DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Majalengka

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini Diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 2 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAJALENGKA, Mengingat Menimbang: PERATURAN DAERAH KABUPATENMAJALENGKA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2022 BUPATIMAJALENGKA PROVINS! JAWA BARAT SALIN ANI SALINAN I BUPATIMAJALENGKA PROVINSIJAWA BARAT PERATURANDAERAH KABUPATENMAJALENGKA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN2022 DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATI MAJALENGKA, Menimbang: Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerab tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Tabun Anggaran 2022;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 1950) sebagaimana telab diubab dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 2 Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 - 2 -- 2 - Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4028);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12.Peraturan .4 - 3 -- 3 - Nomor 11 Tabun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintab Pengganti Undang- Undang nomor 1 Tabun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubab dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ten tang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2021 Nomor 246, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
10.Peraturan Pemerintab Nomor 109 Tabun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerab dan Wakil Kepala Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tabun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tabun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 48, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tabun 2012 tentang Perubaban Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tabun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2012 Nomor 171, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12.Peraturan .4
17.Peraturan 5
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); - 4 --4 -
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomer 4575);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana teIah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 5155);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang PengeloIaan Uang NegarajDaerah (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4738);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai PoIitik (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4972) sebagaimana teIah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai PoIitik (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 6177);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 5161);
17.Peraturan 5
17.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 6 - 5 -- 5 -
17.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 ten tang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 6 Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
28.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Sarang/Jasa Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Serita Negara ........ 7 - 6 -- 6 - Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penge10laan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
28.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ten tang Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penge10laan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 ten tang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 7 Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
34.Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Sadan Layanan Umum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 8 Penghitungan, Penganggaran Dalam Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Cara Anggaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 ten tang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang - 7 -- 7 - Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagai mana telah diu bah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ten tang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 ten tang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
34.Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang 8
41.Peraturan 9 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
39.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
40.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 201 7 ten tang Hak Keuangan dan Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 4); - 8 -- 8 - tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
39.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
40.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 4);
41.Peraturan 9
7.Belanja 10

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Majalengka.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran, yang akan menjadi penerimaan kas daerah. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN2022. PERUBAHANTENTANGDAERAHPERATURANMenetapkan MEMUTUSKAN: BUPATIMAJALENGKA dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENMAJALENGKA Dengan Persetujuan Bersama
41.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 1); - 9 --9 -
41.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2022 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKlLANRAKYATDAERAH KABUPATENMAJALENGKA dan BUPATIMAJALENGKA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH ANGGARAN PENDAPATAN TAHUNANGGARAN2022. TENTANG PERUBAHAN DAN BELANJA DAERAH Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Majalengka.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran, yang akan menjadi penerimaan kas daerah.
7.Belanja 10
7.Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan.
8.Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus.
9.Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah.
10.Pendapatan Transfer adalah dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainya serta dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek.
11.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah selain Pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepala daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya.
13.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/ BUMN dan perusahaan milik swasta.
15.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah merupakan penerimaan dari berbagai sumber yang tidak diatur dengan peraturan daerah.
16.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah dana yang terdiri dari dana perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. 1 7. Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah pendapatan yang terdiri dari pendapatan bagi hasil dan pendapatan bantuan keuangan.
18.Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi 11 - 10 -- 10 -
7.Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan.
8.Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus.
9.Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah.
10.Pendapatan Transfer adalah dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainya serta dirinci menu rut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek.
11.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah selain Pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepala daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besamya.
13.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pad a perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/ BUMN dan perusahaan milik swasta.
15.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah merupakan penenmaan dari berbagai sumber yang tidak diatur dengan peraturan daerah.
16.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah dana yang terdiri dari dana perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.
17.Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah pendapatan yang terdiri dari pendapatan bagi hasil dan pendapatan bantuan keuangan.
18.Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi 11
28.Belanja 12 pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Sadan Usaha Milik Daerah.
19.Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20.Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaatjangka pendek.
21.Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
22.Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
23.Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerin tah desa.
24.Belanja Pegawai adalah kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, pimpinan/ Anggota DPRD, dan pegawai Aparatur Sipil Negara.
25.Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ pihak ketiga.
26.Belanja Sunga adalah belanja untuk pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
27.Belanja Subsidi adalah belanja agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan / badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. - 11 -- 11 - pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah terse but, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.
19.Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pad a tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD seSUaI dengan peraturan perundang-undangan.
20.Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
21.Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
22.Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
23.Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainya danj atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
24.Belanja Pegawai adalah kompensasi yang ditetapkan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerahj Wakil Kepala Daerah, pimpinanj Anggota DPRD, dan pegawai Aparatur Sipil Negara.
25.Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk pengadaan barangjjasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barangjjasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakatj pihak ketiga.
26.Belanja Bunga adalah belanja untuk pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
27.Belanja Subsidi adalah belanja agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMDdan j badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
28.Belanja 12
1.Semula 13 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp4.044.870.941.071,00 (empat triliun empat puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh puluh satu rupiah) berkurang sebesar (Rp916.980.052.544,00) (sembilan ratus enam belas miliar sembilari ratus delapan puluh juta Zimapuluh dua ribu Zima ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp3.127.890.888.527,00 (tiga triliun seratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu Zima ratus duapuluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah

