DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 16 Tahun 2016

Nomor: 16
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Majalengka

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sebagai pelaksanaan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Kepada Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang ... 2 tentang Republik Lembaran 2
2.Undang-Undang Nomor 14 Tabun 1950 ten tang Pembentukan Daerab-Daerab Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 1950) sebagaimana telab diubab dengan Undang-Undang Nomor 4 Tabun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubab Undang-Undang Nomor 14 Tabun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-Daerab Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1968 Nomor 31, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-undang Nomor 1 Tabun 2004 Perbendabaraan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tabun 2000 Nomor 5, Tambaban Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-undang Nomor 33 Tabun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintab Pusat dan Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 126, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 ten tang Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 ten tang Perubaban Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 ten tang Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintab Nomor 58 Tabun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 140, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
8.Peraturan Pemerintab ... 3 3
8.Peraturan PemeIintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemeIintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
9.Peraturan MenteIi Dalam NegeIi Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA dan BUPATlMAJALENGKA MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH SINDANGKASIH MULTI USAHA.

BAB VIII

TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL Pasall0 (I) PO Sindangkasih Multi Usaha mengajukan permohonan Penyertaan Modal kepada Bupati.

Pasal 12

(1)Permohonan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilengkapi dengan saran pertimbangan Dewan Pengawas.
(2)Dewan Pengawas dalam memberikan saran pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan aspek potensi usaha, kebutuhan biaya dan kondisi riil PO Sindangkasih Multi Usaha serta pertimbangan kebijakan pemilik.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal. BABX ... 8 8 BABX KETENTUANPENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten MaJalengka. Ditetapkan di Majalengka Pada tanggal 28 Desember 2016 BUPATI MAJALENGKA, Cap/TId SUTRISNO Diundangkan di Majalengka pad a tanggal 28 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA, , LEMBARANDAERAHKABUPATENMAJALENGKATAHUN 2016 NOMOR 16 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT(16/372/2016) Salinan sesuai dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM GUN GUN M.D .• S.H .• M.Pd NIP. 19680327 199603 1 003

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sebagai pelaksanaan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang ... 2 tentang Republik Lembaran 2
2.Undang-Undang Nomor 14 Tabun 1950 ten tang Pembentukan Daerab-Daerab Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 1950) sebagaimana telab diubab dengan Undang-Undang Nomor 4 Tabun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubab Undang-Undang Nomor 14 Tabun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-Daerab Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1968 Nomor 31, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-undang Nomor 1 Tabun 2004 Perbendabaraan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tabun 2000 Nomor 5, Tambaban Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-undang Nomor 33 Tabun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintab Pusat dan Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 126, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 ten tang Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 ten tang Perubaban Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 ten tang Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintab Nomor 58 Tabun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 140, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
8.Peraturan Pemerintab ... 3 3
8.Peraturan PemeIintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemeIintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
9.Peraturan MenteIi Dalam NegeIi Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA dan BUPATlMAJALENGKA MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH SINDANGKASIH MULTI USAHA.

BAB VIII

TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL Pasall0 (I) PO Sindangkasih Multi Usaha mengajukan permohonan Penyertaan Modal kepada Bupati.

Pasal 12

(1)Permohonan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilengkapi dengan saran pertimbangan Dewan Pengawas.
(2)Dewan Pengawas dalam memberikan saran pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan aspek potensi usaha, kebutuhan biaya dan kondisi riil PO Sindangkasih Multi Usaha serta pertimbangan kebijakan pemilik.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal. BABX ... 8 8 BABX KETENTUANPENUTUP

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 16 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL Pasall0 (I) PO Sindangkasih Multi Usaha mengajukan permohonan Penyertaan Modal kepada Bupati.

Pasal 12

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL Pasall0 (I) PO Sindangkasih Multi Usaha mengajukan permohonan Penyertaan Modal kepada Bupati.

Pasal 12

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004