DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Terdiri dari 32 Pasal 12 Bab yaitu Ketentuan Umum, Asas Dan Tujuan, Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak, Hak-Hak Korban, Kewajiban Dan Tanggung Jawab, Penyelenggaraan Perlindungan, Kerjasama Dan Kemitraan, Pendampingan, Kabupaten Layak Anak, Pendanaan, Ketentuan Sanksi, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa perempuan dan anak adalah aset yang sangat berharga untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa ill masa depan, maka perlu adanya perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan ketidakadilan;
b.bahwa sehubungan dengan masih banyaknya perempuan dan anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, perlu adanya upaya strategis dari Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
c.bahwa dengan masih tingginya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengatur dan melayani kepentingan masyarakat, khususnya terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam bentuk kelembagaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. L Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana te1ah ill ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkup Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang 2 2
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discnmanation Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3277);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan !LO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
7.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10.Undang-Undang 3 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~,,--=-=-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~---= '3
10.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban' (Lembaran' Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5602); '. ' 11: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007' tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indqnesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);- . T. ,,'. l, \ 12: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan . .PidanaAnak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).'
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia,Tallun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua . Atas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 5679); " ,'.
14.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); . - "
15.~eratur~ Pemerintah Nomo~ 4. Tahun 2006 tentang Pepyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nom or 4604); ,
16.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
17.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3' Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan l Perlindungan Anak. "
18.Peraturan Mentep Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun .2010 tentang Standar Pe1ayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak. Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
19.Peraturan 4 4
19.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42);
20.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 903);
21.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
22.Peraturan Daerah Kabupaten MajaIengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten MajaIengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten MajaIengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten MajaIengka (Lembaran Daerah Kabupaten MajaIengka Tahun 2019 Nomor 12). Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENMAJALENGKA dan BUPATIMAJALENGKA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGANPEREMPUANDANANAK.

Pasal 1

DaIam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya Daerah adaIah Daerah Kabupaten Majalengka.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyeIenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adaIah Bupati MajaIengka.
4.Dewan PerwakiIan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adaIah Dewan PerwakiIan Rakyat Daerah Kabupaten MajaIengka.
5.Perangkat 5 5
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Penyelenggaraan adalah pelaksanaan suatu hal yang dilakukan guna mencapai suatu tujuan.
7.Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik kelompok golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak azasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
8.Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
9.Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang- wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
10.Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
11.Kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang perempuan dan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, ekonomi danl atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
12.Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendall atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
13.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
14.Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan melalui hukum perdata, agama atau adat dengan atau tanpa pencatatan atau persetujuan resmi dimana salah satu atau kedua pasangan adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun.
15.Perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.
16.Korban 6 6
16.Korban tindak kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia, atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara atau oleh negara atau aparat Pemerintah Daerah atau oleh orang perorangan, termasuk korban adalah ahli warisnya.
17.Perlindungan adalah serangkaian pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan dan diskriminasi mulai dari upaya pencegahan, penanganan dan pemberdayaan.
18.Pencegahan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadi tindak kekerasan kepada perempuan dan anak.
19.Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTDPPAadalah unit pelaksana teknis Daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
20.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
21.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima)tahun.
22.Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Majalengka.
23.Orang Tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu 00, atau ayah dan/ atau ibu angkat.
24.Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan perempuan dan/ atau anak.
25.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
26.Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, duma usaha dan media yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
27.Swasta adalah Lembaga Non Pemerintah, Dunia Usaha dan Media Massa.

a.kemanusiaan;
b.keadilan dan kesetaraan gender;
c.non diskriminasi;
d.ketertiban 7 I 7
d.ketertiban dan kepastian hukum;
e.keterbukaan;
f.pengayoman; dan
g.kepentingan terbaik bagi korban.

