DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang ...
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7841);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7841);
9.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ten tang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12.Peraturan ...
12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19.Peraturan ...
19.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
29.Peraturan ...
29.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan BarangjJasa Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barangj Jasa Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37.Peraturan ...
37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
39.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
40.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 4);
41.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENMAJALENGKA dan BUPATIMAJALENGKA MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATANDANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah bupati sebagai unsur penYe1enggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati ...
3.Bupati adalah Bupati Majalengka.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran, yang akan menjadi penerimaan kas daerah.
7.Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan.
8.Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus.
9.Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah.
10.Pendapatan Transfer adalah dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainya serta dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek.
11.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah selain Pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepala daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya.
13.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/ BUMN dan perusahaan milik swasta.
15.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah merupakan penerimaan dari berbagai sumber yang tidak diatur dengan peraturan daerah.
16.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah dana yang terdiri dari dana perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.
17.Pendapatan ...
28.Belanja ...
17.Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah pendapatan yang terdiri dari pendapatan bagi hasil dan pendapatan bantuan keuangan.
18.Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat seeara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha MilikDaerah.
19.Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasea beneana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh beneana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
20.Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
21.Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
22.Be1anja Tidak Terduga adalah penge1uaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas ke1ebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
23.Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainya danl atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
24.Belanja Pegawai adalah kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang diberikan kepada Kepala Daerahl Wakil Kepala Daerah, pimpinanl Anggota DPRD, dan pegawai Aparatur Sipil Negara.
25.Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk pengadaan barangl jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barangJjasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakatl pihak ketiga.
26.Belanja Bunga adalah belanja untuk pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan peIjanjian pinjaman.
27.Be1anja Subsidi adalah belanja agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMDdan I badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sehingga dapat teIjangkau oleh masyarakat.
28.Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
29.Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan Iatau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu bisa berkelanjutan.
30.Belanja Bagi Hasil adalah be1anja untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
31.Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang diberikan kepada Daerah Lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, danl atau tujuan tertentu lainya.
32.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp3.405.223.563.895,00 (tiga triliun empat ratus lima miliar dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah
b.Belanja Daerah Rp3.381.454.310.280,00 Rp3.392.723.563.895,00 Surplus/ (Defisit) Rp(l1.269.253.615,00)
c.Pembiayaan
1. 1.Penerimaan Rp23.769.253.615,00
2. 2.Pengeluaran Rp12.500.000.000,00 Pembiayaan Netto Rpl1.269.253.615,00 Sisa Lebih Pembiayaan Tahun RpO,OO Berkenaan:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.381.454.310.280,OO(tiga triliun tiga ratus delapan puluh satu miliar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dianggarkan sebesar Rp582.764.657.817,00 (lima ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh be1as rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.HasH pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp192.515.320.500,00 (seratus sembilan puluh dua miliar lima ratus lima be1as juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dianggarkan sebesar Rp18.049.318.726,00 (de1apan belas miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
(4)Hasil penge10laan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp9.303.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus tiga juta rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp362.897.018.591,OO (tiga ratus enam puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dianggarkan sebesar Rp2.798.089.461.463,00 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar de1apan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan ...
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp2.086.282.684.405,00 (dua triliun delapan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp711.806.777.058,00 (tujuh ratus sebelas miliar delapan ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh delapan rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dianggarkan sebesar Rp600.191.000,00 (enam ratus juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Hibah;
2. b.Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
(2)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pad a ayat
(1)huruf a dianggarkan sebesar Rp600.191.000,00 (enam ratus juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) keseluruhan bersumber dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.
(3)Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.392.723.563.895,00 (tiga triliun tiga ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasional;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dianggarkan sebesar Rp2.257.903.404.891,00 (dua triliun dua ratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga juta empat ratus empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja hibah; dan
4. d.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja ...
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dianggarkan sebesar Rp1.363.629.664.776,OO (satu triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp833.459.187.115,OO (delapan ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp51.652.553.000,OO (lima puluh satu miliar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp9.162.000.000,OO (sembilan miliar seratus enam puluh dua juta rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dianggarkan sebesar Rp645.543.560.455,OO (enam ratus empat puluh lima miliar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah.
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin.
3. c.Belanja modal gedung dan bangunan.
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.Belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp185.651.997,OO (seratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilari ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp152.532.071.848,OO (seratus lima puluh dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp133.041.289.574,OO (seratus tiga puluh tiga miliar empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp347.211.998.392,OO (tiga ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).
(6)Belanja ...
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar RpI2.188.938.638,00 (dua belas miliar seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
(7)Belanja modal aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp383.610.006,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu enam rupiah). Pasall0 Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dianggarkan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dianggarkan sebesar Rp464.276.598.549,00 (empat ratus enam puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil; dan
2. b.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dianggarkan sebesar Rp21.750.543.409,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp442.526.055.140,00 (empat ratus empat puluh dua miliar lima ratus dua puluh enam juta lima puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rpl1.269.253.615,00 (sebelas miliar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan; dan
b.Pengeluaran pembiayaan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…