan akses pemadam kebakaran;
1. 1.tempat parkir; J. tempat penampungan sampah sementara;
k.sarana pengolahan air limbah;
1. 1.sarana air bersih; dan
m.instalasi listrik.
a.minimarket;
b.supermarket;
c.department store;
d.hypermarket; atau
e.perkulakan.

Pasal 11

Berdasarkan luas lantai penjualan, sistem penjualan dan jenis barang dagangan, Toko Swalayan diklasifikasikan:

a.minimarket, sampai dengan 400 m2 (empat ratus meter persegi);
b.supermarket, di atas 400 m2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu meter persegi);
c.department store, lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi);
d.hypermarket, lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi); dan
e.perkulakan, yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m2 (dua ribu meter persegi) dan untuk Perkulakan koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mendiri paling sedikit 1.000 m2 (seribu meter persegi).

Pasal 12

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan meliputi:

a.Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan danl atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furniture dan elektronik;
b.Department Store menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berrlasarkan jenis kelamin dan I atau tingkat usia konsumen; dan
c.Perkulakan menjual secara grosir berbagai jenis barang konsumsi.

Pasal 13

Pusat Perbelanjaan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

a.pertokoan;
b.mall;
c.plaza; dan
d.pusat perdagangan. BABVI PERIZINANPASARRAKYAT,TaKa SWALAYAN DANPUSATPERBELANJAAN

Pasal 14

(1)Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha didalam Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat perbelanjaan dan I atau didalam pusat perbelanjaan wajib memenuhi perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik di Sistem ass.
(2)Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melakukan kegiatan usaha.
(3)Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dimaksud pada ayat (1) berupa Nomor Induk Berusaha (NIB)dari ass.
(4)Ketentuan sebagaimana ayat (1) dikecualikan bagi Pelaku Usaha skala mikro dan usaha kecil.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…