DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURANDAERAHTENTANGPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH KABUPATENMAJALENGKATAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan Arus Kas;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas;
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerahj perusahaan daerah. Pasal 2 8 8

Pasal 2

Rp178.345.291.137,15 Rp28,456.750.900,00 RpI49.888.540.237,15 Rp2.964.575.597.974,55 Rp3.013.041.916.154,95 Rp(48,466.318.180,40) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

a.Pendapatan
b.Belanja Surplus / (Defisit)
c.Pembiayaan - Penerimaan - Pengeluaran Pembiayaan Netto ayat (1) huruf a Pasal 3 Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
a.Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp98.113.269.995,52 dengan rindan sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp3.062.688.867.970,07
2. 2.Realisasi Rp2.964.575.597.974,55 Selisih Lebih Rp98.113.269.995,52 RpI91.612.612.884,44 RpI78.345.291.137,15 RpI3.267.321.747,29
b.Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah RpI99.874.850.841,27 dengan rindan sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp3.212.916.766.996,22
2. 2.Realisasi Rp3.013.041.916.154,95 Selisih Lebih Rp199.874.850.841,27
c.Selisih Anggaran dengan realisasi Surplus / Defisit sejumlah (Rpl01.761.580.845,75) dengan rindan sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Defisit setelah Perubahan (RpI50.227.899.026,15)
2. 2.Realisasi surplus Rp(48,466.318.180,40) Selisih Lebih (Rpl01.761.580.845,75) sejumlahd. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan Pembiayaan RpI3.267.321.747,29 dengan rindan sebagai berikut :
3. 1.Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan
4. 2.Realisasi Selisih Lebih Rp41.384.713.858,29 Rp28,456.750.900,00 RpI2.927.962.958,29
e.Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah RpI2.927.962.958,29 dengan rindan sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubah an
2. 2.Realisasi Selisih Lebih
f.Selisih 9 Rp4.882.131.240.028,52 Rp65.308.558.298,89 Rp4.816.822.681.729,63 (Rp597.557.060.621,00) RpO,OO RpO,OO Rp104.579.507.156,75 Rp2.696.899.903.784,20 Rp2.498.397.738.235,39 (Rp1.390.162.507,43) Rp197.112.003.041,38 Rp. 4.611.849.557.567,33 Rp. 4.816.822.681.729,63 9
f.Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp339.358.789,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Pembiayan Netto setelah perubahan Rp150.227.899.026,15
2. 2.Realisasi Rp149.888.540.237,15 Selisih Lebih Rp339.358.789,00 Pasal 4 Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) hurufb per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :
a.Jumlah Aset
b.Jumlah Kewajiban
c.Jumlah Ekuitas Dana Pasal 5 Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:
a.Saldo Kas 1 Januari 2019 Rp142.662.964.787,00
b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp539.101.220.308,00
c.Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan
d.Arus kas dari aktivitas pembiayaan
e.Arus kas dari aktivitas non anggaran
f.Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2019 Pasal 6 Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:
a.Jumlah Pendapatan Operasional
b.Jumlah Beban Operasional
c.SurplusjDefisit Non Operasional
d.SurplusjDefisit

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)huruf e per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya Rp159.116.192.126,15
b.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun berkenaan Rp101.422.222.056,75 Pasal 8 Laporan Perubahan Ekuitas sebagimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
a.Ekuitas awal
b.Ekuitas Akhir Pasal 9 10 10 Pasal 9 Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik. secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Pasall0 daerah urusan dalam XI XII X 1.3 1.4 II III IV V VI VII VIII IX 1.2 XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX Lampiran Lampiran Lampiran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dati :
a.Lampiran I Laporan realisasi anggaran Lampiran 1.1 Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasai, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja untuk keselarasan dan keterpaduan pemerintahan daerah dan fungsi kerangka pengelolaan keuangan negara; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang tak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam PekeIjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya.
m.Lampiran
n.Lampiran
o.Lampiran
p.Lampiran
q.Lampiran
r.Lampiran
s.Lampiran
b.Lampiran
c.Lampiran
d.Lampiran
e.Lampiran
f.Lampiran
g.Lampiran
h.Lampiran
i.Lampiran
k.Lampiran
1. 1.Lampiran
j.Lampiran Pasall1 Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
a.Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XXPeraturan Daerah ini.
b.Laporan kineIja tercantum dalam Lampiran XXIPeraturan Daerah ini. Pasal 12 11 11 Pasal 12 Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pe1aksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal eliundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka. Ditetapkan eli Majalengka pada tanggal 3 September 2020 BUPATIMAJALENGKA ttd KARNASOBAHI Diundangkan eli Majalengka pada tanggal 3 September 2020 SEKRETARISDAERAH KABUPATENMAJALENGKA, ttd EMANSUHERMAN LEMBARANDAERAHKABUPATENMAJALENGKATAHUN2020 NOMOR2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSIJAWA BARAT(2/80/2020). Salinan sesuai dengan aslinya, ."

