DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 27 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan mengatur tentang penyelenggaraan pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan; muatan materi pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan; peran serta masyarakat; pembinaan dan pengawasan; kerja sama; dan pembiayaan;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1068 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA dan BUPATI MAJALENGKA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Majalengka.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Masyarakat adalah perorangan kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
7.Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dihayati dan dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan
9.Pembinaan Ideologi Pancasila adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk. melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
10.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
11.Pendidikan Formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.
12.Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu:

a.demokratis, gotong royong, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, budaya, adat istiadat atau kearifan lokal, dan ke-bhinnekaan tunggal ika bangsa;
b.sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
c.sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:

a.meningkatkan dan mengembangkan penjiwaan tentang nilai Pancasila dan membentuk karakter kebangsaan yang menjadi landasan teraktualisasinya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;
b.menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada Masyarakat dan aparatur sipil negara
c.mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
d.terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia; dan
e.mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
b.muatan materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
c.peran serta Masyarakat;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.keija sama;
f.Ketentuan Penutup.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah an sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang:
1. a.kesatuan bangsa dan politik;
2. b.pemuda dan olah raga;
3. c.pendidikan dan pelatihan; dan
4. d.kebudayaan.
(2)Perangkat Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ay at (1), dapat menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 7

(1)Untuk melaksanakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dibentuk Forum Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
(2)Forum Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dibentuk dengan Keputusan Bupati.
(3)Forum Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai masa kerja, tugas, tata kerja, sekretariat Forum Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretariat Pusat Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:
1. a.Pemerintah Daerah lainnya
2. b.DPRD;
3. c.instansi/lembaga vertikal;
4. d.Pemerintah Desa ; dan
5. e.Masyarakat.
(2)Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada:

a.siswa/mahasiswa/peserta didik lain;
b.organisasi politik;
c.organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
d.aparatur sipil negara;
e.guru/pendidik; dan
f.tokoh agama/masyarakat/adat.

Pasal 10

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan secara terintegrasi melalui:

a.Sosialisasi;
b.Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal
c.Advokasi ;
d.Seminar dan
e.Kegiatan Lainnya.

Pasal 11

(1)Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan melalui:
1. a.kegiatan intrakurikuler;
2. b.kegiatan kokurikuler; dan
3. c.kegiatan ekstrakurikuler.
(2)Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…