DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Majalengka

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memenuhi hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, memberikan jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta tanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
b.bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harns segera diatasi karen a menyangkut harkat dan martabat manusia, maka dalam penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program, koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan, serta melibatkan partisipasi masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Un dang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabu paten Purwakarta dan Kabu paten Su bang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang 2 2
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerlntahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294) sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
12.Peraturan Pemerintah 3 3
12.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan Dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin Kesejahteraan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
16.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
17.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
18.Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1). Dengan 3 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENMAJALENGKA dan BUPATIMAJALENGKA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Majalengka.
4.Dewan perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD,adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Kecamatan adalah wilayah keIja Camat sebagai perangkat daerah.
7.Kelurahan adalah wilayah keIja Lurah sebagai perangkat kecamatan.
8.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan rnasyarakat seternpat berdasarkan prakarsa rnasyarakat, hak asal usul, dan/ atau hal<.tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistern pernerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan (lack of capabilities) seseorang, keluarga, atau rnasyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk rnernpertahankan dan rnengernbangkan kehidupan yang layak dan bermartabat.
10.Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekeIjaan, dan Iatau pelayanan sosial.
11.Hak dasar adalah hak seseorang atau beberapa orang dalam rnasyarakat yang harns dilindungi oleh Pernerintah Daerah dalam rangka rnernpertahankan dan rnengernbangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial dan budaya.
12.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pernerintah dan pernerintah daerah yang dilakukan secara sisternatis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan rnasyarakat untuk rnengurangi jumlah penduduk miskin untuk rnengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen.
13.Program 13 5
13.Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan keeil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
14.Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang tersusun atas kepala keluarga (berperan sebagai suami dan ayah) dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal bersama pada suatau tempat di bawah satu atap dalam kondisi yang saling membutuhkan I ketergantungan.
15.Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama kurang lebih enam bulan dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap
16.Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Daerah Kabupaten dan memi1iki Kartu Tanda Penduduk dan Iatau Kartu Keluarga Daerah Kabupaten.
17.Penduduk miskin adalah seseorang yang tinggal di Daerah Kabupaten dan memiliki Kartu Tanda Penduduk danl atau tercatat dalam Kartu Keluarga di Daerah Kabupaten yang mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya, antara lain berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.
18.Keluarga miskin adalah orang dan Iatau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya, antara lain berupa pangan, sandang, peru mahan , pelayanan kesehatan, dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.
19.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
20.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana KeIja Pemerintah Daerah (RKPD)adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21.Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKDadalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
22.Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan dan desayang selanjutnya disingkat SPK Kelurahan dan SPK desa adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan kelurahan yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan kelurahan dan desa dibidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan Renstra Kelurahan dan RPJM Desa.
23.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Majalengka yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Majalengka.

a.kemanusiaan;
b.keadilan sosial;
c.gotong royong;
d.kesejahteraan;
e.kesetiakawanan;
f.keberlanjutan;
g.keterpaduan; dan
h.pemberdayaan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Penanggulangan kemiskinan berdasarkan asas:

Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk :

a.membangun ketahanan masyarakat miskin yang berada pada situasi rentan serta mengurangi keterpaparan dan kerentanan mereka terhadap insiden ekstrem terkait iklim serta segala goncangan dan bencana ekonomi, sosial dan lingkungan
b.terwujudnya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat;
c.tercapainya proses percepatan penurunan jumlah penduduk miskin di Daerah;
d.tercapainya penurunan jumlah pengangguran;
e.terwujudnya kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, sosial dan budaya yang memungkinkan ke1uarga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

Pasal 4

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang meliputi:

a.Warga miskin yang termasuk dalam basis data terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; dan
b.Warga miskin hasil veriflkasi dan validasi Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 5

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi:

a.penggolongan warga miskin;
b.hak dan tanggungjawab warga miskin;
c.pendataan;
d.strategi penanggulangan kemiskinan;
e.pe1aksanaan penanggulangan kemiskinan;
f.peran masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan; dan
g.TKPK.

