DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Majalengka

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah tentang fasilatas Penyelenggaraan Pesantren

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pesantren sebagai salah satu wadah untuk membina generasi penerus bangs a dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia;
b.bahwa keberadaan pesantren di Kabupaten Majalengka saat ini masih perlu dilakukan pengembangan guna mewujudkan pesantren se1ain sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah juga dapat berfungsi sebagai pemberdayaan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesan tren;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana te1ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 2 Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 ten tang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 3 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Previnsi Jawa Barat Tahun 2021 Nemer 1, Tambahan Lembaran Daerah Previnsi Jawa Barat Nemer 245).
10.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nemer 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nemer 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nemer 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nemer 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nemer 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENMAJALENGKA dan BUPATIMAJALENGKA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAANPESANTREN.

BAB I

KETENTUANUMUM FASILITASI

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka;
2.Bupati adalah Bupati Majalengka;
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi .4 menjadi kewenangan daerah otonom;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5.Unit Kerja yang Membidangi Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka yang membidangi kesejahteraan rakyat.;
6.Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, orgamsasl masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
7.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesan tren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin;
8.Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren;
9.Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi;
10.Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan 5 dengan mengembangkan kurikulum seSUaI dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur;
11.Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesual dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur;
12.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren;
13.Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, danl atau pengasuh Pesantren
14.Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren;
15.Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren;
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BABII RUANGLINGKUP Pasa12 Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

a.fungsi, jenis, dan unsur pesantren;
b.perencanaan;
c.fasilitasi pengembangan Pesantren;
d.koordinasi 6
d.koordinasi;
e.kerja sarna;
f.sistem komunikasi dan informasi;
g.pengawasan dan pengendalian; dan
h.pendanaan. BABIII FUNGSI,JENIS, DANUNSURPESANTREN Pasal 3

(1)Pesantren me1aksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penye1enggaraan pendidikan nasional
(2)Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal danf atau nonformal
(3)Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.
(4)Fungsi Pendidikan Pesan tren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman Pasal 4
(1)Pesantren terdiri atas:
1. a.pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
2. b.pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
3. c.pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
(2)Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
1. a.kiai;
2. b.santri yang bermukim di pesantren;
3. c.pondok atau asrama;
4. d.masjid 7
5. d.masjid atau musalla; dan
6. e.kajian kitab kuning atau Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin. BABIV PERENCANAAN Pasal 5
(1)Bupati menetapkan perencanaan fasilitasi pengembangan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyusunan perencanaan fasilitasi pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten.
(3)Perencanaan fasilitasi pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi dengan Rencana Strategis Daerah Kabupaten dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Penyusunan perencanaan fasilitasi pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh Unit Kerja. BABV FASILITASIPENGEMBANGANPESANTREN Umum Pasal 7

(1)Bupati menyelenggarakan fasilitasi pengembangan pesantren melalui :
1. a.pembinaan pesantren; dan
2. b.pemberdayaan 8
3. b.pemberdayaan pesantren.
(2)Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dilaksanakan untuk :
1. a.pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pesantren
2. b.peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren;
3. c.peningkatan pengetahuan dan wawasan Kiai, Santri, dan Dewan Masyaikh; dan
4. d.peningkatan keahlian manajerial Pesantren.
(3)Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b dilaksanakan untuk :
1. a.peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesantren; dan
2. b.peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah Kabupaten.
(1)Pembinaan pesantren untuk pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana Pesantren yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)huruf a, dilakukan dalam bentuk:
1. a.fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
2. b.fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
3. c.fasilitasi sarana bagi Kiai, Santri, dan Dewan Masyaikh:, dan
4. d.fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan.
(2)Pembinaan pesantren sebagaimaria dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh:
1. a.Unit Kerja;
2. b.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang bina marga;
3. c.Perangkat 9
4. c.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
5. d.Perangkat Daerah lain terkait.
(3)Pelaksanaan pembinaan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Unit Kerja.

Pasal 9

(1)Pembinaan pesantren untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilaksanakan pada:
1. a.upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan
2. b.layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis 8antri.
(2)Pembinaan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
1. a.penyuluhan;
2. b.pemeriksaan kesehatan;
3. c.konseling;
4. d.edukasi; dan
5. e.sosialisasi.
(3)Pelaksanaan pembinaan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh:
1. a.Unit Kerja;
2. b.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. c.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
4. d.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
5. e.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. f.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan
7. g.Perangkat 10
8. g.Perangkat Daerah lain terkait.

Pasal 10

(1)Pembinaan pesantren untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian bagi Kiai, Santri, dan Dewan Masyaikh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk:
1. a.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,
2. b.penyelenggaraan workshop;
3. c.pemberian beasiswa bagi Kiai dan Santri; dan
4. d.fasilitasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian.
(2)Pelaksanaan pembinaan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.Unit Kerja;
2. b.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; dan
3. c.Perangkat Daerah lain terkait.

