DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 5 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PAJAKBUMIDANBANGUNANPERDESAANDANPERKOTAAN DI KABUPATENMAJALENGKA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerab Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan ayat (4) Pasal 3 diubab, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi danfatau Bangunan yang dimiliki, dikuasai danf atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
(2)Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
1. a.jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
2. b.jalan tol ... 4 4
3. b.jalan tol;
4. c.kolam renang;
5. d.pagar mewah;
6. e.tempat olah raga;
7. f.galangan kapal, dermaga;
8. g.taman mewah;
9. h.tempat penampunganjkilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
10. i.menara.
(3)Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang:
1. a.digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
2. b.digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
3. c.digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
4. d.merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
5. e.digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
6. f.digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga intemasional yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
(4)Besamya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

2.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :
1. a.untuk NJOP kurang dari Rp.l.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,05 % (nol koma nollima persen) per tahun;
2. b.untuk NJOP antara Rp.l.OOO.OOO.OOO,OO(Satu Milyar Rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000.,00 (Lima Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,15 % (noI koma lima belas persen) per tahun;
3. c.untuk NJOP diatas Rp.5..000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,25 % (nol koma dua lima persen) per tahun.
(2)Untuk ... 5 5
(2)Untuk objek PBB P2 dengan luas diatas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi tidak dimanfaatkan, maka dikenakan tarif 0,30% (nol koma tiga puluh persen) per tahun.

3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
(2)Dalam hal besaran pokok pajak PBB P2 terutang sama dengan atau kurang dari 0 (nol), maka terhadap objek dikenakan ketetapan pajak minimal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4.Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 28 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
(2)Wajibpajak yang diperlksa wajib:
1. a.memperlihatkan danJatau meminjamkan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang;
2. b.memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemerlksaan; danJ atau
3. c.memberikan keterangan yang diperlukan.
(3)Apabila pada saat pemeriksaan, Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
(3a)Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan wajib pajak tidak mematuhi pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melakukan penutupan obyek pajak dengan cara penyegelan obyek pajak sampai dengan kewajiban perpajakan dipenuhi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

5.Ketentuan ... 6 6
5.Ketentuan Pasal 35 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka. Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 05 se, her 201 BUPATI MAJALENGKA, ttd KARNASOBAHI Diundangkan di Majalengka pada tanggal 05 DeseLloeJ:' 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATENMAJALENGKA, ~ ) b ~ AHMAD ODIKIN LEMBARANDAERAH KABUPATENMAJALENGKATAHUN 2019 NOMOR NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT (13/304/2019) Salinan sesuai dengan Aslinya, KEPALABAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATENMAJALENGKA GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI NIP. 19680327 199603 1 003 7 PENJELASAN ATAS RANCANGANPERATURANDAERAHKABUPATENMAJALENGKA NOMOR13 TAHUN2019 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHNOMOR2 TAHUN2012 TENTANG PAJAKBUMIDANBANGUNANPERDESAANDANPERKOTAAN DI KABUPATENMAJALENGKA I. UMUM Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib bagi daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain daripada itu, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf j Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota, sehingga Pemerintah Kabupaten Majalengka berwenang memungut Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor pedesaan dan perkotaan dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam pengenaan Pajak Daerah sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi danl atau kepemilikan, penguasaan dan Iatau perolehan manfaat atas bangunan. Selain itu dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kesadaran, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya. II. PASALDEMI PASAL Pasal 3 Cukupjelas

Pasal 7

Cukupje1as Pasal 8 Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Contoh: ... 8 8 Contoh: Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa: • Bumi se1uas 800 m2 dengan hargajual Rp. 300.000,00jm2; • Bangunan seluas 400 m2 dengan nilaijual Rp. 350.000,00jm2; • Taman seluas 200 m2 dengan nilaijual Rp. 50.000,00jm2; • Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp. 175.000,00jm2• Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berlkut:

1.NJOP Bumi : 800 x Rp. 300.000,00 = Rp. 240.000.000,00
2.NJOP Bangunan

a.Rumah dan garasi 400 x Rp. 350.000,00 = Rp.140.000.000,00
b.Taman 200 x Rp. 50.000,00 = Rp. 10.000.000,00
c.Pagar (120 x 1,5)x Rp.175.000,00 =Rp. 31.500.000,00+ Total NJOP Bangunan Rp.181.500.000,OO+ Total NJOP Bumi dan Bangunan Rp.421.500.000,00 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp. 60.000.000,00-
1. 3.Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak Rp.361.500.000,00
2. 4.Tarif pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,5%
3. 5.Pajak Bumi dan Bangunan terutang : 0,05% x Rp. 361.500.000,00 = Rp. 180.750,00 Pasal 28 Cukupjelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019 NOMOR 1

