DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 1 Agustus 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang meliputi Ketentuan Umum, Nama, Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Caara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Penetapan Retribusi Bangunan Gedung, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Pemanfaatan, Ketentuan Sanksi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 10

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dipungut di wilayah Daerah BAB VII TATACARAPEMUNGUTAN,PEMBAYARANDAN PEMANFAATAN Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 11

(1) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Nilai Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon dalam bentuk SKRD. (3) Batas ... 15 , ,.... (3) Batas waktu pungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung maksimal 7 (tujuh) hari sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan. Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 12

(1) Setiap pembayaran retribusi Persetujuan Bangunan Gedung diberikan tanda bukti pembayaran yang bentuk, model dan ukurannya telah ditentukan. (2) Pemba)Taran retribusi hams dilakukan tunaijlunas. (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (5) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal13 (1) Setiap tanda bukti pembayaran retribusi Persetujuan Bangu.nan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diunggah kembali pada sistem informasi bangunan gedung. (2) Hasil retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah yang merupakan pendapatan daerah. Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 14

(1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguranj peringatan atau surat lainnJra sebagai av:al tindal-can pelaksanaan penagihan. (2) Dalam ... 16 , r (2) Dalamjangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguranjperingatanj surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (3) Surat teguran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah. (2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) tertangguh jika : a. diterbitkan surat teguran;atau b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran terse but. (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunym utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari wajib retribusi. Pasal 16 ... 17 Pasal16 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati mentapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Keempat Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pasal17 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan danfatau keringanan retribusi PBG berdasarkan kriteria : a. bangunan fungsi sosial dan budaya; dan b. bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (2) Bupati dapat memberikan pembebasan retribusi PBG berdasarkan kriteria : a. bangunan fungsi keagamaan;dan b. bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersial. (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2)diatur oleh Bupati. Bagian Kelima Keberatan Pasal18 (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan ... 18 (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu ini tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan pengihan retribusi. Pasal19 (1) Bupati dalamjangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan. Pasa120 (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampat dengan diterbitkannya SKRDLB. Bagian Keenam ... 19 Bagian Keenam Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pasal21 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran dianggap dikabulkan dan SKRDLBharus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi. (6) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. (7) Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Bagian Ketujuh ... 20 Bagian Ketujuh Insentif Pemungutan

