DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah (Perda) ini diatur tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024. Diatur tentang Prinsip Dana Cadangan; Tujuan Dana Cadangan; Besaran dan Sumber Dana Cadangan; Penempatan Dana Cadangan; Jenis Pengeluaran dan Penggunaan Dana Cadangan; Penatausahaan dan Pertanggungjawaban.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa guna membiayai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024 yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, perlu membentuk dana cadangan;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang 2
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11.Peraturan 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Dang NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
19.Peraturan 4
19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penge101aanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323). Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENMAJALENGKA dan BUPATIMAJALENGKA Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKATAHUN2024.

BAB II

PRINSIPDANACADANGAN Pasal 2 Prinsip Dana Cadangan :

Pasal 5

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD,kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu. BABV PENEMPATANDANACADANGAN Pasal 6

(1)Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
(2)Rekening 6
(2)
(3)Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa deposito pada Bank Pemerintah. Bunga deposito yang diperoleh dari rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peratunm perundang-undangan. BABVI JENIS PENGELUARANDAN PENGGUNAANDANACADANGAN Pasal 7 Pengeluaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, seSUal dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Penggunaan dana cadangan sesuai dengan tujuan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mulai dilaksanakan sesuai kebutuhan.
(2)Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2023. BABVII PENATAUSAHAANDANPERTANGGUNGJAWABAN Pasal 9
(1)Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai peruntukannya, maka Dana Cadangan tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
(2)Dalam hal Dana Cadangan tidak dipergunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan peraturan perundang-undangan, perubahan sistem pemilihan danf atau adanya perubahan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka Dana Cadangan dipindahkan ke dalam rekening Kas Umum Daerah pada Tahun Anggaran 2024.
(3)Kekurangan biaya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dianggarkan pada APBDTahun Anggaran berkenaan.
(4)Dalam hal terdapat sisa anggaran Dana Cadangan pada saat kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah selesai dilaksanakan, wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. Pasall0 Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban APBD.
(2)Pertanggungjawaban pengelolaan dana cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka. Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 18 Oktober 2021 BUPATI MAJALENGKA ttd KARNASOBAHI Diundangkan di Majalengka pada tanggal 18 Oktober 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA ttd EMAN SUHERMAN LEMBARANDAERAH KABUPATENMAJALENGKATAHUN 2021 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT(6/168/2021). Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALABAGIAN HUKUM SEKRETARIATDAERAH KABUPATENMAJALENGKA, DEDE SUPENA NURBAHAR NIP 19651225 198503 1 003 PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENMAJALENGKA NOMOR 5 TAHUN2021 TENTANG PEMBENTUKANDANACADANGANPEMILIHANBUPATIDAN WAKILBUPATIMAJALENGKATAHUN2024 I. UMUM Untuk membiayai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024 yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu membentuk dana cadangan. Pembentukan dana cadangan tersebut dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah membentuk dana cadangan guna membiayai penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahim 2024 yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang. Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024. II. PASALDEMIPASAL Pasal 1 Cukup jelas.

BAB VIII

KETENTUANPENUTUP Pasal 12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 2

Cukup jelas. Pasa13 Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas. Pasa17 Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas. Pasa19 Cukup jelas. Pasal 10 9 Pasall0 Cukup jelas. Pasalll Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 8

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…