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Ketentuan ayat (4) Pasal 3 diubab, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi danfatau Bangunan yang dimiliki, dikuasai danf atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
(2)Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
1. a.jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
2. b.jalan tol ... 4 4
3. b.jalan tol;
4. c.kolam renang;
5. d.pagar mewah;
6. e.tempat olah raga;
7. f.galangan kapal, dermaga;
8. g.taman mewah;
9. h.tempat penampunganjkilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
10. i.menara.
(3)Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang:
1. a.digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
2. b.digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
3. c.digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
4. d.merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
5. e.digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
6. f.digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga intemasional yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
(4)Besamya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

2.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :
1. a.untuk NJOP kurang dari Rp.l.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,05 % (nol koma nollima persen) per tahun;
2. b.untuk NJOP antara Rp.l.OOO.OOO.OOO,OO(Satu Milyar Rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000.,00 (Lima Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,15 % (noI koma lima belas persen) per tahun;
3. c.untuk NJOP diatas Rp.5..000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,25 % (nol koma dua lima persen) per tahun.
(2)Untuk ... 5 5
(2)Untuk objek PBB P2 dengan luas diatas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi tidak dimanfaatkan, maka dikenakan tarif 0,30% (nol koma tiga puluh persen) per tahun.

3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
(2)Dalam hal besaran pokok pajak PBB P2 terutang sama dengan atau kurang dari 0 (nol), maka terhadap objek dikenakan ketetapan pajak minimal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4.Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 28 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
(2)Wajibpajak yang diperlksa wajib:
1. a.memperlihatkan danJatau meminjamkan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang;
2. b.memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemerlksaan; danJ atau
3. c.memberikan keterangan yang diperlukan.
(3)Apabila pada saat pemeriksaan, Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
(3a)Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan wajib pajak tidak mematuhi pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melakukan penutupan obyek pajak dengan cara penyegelan obyek pajak sampai dengan kewajiban perpajakan dipenuhi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

5.Ketentuan ... 6 6
5.Ketentuan Pasal 35 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka. Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 05 se, her 201 BUPATI MAJALENGKA, ttd KARNASOBAHI Diundangkan di Majalengka pada tanggal 05 DeseLloeJ:' 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATENMAJALENGKA, ~ ) b ~ AHMAD ODIKIN LEMBARANDAERAH KABUPATENMAJALENGKATAHUN 2019 NOMOR NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT (13/304/2019) Salinan sesuai dengan Aslinya, KEPALABAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATENMAJALENGKA GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI NIP. 19680327 199603 1 003 7 PENJELASAN ATAS RANCANGANPERATURANDAERAHKABUPATENMAJALENGKA NOMOR13 TAHUN2019 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHNOMOR2 TAHUN2012 TENTANG PAJAKBUMIDANBANGUNANPERDESAANDANPERKOTAAN DI KABUPATENMAJALENGKA I. UMUM Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib bagi daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain daripada itu, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf j Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota, sehingga Pemerintah Kabupaten Majalengka berwenang memungut Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor pedesaan dan perkotaan dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam pengenaan Pajak Daerah sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi danl atau kepemilikan, penguasaan dan Iatau perolehan manfaat atas bangunan. Selain itu dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kesadaran, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya. II. PASALDEMI PASAL Pasal 3 Cukupjelas

Pasal 7

1.NJOP Bumi : 800 x Rp. 300.000,00 = Rp. 240.000.000,00
2.NJOP Bangunan

a.Rumah dan garasi 400 x Rp. 350.000,00 = Rp.140.000.000,00
b.Taman 200 x Rp. 50.000,00 = Rp. 10.000.000,00
c.Pagar (120 x 1,5)x Rp.175.000,00 =Rp. 31.500.000,00+ Total NJOP Bangunan Rp.181.500.000,OO+ Total NJOP Bumi dan Bangunan Rp.421.500.000,00 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp. 60.000.000,00-
1. 3.Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak Rp.361.500.000,00
2. 4.Tarif pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,5%
3. 5.Pajak Bumi dan Bangunan terutang : 0,05% x Rp. 361.500.000,00 = Rp. 180.750,00 Pasal 28 Cukupjelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019 NOMOR 1