Pasal 22

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII KETENTUANSANKSI Pasa123 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi. Pasa124 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar. (2) Denda ... 21 (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Daerah. BABIX KETENTUANPERALIHAN Pasa125 Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi dengan 1MB sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku. BABX KETENTUANPENUTUP Pasa126 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin IvIendirikan Bangunan di Kabupaten. IvIajalengka sebagaimana telah dirubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Majalengka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal27 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar ... 22 Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka. Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 1 Agustus 2022 BUPATllvIAJALENGKA, ttd KARNA SOBAHI Diundangkan di IvIajalengka pada tanggal 1 Agustus 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA, ttd EMAN SUHERMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022 NOMOR 3 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT (2/71/2022). Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA, ~ ------ DEDE SUPENA NURBAHAR NIP 19651225 198503 1 003 PENJELASANATAS PERATURANDAERAHKABUPATENMAJALENGKA , NOMOR3 TAHUN2022 TENTANG RETRIBUSIPERSETUJUANBANGUNANGEDUNG 1. UMUM Pemerintah Daerah terus berkomitmen mewujudkan tujuan besar bemegara, yaitu masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan terse but adalah melalui penetapfu"'1UU No.ll Tahun 2020 tentfu"'1gCipta Kerja menjadi perwujudan upaya pemerintah mengurai berbagai permasalahan yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi. UU Cipta Kerja hadir sebagai langkah besar Pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hambatan investasi yang mengakibatkan peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia tidak beranjak secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Regulasi dan birokrasi yang berbelit, sinkronisasi, dan tumpang tindih pengaturan sektor perizinan yang menghambat aliran masuk investasi dan secara akumulatif berujung pada minimnya serapan tenaga kerja menjadi fokus utama penerbitan UU Cipta Kerja. Penetapan undang-undang tersebut menandai babak bam dari transformasi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui upaya yang integratif, terukur, dan terarah dalam rangka perluasan lapangan kerja, peningkatan kemudahan berusaha, penciptaan ekosistem investasi yang kondusif, pengaturan iklim usaha yang kompetitif dan berkeadilan, serta perlindungan dan pemberdayaan koperasi, UMKIvI dan kesejahteraan pekerja. Perizinan bangunan gedung menjadi salah satu regulasi yang berkaitan dengan salah satu indikator penentu peringkat EoDB yaitu Dealing with Construction Permits yang disasar untuk dibenahi dalam UU Cipta Kerja dengan mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 ten tang Bangunan Gedung. Perizinan bangunan gedung dengan nomenklatur persetujuan bangunan gedung (PBG) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Berbagai terobosan pada sektor penzman bangunan gedung telah diinisiasi melalui peraturan pemerintah tersebut sekaligus menyederhanakan dan menetapkan standardisasi perizinan bangunan gedung di seluruh wilayah Indonesia. PBG menjadi suatu hal yang sangat krusial dalarn menopang harnpir seluruh aktivitas perekonomian nasional. Oleh sebab itu, PBG harus diimplementasikan dengan memperhatikan beberapa aspek strategis di daerah seperti tata ruang dan lingkungan, keamanan, dan keselarnatan agar bangunan gedung baik sebagai tempat aktivitas sosial, kultural, maupun komersial dapat dimanfaatkan secara arnan, nyarnan, dan optimal. PBG sebagai pengganti mekanisme Izin Mendirikan Bangunan (1MB)merupakan salah satu bentuk pelayanan perizinan tertentu yang kewenangannya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Sebagaimana 1MB yang menyediakan layanan perizinan dan melekat di dalarnnya hak pemungutan retribusi, PBG juga memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan penyediaan layanan perizinan bangunan gedung serta membuka potensi pendapatan daerah yang melekat pada kewenangan pemungutan retribusi PBG. Oleh sebab itu, penyusunan perda mengenai retribusi PBG baik sebagai perubahan ataupun pengganti perda mengenai 1MBmenjadi suatu keharusan agar terdapat payung hukum pelaksanaan retribusi PBG dan menghindari hilangnya potensi pendapatan daerah dari retribusi PBG. II. PASALDEMIPASAL Pasall Cukup Jelas Pasal2 Cukup Jelas Pasal3 Cukup Jelas Pasal4 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Butir a Cukup Jelas Butir b Cukup Jelas Butir c Perubahan pada bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung dapat terjadi pada fungsi, lapis, luas, tampak bangunan gedung. Perubahan dapat teIjadi pula pada spesifikasi dan dimensi komponen bangunan gedung, seperti yang diakibatkan perubahan ukuran, perubahan material pada struktur bangunan. Perkuatan bangunan gedung atau prasarana bangunan gedung yang mengalami kerusakan tingkat sedang atau berat termasuk pula yang dikenakan retribusi. Ayat (4) diperlukan permohonan perubahan Persetujuan Bangunan Gedung. Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (7) Cukup Jelas Ayat (8) Cukup Jelas

