DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 21 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkan batas istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURANDAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2020. Pasall

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan Arus Kas;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas;
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a.Pendapatan
b.Belanja Surplus/ (Defisit)
c.Pembiayaan - Penerimaan - Pengeluaran Pembiayaan Netto dalam Pasal 1 ayat (1) Rp3.239.509.344.776,06 Rp3.225.169.974.376,OO RpI4.339.370.400,06 Rpl04.581.310.809,75 Rp3.000.000.000,OO Rp 10 1.581.31 0.809,75 Pasal 3 8 8 Pasal 3 Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
a.Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp84.134.998.214,77 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp3.323.644.342.990,83
2. 2.Realisasi Rp3.239.509.344.776,06 Selisih Lebih Rp84.134.998.214,77
b.Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah RpI97.165.582.671,58 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp3A22.335.557.047,58
2. 2.Realisasi Rp3.225.169.974.376,00 Selisih Lebih RpI97.165.582.671,58
c.Selisih Anggaran dengan realisasi SurplusjDefisit sejumlah RpI13.030.584A56,81 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Defisit setelah Perubahan (Rp98.691.214.056,75)
2. 2.Realisasi surplus Rp14.339.370AOO,06 Selisih Lebih RpI13.030.584A56,81 Rpl01.691.214.056,75 Rpl04.581.310.809,75 Rp2.890.096.753,00
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan Pembiayaan Rp2.890.096.753,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah peru bahan
2. 2.Realisasi Selisih Lebih sejumlah Rp3.000.000.000,00 Rp3.000.000.000 ,00 RpO,OO Rp5.288.063.357.912,35 Rp59.816.390.720,33 Rp5.228.246.967.192,02
e.Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah RpO,OOdengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah peru bahan
2. 2.Realisasi Selisih Lebih
f.Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp2.890.096.753,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Pembiayan Netto setelah perubahan Rp98.691.214.056,75
2. 2.Realisasi Rpl01.581.310.809,75 Selisih Lebih Rp2.890.096.753,00 Pasal 4 Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasall ayat (1)hurufb per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :
a.Jumlah Aset
b.Jumlah Kewajiban
c.Jumlah Ekuitas Dana Pasal 5 9 (Rp749.197.425.236,00) RpO,OO RpO,OO Rpl15.847.804.108,26 Rp2.818.919.165.837,51 Rp2.444.894.061.232,73 (Rp298.185.700,00) Rp373.726.918.904,78 Rp4.816.822.681.729,63 Rp5.228.246.967.192,02 9 Pasal 5 Laporan ArusKas sebagaimana dimaksud dalam Pasall ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhirsampal dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:
a.Saldo Kas 1 Januari 2020 Rp84.207.124.474,00
b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp744.087.370.923,00
c.Arus kas dari aktivitas investasi aset non. keuangan
d.Arus kasdari aktivitas pembiayaan
e.Arus kas dari aktivitas non anggaran
f.Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2020 Pasal 6 Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:
a.Jumlah Pendapatan Operasional
b.Jumlah Beban Operasional
c.SurplusjDefisit Non Operasional
d.SurplusjDefisit

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya RplO1.422.222.056,75
b.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun berkenaan Rp1l5.920.681.209,81 Pasal 8 Laporan Perubahan Ekuitassebagimanadimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
a.Ekuitas awal
b.Ekuitas Akhir Pasa19 Catatan atasLaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. PasallO Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturari Daerah ini, yang terdiri dari:
a.Lampiran I 10
a.Lampiran I Lampiran 1.1 Lampiran 1.2 Lampiran 1.3
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
i.Lampiran IX
j.Lampiran X
k.Lampiran XI
1. 1.Lampiran XII
m.Lampiran XIII
n.Lampiran XIV
o.Lampiran XV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII
s.Lampiran XIX Lampiran 1.4 10 Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah; Reakapitulasi realisasi anggatan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang tak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a.Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerahjperusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
b.Laporan kineIja tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 13 11 11

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka. Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 21 September 2021 BUPATIMAJALENGKA ttd KARNASOBAHI Diundangkan di Majalengka pada tanggal 21 September 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA, ttd EMAN SUHERMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021 NOMOR 4 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA, PROVINSI JAWA BARAT (4/142/2021). Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM ~~ KABUPATEN MAJALENGKA, DEDE SUPENA NURBAHAR NIP 19651225 198503 1 003

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…