BAB II

ASASDANTUJUAN Pasal 2 Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan diselenggarakan berdasarkan asas :

Pasal 3

Tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan adalah :

a.mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
b.memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender;
c.memberikan rasa aman terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
d.memulihkan kondisi fisik, psikis dan ekonomi Perempuan dan anak korban kekerasan;
e.kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang terjadi di ranah domestik dan/ atau publik; dan
f.menindak pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. BABIII BENTUK-BENTUKKEKERASANTERHADAPPEREMPUANDANANAK Pasal 4 Bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, antara lain:
a.kekerasan fisik;
b.kekerasan psikis;
c.kekerasan seksual;
d.penelantaran;
e.eksploitasi; dan/ atau
f.kekerasan lainnya.

Pasal 5

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit disertai cidera, luka atau cacat pada tubuh, gugurnya kandungan, pingsan dan/ atau menyebabkan kematian perempuan dan/ atau anak.

Pasal 6

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis pada perempuan dan/ atau anak.

Pasal 7

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

a.perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
b.pemaksaan hubungan seksual;
c.pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar; dan/ atau
d.pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu. Pasal 8 8 _I 8 Pasal 8 Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
a.perbuatan mengabaikan perempuan dengan sengaja dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan kepada perempuan tersebut.
b.perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
c.perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya.

Pasal 9

Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

a.perbuatan mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
b.perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasikan organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil; PasallO

(1)Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f merupakan ancaman kekerasan dan pemaksaan.
(2)Ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulis'an, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
(3)Pemaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.
1. a.Hak 9 9
2. a.hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
3. b.hak pemulihan;
4. c.hak menentukan sendiri keputusannya;
5. d.hak mendapatkan informasi;
6. e.hak atas kerahasiaan;
7. f.hak atas rehabilitasi sosial;
8. g.hak atas penanganan pengaduan secara tepat, nyaman, dan sesuai kebutuhan;
9. h.hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan;
10. i.hak atas pendampingan; dan
11. j.mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi.

BAB IV

HAK-HAKKORBAN Pasalll Perempuan dan anak korban tindak kekerasan mendapatkan hak sebagai berikut:

Pasal 12

Anak korban tindak kekerasan selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasalll, juga mendapatkan hak khusus, sebagai berikut:

a.hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang;
b.hak pelayanan dasar kependudukan;
c.hak perlindungan yang sama;
d.hak bebas dari berbagai stigma; dan
e.hak mendapatkan kebebasan. BABV KEWAJIBANDANTANGGUNGJAWAB Pasal 13 Kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan Pemberdayaan terhadap perempuan, dan anak merupakan tanggung jawab bersama:
a.Pemerintah Daerah;
b.Swasta dan Lembaga Kemasyarakatan;
c.Masyarakat;
d.Keluarga dan/ atau Orang Tua.

(1)Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
1. a.menetapkan kebijakan perlindungan, pemberdayaan perempuan dan anak;
2. b.melaksanakan kebijakan, perlindungan, serta pemberdayaan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; C. melakukan 10 10
3. c.melakukan keIja sama dalam penyelenggaraan perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak;
4. d.memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak;
5. e.mengalokasikan anggaran penye1enggaraan perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak, sesuai kemampuan keuangan daerah;
6. f.membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak; dan
7. g.mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
(2)Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak dalam Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak.
(3)Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian RPJMD.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Kewajiban dan tanggung jawab swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c, diselenggarakan dalam bentuk peran serta swasta dan masyarakat.
(2)Bentuk peran serta swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:
1. a.mencegah teIjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. b.memberikan informasi dan/atau me1aporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
3. c.berpartisipasi dalam tindak penanganan korban kekerasan.
(3)Bentuk peran serta swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. BABVI 11 11 BABVI PENYELENGGARAANPERLINDUNGAN
(1)Untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orang tua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/ atau penyuluhan dan mewujudkan Kabupaten LayakAnak.
(2)Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:
1. a.memberikan materi tentang pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pendidikan baik formal, non formal, maupun informal;
2. b.penyediaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
3. c.menciptakan suasana lingkungan kerja yang ramah dan aman bagi perempuan;
4. d.membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
5. e.membangun dan menyediakan sistem informasi yang mudah diakses;
6. f.membangun jejaring dan kerja sama dengan aparatur penegak hukum, aparatur pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/ atau peduli terhadap perempuan dan anak.