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURANDAERAHTENTANGPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH KABUPATENMAJALENGKATAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan Arus Kas;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas;
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerahj perusahaan daerah. Pasal 2 8 8

Pasal 2

a.Pendapatan
b.Belanja Surplus / (Defisit)
c.Pembiayaan - Penerimaan - Pengeluaran Pembiayaan Netto ayat (1) huruf a Pasal 3 Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
a.Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp98.113.269.995,52 dengan rindan sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp3.062.688.867.970,07
2. 2.Realisasi Rp2.964.575.597.974,55 Selisih Lebih Rp98.113.269.995,52 RpI91.612.612.884,44 RpI78.345.291.137,15 RpI3.267.321.747,29
b.Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah RpI99.874.850.841,27 dengan rindan sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp3.212.916.766.996,22
2. 2.Realisasi Rp3.013.041.916.154,95 Selisih Lebih Rp199.874.850.841,27
c.Selisih Anggaran dengan realisasi Surplus / Defisit sejumlah (Rpl01.761.580.845,75) dengan rindan sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Defisit setelah Perubahan (RpI50.227.899.026,15)
2. 2.Realisasi surplus Rp(48,466.318.180,40) Selisih Lebih (Rpl01.761.580.845,75) sejumlahd. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan Pembiayaan RpI3.267.321.747,29 dengan rindan sebagai berikut :
3. 1.Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan
4. 2.Realisasi Selisih Lebih Rp41.384.713.858,29 Rp28,456.750.900,00 RpI2.927.962.958,29
e.Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah RpI2.927.962.958,29 dengan rindan sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubah an
2. 2.Realisasi Selisih Lebih
f.Selisih 9 Rp4.882.131.240.028,52 Rp65.308.558.298,89 Rp4.816.822.681.729,63 (Rp597.557.060.621,00) RpO,OO RpO,OO Rp104.579.507.156,75 Rp2.696.899.903.784,20 Rp2.498.397.738.235,39 (Rp1.390.162.507,43) Rp197.112.003.041,38 Rp. 4.611.849.557.567,33 Rp. 4.816.822.681.729,63 9
f.Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp339.358.789,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Pembiayan Netto setelah perubahan Rp150.227.899.026,15
2. 2.Realisasi Rp149.888.540.237,15 Selisih Lebih Rp339.358.789,00 Pasal 4 Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) hurufb per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :
a.Jumlah Aset
b.Jumlah Kewajiban
c.Jumlah Ekuitas Dana Pasal 5 Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:
a.Saldo Kas 1 Januari 2019 Rp142.662.964.787,00
b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp539.101.220.308,00
c.Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan
d.Arus kas dari aktivitas pembiayaan
e.Arus kas dari aktivitas non anggaran
f.Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2019 Pasal 6 Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:
a.Jumlah Pendapatan Operasional
b.Jumlah Beban Operasional
c.SurplusjDefisit Non Operasional
d.SurplusjDefisit

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)huruf e per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya Rp159.116.192.126,15
b.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun berkenaan Rp101.422.222.056,75 Pasal 8 Laporan Perubahan Ekuitas sebagimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
a.Ekuitas awal
b.Ekuitas Akhir Pasal 9 10 10 Pasal 9 Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik. secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Pasall0 daerah urusan dalam XI XII X 1.3 1.4 II III IV V VI VII VIII IX 1.2 XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX Lampiran Lampiran Lampiran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dati :
a.Lampiran I Laporan realisasi anggaran Lampiran 1.1 Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasai, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja untuk keselarasan dan keterpaduan pemerintahan daerah dan fungsi kerangka pengelolaan keuangan negara; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang tak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam PekeIjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya.
m.Lampiran
n.Lampiran
o.Lampiran
p.Lampiran
q.Lampiran
r.Lampiran
s.Lampiran
b.Lampiran
c.Lampiran
d.Lampiran
e.Lampiran
f.Lampiran
g.Lampiran
h.Lampiran
i.Lampiran
k.Lampiran
1. 1.Lampiran
j.Lampiran Pasall1 Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
a.Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XXPeraturan Daerah ini.
b.Laporan kineIja tercantum dalam Lampiran XXIPeraturan Daerah ini. Pasal 12 11 11 Pasal 12 Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pe1aksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.