Pasal 5

Berdasarkan Pasal141 UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (sekarang PBG) sebagai salah satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan Pasal6 Ayat (1) Cukup Je1as Ayat (2) Cukup Je1as Ayat (3) Indeks lokalitas ditetapkan maksimal 0,5 %. Ayat (4) Cukup Je1as Ayat (5) Cukup Je1as Ayat (6) Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) CukupJelas Pasal8 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Je1as . Pasal9 Cukup Jelas .,,:.. .'," ~ Pasal10 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Je1as Pasal11 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Je1as Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal12 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal13 Ayat (1) Cukup Je1as Ayat (2) Cukup Je1as Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal14 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Je1as Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal15 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Dalam perhitungan retribusi PBG, bangunan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah atau bangunan fungsi keagamaan diberi indeks 0, sehingga tidak ada nilai retribusi yang dikenakan. Ayat (3) Cukup Jelas Pasal17 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal18 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasa119 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) CukupJelas Pasa120 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (7) Cukup Jelas Pasa121 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasa122 CukupJelas Pasa123 Cukup Jelas Pasa124 Cukup Jelas Pasal25 Cukup Jelas TAM BAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN IvIAJALENGKA NOMOR 3 \ ) LAMPlRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOIvlOR 3 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNANGEDUNG TABEL 1. INDEKS TERINTEGRASI (It) a. Sederhana Usaha 0,7 Kompleksitas 0,3 b. Tidak 2 Sederhana Usaha a. Non 1 (UMKM- 0,5 Permanensi 0,2 Permanen Prototipe) b. Permanen 2 Hunian a. <100 m2 dan <2 0,15 Mengikuti lantai b. >100 m2 Mengikuti Tabel Tabel dan >2 0,17 Ketinggian 0,5 Koefisien Koefisien lantai Jumlah Lantai Jumlah Kea amaan 0 Lantai Fungsi 1 Khusus Sosial 0,3 Negara 0 Buda a a. Gandaf Faktor Kepemilikan (Fm) b. Perorangan f Cam uran Badan Usaha 1 a. Luas <500 m2 dan <2 0,6 lantai b. Luas >500 m2 da.."J. >2 0,8 lantai Sumber: Lampiran Peraturan Pemerintah NO.16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU NO.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung TABEL2. INDEKSBG TERBANGUN(Ibg) Jenis Pembangunan Indeks BG Terbangun Bangunan Gedung Baru Rehabilitasi / Renovasi a. Sedang 0,45 x 50% = 0,225 b. Berat 0,65 x 50% = 0,325 Pelestarian I PemugFlran a. Pratama 0,65 x 50% = 0,325 b. Madya 0,45 x 50% = 0,225 c. Utama 0,30 x 50% = 0,150 Sumber Lampiran Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung TABEL3. KOEFISIENJUMLAHLANTAI Jumlah Koefisien Jumlah Koefisien Lantai Jumlah Lantai Lantai Jumlah Lantai Basemen 3 lapis 1,393 + 0,1 (n) 31 1,686 + (n) Basemen 3 lapis 1,393 32 1,695 Basemen 2 lapis 1,299 33 1,704 Basemen 1 lapis 1,197 34 1,713 1 1 35 1,722 2 1,090 36 1,730 3 1,120 37 1,738 4 1,135 38 1,746 5 1,162 39 1,754 6 1,197 40 1,761 7 1,236 41 1,768 8 1,265 42 1,775 9 1,299 43 1,782 10 1,333 44 1,789 11 1,364 45 1,795 12 1,393 46 1,801 13 1,420 47 1,807 14 1,445 48 1,813 15 1,468 49 1,818 Jumlah Koefisien Jumlah Koefisien Lantai Jumlah Lantai Lantai Jumlah Lantai 16 1,489 50 1,823 . 17 1,508 51 1,828 18 1,525 52 1,833 19 1,541 53 1,837 20 1,556 54 1,841 21 1,570 55 1,845 22 1,584 56 1,849 23 1,597 57 1,853 24 1,610 58 1,856 25 1,622 59 1,859 26 1,634 60 1,862 27 1,645 60 + (n) 1,862 + 0,003 (n) 28 1,656 29 1,666 30 1,676 Keterangan: • Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis; • Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai; • Koefisien jumlah lantaijlapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung; • Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya; • Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya. Koefisien Ketinggian BG = ~ _. . - . (1: (LLi x KL)) + r (LBi x KB)) a: LLi + rLBl) Lli : Luas Lantai ke-i KL : Koefisien jumlah lantai Lbi : Luas Basemen ke-l Kbi : Koefisien jumlah lapis Sumber Lampiran Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung TABEL4. INDEKS PRASARANABANGUNANGEDUNG Rusak Rusak Berat/ Sedang/ Pekerjaan Pekerjaan