DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 18 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Tanggungjawaban Dan Wewenang, RISPK, Persyarakatan Teknis Sistem Proteksi Kabakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan, Manajemen Proteksi kebakaran, Pencegahan Kebakaran, Penanggulangan Kebakaran, Kerjasama, Rehabilitasi Dan Rekontruksi, Sarana Dan Prasarana Pemadam Kebakaran, Partisip[asi Masyarakat, Pembinaan Dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Penyidikan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kebakaran merupakan suatu bencana dan bahaya yang mengancam keselamatan maupun harta benda yang dapat menghambat pembangunan dan kelangsungan hidup masyarakat;
b.bahwa kebakaran mengakibatkan timbulnya kerugian materil maupun immateril sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara komprehensif, efektif, dan responsif;
c.bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran diperlukan pengaturan mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;

i.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1958 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. 6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 7.Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 143 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor ii);
12. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
13. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 6) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA dan BUPATI MAJALENGKA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Majalengka.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebakaran.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan pemerintahan bidang Kebakaran.
7.Petugas adalah petugas di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Majalengka di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang mendapatkan pendelegasian wewenang dari Bupati.
8.Masyarakat adalah masyarakat kabupaten Majalengka.
9.Kebakaran adalah suatu peristiwa yang tidak terkendali sebagai akibat reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat yang disertai dengan timbulnya api atau penyalaan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, dan ekologi.
10.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan dan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, pergudangan maupun kegiatan khusus.
11.Bangunan Perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
12.Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
13.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
14.Kendaraan bermotor umum adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukan untuk melayani masyarakat umum.
15.Kendaraan bermotor khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukan untuk mengangkut bahan berbahaya.
16.Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan Kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan, dan bangunan.
17.Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSCK adalah bagian dari RISPK yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum terjadi kebakaran terjadi.
18.Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSPK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum Kebakaran terjadi.
19.Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK adalah bagian dari RISPK yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi saat Kebakaran dan bencana terjadi.
20.Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan adalah sistem yang terdiri dari peralatan, kelengkapan, dan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi pasif maupun cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya Kebakaran.
21.Sistem proteksi kebakaran pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
22.Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksiaan kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti springkler, pipa tegak dan slang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia, seperti alat pemadam yang kebakaran dan pemadam khusus.
23.Manajemen Proteksi Kebakaran adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasarana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak Kebakaran.
24.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
25.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
26.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
27.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah.
28.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran dimaksudkan untuk mewujudkan Bangunan Gedung, bangunan perumahan, Taman Hutan Raya, kendaraan bermotor, dan bahan berbahaya beracun yang aman terhadap bahaya Kebakaran melalui penerapan manajemen proteksi penanggulangan bahaya Kebakaran yang efektif dan eflsien

BAB III

TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
(2)Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi:
1. a.membangun sistem ketahanan kebakaran lingkungan;
2. b.melaksanakan pelayanan dan evakuasi korban kebakaran sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
3. c.pengalokasian dana pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 4

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi:

a.penetapan kebijakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di daerah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah; dan
b.pelaksanaan kebijakan keija sama dalam penanggulangan kebakaran dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain.

BAB IV

RISPK

Pasal 5

(1)Bupati menyusun RISPK dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan terhadap bahaya Kebakaran di Daerah.
(2)RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
1. a.rekomendasi teknis dari Dinas;
2. b.rencana tata ruang wilayah pada bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran serta bencana lain; dan
3. c.analisis risiko Kebakaran dan bencana yang pernah teijadi.
(3)RISPK disusun sebagai arahan untuk penanganan masalah kebakaran selama 10 (sepuluh) tahun ke depan dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan kebutuhan.
(4)RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana lainnya.

Pasal 6

(1)RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi ketentuan mengenai:
1. a.RSCK; dan
2. b.RSPK.
(2)RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan:
1. a.pencegahan Kebakaran;
2. b.pemberdayaan peran masyarakat;
3. c.pcmadaman Kebakaran; dan
4. d.penyelamatan dan harta benda.
(3)RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.kriteria penyusunan RISPK;
2. b.penetapan sasaran;
3. c.identifikasi masalah;
4. d.kedudukan dokumen RISPK; dan
5. e.keluaran dokumen RISPK.

Pasal 7

(1)RSCK memuat layanan pemeriksaan keandalan Bangunan Gedung dan lingkungan terhadap Kebakaran, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan Peraturan Daerah.
(2)Penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit memuat:
1. a.kriteria RSCK;
2. b.lingkup kegiatan RSCK;
3. c.identifikasi risiko Kebakaran;
4. d.analisis permasalahan; dan
5. e.rekomendasi pencegahan Kebakaran.

Pasal 8

(1)RSPK memuat layanan tentang pemadaman dan penyelamatan serta harta benda di Daerah.
(2)Penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit memuat:
1. a.kriteria RSPK;
2. b.lingkup kegiatan RSPK;
3. c.identifikasi risiko Kebakaran;
4. d.analisis permasalahan; dan
5. e.rekomendasi penaggulangan Kebakaran.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PERSYARATAN TEKNIS SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN

Pasal 10

(1)Persyaratan teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan meliputi:
1. a.ketentuan umum;
2. b.akses dan pasokan air untuk pemadaman Kebakaran;
3. c.sarana penyelamatan;
4. d.sistem proteksi Kebakaran pasif;
5. e.sistem proteksi Kebakaran aktif;
6. f.utilitas Bangunan Gedung;
7. g.pencegahan Kebakaran pada Bangunan Gedung;
8. h.pengelolaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; dan
9. i.pengawasan dan pengendalian.
(2)Ketentuan mengenai persyaratan teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…