Pasal 2

penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

29.Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ a tau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu bisa berkelanjutan.
30.Belanja Bagi Hasil adalah belanja untuk menganggarkan dana bagi basil yang bersumber dari pendapatan provmsi kepada kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
31.Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang diberikan kepada Daerah Lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/ atau tujuan tertentu lainya.
32.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)adalah Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang
28.Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah - 12 -- 12 -
28.Belanja Hibah adalah pembenan uang/barang atau jasa dan Pemenntah Daerah kepada Pemenntah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan orgamsasl kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemenntah Daerah.
29.Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dati Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dan kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu bisa berkelanjutan.
30.Belanja Bagi Hasil adalah belanja untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dan pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota kepada pemenntah desa atau pendapatan pemenntah daerah tertentu kepada pemenntah daerah lainya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
31.Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang dibenkan kepada Daerah Lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/ atau tujuan tertentu lainya.
32.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)adalah Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu penode anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp4.044.870.941.071,00 (empat tri/iun empat pu/uh empat mi/iar de/apan ratus tujuh pu/uh juta sembi/an ratus empat pu/uh satu ribu tujuh pu/uh satu rupiah) berkurang sebesar (Rp916.980.052.544,00) (sembi/an ratus enam be/as mi/iar sembi/an ratus de/apan pu/uh juta lima pu/uh dua ribu lima ratus empat pu/uh empat rupiah) sehingga menjadi Rp3.127.890.888.527,00 (tiga tri/iun seratus dua pu/uh tujuh miliar de/apan ratus sembi/an pu/uh juta de/apan ratus de/apan pu/uh de/apan ribu lima ratus dua pu/uh tujuh rupiah) dengan nncian sebagai benkut :

a.Pendapatan Daerah
1. 1.Semula 13
b.Pendapatan 14 Rp538.264.437.943 (Rp50.500.643.209) Rp588.765.081.152 Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah
1. 1.Semula
2. 2.(berkurang) RpO Rp48.552.549.092 Rp26.000.000.000 RpQ Rp26.000.000.000 Rp30.238.195.358 Rp44.314.353.734 Rp74.552.549.092 Rp4.018.870.941.071 (Rp9 l 6. 980. 052. 544) Rp3.101.890.888.527 Rp4.014.362.745.713 (Rp96 l .294.406.278) Rp3.053.338.339.435
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Pembiayaan a) Semula b) Bertambah Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan a) Semula b) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan
b.Belanja Daerah a) Semula b) (Berkurang) Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan
1. 1.Semula
2. 2.(Berkurang) Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan - 13 -- 13 -
3. 1.Semula
4. 2.(Berkurang) Jumlah Pendapatan Daerah setelah peru bah an
b.Belanja Daerah a) Semula b) (Berkurang) Jumlah Belanja Daerah setelah peru bah an
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Pembiayaan a) Semula b) Bertambah Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan a) Semula b) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp4.014.362. 745. 713 (Rp961.294.406.278l Rp3.053.338.339.435 Rp4.018.870.941.071 (Rp916.980.052.544) Rp3.10 1.890.888.527 Rp30.238.195.358 Rp44.314.353.734 Rp74.552.549.092 Rp26.000.000.000 RpQ Rp26.000.000.000 Rp48.552.549.092 RpO Rp588.765.081.152 (Rp50.500.643.2091 Rp538. 264.437.943 Pasal 3 Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:
a.Pendapatan asli daerah
1. 1.Semula
2. 2.(berkurang) Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan
b.Pendapatan 14

