DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tenatng Ketentuan Umum, Asas Tujuan Sasaran Dan Ruang Lingkup, Peremcanaan Tenga Kerja Dan Informasi Ketenagakerjaan, Pelatihan Kerja, Pemagangan, Dan Pelayanan Produktifitas, Penempatan tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Hubungan Kerja, Perlindungan Pengupahan Dan Kesejahteraan, Hubungan Industrial, pemutusan hubungan Kerja,Pembinaan, Ketentuan penyidikan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa tenaga keIja mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan yang ada di daerah maka perlu dilakukan peningkatan kualitas tenaga keIja, dan peran sertanya dalarn pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga keIja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
b.bahwa penyelenggaraan ketenagakeIjaan dimaksudkan untuk menjarnin hak hak dasar, pekeIjajburuh dan menjarnin kesempatan, serta perlakuan yang sarna tanpa diskriminasi atas dasar apapun dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Larnpiran huruf G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana bidang ketenagakeIjaan merupakan salah satu urusan wajib yang diserahkan kepada Pemerintah KabupatenjKota;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang KetenagakeIjaan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalarn Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalarn Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang ...
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat PekeIja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakeIjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta KeIja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4456);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PekeIja Migran Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KeIja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik ... Republik Indonesia Nomor 6573);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga KeIja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penetapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan KeIja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Nomor 6646);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PeIjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan KeIja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Nomor 6647);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 9).
20.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12); Dengan ... Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENMAJALENGKA dan BUPATIMAJALENGKA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURANDAERAHTENTANGKETENAGAKERJAAN BABI KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai un sur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Majalengka.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa keIja.
8.Tenaga KeIja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekeIjaan guna menghasilkan barang danl atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
9.PekeIja atau Buruh adalah setiap orang yang bekeIja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10.Pemberi KeIja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekeIjakan Tenaga Kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11.Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang ...
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; atau
c.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 12.Perusahaan adalah:
a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan Pekerja atau Buruh dengan membayar upah atau Imbalan dalam bentuk lain; atau
b.usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 13.Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK adalah proses penyusunan rencana Ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan Ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
2. 14.Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai Ketenagakerjaan.
3. 15.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
4. 16.Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5. 17.Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur. atau Pekerja atau Buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang danl atau jasa dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
6. 18.Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan Tenaga Kerja dengan Pemberi Kerja, sehingga Tenaga Kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan Pemberi Kerja dapat memperoleh Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
7. 19.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud ... maksud bekerja di wilayah Indonesia.
8. 20.Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja atau Buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
9. 21.Hubungan Kerja adalah hubungan antara PengusahCi dengan Pekerja atau Buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
10. 22.Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang danl atau jasa yang terdiri dari unsur Pengusaha, Pekerja atau Buruh, dan pemerintah yang di dasarkan pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. 23.Serikat Pekerja atau Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk Pekerja atau Buruh baik di dalam Perusahaan maupun di luar Perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja atau Buruh serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja atau Buruh dan ke1uarganya.
12. 24.Lembaga Kerja Sama Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal yang berkaitan dengan Hubungan Industrial di satu Perusahaan yang anggotanya terdiri dari Pengusaha dan Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang sud~h tercatat Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan atau unsur Pekerja atau Buruh.
13. 25.Lembaga Kerjasama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah Ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, dan pemerintah.
14. 26.Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat- syarat kerja dan tata tertib Perusahaan.
15. 27.Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasH perundingan antara Serikat Pekerja atau Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan dengan Pengusaha atau beberapa Pengusaha, atau perkumpulan Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
16. 28.Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau gabungan Pengusaha dengan Pekerja atau Buruh atau Serikat Pekerja atau Serikat Buruh karena adanya perse1isihan mengenai hak, perselisan kepentingan, perselisihan pemutusan Hubungan Kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam ... dalam 1 (satu) Perusahaan.
17. 29.MogokKeIja adalah tindakan PekeIja atau Buruh yang direncanakan dan di laksanakan secara bersama- sama danf atau oleh Serikat PekeIja atau Serikat Buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekeIjaan.
18. 30.Upah adalah hak PekeIja atau Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau Pemberi Kerja kepada Pekerja atau Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu peIjanjian kerja, kesepakatan, atau, peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi PekeIja atau Buruh dan keluarganya, atas suatu pekeIjaan danf atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
19. 31.Kesejahteraan PekeIja atau Buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan danfatau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar Hubungan KeIja, yang secara le;tngsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas keIja dalam lingkungan keIja yang aman dan sehat.
20. 32.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, danfatau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
21. 33.Upah Minimum Kabupaten yang selanjutnya disingkat UMKadalah upah minimum yang berlaku di Daerah.
22. 34.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABII ASAS,TUJUAN,SASARANDANRUANGLINGKUP Pasal 2 Penyelenggaraan ketenagakerjaan berdasarkan asas:
a.keterpaduan;
b.partisipatif;
c.lnklusif;
d.produktivitas; dan
e.keberlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan KetenagakeIjaan bertujuan agar:

