(1)Besarnya Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :
a.sampai dengan Rp5 miliar paling rendah Rp125 juta dan paling tinggi sebesar 3%;
b.di atas Rp5 miliar s/d Rp10 miliar paling rendah Rp150 juta dan paling tinggi sebesar 2%;
c.di atas Rp10 miliar s/d Rp20 miliar paling rendah Rp200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50%;
d.di atas Rp20 miliar s/d Rp50 miliar paling rendah Rp300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%;
e.diatas ... 4 4
e.di atas Rp50 miliar s/d Rp150 miliar paling rendah Rp400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%;
f.di atas Rp150 miliar paling rendah Rp600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15%.
(2)Besarnya Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah sebesar 60% dan Biaya Penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah sebesar 40% dari Besarnya Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah yang ditetapkan pada ayat (1).
(3)Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan memperhatikan asas keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka. Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 26 November 2021 BUPATI MAJALENGKA, ttd KARNA SOBAHI Diundangkan di Majalengka pada tanggal 26 November 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA, ttd EMAN SUHERMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021 NOMOR 9 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT (9/178/2021) Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA, DEDE SUPENA NURBAHAR NIP 19651225 198503 1 003 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH I. UMUM Sistem penyelenggaran pemerintahan daerah sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi dalam bentuk otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab tersebut Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peranan yang sangat strategis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap jalanya Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat Negara perlu diberikan hak keuangan dalam bentuk gaji dan tunjangan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun dalam melaksanakan kedudukanya sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu didukung dengan biaya untuk menunjang kegiatan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial dan perlindungan bangsa, yang dibiyayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Sesuai dengan kondisi dan keadaan jumlah penduduk, geografis, luas wilayah dan potensi ekonomi daerah yang relatif berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainya, maka atas dasar hal tersebut diatas dan berdasarkan Pendapatan Asli Daerah serta tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka perlu dilakukan penyesuaian Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 3 dihapus Ketentuan Pasal 3 sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Angka 2