(2)Pendapatan 15 Rp351.827.514.466Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan
1. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
  1. 1.Semula Rp365.206.688.625
  2. 2.(Berkurang) (Rpl3.379. l 74.159) Rp?.595.131.878Jumlah hasil pengelolaan kekayaan
2. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  1. 1.Semula Rp9.516.683.914
  2. 2.(Berkurang) {1.921.552.036) Rp22.143.024.924 (Rp3.58 l. 915.325) Rpl8.561.109.599
3. b.Retribusi daerah
  1. 1.Semula
  2. 2.(Berkurang) Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rpl 91.898.683.689 (Rp3l.618.001.689) Rp160.280.682.000
4. a.Semula
5. b.(Berkurang) Jumlah pajak daerah setelah Perubahan

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
1. a.Pajak daerah Rp568.033.489.696 (Rp566.033.489.696) Rp2.000.000.000
2. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp2.857.834.174.865 (Rp344.760.273.373) Rp2.513.073.901.492
3. b.Pendapatan transfer
  1. 1.Semula
  2. 2.(berkurang) Jumlah Pendapatan transfer setelah Perubahan - 14 -- 14 -
4. b.Pendapatan transfer
  1. 1.Semula
  2. 2.(berkurang) Jumlah Pendapatan transfer setelah Perubahan Rp2.857.834.174.865 (Rp344.760.273.373) Rp2.513.073.901.492
5. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/{Berkurang) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp568.033.489.696 {Rp566.033.489.6961 Rp2.000.000.000 Rp191.898.683.689 (Rp31.618.001.689) Rp160.280.682.000
6. b.(Berkurang) Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Pasa14 (I) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
7. a.Pajak daerah
8. a.Semula
9. b.Retribusi daerah
  1. 1.Semula
  2. 2.(Berkurang) Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp22.143.024.924 (Rp3.581.915.325) Rp18.561.109.599
10. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  1. 1.Semula Rp9.516.683.914
  2. 2.(Berkurang) (1.921.552.036) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Rp7.595.131.878 daerah yang dipisahkan setelah Perubahan
11. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
  1. 1.Semula Rp365.206.688.625
  2. 2.(Berkurang) (Rp13.379.174.159) Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah Rp351.827.514.466 yang sah setelah Perubahan
(2)Pendapatan 15 Pasal 5 16 RpO RpO RpO
1. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertam bah/ (Berkurang) Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan RpO RpO RpO
  3. 1.Semula
  4. 2.Bertam bah/ (Berkurang) Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan
2. b.Dana darurat Rp568.033.489.696 (Rp566.033.489.696) Rp2.000.000.000
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah / (Berkurang) Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan
(3)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana pada Pasal 3 huruf c, bersurnber dari:
1. a.Pendapatan hibah Rp660.229.921.265 (Rp380.262. 712. 951) Rp279.967.208.314 Rp2.197.604.253.600 Rp35.502.439.578 Rp2.233.106.693. l 78
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah Jumlah transfer pemerintah pusat setelah Perubahan
2. b.Transfer antar daerah
  1. 1.Semula
  2. 2.(Berkurang) Jumlah transfer antar setelah Perubahan
(2)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Transfer pemerintah pusat - 15 -- 15 -
(2)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Transfer pemerintah pusat
  1. 1.Semula Rp2.197.604.253.600
  2. 2.Bertambah Rp35.502.439.578 Jumlah transfer pemerintah Rp2.233. 106.693. 178 pusat setelah Perubahan
2. b.Transfer antar daerah
  1. 1.Semula Rp660.229.921.265
  2. 2.(Berkurang) (Rp380.262.712.9511 Jumlah transfer antar Rp279.967.208.314 setelah Peru bah an
(3)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana pada Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
1. a.Pendapatan hibah
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambahj(Berkurang) Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp568.033.489.696 (Rp566.033.489.6961 Rp2.000.000.000
2. b.Dana darurat
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambahj(Berkurang) Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan
3. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambahj(Berkurang) Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan RpO RpO RpO RpO RpO RpO PasaI5 16
4. b.Belanja ........ 1 7 Rp 1.354.050.397 .031 (Rp93.052. l 9 l .578) Rpl.260.998.205.453
  1. 1.Semula
  2. 2.(Berkurang) Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan

