DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak daerah dan pungutan daerah dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang perubahan Pasal 10, perubahan Pasal 12, penghapusan Pasal 84, penghapusan Pasal 88, penghapusan Pasal 92, penghapusan Pasal 96, penghapusan Pasal 99 ayat (3), penghapusan Pasal 104, penghapusan Pasal 100, penghapusan Pasal 114, penghapusan Pasal 114, penghapusan Pasal 118, penghapusan Pasal 122, penghapusan Pasal 130, penghapusan Pasal 134, penghapusan Pasal 143, penghapusan Pasal 148, antara Pasal 155 dan Pasal 156 dimasukkan 1 (satu) pasal, peraturan Pasal 167 diubah, Ketentuan Lampiran I diubah, Ketentuan Lampiran II diubah, Ketentuan Lampiran IV diubah, Ketentuan Lampiran IX diubah, Ketentuan Lampiran X diubah, Ketentuan Lampiran XI.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan kepentingan umum dan kebijakan fiskal nasional, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 23841 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan - 2 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 1 1 3 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2 0 1 0 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0 Nomor 1 1 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5 1 6 1 ) ;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA dan BUPATIMAJALENGKA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. - 3 Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 7), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

( 1 ) Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen).

(2)Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen)
(3)Untuk objek PBB-P2 dengan luas diatas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) yang tidak dimanfaatkan, dikenakan tarif PBB-P2 sebesar 0,30% (nol koma tiga nol persen).

2.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

( 1 ) Wilayah PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

(2)Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/ atau Bangunan berikut berada:
1. a.laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
2. b.Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.
  1. 3.Pasal 84 dihapus.
  2. 4.Pasal 88 dihapus.
  3. 5.Pasal 92 dihapus.
  4. 6.Pasal 96 dihapus.
  5. 7.Ketentuan Pasal 99 Ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- 4 ( 1 ) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

(2)Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan (contoh):
1. a.pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/ atau jangka waktu pelayanan;
2. b.pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/ atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
3. c.pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/ atau jangka waktu pemakaian tern pat parker;
4. d.pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/ atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
5. e.pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan dan/ atau jenis Kendaraan Bermotor.
(3)dihapus

8.Pasal 104 dihapus.
9.Pasal 1 1 0 dihapus.
10.Pasal 1 1 4 dihapus. 1 1. Pasal 1 1 8 dihapus. 1 2 . Pasal 122 dihapus. 1 3 . Pasal 130 dihapus.
14.Pasal 134 dihapus.
15.Pasal 143 dihapus.
16.Pasal 148 dihapus.
17.Di antara Pasal 155 dan Pasal 156 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 155A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 155A

( 1 ) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib: - 5

a.Meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan;dan
b.Melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/ atau akta atas tanah dan/ atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2)Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.Denda sebesar Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
2. b.Denda sebesar Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(3)Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
1. a.Meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
2. b.melaporkan risalah lelang kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(4)Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

18.Ketentuan Pasal 167 diubah, sehingga Pasal 167 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 167

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dan Pasal 165 merupakan pendapatan negara.

19.Ketentuan Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
20.Ketentuan Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. - 6 2 1 . Ketentuan Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
22.Ketentuan Lampiran IX Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
23.Ketentuan Lampiran X Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
24.Ketentuan Lampiran XI Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap pengundangan penempatannya Majalengka. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan dalam Berita Daerah Kabupaten Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 2 1 November 2025 BUPATI MAJALENGKA, ttd EMAN SUHERMAN Diundangkan . . . - 7 Diundangkan di Majalengka pada tanggal 2 1 November 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA, ttd AERON RANDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025 NOMOR 4 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA, PROVINS! JAWA BARAT (4/218/2025) Salinan sesuai dengan aslinya, 5 1 2 3 1 200501 1 031 RUKMAN K . S.H. M.H. A BAGIAN HUKUM NAVARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA, $ , \ �JA. - 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH I. UMUM Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewajiban Masyarakat untuk membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam peraturan perundang undangan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah. Selain sebagai bentuk partisipasi masyarakat, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat pula difungsikan sebagai pendorong atau penggerak perekonomian Daerah untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk di Kabupaten Majalengka. Dalam rangka menyesuaikan ketentuan daerah dengan dinamika kepentingan umum serta arah kebijakan fiskal nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2023 dipandang perlu untuk ditinjau kembali. Peninjauan ini dimaksudkan gunamemberikan arah yang lebih jelas, landasan hukum yang memadai, serta kepastian hukum dalam pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan senantiasa mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, serta selaras dengan kebijakan fiskal nasional. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 Cukup jelas. Angka 10 Cukup jelas. - 9 Angka 1 1 Cukup jelas. Angka 12 Cukup jelas. Angka 13 Cukup jelas. Angka 14 Cukup jelas. Angka 15 Cukup jelas. Angka 16 Cukup jelas. Angka 17 Cukup jelas. Angka 18 Cukup jelas. Angka 19 Cukup jelas. Angka 20 Cukup jelas. Angka 2 1 Cukup jelas. Angka 22 Cukup jelas. Angka 23 Cukup jelas. Angka 24 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 4

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…