(1)Penduduk dan keluarga dengan katagori miskin digolongkan menjadi :
1. a.miskin; dan
2. b.rentan miskin.
(2)Penduduk dan keluarga dengan kategori miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan hak untuk mendapatkan identitas.
(3)Penduduk dan keluarga dengan kategori miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIV HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

BAB III

PENGGOLONGAN WARGA MISKIN Pasal 6

Pasal 7

Warga miskin memiliki hak:

a.memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
b.memperoleh pelayanan kesehatan dasar;
c.memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
d.mendapatkan pelayanan sosial melalui perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri sendiri dan keluarganya;
e.memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan nyaman;
f.meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
g.memperoleh pekeIjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 8

Pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten. a melakukan upaya secara maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya;

b.mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan; dan
c.berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Pasal 10

Warga miskin memiliki tanggungjawab :

a.menjaga diri sendiri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
b.meningkatkan kepedulian dan ketahanan social dalam bermasyarakat;
c.memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
d.berusaha serta bekeIja sesuai dengan kemampuan;
e.meningkatkan taraf hidupnya dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan; dan
f.memberikan informasi dan data yang benar dalam program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. BABV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN,DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT
a.memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;
b.melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan pada tingkat kabupaten;
c.melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanggulangan kemiskinan pada tingkat kabupaten;
d.mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat kabupaten;
e.menyediakan sarana dan prasarana bagi penanggulangan kemiskinan;
f.mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. a turut serta terhadap pemenuhan hak Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melalui mekanisme yang berlaku; dan
b.berpartisipasi 9 9
b.berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap Warga Miskin.

(1)Pemerintah Oaerah Kabupaten me1akukan pendataan penduduk dan keluarga dengan kategori miskin.
(2)Pendataan penduduk dan keluarga dengan kategori miskin dilakukan secara bertahap oleh petugas yang ditunjuk dan melibatkan pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat dibawah koordinasi dan tanggungjawab PO terkait.
(3)Pendataan penduduk dan keluarga dengan kategori miskin dilaksanakan berdasarkan hasil pemutakhiran basis data terpadu yang ditetapkan Pemerintah.
(4)Pendataan penduduk dan keluarga dengan kategori miskin dilakukan dalam rangka menentukan kedalaman, keparahan, penyebab dan rekomendasi program penanggulangan kemiskinan.
(5)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat.
(6)Untuk memperoleh data penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan yang akurat, paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sekali dilakukan pembaruan data.
(7)Dalam keadaan darurat atau jika terjadi sesuatu keadaan yang menyebabkan penduduk jatuhfmasuk dalam kategori kemiskinan, dapat dilakukan pembaruan data.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan pembaruan data penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENOATAAN Pasal 14

Pasal 15

Hasil pendataan penduduk dan ke1uarga dengan kategori miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi dasar penyusunan program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Oaerah Kabupaten.