Pasal 6

(1)Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :
1. a.Belanja pegawai Jurnlah belanja transfer setelah Perubahan Rp530.798.014.829 Rp530.798.014.829 RpO
2. d.Belanja transfer;
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/ (Berkurang) Rp32.124.520.367 (Rp18.324.520.367) Rp13.800.000.000
3. c.Belanja tidak terduga;
  1. 1.Semula
  2. 2.(Berkurang) Jumlah tidak terduga setelah Perubahan Rpl.312.356.232.108 (Rp903.184.202.954) Rp409. l 72.029.154
4. b.Belanja modal;
  1. 1.Semula
  2. 2.(Berkurang) Jurnlah belanja modal setelah Perubahan Rp2.143.592.173.767 Rp4.528.670. 777 Rp2.148.120.844.544
5. a.Belanja operasional;
  1. 1.Semula
  2. 2.(Berkurang) Jumlah belanja operasional setelah Perubahan

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas: - 16 -- 16 - Pasal 5 Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a.Belanja operasional;
1. 1.Semula
2. 2.(Berkurang) Jumlah belanja operasional setelah Perubahan Rp2.143.592.173.767 Rp4.528.670.777 Rp2.148.120.844.544 b. c. Belanja modal;
3. 1.Semula
4. 2.(Berkurang) Jumlah belanja modal setelah Perubahan Belanja tidak terduga;
5. 1.Semula
6. 2.(Berkurang) Jumlah tidak terduga setelah Perubahan Rp 1.312.356.232.108 (Rp903.184.202.954) Rp409.172.029.154 Rp32.124.520.367 (RpI8.324.520.3671 RpI3.800.000.000
d.Belanja transfer; 1. 2. Semula Bertambah/ (Berkurang) Jumlah belanja transfer setelah Perubahan Rp530. 798.014.829 RpO Rp530. 798.014.829 Pasal 6