Pasal 18

(1)Pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang :
1. a.sosial;
2. b.kesehatan;
3. c.pendidikan;
4. d.ketenagakerjaan;
5. e.kependudukan dan pencatatan sipil;
6. f.hukum;
7. g.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. h.koperasi dan usaha mikro;
9. i.mental dan spiritual; dan
10. j.ketenteraman dan ketertiban.
(2)Pencegahan tindak kekerasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan RPJPD dan RPJMD. Pasal 19 12 12 Pasal 19
(1)Dalam rangka pelayanan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan, Pemerintah Daerah membentuk UPTDPPA.
(2)UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi melaksanakan layanan:
1. a.pengaduan masyarakat;
2. b.penjangkauan korban;
3. c.pengelolaan kasus;
4. d.penampungan sementara;
5. e.mediasi; dan
6. f.pendampingan korban.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(4)Untuk membantu perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Daerah dapat membentuk:
1. a.Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. b.Gugus Tugas Pencegahan Perkawinan Anak;
3. c.Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak atau dengan sebutan lain;
4. d.Komite Aksi Daerah penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
5. e.Forum Anak Remaja Majalengkai
6. f.Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)GEMPITA.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, dan fungsi gugus tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

a.pelayanan medis;
b.pelayanan medicolegal (visum);
c.pelayanan psikososial;
d.pelayanan hukum;
e.pelayanan kemandirian ekonomi; dan
f.pelayanan kerohanian.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelayanan menurut standar prosedur operasional diatur dalam Peraturan Bupati. BABVB KERJASAMADANKEMITRAAN

(1)Dalarn rangka mencapai tujuan perlindungan perempuan dan anak, maka dapat dilakukan keIja sarna dengan :
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Provinsi;
3. c.Pemerintah KabupatenjKota lain;
4. d.Lembaga Non Pemerintah;
5. e.Masyarakat;
6. f.Perguruan Tinggi; dan
7. g.Media Massa.
(2)KeIja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi :
1. a.pertukaran data dan informasi;
2. b.pemulihan korban tindak kekerasan;
3. c.pemulangan dan reintegrasi sosial;
4. d.penyediaan barang bukti dan saksi; dan
5. e.ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.
(3)KeIja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalarn bentuk Perjanjian Kerja Sarna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1)Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan duma usaha dalarn perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
2. b.pendidikan dan pelatihan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan; BABVIII 14 14 BABVIII PENDAMPINGAN Pasal 26
(1)Pendampingan meliputi seluruh upaya yang terpadu untuk memulihkan dan menguatkan kondisi korban, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, pendidikan, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani.
(2)Pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tugas pendamping adalah:
1. a.memberikan informasi yang cukup kepada korban tentang hak- haknya;
2. b.memberikan layanan psikososial kepada korban sehingga korban merasa aman dan nyaman;
3. c.mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan medis;
4. d.mendampip.gikorban selama proses medicolegal;
5. e.mendampingi korban selama proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
6. f.memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di Kepolisan, Kejaksaan dan Pengadilan;
7. g.menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
8. h.melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan
9. i.memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi. BABIX KABUPATENLAYAKANAK Pasal 27
(1)Dalam rangka implementasi Konvensi Hak Anak dan berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, Pemerintah Daerah, Swasta dan Lembaga Masyarakat melakukan upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
(2)Untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, Swasta dan Lembaga Masyarakat memperhatikan hak anak yang berkaitan dengan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi. Lembaga Masyarakat dalam tergabung dalam Gugus Tugas Pemerintah Daerah, Swasta dan mewujudkan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Layak Anak.
(4)Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)bertanggung jawab pada pemenuhan hak anak yang berkaitan dengan :
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.lingkungan keluarga dan pengasuhan altematif;
3. c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
(3)
1. d.pendidikan 15 15
2. d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan sem budaya;
3. e.perlindungan khusus anak.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Kabupaten Layak Anak diatur dalam Peraturan Bupati. BABX PENDANAAN Pasal 28 Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak bersumber dari:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);dan
2. b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…