DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Majalengka

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2O11 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Majalengka.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat
2.Undang-Undang ... 2 3. 2
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 28 Tatrun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor L34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2a\; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nornor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOA\ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OOT tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7251; 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10.Undang-Undang ... 3
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O38), 1 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O 9);
12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA9 Nomor 14O Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O59);
13.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol4 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Ralgrat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO9 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2OO5 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2AO2 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5321;
16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor LaOl;
17.Peraturan Pemerintah ... 4 4
17.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pen5rusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 15O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO8 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8261; 2O. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia T_ahun 2OO8 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a86\;
21.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a139l1,
22.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2OlO tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51O3);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2O1O tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIA Nomor 25, Tartbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2A11 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OlO tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al1 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
24.Peraturan Pemerintah ... 5 5
24.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20ll tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2AA6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26.Peratwran Menteri Pekerjaan Umum Nomor OS/PRT/Ml2AAS tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O1O tentang Pedoman Pemberian lzin Mendirikan Bangunan;
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2OO8 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1); 3O. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2OO9 Nomor 2,);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2OOg tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka {Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2OO9 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang O-rganisasi Per-angkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2OLl Nomor 8).
32.Peraturan Daerah ... 6 6
32.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2OIt tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2Olt-2O31 (Lembatar. Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2O11 Nomor 11). Dengrn Persetujuan Bersama DEUIAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII KABUPATEI{ MA"IALENGI(A dan BUPATI MA"IALENGI(A MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTAITG PERUBATIAN ATAS PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN MAJALENGI{A NOMOR 3 TAHUN 2OI7 TENTAITG PEITYELEITGGARAAN IZIN MEIIIDIRIKAN BAI{GUNAN DAN RBTRIBUSI IZIN MENDIRII$N BANGUNAN DI I(ABT'PATEN MA"'ALEITGKA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2}ll tentang Penyelenggaraan lzin Mendirikan Bangunan dan Retribusi lzin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2O11 Nomor 3), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 2 darr angka 4 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Majalengka.
4.Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan ralryat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
6.Kepala SKPD ... 7 7
6.Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
7.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau bank lain yang ditunjuk.
9.Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung. 1O. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan social, budaya, maupun kegiatan khusus.
11.Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah danlatant air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tingga-I.
12.Kalsifikasi Bangunan Gedung adalah sebagai dasar penggolongan bangunan gedung terhadap tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat resiko kebakaran, tingkat zonasi gempa, lokasi, ketinggian bangunan, dan kepemilikan bangunan dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pernenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. L3.Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah peitzinan yang diberikan oleh pemerintahdaerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, danf atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrative dan persyaratan teknis yang berlaku.
14.Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan kepada pemerintah daerah.
15.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
16.Pemilik ... 8 8
16.Pemilik bangunan adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan.
17.Rencana Detail Tata Ruang Kawasan yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah penjabaran rencana tata ruang wilayah Kabupaten Majalengka ke dalam rencana pemanfaatan kawasan, yang memuat zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang {blockptan).
18.Rencana Teknis Ruang Kawasan yar:.g selanjutnya disingkat RTRK adalah rencana tata ruang setiap blok kawasan yang memuat rencana tapak atau tata letak dan tata bangunan beserta prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum.
19.Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rencana bangunan suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan. 2O. Keterangan Rencana Kabupaten Majalengka adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka pada lokasi tertentu.
21.Pembekuan adalah pemberhentian sementara atas IMB akibat penyimpangan dalam pelaksanaan pembanguna"n gedung.
22.Pencabutan adalah tindakan akhir yang dilakukan setelah pembekuan IMB.
23.Pemutihan atau dengan sebutan nama lainnya adalah pemberian IMB terhadap bangunan yang sudah terbangun dikawasan yang belum memiliki RDTLK, RTBL, dan/atau RTRK.
24.Pernbongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, danf atau prasarana dan sarananya.
25.Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari Dinas Instansi terkait.
26.W{ib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
27.Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pemberian izin gangguan.
28.Surat ...9 I
28.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formuiir atau teiah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 3O. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi danf atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
32.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka yang memuat ketentuan pidana"
33.Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan Pasal 26 ayat (41 dihapus sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1)Tarif Retribusi IMB ditinjau kembali paling lama 3 {tiga) tahun sekali. {21 Peninjauan tarif retribusi IMB sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perekonomian.
(3)Penetapan tarif retribusi IMB sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(4)dihapus. pada ayat (1) perkembangan pada ayat (21 Pasal II ... 10 10 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka. Ditetapkan di Maj alengka pada tanggal 3 Februan 2A16 BUPATI MA"'ALEITGI{A, Cap/?td SUTRISITO Diundangkan di Majalengka pada tanggal ] i:'e ;--;:'l-:'-', ,:i,;, NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT (12/2016) Salinan sesuai dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM GUIT GUI{ M.D.. S.H.. M nrP. 196AA3.27 199603 I OO3