BAB VII

STRATEGI PENANGGULANGANKEMISKINAN

Pasal 16

(1)Strategi Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dengan:
1. a.Pemenuhan kebutuhan dasar;
2. b.Penguatan ekonomi keluarga miskin mela1ui peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
3. c.penyelarasan kebijakan dan program Penanggulangan Kemiskinan.
(2)Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan ke dalarn rencana strategis Penanggulangan Kemiskinan masing-masing PD.
(3)Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Program Penanggulangan Kemiskinan pada PO terkait.
(4)Rencana strategis Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan Renstra PO, Renja PO, dan RKPD yang mekanisme penyusunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Strategi Penaggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasa117
(1)Strategi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 16 dilakukan secara terkoordinasi.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan mela1ui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.
1. a.bantuan pangan;
2. b.bantuan kesehatan;
3. c.bantuan pendidikan;
4. d.bantuan perumahan;
5. e.bantuan peningkatan keterarnpilan;
6. f.bantuan modal usaha; dan
7. g.bantuan perlindungan rasa arnan.
(1)Bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan melalui penyelenggaraan jaminan layanan kesehatan yang menyeluruh, terstruktur dan beIjenjang sesuai dengan standar pe1ayanan kesehatan.
(2)Tata cara dan persyaratan pelaksanaan penerima bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c berupa pemberian biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan setara jenjang pendidikan menengah dalam bentuk beasiswa Pemerintah Daerah Kabupaten dan bantuan pendidikan.
(2)Satuan pendidikan dasar dan pendidikan setara jenjang pendidikan menengah berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin.
(3)Tata cara persyaratan pe1aksanaan penerima bantuan pemberian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2)diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d berupa:
1. a.bantuan perbaikan rumah atau pembangunan rumah layak huni;
2. b.bantuan sarana dan prasarana pemukiman.
(2)Bantuan perbaikan rumah, bantuan sarana dan prasarana pemukiman sebagaimana ayat (1) huruf a dan huruf b dapat melibatkan partisipasi masyarakat dunia usaha, lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan;
(3)Tata cara 12 12
(3)Tata cara dan persyaratan pelaksanaan penerima bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi :
1. a.bantuan keterampilan dalam berbagaijenis danjenjang pelatihan; dan
2. b.bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha.
(2)Tata cara dan persyaratan pelaksanaan penerima bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f diselenggarakan dalam rangka memberlkan kemudahan bagi warga miskin dan Iatau kelompokwarga miskin untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usahanya sehingga dapat meningkatan penghasilannya.
(2)Tata cara dan persyaratan pelaksanaan penerima bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin atas pemenuhan hak rasa aman.
(2)Pemberlan bantu an perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan dalam bentuk bantuan :
1. a.pengurusan administrasi kependudukan;
2. b.penyelesaian konflik sosial;
3. c.perlindungan tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak, fasilitasi bantuan hukum; dan
4. d.perlindungan dalam menjalankan ibadah, budaya dan adat kebiasaan masing-masing etnis.
(3)Tata cara dan persyaratan pelaksanaan penerima bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara terpadu, komprehensif, bertahap, berkelanjutan dan konsisten sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah Kabupaten dan kebutuhan warga miskin.
(2)Setiap tahun Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan target penurunan prosentase kemiskinan.
(3)Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh PD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
(4)Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPK Kabupaten. BABX PEMBENTUKANTKPK Pasa127
(1)Da1am upaya meningkatkan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah, dibentuk TKPKKabupaten.
(2)TKPKKabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(3)TKPKKabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati. Pasa128
(1)Keanggotaan TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud da1am Pasa1 27 terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya da1am Penanggulangan Kemiskinan.
(2)Ketua TKPKKabupaten ada1ah Wakil Bupati.
(3)Sekretaris TKPK Kabupaten ada1ah Kepa1a PD yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan dan Kepa1a PD yang bertugas di bidang pemberdayaan masyarakat. Pasa129 TKPKKabupaten sebagaimana dimaksud da1am Pasa1 27 mempunyai tugas:
1. a.melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
2. b.mengendalikan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
3. c.me1akukan koordinasi pemutakhiran data Warga Miskin; dan
4. d.me1akukan pelayanan pengaduan masa1ah kemiskinan. Pasal 30 14 14

BAB IX

13 13 BABIX PELAKSANAANPENANGGULANGANKEMISKINAN Pasal 26

Pasal 30

TKPKKabupaten dalam me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, menyelenggarakan fungsi:

