DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 8 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 105

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Asas Dan Tujuan, Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah, Hak Dan Kewajiban, Perizinan, Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Sistem Tanggap darurat, Kompensasi, Retribusi, Insentif Dan Disintenstif, Kerja Sama Dan Kemitraan, Peran Masyarakat, Pembinaan, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah, Pembiayaan, Larangan, Pengawasan, Penyelesaian Sengketa, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4.Undang-Undang ...
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA dan BUPATI MAJALENGKA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Majalengka.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan ... penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah dinas yang membidangi pengelolaan sampah.
6.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
8.Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
9.Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
10.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
11.Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
12.Kawasan Berpengelola adalah kawasan dan fasilitas yang memilki pengelola atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha dan mempunyai struktur organisasi.
13.Kawasan Tidak Berpengelola adalah kawasan dan fasilitas yang tidak/belum memilki pengelola atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang bersifat tetap.
14.Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.
15.Pembatasan Timbulan Sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
16.Pendauran Ulang Sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
17.Pemanfaatan Kembali Sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
18.Penanganan Sampah adalah rangkain kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
19.Pemilahan Sampah adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
20.Tempat...
20.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
21.Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (Reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
22.Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R meliputi pula kegiatan penyapuan jalan, trotoar dan fasilitas publik.
23.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah organik.
24.Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
25.Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS atau TPS 3R menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
26.Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
27.Pemrosesan Akhir Sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
28.Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk Kabupaten yang memilki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
29.Sub Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut SWK adalah wilayah yang secara geografis berada dalam wilayah pelayanan satu sub pusat pelayanan Kabupaten.
30.Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dalam bentuk usaha tetap.
31.Produsen adalah badan usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan ... mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
32.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
33.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas :
1. a.Sampah Rumah Tangga; dan
2. b.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
(2)Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
(3)Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
(4)Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
2. b.sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
3. c.sampah yang timbul akibat bencana;
4. d.puing bongkaran bangunan;
5. e.sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
6. f.sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan menunjang kelestarian fungsi lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di Daerah

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
b.melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan Sampah;
c.memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah, dan Pemanfaatan Sampah;
d.melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
e.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah;
f.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
g.melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, Perangkat Daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah;
h.menyediakan tempat sampah rumah tangga; dan
i.menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat

Pasal 7

(1)Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan:
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
2. b.menyusun dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah dan studi kelayakan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
3. c.menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Daerah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
4. d.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
5. e.menetapkan ...
6. e.menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST, dan/atau TPA sampah;
7. f.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
8. g.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan paling sedikit 1 (satu) TPS di setiap desa/kelurahan.
(3)Lokasi TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan paling sedikit 1 (satu) TPS 3R di setiap Kecamatan.
(4)Penetapan lokasi TPS, TPS 3R, TPST dan/atau TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
1. a.pembatasan timbulan sampah;
2. b.pendaur ulangan sampah;
3. c.pemanfaatan kembali sampah;
4. d.pemilahan sampah;
5. e.pengumpulan sampah;
6. f.pengangkutan sampah;
7. g.pengolahan sampah;
8. h.pemrosesan akhir sampah; dan
9. i.pendanaan.
(6)Rencana Induk pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun.
(7)Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 8

(1)Setiap orang berhak:
1. a.mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab oleh Pemerintah Daerah;
2. b.berpartisipasi ...
3. b.berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
4. c.memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
5. d.mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat Pemrosesan Akhir Sampah; dan
6. e.memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Setiap orang dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Setiap Rukun Tetangga atau Rukun Warga wajib melakukan sosialisasi dan penyadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah di setiap Rumah Tangga.
(2)Setiap Rukun Tetangga atau Rukun Warga dapat membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Sampah.
(3)Satgas Penangulangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Ketua Rukun Tetangga atau Rukun Warga dengan beranggotakan masyarakat setempat.
(4)Satuan Tugas Penanggulangan Sampah sebagaimana pada ayat (2), melakukan pengawasan terhadap masyarakat dalam pengelolaan sampah serta mengajak setiap Rumah Tangga untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah. Paragraf kedua Pengelolaan Sampah Kawasan

Pasal 11

(1)Pengelolaan sampah pada kawasan mencakup :
1. a.kawasan berpengelola; dan
2. b.kawasan tidak berpengelola.
(2)Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
(3)Kawasan tidak berpengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari kawasan permukiman tidak berpengelola, kawasan komersial tidak berpengelola, kawasan industri dan pergudangan tidak berpengelola, fasilitas sosial, fasilitas umum dan keramaian sesaat.

Isi peraturan

Teks105PDFHirarki

Memuat teks peraturan…