DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene No. 21 Tahun 2015

Nomor: 21
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai Pengelompokan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, dan Peran Serta Masyarakat Nelayan dan Swasta.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa diperlukan pengaturan sebagai arah, pedoman, landasan hukum, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan pembinaan, perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Majene;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan; Mengingat: 1. Undang–Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); ~ 2 ~
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5.Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6.Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau–pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
7.Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene ( Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 11). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE dan BUPATI MAJENE MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: ~ 3 ~

1.Daerah adalah Kabupaten Majene.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Majene.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan Sebagai unsur pemerintahan Daerah.
5.Swasta adalah perusahaan swasta, perusahaan penanaman modal asing dan/atau badan usaha milik negara yang wilayah kerjanya berdampingan langsung dengan pemukiman nelayan atau pembudidaya ikan, dan/atau wilayah kerjanya bersentuhan langsung dengan daerah penangkapan ikan nelayan atau lokasi budi daya ikan.
6.Perlindungan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta dalam rangka memberikan rasa aman bagi nelayan dan pembudidaya ikan dalam melakukan aktivitasnya, terutama dalam menghadapi permasalahan tidak dapat melakukan usahanya karena bencana alam atau bencana non alam.
7.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta untuk meningkatkan peranan nelayan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup.
8.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
9.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
10.Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5(lima) Gross ton (GT) dan orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.
11.Kapal perikanan adalah kapal perahu, tau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
12.Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. ~ 4 ~
13.Bencana alam adalah segala jenis bencana yang sumber, perilaku, dan faktor penyebab atau pengaruhnya berasal dari alam, seperti: banjir, tanah longsor, gempa bumi, erupsi gunung merapi, kekeringan, angin ribut dan tsunami.
14.Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, wabah penyakit, kebakaran hutan, kebakaran lahan, dan kebakaran pemukiman.
15.Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya mengurangi resiko bencana, baik melalui penggunaan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.Pengayoman;
b.Kemandirian;
c.Keadilan; dan
d.Kesejahteraan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan yang mampu meningkatkan kesejahteraan melalui perlindungan dan pemberdayaan yang memberikan pemerintah daerah dan swasta yang wilayah kerjanya berdampingan dengan pemukiman nelayan dan/atau wilayah penangkapan ikan serta lokasi budidaya ikan yang bersentuhan dengan kepentingan swasta.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 4

Pemerintah daerah dalam hal perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan berwenang:

a.melaksanakan kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan ikan di wilayah pesisir, laut, pulau–pulau kecil dan perairan umum daratan;
b.melaksanakan koordinasi terkait kebijakan penataan ruang laut dan perairan umum daratan, pantai dan perairan umum daratan;
c.melaksanakan koordinasi dalam menetapkan rencana tata ruang wilayah, rencana zonasi wilayah laut, pesisir pantai dan perairan umum daratan untuk kegiatan usaha dan pemukiman nelayan; ~ 5 ~
d.melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan daerah dan memberikan informasi apabila terjadi pelanggaran dibidang perikanan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil;
e.melaksanakan kebijakan pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumber daya laut dalam wilayah;
f.melaksanakan kebijakan perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut;
g.melaksanakan kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir dalam wilayah;
h.melaksanakan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumber daya ikan;
i.melaksanakan kebijakan pengelolaan lingkungan biota laut sebagai bentuk perlindungan terhadap area konservasi guna perlindungan dan pelestarian plasma nutfah sumber daya ikan bagi nelayan;
j.mendukung pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah;
k.mengendalikan pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan penggunaan tenaga kerja asing dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
l.menetapkan kebijakan dan melaksanakan pungutan perikanan;
m.melaksanakan kebijakan usaha perikanan tangkap, perikanan budi daya dan pengolahan ikan dalam wilayah kewenangan daerah;
n.melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat nelayan;
o.melaksanakan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap, perikanan budi daya dan pengolahan ikan;
p.melaksanakan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi dibidang perikanan tangkap, perikanan budi daya dan pengolahan ikan; dan
q.melaksanakan koordinasi kepada perusahaan swasta yang wilayah kerjanya bersentuhan langsung dengan lokasi tangkap nelayan dan/atau lokasi pembudidaya ikan dalam rangka peran swasta dalam bentuk CSR (corporate social responsibility).