a.pengkoordinasian penyusunan SPKOsebagai dasar penyusunan RPJMD;
b.pengkoordinasian PO atau gabungan PO di bidang Penanggu1angan Kemiskinan dalam hal penyusunan Renstra PO;
c.pengkoordinasian PO atau gabungan PO di bidang Penanggu1angan Kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
d.pengkoordinasian PO atau gabungan PO di bidang Penanggu1angan Kemiskinan dalam hal penyusunan Renja PO; dan
e.pengkoordinasian evaluasi pe1aksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan Oaerah bidang Penanggu1angan Kemiskinan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memenuhi hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, memberikan jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta tanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
b.bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harns segera diatasi karen a menyangkut harkat dan martabat manusia, maka dalam penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program, koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan, serta melibatkan partisipasi masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Un dang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabu paten Purwakarta dan Kabu paten Su bang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang 2 2
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerlntahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294) sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
12.Peraturan Pemerintah 3 3
12.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan Dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin Kesejahteraan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
16.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
17.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
18.Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1). Dengan 3 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENMAJALENGKA dan BUPATIMAJALENGKA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Majalengka.
4.Dewan perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD,adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Kecamatan adalah wilayah keIja Camat sebagai perangkat daerah.
7.Kelurahan adalah wilayah keIja Lurah sebagai perangkat kecamatan.
8.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan rnasyarakat seternpat berdasarkan prakarsa rnasyarakat, hak asal usul, dan/ atau hal<.tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistern pernerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan (lack of capabilities) seseorang, keluarga, atau rnasyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk rnernpertahankan dan rnengernbangkan kehidupan yang layak dan bermartabat.
10.Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekeIjaan, dan Iatau pelayanan sosial.
11.Hak dasar adalah hak seseorang atau beberapa orang dalam rnasyarakat yang harns dilindungi oleh Pernerintah Daerah dalam rangka rnernpertahankan dan rnengernbangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial dan budaya.
12.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pernerintah dan pernerintah daerah yang dilakukan secara sisternatis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan rnasyarakat untuk rnengurangi jumlah penduduk miskin untuk rnengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen.
13.Program 13 5
13.Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan keeil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
14.Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang tersusun atas kepala keluarga (berperan sebagai suami dan ayah) dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal bersama pada suatau tempat di bawah satu atap dalam kondisi yang saling membutuhkan I ketergantungan.
15.Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama kurang lebih enam bulan dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap
16.Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Daerah Kabupaten dan memi1iki Kartu Tanda Penduduk dan Iatau Kartu Keluarga Daerah Kabupaten.
17.Penduduk miskin adalah seseorang yang tinggal di Daerah Kabupaten dan memiliki Kartu Tanda Penduduk danl atau tercatat dalam Kartu Keluarga di Daerah Kabupaten yang mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya, antara lain berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.
18.Keluarga miskin adalah orang dan Iatau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya, antara lain berupa pangan, sandang, peru mahan , pelayanan kesehatan, dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.
19.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
20.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana KeIja Pemerintah Daerah (RKPD)adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21.Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKDadalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
22.Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan dan desayang selanjutnya disingkat SPK Kelurahan dan SPK desa adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan kelurahan yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan kelurahan dan desa dibidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan Renstra Kelurahan dan RPJM Desa.
23.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Majalengka yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Majalengka.

a.kemanusiaan;
b.keadilan sosial;
c.gotong royong;
d.kesejahteraan;
e.kesetiakawanan;
f.keberlanjutan;
g.keterpaduan; dan
h.pemberdayaan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Penanggulangan kemiskinan berdasarkan asas:

Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk :

a.membangun ketahanan masyarakat miskin yang berada pada situasi rentan serta mengurangi keterpaparan dan kerentanan mereka terhadap insiden ekstrem terkait iklim serta segala goncangan dan bencana ekonomi, sosial dan lingkungan
b.terwujudnya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat;
c.tercapainya proses percepatan penurunan jumlah penduduk miskin di Daerah;
d.tercapainya penurunan jumlah pengangguran;
e.terwujudnya kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, sosial dan budaya yang memungkinkan ke1uarga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

Pasal 4

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang meliputi:

a.Warga miskin yang termasuk dalam basis data terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; dan
b.Warga miskin hasil veriflkasi dan validasi Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 5

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi:

a.penggolongan warga miskin;
b.hak dan tanggungjawab warga miskin;
c.pendataan;
d.strategi penanggulangan kemiskinan;
e.pe1aksanaan penanggulangan kemiskinan;
f.peran masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan; dan
g.TKPK.

