DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Asas Dan Prinsip, Maksud Dan Tujuan, Peran Pemerintah Daerah, subjek, Hak Dan Kewajiban, Program Dan Bidang Kerja, Peran serta Masyarakat, Kelembegaan, Pembiayaan, Fasilitas, Pelaporan Dan Evaluasi, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Sanksi, Penyelesaian Sengketa, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabu paten Majalengka yang merupakan bagian integral dari penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka;
b.bahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
c.bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan serta lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat;
d.bahwa agar pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan memperoleh basil yang optimal, maka kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi 2 BUPATI MAJALENGKA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGANPERUSAHAAN PERATURANDAERAH KABUPATENMAJALENGKA BUPATIMAJALENGKA PROPINSI JAWA BARAT SALIN AN Menimbang I SALINAN I Menimbang BUPATIMAJALENGKA PROPINSI JAWA BARAT PERATURANDAERAHKABUPATENMAJALENGKA NOMOR6 TAHUN2022 TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DANLINGKUNGANPERUSAHAAN DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIMAJALENGKA,
a.bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Majalengka yang merupakan bagian integral dari penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka;
b.bahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
c.bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan serta lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat;
d.bahwa agar pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan memperoleh hasil yang optimal, maka kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi 2 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 3 1. bersinergi dengan program Pernerintah Kabupaten Majalengka;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Mengingat: bersinergi dengan program Pemerintap Kabupaten Majalengka;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
1. 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. 4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. 6.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 3 Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. 7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. 8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. 9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. 10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 ten tang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
10. 11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 .4 - 3 -- 3 - Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana te1ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. 7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12. 8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. 9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
14. 10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana te1ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
15. 11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penge101aan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana te1ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 .4
16. 18.Peraturan 5 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. 12.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
18. 13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 5305);
21. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 1 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138); - 4 -- 4 - 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
22. 12.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
23. 13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
24. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 5305);
26. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
27. 17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138);
28. 18.Peraturan 5

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka;
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Majalengka;
4.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility, adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan 6 BABI KETENTUANUMUM PERATURANDAERAHTENTANGTANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGANPERUSAHAAN MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENMAJALENGKA dan BUPATIMAJALENGKA
18.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12); MenetapkanMenetapkan
18.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATBAERAH KABUPATENMAJALENGKA dan BUPATIMAJALENGKA MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAHTENTANGTANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGANPERUSAHAAN

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka;
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Majalengka;
4.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility, adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan 6 menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat;
5.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut TJSLPadalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya
6.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta, milik Negara,maupun milik Daerah yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
7.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung;
8.Pembangunan berkelanjutan adalah upaya dasar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan umum dan peningkatan ekonomi dengan menjaga mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
9.Peran serta masyarakat adalah hak yang melekat pada setiap orang perseorangan atau kelompok yang meliputi hak kesejahteraan serta keadilan sosial untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
10.Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan 7 - 6 --6 - menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat;
5.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya
6.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta, milik Negara, maupun milik Daerah yang mempekerjakan pekerjafburuh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
7.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung;
8.Pembangunan berkelanjutan adalah upaya dasar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan umum dan peningkatan ekonomi dengan menjaga mutu hidup generasi mas a kini dan generasi masa depan;
9.Peran serta masyarakat adalah hak yang melekat pada setiap orang perseorangan atau kelompok yang meliputi hak kesejahteraan serta keadilan sosial untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
10.Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan 7
1.penyelesaian 8

a.peran Pemerintah Daerah;
b.subjek;
c.hak dan kewajiban;
d.program dan bidang kerja;
e.peran serta masyarakat;
f.kelembagaan;
g.pembiayaan;
h.fasilitas;
1. 1.pelaporan dan evaluasi;
j.pembinaan dan pengawasan;
k.ketentuan sanksi;

Pasal 2

Ruang lingkup TJSLP dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

11.Fasilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah bentuk penghargaan, dan/atau kemudahan yang diberikan pemerintah daerah bagi perusahaan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
12.Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang bersumber dari keuntungan atau dianggarkan sebagai biaya operasional perusahaan, serta bentuk kontribusi lainnya yang diadakan dari sumber kekayaan perusahaan;
13.Forum TJSLP adalah suatu lembaga/wahana yang diinisiasi oleh unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan di fasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten yang bertujuan mengoptimalkan implementasi peran dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. - 7 -- 7 - perusahaan yang bersangkutan;
11.Fasilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah bentuk penghargaan, dan/ atau kemudahan yang diberikan pemerintah daerah bagi perusahaan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
12.Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang bersumber dan keuntungan atau dianggarkan sebagai biaya operasional perusahaan, serta bentuk kontribusi lainnya yang diadakan dari sumber kekayaan perusahaan;
13.Forum TJSLP adalah suatu lembaga/wahana yang diinisiasi oleh unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan di fasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten yang bertujuan mengoptimalkan implementasi peran dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

a.peran Pemerintah Daerah;
b.subjek;
c.hak dan kewajiban;
d.program dan bidang kerja;
e.peran serta masyarakat;
f.kelembagaan;
g.pembiayaan;
h.fasilitas;
1. 1.pelaporan dan evaluasi;
j.pembinaan dan pengawasan;
k.ketentuan sanksi; 1.penyelesaian 8
b.profesional 9