(1)Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :
1. a.Belanja pegawai
  1. 1.Semula
  2. 2.(Berkurang) Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp 1.354.050.397.031 (Rp93.052.191.5781 Rpl.260.998.205.453
2. b.Belanja 17
3. b.Belanja 18 Rp4.570.750.000 Rp2.074.253.000 Rp6.645.003.000
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah Jumlah belanja modal tanah setelah Perubahan
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah Rp7.329.200.000 Rp6.085.500.000 Rp13.414.700.000
2. f.Belanja bantuan sosial
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp43.180.725.000 Rp 4.767.430.650 Rp4 7.948.155.650
3. e.Belanja hibah
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah Jumlah belanja hibah setelah Perubahan RpO RpO RpO
4. d.Belanja subsidi
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/ (Berkurang) Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan RpO RpO RpO
5. c.Belanja bunga
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/ (Berkurang) Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp739.031.851.736 Rp86.727.931.705 Rp825. 759. 783.441
6. b.Belanja barang dan jasa
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah Jurnlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan - 17 -- 17 -
7. b.Belanja barang dan jasa
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan
8. c.Belanja bunga
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp739.031.851. 736 Rp86. 727.931. 705 Rp825.759.783.441 RpO RpO RpO
9. d.Belanja subsidi
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan RpO RpO RpO
10. e.Belanja hibah
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah Jumlah belanja hibah setelah Perubahan
11. f.Belanja bantuan sosial
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp43.180.725.000 Rp 4.767.430.650 Rp47.948.155.650 Rp7.329.200.000 Rp6.085.500.000 Rp13.414.700.000
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah Jumlah belanja modal tanah setelah Perubahan Rp4.570.750.000 Rp2.074.253.000 Rp6.645.003.000
2. b.Belanja 18
(4)Belanja 19 Rp32.124.520.367 (Rpl8.324.520.367) Rpl3.800.000.000
1. b.(Berkurang) Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan
2. a.Semula
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c terdiri atas belanja tidak terduga yaitu: RpO RpO RpO
1. f.Belanja modal aset tidak berwujud.
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah / (Berkurang) Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah Perubahan Rp2 l. l 74. l 73.125 (Rpl 1.197.951.728) Rp9. 976.221.397
2. e.Belanja modal aset tetap lainya.
  1. 1.Semula
  2. 2.(Berkurang) Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah Perubahan Jumlah belanja modal jalan, jaringan, Rp235.004.63 l. 705 dan irigasi setelah Perubahan Rp385.640.041.189 (Rpl50.635.409.484) Rp567.719.643.867 (Rp486.18 l .140.008) Rp81.538.503.859 Rp333.251.623.927 (Rp257 .243. 954. 734) Rp76.007.669. l 93
3. d.Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi.
  1. 1.Semula
  2. 2.(Berkurang)
4. c.Belanja modal bangunan dan gedung
  1. 1.Semula
  2. 2.(Berkurang) Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah Perubahan
5. b.Belanja modal peralatan dan mesin
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah Jumlah belanja peralatan dan mesin setelah Perubahan b. c. d. e. Be1anja modal peralatan dan mesin
  3. 1.Semula
  4. 2.Bertambah Jumlah be1anja peralatan dan me sin setelah Perubahan Belanja modal bangunan dan gedung
  5. 1.Semula
  6. 2.(Berkurang) Jumlah be1anja modal bangunan dan gedung sete1ah Perubahan Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi.
  7. 1.Semula
  8. 2.(Berkurang) Jumlah be1anja modal jalan, jaringan, dan irigasi sete1ah Perubahan Belanja modal aset tetap lainya.
  9. 1.Semula
  10. 2.(Berkurang) Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah Perubahan Rp333.251.623.927 (Rp257.243.954.734) Rp76.007.669.193 Rp567.719.643.867 (Rp486.181.140.0081 Rp81.538.503.859 Rp385.640.041.189 (Rp 150.635.409.484) Rp235.004.631.705 Rp21.174.173.125 fRp 11.197.951. 728) Rp9.976.221.397
6. f.Belanja modal aset tidak berwujud.
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertam bah / (Berkurang) Jumlah belanja modal aset tidak berwujud sete1ah Perubahan RpO RpO RpO
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud terdiri atas belanja tidak terduga yaitu:
1. a.Semula
2. b.(Berkurang) Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan dalam pasal 5 huruf c Rp32.124.520.367 (RpI8.324.520.3671 RpI3.800.000.000
(4)Be1anja 19 Rp44.264.353. 734 Rp74.502.549.092 Rp30.238.195.358

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
1. a.SiLPAtahun anggaran sebelumnya
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah Jumlah SiLPAsetelah Perubahan Rp26.000.000.000 RpO Rp26. 000. 000. 000 Rp30.238. l 95.358 Rp44.314.353.734 Rp74.552.549.092 b. Penerimaan Pembiayaan
  3. 1.Semula
  4. 2.Bertambah Jumlah penerimaan setelah Perubahan Pengeluaran Pembiayaan
  5. 1.Semula
  6. 2.(Berkurang) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan a.

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas : Rp509. 031. 181. 460 RpO Rp509. 031. 181. 460 RpO Rp2 l. 766.833.369 Rp2 l. 766.833.369

b.Belanja bantuan keuangan
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/(Berkurang) Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan
3. 2.Bertam bah/ (Berkurang) Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan

(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil
  1. 1.Semula - 19 -- 19 - Rp21.766.833.369 RpO Rp21.766.833.369
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Jumlah be1anja bagi hasil setelah Perubahan
(4)Be1anja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d terdiri atas:
1. a.Be1anjabagi hasil
  1. 1.Semula
2. b.Belanja bantuan keuangan
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Jumlah be1anja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp509. 031. 181.460 RpO Rp509.031.181.460

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas : a. b. Penerimaan Pembiayaan