(1)Penduduk dan keluarga dengan katagori miskin digolongkan menjadi :
1. a.miskin; dan
2. b.rentan miskin.
(2)Penduduk dan keluarga dengan kategori miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan hak untuk mendapatkan identitas.
(3)Penduduk dan keluarga dengan kategori miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIV HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

BAB III

PENGGOLONGAN WARGA MISKIN Pasal 6

Pasal 7

Warga miskin memiliki hak:

a.memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
b.memperoleh pelayanan kesehatan dasar;
c.memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
d.mendapatkan pelayanan sosial melalui perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri sendiri dan keluarganya;
e.memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan nyaman;
f.meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
g.memperoleh pekeIjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 8

b.mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan; dan
c.berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Pasal 10

Warga miskin memiliki tanggungjawab :

a.menjaga diri sendiri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
b.meningkatkan kepedulian dan ketahanan social dalam bermasyarakat;
c.memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
d.berusaha serta bekeIja sesuai dengan kemampuan;
e.meningkatkan taraf hidupnya dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan; dan
f.memberikan informasi dan data yang benar dalam program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. BABV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN,DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT
a.memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;
b.melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan pada tingkat kabupaten;
c.melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanggulangan kemiskinan pada tingkat kabupaten;
d.mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat kabupaten;
e.menyediakan sarana dan prasarana bagi penanggulangan kemiskinan;
f.mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. a turut serta terhadap pemenuhan hak Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melalui mekanisme yang berlaku; dan
b.berpartisipasi 9 9
b.berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap Warga Miskin.

(1)Pemerintah Oaerah Kabupaten me1akukan pendataan penduduk dan keluarga dengan kategori miskin.
(2)Pendataan penduduk dan keluarga dengan kategori miskin dilakukan secara bertahap oleh petugas yang ditunjuk dan melibatkan pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat dibawah koordinasi dan tanggungjawab PO terkait.
(3)Pendataan penduduk dan keluarga dengan kategori miskin dilaksanakan berdasarkan hasil pemutakhiran basis data terpadu yang ditetapkan Pemerintah.
(4)Pendataan penduduk dan keluarga dengan kategori miskin dilakukan dalam rangka menentukan kedalaman, keparahan, penyebab dan rekomendasi program penanggulangan kemiskinan.
(5)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat.
(6)Untuk memperoleh data penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan yang akurat, paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sekali dilakukan pembaruan data.
(7)Dalam keadaan darurat atau jika terjadi sesuatu keadaan yang menyebabkan penduduk jatuhfmasuk dalam kategori kemiskinan, dapat dilakukan pembaruan data.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan pembaruan data penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENOATAAN Pasal 14

Pasal 15

Hasil pendataan penduduk dan ke1uarga dengan kategori miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi dasar penyusunan program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Oaerah Kabupaten.

