DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Majalengka Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Majalengka (Perseroda) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang nama dan tempat kedudukan; maksud dan tujuan; kegiatan usaha; jangka waktu; modal; perubahan kegiatan usaha;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum dan Nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Majalengka menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Majalengka (Perseroda); Mengingat : 1. Undang-Undang Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 SALINAN tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6.Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79/OJK);
9.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 13/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81/OJK);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA dan BUPATI MAJALENGKA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NOMENKLATUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN MAJALENGKA MENJADI PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MAJALENGKA (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Majalengka.
4.Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
5.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.
6.PT Bank Perekonomian Rakyat Majalengka (Perseroda) yang selanjutnya disebut Bank Majalengka adalah BPR yang kepemilikan modal/sahamnya terdiri dari Pemerintah Daerah yang memiliki hak suara khusus sebagai pemegang modal/saham mayoritas atau pemegang saham pengendali melalui penyertaan modal langsung dari anggaran pendapatan belanja Daerah yang merupakan kekayaan Daerah dipisahkan dan pihak ketiga dan/atau masyarakat sebagai pemegang modal/saham lainnya.
7.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang Saham Bank Majalengka yang memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada dewan komisaris atau direksi dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar atau Akta Pendirian Bank Majalengka berikut perubahannya.
10.Modal Dasar adalah modal dasar Bank Majalengka yang harus dipenuhi oleh pemegang saham dalam jangka waktu tertentu dan/atau batasan maksimal seluruh nilai saham yang dapat diterbitkan oleh Bank Majalengka yang besarannya ditetapkan RUPS dan tercantum dalam Peraturan Daerah dan/atau Anggaran Dasar.
11.Saham adalah bukti kepemilikan modal Bank Majalengka.
12.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada badan usaha milik daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat KabupatenMajalengka yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 8), diubah bentuk badan hukum dan nomenklatur menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Majalengka (Perseroda) yang selanjutnya disebut Bank Majalengka.

Pasal 3

(1)Kantor Pusat Bank Majalengka berkedudukan di ibukota Daerah;
(2)Bank Majalengka dapat membuka kantor wilayah, kantor cabang, sentra keuangan khusus, kantor kas dan terminal perbankan elektronik dan pelayanan perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud Pendirian Bank Majalengka, untuk:

a.meningkatkan peran dan fungsi Bank Majalengka sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang berkegiatan usaha dibidang perbankan dalam mendorong peningkatan perekonomian daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah; dan
b.memperkuat daya saing dalam mengantisipasi perkembangan industri perbankan baik secara regional maupun nasional.

Pasal 5

Tujuan pendirian Bank Majalengka, untuk:

a.meningkatkan produktivitas para pelaku usaha kecil dan mikro dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah melalui pelayanan dan penyediaan produk dan jasa perbankan yang dikelola dengan prinsip tata kelola yang sehat, profesional, transparan dan akuntabel;
b.memperluas jaringan, produk dan jasa layanan perbankan kepada masyarakat di Daerah;
c.meningkatkan permodalan bank dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta berinvestasi dengan menanamkan modalnya dalam bentuk penyertaan Saham kepada Bank Majalengka;
d.menerapkan prinsip tata kelola yang baik pada Bank Majalengka; dan
e.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1)Kegiatan usaha Bank Majalengka, meliputi:
1. a.menghimpun dana dari masyarakat termasuk Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.menyalurkan dana dalam bentuk kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah;
3. c.menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
4. d.melakukan kegiatan transfer dana baik kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
5. e.melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
6. f.melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan;
7. g.melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerjasama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
8. h.melakukan kegiatan pengalihan piutang;
9. i.membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan dalam jasa layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
10. j.menjalankan usaha perbankan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha Bank Majalengka sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Majalengka dapat memanfaatkan teknologi informasi.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 7

Bank Majalengka didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MODAL

Pasal 8

(1)Modal dasar Bank Majalengka ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang terdiri dari seluruh nilai nominal Saham, dengan komposisi kepemilikan Saham terdiri atas;
1. a.Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang Saham mayoritas dan/atau pemegang Saham pengendali paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari modal dasar atau Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) dan memiliki hak suara khusus dalam RUPS; dan
2. b.Pemegang Saham lainnya paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal dasar atau Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
(2)Pemerintah Daerah menyetorkan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
(3)Penyetoran modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada setiap tahun dan terpenuhi seluruhnya paling lambat tahun 2034.
(4)Penyetoran modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Dalam hal penyertaan modal dari pemegang saham lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum terpenuhi dalam jangka waktu tertentu sesuai yang ditetapkan RUPS, maka dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Sumber pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan melalui:
1. a.penyertaan modal Pemerintah Daerah;
2. b.penyertaan modal dari pemegang saham lainnya;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya yang meliputi:
  1. 1.kapitalisasi cadangan;
  2. 2.keuntungan revaluasi aset; dan
  3. 3.agio Saham.
(2)Penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
1. a.uang yang berasal dari APBD; dan
2. b.barang milik Pemerintah Daerah yang dinilai riil pada saat dijadikan penyertaan modal dengan melakukan penaksiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penyertaan modal sebagai dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(4)Penyertaan modal dari pemegang saham lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berasal dari perorangan dan/atau badan hukum Indonesia,
(5)Penyertaan modal yang berasal dari perorangan dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang berasal dari dana pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain;
(6)Hibah dan sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Saham diterbitkan dalam bentuk Saham atas nama.
(2)Jenis dan nilai nominal Saham ditetapkan dalam RUPS;
(3)Setiap pemegang Saham, tunduk dan patuh pada semua keputusan yang ditetapkan dalam RUPS;
(4)Daftar pemegang Saham, pemindah tanganan Saham dan duplikat Saham ditetapkan dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

(1)Bank Majalengka dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal;
(2)Penawaran umum efek melalui pasar modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk efek bersifat ekuitas;
(3)Dalam hal Bank Majalengka akan melakukan penawaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…