BAB IV

PENGELOMPOKAN NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN

Pasal 5

(1)Nelayan dikelompokkan berdasarkan asal sesuai letak geografisnya, terdiri dari:
1. a.Nelayan pesisir laut; dan ~ 6 ~
2. b.Nelayan perairan umum daratan (sungai, waduk, rawa, dan kolam).
(2)Nelayan penangkapan ikan dikelompokkan berdasarkan tempat usaha perikanannya, terdiri dari :
1. a.Nelayan di perairan pesisir pantai;
2. b.Nelayan di perairan laut; dan
3. c.Nelayan di perairan umum daratan (sungai, waduk, rawa, dan kolam).
(3)Nelayan pembudidaya ikan dikelompokkan berdasarkan jenis usahanya, terdiri dari:
1. a.Budi daya ikan laut (keramba jaring apung);
2. b.Budi daya ikan di pantai (tambak ikan/udang, budi daya ikan dalam keramba jaring apung, rumput laut dengan sistem rakit dan tali ris/long line);
3. c.Budi daya ikan di sungai (keramba apung, jaring tancap); dan
4. d.Budi daya ikan di kolam.

BAB V

PERLINDUNGAN

Pasal 6

(1)Pemerintah daerah melakukan mitigasi bencana baik dari bencana alam maupun bencana non alam yang berakibat pada rendahnya pendapatan nelayan.
(2)Perlindungan secara langsung berkaitan dengan terjadinya bencana alam dan non alam.
(3)Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dalam bentuk pembebasan nelayan dan pembudidaya ikan dari segala biaya pengobatan dan perawatan akibat bencana alam, pemberian bantuan bahan pangan, bantuan pemukiman atau perumahan serta penataan ulang pemukiman nelayan atau pembudidaya ikan yang rusak akibat bencana.

Pasal 7

(1)Perlindungan berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, dengan cara memberikan fasilitas dan kemudahan bagi nelayan dan pembudidaya ikan untuk mendapatkan bantuan fisik.
(2)Bantuan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berkaitan dengan usaha penangkapan ikan seperti sarana apung/kapal, alat tangkap ikan dan perlengkapannya dan sarana produksi perikanan (saprokan) menunjang usaha budi daya ikan antara lain: benih, pakan, pupuk, dan sarana budi daya lainnya. ~ 7 ~
(3)Bentuk fisik sarana penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kapal penangkap ikan dengan bobot maksimal 5 GT (Gross Tonnage).
(4)Bantuan fisik lainnya dapat berupa bantuan sarana pemukiman atau bantuan atap, lantai dan dinding (aladin) yang rusak akibat bencana alam dan non alam.
(5)Bantuan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

(1)Selain bantuan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3), bantuan dapat berupa penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan harga subsidi khusus bagi nelayan melalui pendirian SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) atau SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) di Kabupaten.
(2)Kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh Bupati bersama-sama DPRD, dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku tentang standar harga dan distribusi migas khusus bagi nelayan yang memiliki identitas khusus nelayan.
(3)Identitas Khusus Nelayan (IKN) diberikan kepada Nelayan guna memudahkan proses identifikasi dalam pemberian bantuan, pembinaan atau perlindungan terhadap kepentingan nelayan.
(4)Pendataan dan/atau identifikasi nelayan untuk memperoleh IKN dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, melalui revitalisasi fungsi UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas).
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan bakar minyak yang bersifat khusus dan identitas khusus bagi nelayan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBERDAYAAN

Pasal 9

(1)Dalam rangka pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan, pemerintah daerah dan swasta bertanggungjawab membina kehidupan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan dengan mengutamakan pelaksanaan program yang berbasis pada peningkatan kesejahteraan terkait dengan penangkapan ikan, pembudidaya ikan dan kegiatan perikanan lainnya.
(2)Pelaksanaan pembinaan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah pada wilayah pengelolaan RI (WPR-RI) 713 dan 716 yang mencakup lebih dari satu Kabupaten.
(3)Pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan pembinaan sesuai kewenangannya dan dilaksanakan secara teknis oleh pemerintah daerah kabupaten. ~ 8 ~
(4)Pemberdayaan dan pembinaan nelayan dan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, melalui revitalisasi fungsi UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas), menyiapkan tenaga sarjana pendamping, dan menambah tenaga penyuluh lapangan di setiap Kecamatan.
(5)Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan membina usaha perikanan mulai dari usaha awal dapat dengan memberikan bantuan fasilitas sarana dan prasarana perikanan.
(2)Usaha perikanan dimaksud pada ayat (1), dimulai dari penangkapan, proses sampai pemasaran.
(3)Usaha perikanan selain dimaksud pada ayat (2) juga termasuk dalam pembinaan usaha di bidang perikanan yang bersifat tetap dan usaha di bidang pembudidaya ikan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…