DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Majalengka

regulasi_utama

Isi peraturan

Pasal 1

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majafengfa. Penrerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penSrelengaraan kmerintah Daersh yang memiapin pelaksarraan uru$an Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otoaocr. Bupati adalah Bupati Mqialengka. PT. Bank kmbangunan Daeratr Jawa Barat dan Banten Tbk. Yang sela4iutnya disebut Pt. BIIB adalah Bsnk BJB yang berkantor cabang di Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr yang seflar{utnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tatrunan Daerah yang ditetapkaa dengan Psaturan Daerah. 2. 3. 4. -b.
5.Penyertaan .,, 4 4
6.Penyctaan Modal Daerah adalah pengatihan kepemilikan uang atau barang milik daerah Jrang semula rnerupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungtan sebagai modal/saham Pesrerintah Daerah pada PT. BJB.
2.Diantara Pasal I dan Pasal 2 disisipkan 3 Pasal, yakni Pasal 1A, Passl 18 dan Pasal lC yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1A

(1)Penyataan modal Daerah kepada PT. BrB memiliki tujuan :
1. a.Investaei, sebagai sumber pendapatan asli daerah;
2. b.M€ningkatkan kepemilikan sahara Pemerintah Daerah Kabupaten;
3. c.Mendorong lqiu pertumtmhan ekonomi daeratr; t2) Sasaran penyertaan modal dalam Peraturan Daerah ini adalah PT.BJB. Pasal lEt (U Subjek penyertaan modal dalam Peraturan Daerah ini adalah Pemerintah Daeratr l(abupaten dan PT. BJB. l2l Objek paryertaan modal adalatr investasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada PT. zuB yang merupakan penyertaan modal- Pasal lC (U Jenis penyertaan modal Daerah dilakukan dalam benhrk uang. (21 Benfirk perryertaan modal Daerah kepada Bad;Usatra Milik Daerah menrpalran investaei janglca partjang permanen.
  1. 3.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai beriktrt :

Pasal 2

tl) Panyertaan modal Daerah kepada PT. BJB sebesar Rp. 23.865.667.250,O0 {dua puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lirna puluh rrpiah). l2l Penyertaan modal Daera.h kepada PT. BrrB sebagaimana dimaksud pada ayet (U tdiri dari :

a.Penyertaan modal Daeratr sarrpai dengan Desember 2018 yaitu sebesar Rp.8.865.667.25A,- (delapan milyar delapan ratus enam puluh lima juta enarrl ratus ena"ul puluh tduh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
b.Perrambahan ... 5 b
b.Penambahan penyertas.n modal Daerah sebesar Rp. 15,OOO.OOO.O0O,OO {lima belas milyar rupiah} dialokasikan unttrk penyertaaxl modal pada tahun anggaran 2Ol9 sampai dengan tahun a$ggara!\ 2025 yarilg ditaksanakan Beesra bertahap berdasarkan Rapat Umum Pernegang Saham danlatau sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(3)Petaksanaan dari ketenhran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebelumnya terlebih datrulu ditetapkan dalam APBD Tahun berkenaan dgn dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.

4.Diantara Pasal 2 dan Pasal S disisiplcan 5 pasal, yakni Pasal 2A, Pasal 28, Pasal 2C, Fasal2D dan Pasal ZByangberbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

(21 Tu8as dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten adalalt memberilcan penyertaan modal kepada PT. BrB. Pemerintah Daeratr Kabupaten mempunyai tugas dan tang$mg jawab sebagai p€megaJag satrqrn sesuai peraturan perundang undengan. Pemeriutah Daerah Kabupaten mempunyrai tugas dan tanggung jawab aencatatbukukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Paeal 2 ayat (2) huruf b dalam laporan keuangan Pemerintah Daeratr Kabupaten. Pasal 2E} {U PT. BrB mempunyai tugas dan tanggung jawab mencatatbukukan penyertaa:r modal Daerah sebagaimana dima&su$ dalarn Pasal 2 ayat {2}huruf b.

(2)PT. &IB mempunyai tugas dan tanggung jawab unhrk melaksanakan hrjuan penyertaan modal Daeratr sebagaiaana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (1).

Pasal 2C

{U Direksi PT. BJB wdib melaporkan realisasi penyertaan'modal Daera}r kepada Bupati. l2l Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1| sebagai bahsn evaluasi dnn bahan pert€nggungiawaban tahunan krpati *taa trrclaksanaan APtsD.