a.perencanaan ketenagakeIjaan direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu di Daerah;
b.kebijakan sistem latihan keIja nasional dapat diimplementasikan dengan baik dan benar di Daerah;
c.kebijakan ...
c.kebijakan produktivitas dapat diimplementasikan dalam rangka peningkatan produktivitas Daerah;
d.kebijakan penyediaan dan pendayagunaan tenaga keIja dilakukan secara terpadu;
e.mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga keIja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Daerah; dan
f.kebijakan perlindungan tenaga keIja dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, jaminan sosial tenaga kerja dan keluarga diarahkan dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan ketenagakeIjaan adalah:

a.Tenaga KeIja yang bekerja pada perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Majalengka;
b.PekerjajBuruh migran yang berasal dari wilayah Kabupaten Majalengka;
c.Tenaga Kerja Asing yang bekeIja pada perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Majalengka;
d.Perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Majalengka.

Pasal 5

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Ketenagakerjaan meliputi:

a.PTKdan informasi ketenagakerjaan;
b.pelatihan, magang, dan produktivitas;
c.penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerjg,;
d.penggunaan TKA;
e.hubungan kerja;
f.perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan;
g.hubungan industrial;
h.pemutusan hubungan keIja;
1. 1.pembinaan; dan J. penyidikan.

(1)Pembangunan KetenagakeIjaan di Daerah dilaksanakan berdasarkan PTK.
(2)PTKsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.PTKmakro; dan
2. b.PTKmikro.

Pasal 7

(1)PTKmakro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2)huruf a terdiri atas dari lingkup kewilayahan dan lingkup ... lingkup sektoral.
(2)Penyusunan PTK makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan berdasarkan informasi Ketenagakerjaan dan informasi terkait lainnya.
(3)Hasil penyusunan PTK makro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rencana Tenaga Kerja makro yang paling sedikit memuat informasi ten tang:
1. a.persediaan Tenaga Kerja;
2. b.kebutuhan Tenaga Kerja;
3. c.neraca Tenaga Kerja; dan
4. d.arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan Ketenagakerjaan Daerah.
(4)Rencana Tenaga Kerja makro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 8

(1)PTKmikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2)huruf b diarahkan untuk menciptakan kesempatan kerja.
(2)Penyusunan PTK mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan lembaga swasta lainnya.
(3)Hasil penyusunan PTK mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rencana Tenaga Kerja mikro yang paling sedikit memuat informasi tentang:
1. a.persediaan pegawai;
2. b.kebutuhan pegawai;
3. c.neraca pegawai; dan
4. d.program kepegawaian.
(4)Rencana Tenaga Kerja mikro sebagaimana dimaksud, pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 9