BAB II

RUANGLINGKUP Pasa12 Ruang lingkup TJSLP dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

Pasal 4

(1)Asas penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud Pasal 3 dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip:
1. a.kesadaran umum;
2. b.kepedulian;
3. c.keterpaduan;
4. d.kepatuhan hukum dan etika bisnis;
5. e.keberpihakan;
6. f.kemitraan;
7. g.mutualistis;
8. h.tidak diskriminatif; dan
  1. 1.koordinatif;
(2)Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman :
1. a.manajemen yang sehat;

Pasal 3

TJSLP dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.keterpaduan;
d.partisipatif dan aspiratif;
e.keterbukaan;
f.berkelanjutan;
g.kemandirian;
h.berwawasan lingkungan; dan
1. 1.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi - 8 -- 8 -
2. 1.penyelesaian sengketa; BABIII ASASDANPRINSIP
a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.keterpaduan;
d.partisipatif dan aspiratif;
e.keterbukaan;
f.berkelanjutan;
g.kemandirian;
h.berwawasan lingkungan; dan
1. 1.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi

(1)Asas penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud Pasa13 dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip:
1. a.kesadaran umum;
2. b.kepedulian;
3. c.keterpaduan;
4. d.kepatuhan hukum dan etika bisnis;
5. e.keberpihakan;
6. f.kemitraan;
7. g.mutualistis;
8. h.tidak diskriminatif; dan
  1. 1.koordinatif;
(2)Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman :
1. a.manajemen yang sehat;
2. b.profesional 9 terkoordinasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
3. c.terwujudnya kepastian hukum bagi perusahaan dalam 10 maupun masyarakat pada umumnya;
(2)Tujuan khusus TJSLP adalah:
1. a.terwujudnya pedoman yang jelas ten tang TJSLP termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak- pihak yang menjadi pelakunya;
2. b.terpenuhinya penyelenggaraan TJSLP yang

BAB III

ASAS DANPRINSIP I. penyelesaian sengketa;

Pasal 6

(1)Tujuan umum TJSLP adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar,

Pasal 5

Maksud Peraturan Daerah ini adalah : ( 1) Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSLP di Kabu paten Majalengka;

(2)Mensinergikan pelaksanaan Program TJSLP dalam mendorong pencapaian program pembangunan di Kabupaten Majalengka.
1. b.profesional;
2. c.transparan;
3. d.akuntabilitas;
4. e.kreatif dan inovatif;
5. f.terukur;
6. g.program perbaikan berkelanjutan - 9 -- 9 -
7. b.profesional;
8. c.transparan;
9. d.akuntabilitas;
10. e.kreatif dan inovatif;
11. f.terukur;
12. g.program perbaikan berke1anjutan BABIV MAKSUDDANTUJUAN
(1)Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSLP di Kabupaten Majalengka;
(2)Mensinergikan pelaksanaan Program TJSLP dalam mendorong pencapaian program pembangunan di Kabupaten Majalengka.
(1)Tujuan umum TJSLP adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya;
(2)Tujuan khusus TJSLP adalah:
1. a.terwujudnya pedoman yang je1as tentang TJSLP termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak- pihak yang menjadi pe1akunya;
2. b.terpenuhinya penye1enggaraan TJSLP yang terkoordinasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
3. c.terwujudnya kepastian hukum bagi perusahaan dalam 10

BAB IV

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 8

Dalam pelaksanaan TJSLP Pemerintah Daerah Kabupaten berperan:

a.memberikan pemahaman kepada Perusahaan agar peduli pada sosial dan lingkungan di Daerah Kabupaten;
b.menyampaikan informasi dan data guna menyelaraskan program TJSLP dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten;
c.merumuskan sinergisitas antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Perusahaan dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah Kabupaten;
d.memfasilitasi terbentuknya Forum TJSLP dalam pelaksanaan 11 BABV PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

TJSLP diselenggarakan dengan memperhatikan aspek kearifan lokal masyarakat Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan TJSLP secara terpadu dan berdaya guna;

d.melindungi perusahaan dari pungutan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;
e.meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya;
f.terwujudnya pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan TJSLP; dan
g.terealisasinya apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan TJSLP dengan memberi penghargaan serta pemberian fasilitas lain yang dapat membantu perusahaan yang tidak bertentangan dengan undang-undang. - 10 -- 10 - dalam melaksanakan TJSLP secara terpadu dan berdaya guna;
d.melindungi perusahaan dari pungutan yang dilakukan oleh pihak -pihak yang tidak berwenang;
e.meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya;
f.terwujudnya pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan TJSLP; dan
g.terealisasinya apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan TJSLP dengan memberi penghargaan serta pemberian fasilitas lain yang dapat membantu perusahaan yang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…