Pasal 2D

Tata cara pelaksanaan penyertaan modal Daerah kepada PT. BJB sebagaimaaa dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan peraturan penrndang undangan. t1l t3) Pasal 2E .., 6 Perahrran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetatruinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pef,rempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupatert M4ialengka. Ditetapkan di Mqialengka pada tanggal 26 Agushrs 2019 BUPATI MAJALENGKA, ttd I(ARNA SOBAHI Diundangkan fi Majalengka pada tanggal :; Agustus 2O19 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MA"}ALENGKA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKATAHUN 2019 NONAOR i Salinan sesuai dengan aslinya, KEPAI,A BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MA.'ALENGKA, Bupati melaksanakan pernbinaart penyertaan modal Daerah. SUN .SUN M.p.. rS.H, " M.Pd. NIP. 19680A27 199603 I OO3 NOREG PERATURAT{ DAERAH JA1VA BARAT t2 / r?.?^ I 2A191. 6

Pasal 2E

dan pengawasan terhadap pelaksa.naars Pasal II KABUPATEN IvIA-IALENGI{A PROVINSI

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majafengfa. Penrerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penSrelengaraan kmerintah Daersh yang memiapin pelaksarraan uru$an Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otoaocr. Bupati adalah Bupati Mqialengka. PT. Bank kmbangunan Daeratr Jawa Barat dan Banten Tbk. Yang sela4iutnya disebut Pt. BIIB adalah Bsnk BJB yang berkantor cabang di Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr yang seflar{utnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tatrunan Daerah yang ditetapkaa dengan Psaturan Daerah. 2. 3. 4. -b.
5.Penyertaan .,, 4 4
6.Penyctaan Modal Daerah adalah pengatihan kepemilikan uang atau barang milik daerah Jrang semula rnerupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungtan sebagai modal/saham Pesrerintah Daerah pada PT. BJB.
2.Diantara Pasal I dan Pasal 2 disisipkan 3 Pasal, yakni Pasal 1A, Passl 18 dan Pasal lC yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1A

(1)Penyataan modal Daerah kepada PT. BrB memiliki tujuan :
1. a.Investaei, sebagai sumber pendapatan asli daerah;
2. b.M€ningkatkan kepemilikan sahara Pemerintah Daerah Kabupaten;
3. c.Mendorong lqiu pertumtmhan ekonomi daeratr; t2) Sasaran penyertaan modal dalam Peraturan Daerah ini adalah PT.BJB. Pasal lEt (U Subjek penyertaan modal dalam Peraturan Daerah ini adalah Pemerintah Daeratr l(abupaten dan PT. BJB. l2l Objek paryertaan modal adalatr investasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada PT. zuB yang merupakan penyertaan modal- Pasal lC (U Jenis penyertaan modal Daerah dilakukan dalam benhrk uang. (21 Benfirk perryertaan modal Daerah kepada Bad;Usatra Milik Daerah menrpalran investaei janglca partjang permanen.
  1. 3.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai beriktrt :

Pasal 2

a.Penyertaan modal Daeratr sarrpai dengan Desember 2018 yaitu sebesar Rp.8.865.667.25A,- (delapan milyar delapan ratus enam puluh lima juta enarrl ratus ena"ul puluh tduh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
b.Perrambahan ... 5 b
b.Penambahan penyertas.n modal Daerah sebesar Rp. 15,OOO.OOO.O0O,OO {lima belas milyar rupiah} dialokasikan unttrk penyertaaxl modal pada tahun anggaran 2Ol9 sampai dengan tahun a$ggara!\ 2025 yarilg ditaksanakan Beesra bertahap berdasarkan Rapat Umum Pernegang Saham danlatau sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(3)Petaksanaan dari ketenhran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebelumnya terlebih datrulu ditetapkan dalam APBD Tahun berkenaan dgn dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.

4.Diantara Pasal 2 dan Pasal S disisiplcan 5 pasal, yakni Pasal 2A, Pasal 28, Pasal 2C, Fasal2D dan Pasal ZByangberbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

(2)PT. &IB mempunyai tugas dan tanggung jawab unhrk melaksanakan hrjuan penyertaan modal Daeratr sebagaiaana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (1).

Pasal 2C

Pasal 2D

Pasal 2E

dan pengawasan terhadap pelaksa.naars Pasal II KABUPATEN IvIA-IALENGI{A PROVINSI