(1)Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan melakukan pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan rencana Tenaga Kerja mikro di Daerah.
(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala baik langsung maupun tidak langsung. Pasall0 Ketentuan lebih lanjut mengenai PTK Makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan PTK Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan melaksanakan pengelolaan Informasi Ketenagakerjaan di ... di Daerah.
(2)Pengelolaan Informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi kegiatan:
1. a.pengumpulan;
2. b.pengolahan;
3. c.penganalisisan;
4. d.penyimpanan;
5. e.penyajian; dan
6. f.penyebarluasan informasi KetenagakeIjaan, secara akurat, lengkap dan berkesinambungan.
(3)Jenis Informasi KetenagakeIjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.informasi Ketenagakerjaan umum, meliputi :
  1. 1.penduduk;
  2. 2.tenaga keIja;
  3. 3.angkatan kerja;
  4. 4.penduduk yang beketia; dan
  5. 5.penganggur.
2. b.informasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, meliputi :
  1. 1.standar kompetensi kerja;
  2. 2.lembaga pelatihan;
  3. 3.asosiasi profesi;
  4. 4.tenaga kepelatihan;
  5. 5.lulusan pelatihan;
  6. 6.kebutuhan pelatihan;
  7. 7.sertifikasi tenaga kerja;
  8. 8.jenis pelatihan; dan
  9. 9.tingkat produktivitas.
3. c.informasi penempatan Tenaga Kerja, meliputi :
  1. 1.kesempatan keIja;
  2. 2.pencari kerja;
  3. 3.lowongan kerja lembaga penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri; dan
  4. 4.penempatan tenaga kerja dalam dan luar negen.
4. d.informasi pengembangan perluasan kesempatan kerja, meliputi :
  1. 1.usaha mandiri;
  2. 2.tenaga kerja mandiri;
  3. 3.tenaga kerja sukarela;
  4. 4.teknologi padat karya; dan
  5. 5.teknologi tepat guna.
5. e.informasi Hubungan Industrial dan perlindungan Tenaga Kerja, meliputi :
  1. 1.pengupahan;
  2. 2.perusahaan;
  3. 3.kondisi dan lingkungan kerja;
  4. 4.serikat pekerjaj serikat buruh;
  5. 5.asosiasi pengusaha;
  6. 6.perselisihan hubungan industrial;
  7. 7.pemogokan;
  8. 8.penutupan perusahaan;
  9. 9.pemutusan hubungan kerja;
  10. 10.jaminan ... 10.jarninan sosial dan asuransi tenaga keIja;
  11. 11.kecelakaan kerja;
  12. 12.keselamatan dan kesehatan keIja;
  13. 13.penindakan pelanggaran;
  14. 14.pengawasan ketenagakeIjaan; dan
  15. 15.fasilitas kesejahteraan.
(4)Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan dalarn melaksanakan pengelolaan Informasi KetenagakeIjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) membangun dan mengembangkan sistem Informasi KetenagakeIjaan dengan memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi. BABIV PELATIHANKERJA, PEMAGANGAN,DANPELAYANAN PRODUKTIVITAS

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah melakukan Pelatihan KeIja, Pemagangan, dan peningkatan produktivitas Tenaga KeIja.
(2)Dalarn rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga keIja, Pemerintah Daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis pelatihan atau sebutan lainnya untuk itu.
(3)Tata cara pembentukan unit pelaksana teknis atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 13

(1)Pelatihan KeIja diselenggarakan oleh:
1. a.lembaga Pelatihan KeIja pemerintah;
2. b.lembaga Pelatihan Kerja swasta; atau
3. c.lembaga Pelatihan KeIja Perusahaan.
(2)Pelatihan KeIja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat keIja.
(3)Lembaga Pelatihan Kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalarn menyelenggarakan Pelatihan Kerja dapat bekeIja sarna dengan swasta.
(4)Lembaga Pelatihan KeIja pemerintah dan lembaga pelatihan keIja perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c mendaftarkan kegiatannya kepada Perangkat Daerah yang membidang KetenagakeIjaan.
(5)Lembaga Pelatihan KeIja swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
(6)Lembaga Pelatihan KeIja swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan ... dikenakan sanksi adminstratif berupa:
1. a.peringatanjteguran tertulis;
2. b.penghentian sementara kegiatan;
3. c.penutupan usaha.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…