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu

Menetapkan

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat
2.Undang-Undang ... 2 3. 2
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 28 Tatrun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor L34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2a\; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nornor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOA\ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OOT tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7251; 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10.Undang-Undang ... 3
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O38), 1 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O 9);
12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA9 Nomor 14O Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O59);
13.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol4 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Ralgrat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO9 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2OO5 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2AO2 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5321;
16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor LaOl;
17.Peraturan Pemerintah ... 4 4
17.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pen5rusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 15O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO8 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8261; 2O. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia T_ahun 2OO8 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a86\;
21.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a139l1,
22.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2OlO tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51O3);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2O1O tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIA Nomor 25, Tartbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2A11 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OlO tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al1 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
24.Peraturan Pemerintah ... 5 5
24.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20ll tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2AA6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26.Peratwran Menteri Pekerjaan Umum Nomor OS/PRT/Ml2AAS tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O1O tentang Pedoman Pemberian lzin Mendirikan Bangunan;
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2OO8 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1); 3O. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2OO9 Nomor 2,);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2OOg tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka {Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2OO9 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang O-rganisasi Per-angkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2OLl Nomor 8).
32.Peraturan Daerah ... 6 6
32.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2OIt tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2Olt-2O31 (Lembatar. Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2O11 Nomor 11). Dengrn Persetujuan Bersama DEUIAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII KABUPATEI{ MA"IALENGI(A dan BUPATI MA"IALENGI(A MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTAITG PERUBATIAN ATAS PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN MAJALENGI{A NOMOR 3 TAHUN 2OI7 TENTAITG PEITYELEITGGARAAN IZIN MEIIIDIRIKAN BAI{GUNAN DAN RBTRIBUSI IZIN MENDIRII$N BANGUNAN DI I(ABT'PATEN MA"'ALEITGKA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2}ll tentang Penyelenggaraan lzin Mendirikan Bangunan dan Retribusi lzin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2O11 Nomor 3), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 2 darr angka 4 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Majalengka.
4.Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan ralryat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
6.Kepala SKPD ... 7 7
6.Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
7.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau bank lain yang ditunjuk.
9.Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung. 1O. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan social, budaya, maupun kegiatan khusus.
11.Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah danlatant air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tingga-I.
12.Kalsifikasi Bangunan Gedung adalah sebagai dasar penggolongan bangunan gedung terhadap tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat resiko kebakaran, tingkat zonasi gempa, lokasi, ketinggian bangunan, dan kepemilikan bangunan dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pernenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. L3.Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah peitzinan yang diberikan oleh pemerintahdaerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, danf atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrative dan persyaratan teknis yang berlaku.
14.Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan kepada pemerintah daerah.
15.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
16.Pemilik ... 8 8
16.Pemilik bangunan adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan.
17.Rencana Detail Tata Ruang Kawasan yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah penjabaran rencana tata ruang wilayah Kabupaten Majalengka ke dalam rencana pemanfaatan kawasan, yang memuat zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang {blockptan).
18.Rencana Teknis Ruang Kawasan yar:.g selanjutnya disingkat RTRK adalah rencana tata ruang setiap blok kawasan yang memuat rencana tapak atau tata letak dan tata bangunan beserta prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum.
19.Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rencana bangunan suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan. 2O. Keterangan Rencana Kabupaten Majalengka adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka pada lokasi tertentu.
21.Pembekuan adalah pemberhentian sementara atas IMB akibat penyimpangan dalam pelaksanaan pembanguna"n gedung.
22.Pencabutan adalah tindakan akhir yang dilakukan setelah pembekuan IMB.
23.Pemutihan atau dengan sebutan nama lainnya adalah pemberian IMB terhadap bangunan yang sudah terbangun dikawasan yang belum memiliki RDTLK, RTBL, dan/atau RTRK.
24.Pernbongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, danf atau prasarana dan sarananya.
25.Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari Dinas Instansi terkait.
26.W{ib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
27.Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pemberian izin gangguan.
28.Surat ...9 I
28.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formuiir atau teiah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 3O. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi danf atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
32.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka yang memuat ketentuan pidana"
33.Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan Pasal 26 ayat (41 dihapus sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1)Tarif Retribusi IMB ditinjau kembali paling lama 3 {tiga) tahun sekali. {21 Peninjauan tarif retribusi IMB sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perekonomian.
(3)Penetapan tarif retribusi IMB sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(4)dihapus. pada ayat (1) perkembangan pada ayat (21 Pasal II ... 10 10 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka. Ditetapkan di Maj alengka pada tanggal 3 Februan 2A16 BUPATI MA"'ALEITGI{A, Cap/?td SUTRISITO Diundangkan di Majalengka pada tanggal ] i:'e ;--;:'l-:'-', ,:i,;, NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT (12/2016) Salinan sesuai dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM GUIT GUI{ M.D.. S.H.. M nrP. 196AA3.27 199603 I OO3