Pembangu- Konstruksi Konstruksi No. J enis Prasarana Bangunan Satuan nan Baru Sebesar 65 % Sebesar 45 % dari Bangunan dari Gedung Bangunan Gedung Indeks Indeks Indeks 1 2 3 4 5 6 7 l. Konstruksi Pagar m 1 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % Pembatas / Penahan/ Penga Tanggul/ retaininq wall m 1 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % man Turap batas m 1 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % kavelingj persil 2. Konstruksi penanda masuk Gapura m2 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % lokasi Gerbang m2 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % 3. Konstruksi perkerasan Jalan m2 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % Lapangan upacara m2 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % Lapangan olahraga m2 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % terbuka 4. Konstruksi perkerasan m2 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % aspal 5. Konstruksi perkerasan m2 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % qrassblock 6. Konstruksi penghubung Jembatan m2 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % Box culvert 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % 7. Konstruksi penghubung m2 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % (jembatan an tar gedung) 1 2 3 4 5 6 7 8. Konstruksi penghubung m2 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % Uembatan penyebrangan orang/ barang) 9. Konstruksi penghubung m2 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % Uembatan bawah tanah / undervass) 10. Konstruksi kolam/ reservoir Kolam renang m2 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % bawah tanah Kolam pengolahan air m2 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % reservoir di bawah tanah II. Konstruksi septic tank, m 2 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % sumur resapan 12. Konstruksi menara Menara reservoir Per 5 m 2 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % Cerobong Per 5 m 2 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % 13. Konstruksi menara air Per 5 m 2 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % 14. Konstruksi monumen Tugu Unit 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % Patung Unit 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % Di dalam persil Unit 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % Di luar persil Unit 1,00 15. Konstruksi instalasi/ gardu Instalasi Listrik Unit (luas 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % listrik maksimum 10 m 2 ), apabila unit lebih dari 10 m 2 dikenakan biaya tambahan per m 2 . ~ '" '" 1 2 3 4 5 6 '" 7 .~ " I"h "' Instalasi Unit (luas 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % telepon / komunikasi maksimum 10m 2 ), apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan per m 2 • Instalasi pengolahan Unit (luas 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % maksimum 10m 2 ), apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan per m 2 • 16. Konstruksi reklame / papan Billboard papan iklan Unit dan 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % nama penambahannya Papan nama (berdiri Unit dan 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % sendiri atau berupa penambahannya tembok pagar) 17. Pondasi mesin (diluar Unit mesin 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % bangunan) 18. Konstruksi menara televisi Unit (tinggi 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannva) 19. Konstruksi antena radio 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % 1) Standing tower dengan Ketinggian 25-50 m 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % konstruksi 3-4 kaki: Ketinggian 51-75 m 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % Ketinggian 76-100 m 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % Ketinggian 101-125 m 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % Ketinggian 126-150 m 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % -1 2 "', c, 3 4 5 _ 6 '7 Ketinggian >150 m 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % 2) Sistem guy wire/bentang 1,00 kawat: Ketinggian 0-50 m 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % Ketinggian 51-75 m 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % Ketinggian 76-100 m 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % Ketinggian diatas 100 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % m 