Pasal 11

(1)Pembinaan pesantren dalam rangka peningkatan keahlian manajerial Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)huruf d dilakukan dalam bentuk:
1. a.pendampingan dalam rangka pengelolaan Pesantren; pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren
2. b.fasilitasi kemitraan Pesantren dengan dunia usaha atau lembaga pendidikan; dan
3. c.fasilitasi dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia Pesantren dalam mengelola Pesantren.
(2)Pelaksanaan pembinaan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1)Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dilakukan dalam bentuk:
1. a.fasilitasi peningkatan kapasitas pesantren dalam rangka menumbuh kembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
2. b.fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren;
3. c.fasilitasi kemitraan an tar usaha Pesantren; dan
4. d.fasilitasi kemitraan an tara usaha Pesantren dan badan usaha lainnya.
(2)Fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dilakukan pada:
1. a.peningkatan keahlian usaha Pesantren;
2. b.penguatan kelembagaan usaha Pesantren; dan
3. c.pengembangan kelembagaan usaha Pesantren.
(3)Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh:
1. a.Unit Kerja;
2. b.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
3. c.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
4. d.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
5. e.Perangkat Daerah lain terkait. Pasal 13 12 Pasal 13
(1)Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dilakukan dalam ben tuk:
1. a.pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten atau program nasional;
2. b.pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren; dan
3. c.bentuk lainnya sesum ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
1. a.Unit Kerja;
2. b.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
3. c.Perangkat Daerah lain terkait.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenm pemberdayaan Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

KOORDINASI

Pasal 15

(1)Bupati melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemeritah Provinsi dalam rangka fasilitasi pengembangan Pesantren.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, sesuai kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pasal 16 13 Pasal 16
(1)Bupati mengembangkan pola kerja sarna dalam rangka fasilitasi pengembangan Pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
1. a.Pemerintah Pusat
2. b.Pemerintah Provinsi;
3. c.lembaga sosial, termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
4. d.Baznas;
5. e.lembaga pendidikan;
6. f.lembaga kesehatan;
7. g.lembaga keagamaan;
8. h.dunia usaha;
  1. 1.masyarakat; danl atau J. pihak luar negeri.
(3)Bentuk kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), berupa:
1. a.sinergitas program dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan Pesantren;
2. b.pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Pesantren;
3. c.pendidikan dan pelatihan bagi Kiai, Santri, dan Dewan Masyaikh; dan
4. d.pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren. BABVIn SISTEMKOMUNIKASIDANINFORMASI

BAB VII

KERJA SAMA .

Pasal 17

(1)Bupati membangun sistem komunikasi dan informasi Pesantren dan lembaga Pendidikan Keagamaan islam di Daerah Kabupaten.
(2)Sistem komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurangmeliputi:
1. a.data, komunikasi dan informasi Pesantren dan lembaga 14 lembaga pendidikan keagamaan islam di Daerah Kabupaten;
2. b.data, komunikasi dan informasi Pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan islam yang akan diberikan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
3. c.data, komunikasi dan informasi Pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan islam yang telah diberikan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
4. d.data manuscript karya ulama Pesantren di Daerah Kabupaten; dan
5. e.data Kiai dan Santri yang memiliki potensi diberikan fasilitasi pendidikan dan pelatihan.
(3)Pembangunan sistem komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Kerja, dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 18

Pengelolaan sistem komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh Unit Kerja. BABIX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 19

(1)Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan fasilitasi pengembangan Pesantren.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
(3)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk supervisi.
(4)Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3)dilakukan 15
(3)dilakukan oleh Unit Kerja bersama Perangkat Daerah terkait.
(5)Mekanisme pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan fasilitasi pengembangan Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati BABX PENDANAAN Pasal 20
(1)Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pengembangan pesan tren berasal dari:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat seSUaI ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a tidak dapat diberikan apabila telah mendapat pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BABXI KETENTUANPENUTUP Pasal 21 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah IllI mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap pengundangan penempatannya Majalengka. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah lnl dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ditetapkan 16 Ditetapkan di Majalengka Pada tanggal 11 Juli 2022 BUPATIMAJALENGKA ttd KARNA SOBAHI Diundangkan di Majalengka Pada tanggal 11 Juli 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA, ttd EMAN SUHERMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022 NOMOR 2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT (3/75/2022). Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAG IAN HUKUM ~RAH KABUPATEN MAJALENGKA, t{ 1I- DEDE SUPENA NURBAHAR NIP 19651225 198503 1 003 PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENMAJALENGKA NOMOR2 TAHUN2022 TENTANG FASILITASIPENYELENGGARAANPESANTREN

1.UMUM Pesantren sebagai wadah menimba ilmu agama di Indonesia memiliki ciri khas dan karakter sendiri. Sebagai sebuah subkultur yang tumbuh dan berkembang di masyarakat pesantren telah memberikan kontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamin dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan peIjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karakter pesantren yang mengakar serta hidup dalam budaya masyarakat menjadikannya pesantren sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Kondisi ini memberikan ke1ebihan tersendiri yaitu pesantren tidak saja berfungsi sebagai sarana dakwah, melainkan juga sekaligus menjalankan fungsi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat sekaligus pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan I atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya me1alui pendidikan, dakwah Islam, kete1adanan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Majalengka, keberadaan pesantren sudah menjadi kenyataan sosiologis yang menyatu dalam praktik kehidupan keseharian masyarakat Kabupaten Majalengka yang dikenal re1ijius. Penye1enggaraan pesantren selama ini berlangsung dinamis, secara histroris, keberadaan dan keberlangsungan pesantren merupakan inisiasi, inovasi dan sekaligus bentuk partisipasi nyata masyarakat. Hal inilah yang antara 18 an tara lain melatarbelakangi diatumya Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka. Dengan adanya pengaturan mengenai fasilitasi penyelenggaraan pesantren, maka peran pesantren dalam pembangunan di Majalengka lebih ditingkatkan, tidak semata-mata hanya sebagai objek pembangunan, tetapijuga sebagai subjek pembangunan. II. PASALDEMI PASAL Pasall Cukup jelas. Pasa12 Cukup jelas. Pasa13 Cukup jelas. Pasa14 Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…