DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (PERDA) ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)yang diajukan sebagaimana dimaksud daIam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana KeIja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan ke daIam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2019;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daIam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten MajaIengkaTahun Anggaran 2019. Mengingat 1. PasaI 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten DaIam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten DaIam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2851);
3.Undang-Undang 2
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, PengeIoIaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasionai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teIah diubah beberapa kaIi, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepaia Daerah dan Wakil Kepaia Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12.Peraturan Pemerintah 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengeIoIaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PeIaporan Keuangan dan Kinelja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan PenyeIenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepaia Daerah Kepada Dewan PerwakiIan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan PenyeIenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang PengeIoIaan Uang NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21.Peraturan Pemerintah 4
21.Peraturan Pemerlntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerlntahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22.Peraturan Pemerlntah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23.Peraturan Pemerlntah Nomor2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24.Peraturan Pemerlntah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
25.Peraturan Pemerlntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerlntah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan PeIaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
26.Peraturan Pemerlntah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Peraturan Pemerlntah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerlntah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
27.Peraturan Pemerlntah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penye1enggaraan Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
28.Peraturan Pemerlntah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan RakYat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
29.Peraturan Pemerlntah 5
29.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6206);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pe1aksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6224);
31.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barangf Jasa Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor33);
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengeIolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengeIolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor310);
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana te1ah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Be1anjaDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penge101aan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor754);
35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744); Sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
36.Peraturan Menteri 6
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Mi1ikDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
39.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 8 seri E);
40.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
41.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Keci1dan Menengah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 5);
42.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 1);
43.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dana Cadangan Investasi Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 5);
44.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
45.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 4).
46.Peraturan Daerah Kabupten Majalengka Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 8);
47.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Kepada PDAMKabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 1); Dengan Persetujuan 7 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA Dan BUPATIMAJALENGKA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2019. Pasall Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan perincian sebagai berikut:
1.Pendapatan Daerah Rp 3.323.697.562.203,96
2.Belanja Daerah
3.Pembiayaan

a.Penerimaan
b.Pengeluaran Rp Surplusf (Devisit)Rp Rp 42.270.522.108,79 Rp 4.000.000.000,00 3.361.968.084.312,75 (38.270.522.108,79) Pembiayaan Netto Rp Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan: Rp .Pasal 2 38.270.522.108,79 0,00

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 473.449.999.992,96;
2. b.Dana Perlmbangan sejumlah Rp 1.715.228.407.900,00;
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp 1.135.019.154.311,00.
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp 143.849.545.385,00;
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp 20.092.014.667,96;
3. c.HasH Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 8.490.898.197,00;
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp 301.017.541.743,00.
(3)Dana Perlmbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri darijenis pendapatan:
1. a.Dana Bagi HasH PajakfBagi HasH Bukan Pajak sejumlah Rp 83.026.386.000,00;
2. b.Dana Alokasi 8
3. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 1.167.367.009.900,00;
4. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 464.835.012.000,00.
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri jenis pendapatan:
1. a.Hibah Pemerintah sejumlah Rp 132.650.000.000,00;
2. b.Dana Darurat sejumlah Rp 0,00;
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp 139.642.898.935,00;
4. b.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp 414.881.243.000,00;
5. c.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp 447.845.012.376,00.

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 1.819.857.336.440,18;
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp 1.542.110.747.872,57.
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai s~umlah Rp 1.270.887.345.845,28;
2. b.Belanja Bunga sejumlah Rp 0,00;
3. c.Belanja Subsidi s~umlah Rp 0,00;
4. d.Belanja Hibah sejumlah Rp 27.416.200.000,00;
5. e.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 400.000.000,00;
6. f.Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp 16.394.156.005,30;
7. g.Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp 502.759.634.589,60;
8. h.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 2.000.000.000,00.
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp 83.835.493.875,00;
2. b.Belanja Barang dan jasa sejumlah Rp 612.662.101.449,46;
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp 845.613.152.548,11 Pasal 4
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:
1. a.Penerimaan sejumlah Rp 42.270.522.108,79;
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp 4.000.000.000,00.
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari Jenis Pembiayaan:
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp 42.001.530.108,79;
2. b.Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00;
3. c.Hasil 9
4. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 0,00;
5. d.Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00;
6. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 0,00;
7. f.Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 268.992.000,00.
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:
1. a.Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00;
2. b.Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 4.000.000.000,00;
3. c.Pengembalian Piutang sejumlah Rp 0,00;
4. d.Pemberlan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00. PasalS Uraian lebih Ianjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
  1. 1.Lampiran 1
  2. 2.Lampiran II
  3. 3.Lampiran 111
  4. 4.Lampiran IV
  5. 5.Lampiran V
  6. 6.Lampiran VI
  7. 7.Lampiran VII
  8. 8.Lampiran VIII
  9. 9.Lampiran IX
  10. 10.Lampiran X I I. Lampiran XI
  11. 12.Lampiran XII
  12. 13.I..ampiranXIII Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan urusan Pemerlntahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Daftar Jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan; 'Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang Belum' Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini; Daftar Dana Cadangan Daerah; dan Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

(1)Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
(2)Keadaan 10
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.Tidak diharapkan teIjadi secara berulang;
3. c.Berada diluar kendali dan pengaruh pemerlntah daerah; dan
4. d.Memiliki danipak yang signifIkan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
(4)Dalam hal beianja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
1. a.Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kineIja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran beIjalan; danfatau
2. b.Memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
(5)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
(6)Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5)mencakup:
1. a.Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran beIjalan; dan
2. b.Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
(7)Penjadwalan ulang pencapaian target kineIja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran beIjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
(8)Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
(9)Dalam hal keadaan darurat teIjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerlntah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 8

Apabila ada program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, OAKdan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus atau spesillk serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat danf atau mendesak lainya, yang belum cukup tersedia danfatau belum dianggarkan dalam APBD, maka sambil menunggu perubahan Peraturan Daerah Tentang APBD, Pemerlntah Daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melaksanakan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD; Pasal 9 11 ". Pasa19 Apabila program dan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 8, teIjadi setelah perubahan APBD ditetapkan, maka Pemerintah Daerah menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka. Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 20 Desember 2018 BUPATI MAJALENGKA ttd KARNA SOBAHI Diundangkan di Majalengka pada tanggal 20 Desember 2018 SEKRETARlSDAERAH KABUPATENMAJALENGKA, ~\Tk--' AH~J)J'KIN = LEMBARANDAERAHKABUPATENMAJALENGKATAHUN2018 NOMOR4 Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALABAGIANHUKUM SETDA KABUPATENMAJALENGKA, -.......::_--~, GUN GUN M.D., 8.8., M.Pd. NIP. 19680327 199603 1 003 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT(4/261/2018).

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…