20. Konstruksi antena Menara bersama 1,00 (tower telekomunikasi) 1. Ketinggian <25 m Unit 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % 2. Ketinggian 25-50 m Unit 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % 3. Ketinggian >50 m Unit 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % Menara Mandiri 1. Ketinggian <25 m Unit 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % 2. Ketinggian 25-50 m Unit 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % 3. Ketinggian diatas 50 Unit 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % m 21. Tangki tanam bahan bakar 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % 22. Pekerj aan drainase (dalam 1. Saluran m! 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % persil) 2. Kolam tampung m 2 1,00 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % 23. Konstruksi m 3 0,65 x 50 % 0,45 x 50 % penvimpananj silo Keterangan: 1. RB = Rusak Berat 2. RS = Rusak Sedang 3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah Sumber : Lampiran Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung INDEKS TERINTEGRASI (It) InOOksFungsi Bobot Indeks Parameter Fungsi Klasifikasi Parameter Parameter (Iij ibpj (Ipj Usaha 0,7 Kompleksitas 0,3 a. Sederhana 1 b. Tidak Sederhana 2 Usaha (UMKM-Prototipe) Permanensi 0,2 a. Non Permanen 1 0,5 b.Permanen 2 *)Mengikuti Tabel *)Mengikuti Tabel Hunian Koefisien Jumlah Koefisien Jumlah Lantai Lantai a. <100 m2 dan <2 lantai 0,15 Ketinggian 0,5 b. >100 m2 dan >2 lantai 0,17 Keagamaan ° Fungsi Khusus 1 Sosial Budaya 0,3 a. Negara ° Ganda/ Campuran Faktor Kepemilikan (Fm) b. PeroranganfBadan a. Luas <500 m2 dan <2 lantai 0,6 Usaha 1 b. Luas >500 m2 dan >2 lantai 0,8 Sumber: Lampiran Peraturan Pemerintah NO.16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pe1aksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung INDEKS BG T~RBANGUN(Ibg) Jenis Pembangunan Indeks BG Terbangun Bangunan Gedung Baru 1 RehabilitasijRenovasi BG a.Sedang 0,45 X 50% 0,225 b. Berat 0,65 X 500/0 0,325 Pelestarian j Pemugaran a. Pratama 0,65 X 500/0 0,325 b. Madya 0,45 X 50% 0,225 c. Utama 0,30 X 500/0 0,150 Sumber Lampiran Peraturan Pemerintah NO.16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pe1aksanaan UU NO.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung KOEFISIEN JUMLAH LANTAI Jumlah Lantai Koefisien Jumlah Lantai Basemen 3 lapis + (n) 1 393 + 0 1 (n) Basemen 3 lapis 1,393 Basemen 2 lapis 1,299 Basemen 1 lapis 1,197 1 1 ') , nan 58 1 856 59 1 859 60 1 862 60 + (n) 1 ,Rn2 + O,OO3(n) 1 Studi Kasus Ruman Tinggal Baru Tipe 36 Data Bangunan Fungsi Luas Ba...J.gtlna..'"1 Ketinggian Lokasi Kepemilikan SHST BG Sederhana Indeks Lokalitas : Hunian :36m2 : 1Lantai : Pribadi : Rp.s.170.000,- : nilai paling tinggi 0,5 % Bobot Parameter Indeks Parnmeter Faktor Indeks Kepemilikan Terintegrasi c d = (a x b x c) Rumah Tinggal Faktor Kepemilikan (Pcrorangan) Indeks Terintegrasi Indeks Fungsi 0,15 1 Indeks Fungsi a 0,15 Kompleksitas Permanensi Ketinggian Jumlah (bpx Ip) b 1,20 a 0,3 0,2 0,5 1,00 Sederhana Permanen 1 Lai1.tai 0,18 b 1,0 2,0 1,0 c = (ax b) 0,3 0,4 0,5 1,2 Cara Perhitungan Luas Total lnneks SHST Indeks Illdeks Jumlah Lantai (LLt) Lokalitas Terintelll'8si Terban2UD a b c d e f 36 0,005 5.170.000 0,18 1 167.508 2 Studi Kasus Gedung Restoran Baru. Data Bangunan Fungsi Luas Bang-una.1 Ketinggian Lokasi Kepemilikan SHST BG Sederhal1a Indeks Lokalitas : Usaha : 738 m2 : 3 Lantai : Pribadi : Rp.5.170.000,- : nilai paling tinggi 0,5 % Bangunan Usaha Faktor Kepemilikan (Pcrora.l,gan) Indeks Fungsi 0,7 1 Kompleksitas Permanensi Ketinggial1 Bobot Parameter a 0,3 0,2 0,5 Tidak Sederhana Permanen 3 Lantai Indeks Parameter b 2,00 2,00 1,12 c= (axb) 0,60 0,40 0,56 1,56 Indeks Terintegrasi Indeks Fungsi a 0,70 Jumlah (bpx Ip) b 1,56 Faktor Indeks Kepemilikan Terintegrasi c d = (ax b x c) 1,00 1,092 Cara Perhitungan Luas Total Indeks SHST Inneks Inneks Jumlah Lantai (LLtl Lokalitas Terintel!l'asi Terban2UD a b c d e f 738 0,005 5.170.000 1,092 1 20.832.412 Sumber Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan 41 Peraturan Pe1aksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 ten tang Bangunan Gedung BUPATI MAJALENGKA, ttd KARNA SOBAHI Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA, DEDESUPENANURBAHAR NIP 19651225 198503 1 003 <' :, .~, <," "';-:fI: ." '. "'. • " .~

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…