DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 6 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan mengatur tentang Program Pembangunan Daerah; Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; Pengendalian dan Evaluasi; Perubahan RPJPD;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ...);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA dan BUPATI MAJALENGKA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

BAB I

: PENDAHULUAN Berisi tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta uraian mengenai keterkaitan antara dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Majalengka.
4.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah Kabupaten.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Berisi uraian mengenai Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, dan Aspek Pelayanan Umum dan Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025 .

Pasal 2

(1)Program pembangunan daerah periode tahun 2025- 2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD dan merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyusunan:
1. a.RPJMD
2. b.RTRW Kabupaten; dan
3. c.dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Pasal 3

(1)Periodisasi pembangunan jangka panjang daerah dibagi dalam tahapan pembangunan jangka menengah dengan tahun perencanaan yang disesuaikan dengan masa jabatan Bupati dan Wkil Bupati.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sebagai tahapan RPJPD yang memuat visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025 - 2045

Pasal 4

Sistematika RPJPD adalah sebagai berikut:

BAB V

: ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK Berisi uraian atah kebijakan sebagai kerangka kerja pembangunan per 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi daerah yang sejalan dengan arah kebijakan dalam mendukung perwujudan visi Indonesia Emas Tahun 2045, termasuk uraian sasaran pokok yang merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan perwujudan visi RPJPD Tahun 2025-2045 dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

Pasal 5

Uraian substansi RPJPD Tahun 2025-2045 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PERUBAHAN RPJPD

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup teijadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 8

Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 6), masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu Rencana Pembangunan Daerah tersebut.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka. Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 30 Agustus 2024 Pj. BUPATI MAJALENGKA, ttd DEDI SUPANDI Diundangkan di Majalengka pada tanggal 30 Agustus 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA, ttd AERON RANDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024 NOMOR 4 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT (4/147/2024). Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM - -- KABUPATEN MAJALENGKA, 19751231 200501 1 031

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…