BAB VII

STRATEGI PENANGGULANGANKEMISKINAN

Pasal 16

(1)Strategi Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dengan:
1. a.Pemenuhan kebutuhan dasar;
2. b.Penguatan ekonomi keluarga miskin mela1ui peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
3. c.penyelarasan kebijakan dan program Penanggulangan Kemiskinan.
(2)Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan ke dalarn rencana strategis Penanggulangan Kemiskinan masing-masing PD.
(3)Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Program Penanggulangan Kemiskinan pada PO terkait.
(4)Rencana strategis Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan Renstra PO, Renja PO, dan RKPD yang mekanisme penyusunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Strategi Penaggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasa117
(1)Strategi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 16 dilakukan secara terkoordinasi.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan mela1ui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.
1. a.bantuan pangan;
2. b.bantuan kesehatan;
3. c.bantuan pendidikan;
4. d.bantuan perumahan;
5. e.bantuan peningkatan keterarnpilan;
6. f.bantuan modal usaha; dan
7. g.bantuan perlindungan rasa arnan.
(1)Bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan melalui penyelenggaraan jaminan layanan kesehatan yang menyeluruh, terstruktur dan beIjenjang sesuai dengan standar pe1ayanan kesehatan.
(2)Tata cara dan persyaratan pelaksanaan penerima bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c berupa pemberian biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan setara jenjang pendidikan menengah dalam bentuk beasiswa Pemerintah Daerah Kabupaten dan bantuan pendidikan.
(2)Satuan pendidikan dasar dan pendidikan setara jenjang pendidikan menengah berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin.
(3)Tata cara persyaratan pe1aksanaan penerima bantuan pemberian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2)diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d berupa:
1. a.bantuan perbaikan rumah atau pembangunan rumah layak huni;
2. b.bantuan sarana dan prasarana pemukiman.
(2)Bantuan perbaikan rumah, bantuan sarana dan prasarana pemukiman sebagaimana ayat (1) huruf a dan huruf b dapat melibatkan partisipasi masyarakat dunia usaha, lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan;
(3)Tata cara 12 12
(3)Tata cara dan persyaratan pelaksanaan penerima bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi :
1. a.bantuan keterampilan dalam berbagaijenis danjenjang pelatihan; dan
2. b.bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha.
(2)Tata cara dan persyaratan pelaksanaan penerima bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f diselenggarakan dalam rangka memberlkan kemudahan bagi warga miskin dan Iatau kelompokwarga miskin untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usahanya sehingga dapat meningkatan penghasilannya.
(2)Tata cara dan persyaratan pelaksanaan penerima bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin atas pemenuhan hak rasa aman.
(2)Pemberlan bantu an perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan dalam bentuk bantuan :
1. a.pengurusan administrasi kependudukan;
2. b.penyelesaian konflik sosial;
3. c.perlindungan tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak, fasilitasi bantuan hukum; dan
4. d.perlindungan dalam menjalankan ibadah, budaya dan adat kebiasaan masing-masing etnis.
(3)Tata cara dan persyaratan pelaksanaan penerima bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara terpadu, komprehensif, bertahap, berkelanjutan dan konsisten sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah Kabupaten dan kebutuhan warga miskin.
(2)Setiap tahun Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan target penurunan prosentase kemiskinan.
(3)Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh PD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
(4)Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPK Kabupaten. BABX PEMBENTUKANTKPK Pasa127
(1)Da1am upaya meningkatkan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah, dibentuk TKPKKabupaten.
(2)TKPKKabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(3)TKPKKabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati. Pasa128
(1)Keanggotaan TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud da1am Pasa1 27 terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya da1am Penanggulangan Kemiskinan.
(2)Ketua TKPKKabupaten ada1ah Wakil Bupati.
(3)Sekretaris TKPK Kabupaten ada1ah Kepa1a PD yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan dan Kepa1a PD yang bertugas di bidang pemberdayaan masyarakat. Pasa129 TKPKKabupaten sebagaimana dimaksud da1am Pasa1 27 mempunyai tugas:
1. a.melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
2. b.mengendalikan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
3. c.me1akukan koordinasi pemutakhiran data Warga Miskin; dan
4. d.me1akukan pelayanan pengaduan masa1ah kemiskinan. Pasal 30 14 14

BAB IX

13 13 BABIX PELAKSANAANPENANGGULANGANKEMISKINAN Pasal 26

Pasal 30

TKPKKabupaten dalam me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, menyelenggarakan fungsi:

a.pengkoordinasian penyusunan SPKOsebagai dasar penyusunan RPJMD;
b.pengkoordinasian PO atau gabungan PO di bidang Penanggu1angan Kemiskinan dalam hal penyusunan Renstra PO;
c.pengkoordinasian PO atau gabungan PO di bidang Penanggu1angan Kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
d.pengkoordinasian PO atau gabungan PO di bidang Penanggu1angan Kemiskinan dalam hal penyusunan Renja PO; dan
e.pengkoordinasian evaluasi pe1aksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan Oaerah bidang Penanggu1angan Kemiskinan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 30

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 30

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945