1.Semula
2.Bertambah Jumlah penerimaan setelah Perubahan Pengeluaran Pembiayaan
1.Semula
2.(Berkurang) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan Rp30.238.195.358 Rp44.314.353.734 Rp74.552.549.092 Rp26.000.000.000 RpO Rp26.000.000.000 Rp30.238.195.358 Rp44.264.353.734 Rp74.502.549.092Jumlah SiLPAsetelah Perubahan Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
1. a.SiLPAtahun anggaran sebelumnya
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah
  3. 2.Bertambah ........ 21 Rpl0.000.000.0001. Semula
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
1. a.Pembentukan dana cadangan RpOJumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan RpO
2. f.Penerimaan pembiayaan lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/(berkurang) RpO RpS0.000.000 Rp50. 000. 000
3. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan RpO RpO RpO
4. d.Penerimaan pinjaman daerah
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan
5. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang di pisahkan
  1. 1.Semula RpO
  2. 2.Bertambah/(berkurang) RpO Jumlah hasil penjualan kekayaan RpO daerah yang dipisahkan setelah Perubahan RpO RpO RpO
6. b.Pencairan dana cadangan
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah / (berkurang) Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan - 20 -- 20-
7. b.Pencairan dana cadangan
  1. 1.Sernula RpO
  2. 2.Bertam bah / (berkurang) RpO Jurnlah pencairan dana RpO cadangan setelah perubahan
8. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang di pisahkan
  1. 1.Sernula RpO
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) RpO Jurnlah hasil penjua1an kekayaan RpO daerah yang dipisahkan setelah Perubahan
9. d.Penerirnaan pinjarnan daerah
  1. 1.Sernula RpO
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) RpO Jumlah penerirnaan pinjaman RpO daerah setelah Perubahan
10. e.Penerirnaan kernbali pernberian pinjarnan daerah
  1. 1.Sernula
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Jurn1ah penerirnaan kernbali pernberian pinjaman daerah sete1ah Perubahan RpO Rp50.000.000 Rp50.000.000
11. f.Penerirnaan pernbiayaan 1ainya seSUaI dengan peraturan perundang- undangan
  1. 1.Sernu1a
  2. 2.Bertarnbah/(berkurang) Jurn1ah penerirnaan pernbiayaan lainnya sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan ketentuan RpO RpO RpO Rp 10.000.000.000
(2)Pengeluaran pernbiayaan sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
1. a.Pernbentukan dana cadangan
  1. 1.Sernu1a
  2. 2.Bertambah 21
(3)Keperluan 22
(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang pelaksanaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ a tau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ a tau
3. c.kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pasal 9

RpO RpO RpO peraturanPengeluaran pembiayaan lainya sesuai ketentuan perundang-undangan

1.Semula
2.Bertambah/ (berkurang) Jurnlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan e. RpO RpO

d.Pemberian pinjaman daerah
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/ (berkurang) Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Peru bahan RpO RpO RpO
c.Pembayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/ (berkurang) Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo setelah Perubahan Rp16.000.000.000 RpO Rp 16. 000 .000. 000
b.Penyertaan Modal Daerah
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/ (berkurang) Jumlah penyertaan modal daerah setelah Perubahan RpO Rp 10. 000. 000. 000
3. 2.Bertam bah/ (berkurang)
4. 3.Jumlah dana cadangan setelah Perubahan - 21 -- 21 -
5. 2.Bertambah / (berkurang)
6. 3.Jumlah dana cadangan setelah Perubahan
b.Penyertaan Modal Daerah
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/ (berkurang) Jumlah penyertaan modal daerah setelah Perubahan RpO Rp10.000.000.000 RpI6.000.000.000 RpO RpI6.000.000.000 c. d. e. Pembayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo
3. 1.Semula
4. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah pembayaran ciellan pokok utang yangjatuh tempo setelah Perubahan Pemberian pinjaman daerah
5. 1.Semula
6. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan Pengeluaran pembiayaan lainya seSUai ketentuan perundang-undangan
7. 1.Semula
8. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan Pasal 9 RpO RpO RpO RpO RpO peraturan RpO RpO RpO

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan penge1uaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang pelaksanaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar bias a;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pe1ayanan publik.
(3)Keperluan 22
1. h.Lampiran VIII ....... 23 Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM; Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD; Sub. Kegiatan, Belanja dan Program, Kegiatan, Jenis Pendapatan, Organisasi, Kelompok, Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi menurut kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah,
2. g.Lampiran VII
3. f.Lampiran VI
4. e.Lampiran V
5. d.Lampiran IV
6. c.Lampiran III
7. b.Lampiran II
8. a.Lampiran I

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…